 Menteri Pertahanan Iran Jenderal Ahmad Vahidi mengatakan Senin (19/9) bahwa Rusia harus memenuhi komitmen yang dibuat sebelumnya terkait penyerahan rudal S-300 ke Iran.
"Kami percaya bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sesuai dokumen kesepakatan dan ini merupakan masalah independen, yang tidak ada hubungannya dengan hal lain," ujar Vahidi.
Kepada kantor berita IRNA, Vahidi menjelaskan situasi terbaru tentang kesepakatan sistem pertahanana rudal S-300. Ia meminta para pejabat Rusia untuk mengadopsi pendekatan yang tepat, yang akan mengarah pada implementasi penuh perjanjian tersebut.
Mengacu pada penyebaran sistem perisai rudal di Turki, Vahidi mengatakan bahwa langkah itu tidak menguntungkan negara-negara regional dan tidak bisa dibenarkan.
"Kami menganggap itu sebagai langkah yang sangat berbahaya," tegasnya.
Turki telah setuju untuk menjadi tuan rumah sebuah sistem radar sebagai bagian dari sistem perisai rudal NATO, yang seolah-olah dimaksudkan untuk menangkal ancaman rudal balistik dari Iran. (IRIB/RM/MZ)
IRIB
|
Wednesday, September 21, 2011
Turki Terima Radar NATO, Iran Tagih S-300 Rusia
F-22 fighters allowed back in the air
The US Air Force said Monday its fleet of F-22 fighter jets will be allowed back in the air after officials grounded the planes over concerns about the aircraft's oxygen system.
The F-22 Raptors, the most advanced combat aircraft in the world, were barred from flying for four months, a highly unusual move that reflected serious worries over safety.
"We now have enough insight from recent studies and investigations that a return to flight is prudent and appropriate," Air Force chief of staff General Norton Schwartz said in a statement.
"We're managing the risks with our aircrews, and we're continuing to study the F-22's oxygen systems and collect data to improve its performance," said.
Commanders ordered a "stand-down" of the Raptor fleet on May 3 after 12 separate incidents over a three-year period in which pilots reported "hypoxia-like symptoms," the Air Force release said.
In one case, an F-22 reportedly scraped tree tops before landing and the pilot could not remember the incident, indicating a possible lack of oxygen.
Analysts say the Air Force has struggled to pin down the source of the problem with the Raptors despite elaborate safety investigations.
The fleet will undergo "an extensive inspection of the life suppoVt systems before returning to flight, with follow-on daily inspections," the Air Force said.
In addition, pilots will use additional protective equipment and undergo physiological tests, it said.
Under the decision, pilots will be allowed to fly at 50,000 feet (15,200 meters). Between January and April, the Raptors were not permitted to venture beyond 25,000 feet.
The Air Force has more than 160 F-22 Raptors in its fleet and plans to build a total of 187.
The radar-evading aircraft, designed primarily for dogfights against rival fighter jets, have not been used in the NATO-led air campaign in Libya or the wars in Afghanistan and Iraq.
India to Sell BrahMos Missile to Vietnam
20 September 2011
Brahmos air launched version (photo : Bharat Rakshak)
The BrahMos Aerospace —the Indo-Russian joint venture that has developed the BrahMos supersonic cruise missile — is keen to sell the missile to Vietnam with which India is developing a strong strategic relationship, sources have confirmed.
However, the Indian government’s approval will have to be taken for any such acquisition. Sources also confirmed that Vietnam is already on a list of about 15 “friendly countries” — that was decided by a joint Indo-Russian supervisory council — to whom the BrahMos missile can be sold.
“Informal talks are on but no concrete proposal has been made as yet,” a source who did not want to be identified, told this newspaper. “Any acquisition of the BrahMos missile will be of immense value to Vietnam and will boost its defence preparedness,” sources said.
So far, the BrahMos missile has not been sold to any third country although a few have already evinced interest in acquiring it.
In a move that signalled the importance of strategic ties between India and Vietnam in the wake of increased Chinese military assertion in Asia, defence secretary Shashi Kant Sharma had also recently begun an official visit to Vietnam. India is set to offer naval facilities for training and capacity building to Vietnam.
Tuesday, September 20, 2011
Menlu: Indonesia terus awasi perkembangan soal Palestina
POLITIK LUARNEGERI
Rabu, 21 September 2011 00:01 WIB | 698 Views
Marty M Natalegawa. (FOTO. ANTARA)
Sementara itu, di tengah ancaman Amerika Serikat untuk menggunakan hak veto di Dewan Keamanan, Palestina pada hari yang sama telah menyatakan secara resmi akan mengajukan permohonan keanggotaan PBB pada Jumat (23/9).
"Kita semangatnya akan mencari semua peluang yang ada agar memastikan upaya Palestina untuk memperoleh keanggotaan di PBB -kalau itu yang memang dikehendaki bangsa Palestina- memperoleh dukungan masyarakat internasional," kata Marty.
Menlu Marty berbicara setelah bertemu dengan rekan sejawatnya dari Kazakhstan, Yerzhan Kazykhanov, di sela-sela rangkaian Sidang Majelis Umum (SMU) ke-66 PBB.
Ia menyiratkan bahwa lobi-lobi kepada berbagai negara agar mendukung keinginan Palestina terus dilancarkan Indonesia di berbagai level.
"Upaya kita bukan saja secara nasional, tapi juga bergerak di kerangka OKI (Organisasi Kerjasama Islam), GNB (Gerakan Non-Blok) dan multilateral," katanya.
Dalam pertemuan dengan Menlu Kazakhstan sebagai Ketua OKI pada tingkat menteri luar negeri pada saat ini, Marty mengatakan, "Kami juga menyampaikan bahwa OKI yang selama ini telah menunjukkan keberpihakan kepada Palestina, harus menunjukkan relevansinya dalam proses Palestina di PBB ini."
Marty dijadwalkan melakukan pertemuan dengan para menteri Komite Palestina GNB pada Kamis (22/9) selain pertemuan para menteri luar negeri negara-negara OKI keesokan harinya.
Presiden Palestina Mahmud Abbas pada Senin bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk menyatakan niat bahwa pihaknya pada Jumat ini akan mengajukan surat permohonan Palestina menjadi negara anggota PBB dengan status penuh.
Berdasarkan Piagam PBB, setelah menerima surat permohonan menjadi anggota penuh PBB, Sekjen akan mempelajari permohonan tersebut dan mengirimkan permohonan ke Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB.
Permohonan harus disetujui Dewan Keamanan melalui sebuah resolusi, yang bisa disahkan jika mendapat dukungan minimal sembilan dari 15 anggota DK PBB serta tidak mendapat `veto` (penolakan) dari salah satu anggota tetap DK PBB.
Jika resolusi disahkan, Dewan Keamanan akan menyerahkan rekomendasi kepada ke Majelis Umum --saat ini beranggotakan 193 negara. Berdasarkan rekomendasi dari DK-PBB, Majelis Umum akan melakukan pemungutan suara guna menentukan apakah permohonan Palestina itu menjadi anggota penuh PBB bisa terwujud.
Masalah besar akan muncul di tingkat Dewan Keamanan karena salah satu negara anggota tetap DK-PBB, yaitu Amerika Serikat yang merupakan sekutu kuat Israel, sejak jauh-jauh hari telah mengancam akan menggunakan hak veto terhadap upaya Palestina dengan dalih bahwa status Palestina sebagai negara hanya dapat dibentuk melalui perundingan.
Di tengah tekanan soal kemungkinan veto dari AS --yang akan menggagalkan permohonan Palestina sebagai negara anggota penuh PBB, Menlu Mahmud Abbas menyiratkan pihaknya pada saat-saat terakhir bisa saja mengubah keputusan, yaitu mengajukan permohonan ke Majelis Umum untuk menjadi negara pengamat non-anggota PBB.
Berbagai pihak melihat peluanng Palestina menjadi negara pengamat non-anggota PBB saat ini jauh lebih besar dibandingkan status negara anggota penuh --yang kemungkinan besar akan terhadang oleh veto AS.
Mahmud Abbas akan mengumumkan pilihan Palestina tersebut saat menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum pada Jumat ini.
"Kalau masalahnya dibawa ke Dewan Keamanan, yang pertama harus dicapai oleh Palestina adalah dukungan sembilan negara anggota DK, karena veto hanya akan digunakan kalau sudah ada lebih dari 9 dukungan. Jadi target pertama adalah sembilan dari 15 anggota. Kalau itu sudah dicapai, baru tentu sambil diupayakan agar jangan sampai diveto," kata Marty saat menjawab pertanyaan pilihan mana yang lebih realistis bagi Palestina menyangkut permohonan sebagai negara anggota PBB.
"Tapi seandainya diveto, ya akan kita lihat bagaimana maknanya. Yang pasti, sekali lagi kita menekankan ke semua pihak, termasuk kepada Quartet (mediator perundingan Palestina-Israel: AS, PBB, Uni Eropa dan Rusia, red) bahwa langkah Palestina ini bukan sesuatu yang tidak bersahabat kepada proses perundingan, justru maksudnya untuk mendorong proses perundingan," tambahnya.
Kontra-terorisme dan Penyakit Tidak Menular
Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Kazakhstan dan menteri luar negeri dari beberapa negara lainnya, Menlu Marty Natalegawa pada Senin menghadiri beberapa agenda utama SMU ke-66 PBB, antara lain pertemuan tingkat tinggi PBB tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (NCDs) serta simposium yang digelar Sekjen PBB tentang kerjasama internasional melawan terorisme.
Marty, yang diberi kesempatan berbicara dalam sesi pembukaan Symposium on Counter-terrorism Cooperation bersama PM Bangladesh, Menlu Arab Saudi, Menlu Spanyol dan Jaksa Agung AS, menawarkan empat pemikiran Indonesia dalam upaya melawan terorisme.
Pertama, ujarnya, upaya di tingkat global yang harus mendapat dukungan dari tingkat nasional dan regional.
Kedua, dalam memerangi terorisme diperlukan strategi bersifat multidimensi dan saling terkait untuk mengatasi akar permasalahan yang multi dimensi.
Ketiga, agar dapat mengatasi terorisme secara efektif, diperlukan strategi jangka panjang dengan lebih memanfaatkan `soft power`.
"Masalah terorisme adalah bagaimana memenangi perang hati dan pikiran. Dengan demikian, kita perlu memperkuat kebebasan, pluralisme dan tolerasi," ujar Marty.
Keempat, upaya-upaya di tingkat global, regional dan nasional harus tetap dalam koridor demokrasi, mematuhi hukum dan HAM.
Dalam diskusi dengan media massa yang digelar di Markas Besar PBB pada Senin siang oleh Counter-Terrorism Impelementation Task Force (CTITF) --gugus tugas yang dibentuk Sekjen PBB, Kepala CTITF Robert Orr menyebut bahwa Indonesia adalah contoh negara yang berhasil mencegah dan menangani terorisme dengan cara-cara yang lebih halus, yaitu dengan menjalankan demokrasi.
Diskusi tersebut menampilan sejumlah pembicara, antara lain Menlu Marty, Menlu Norwegia Jonas Gahr Store, General Counsel INTERPOL Joel Sollier, Koordinator Tim Monitoring Komite Sanksi Al Qaida dan Taliban Richard Barrett dan Direktur Pusat Penelitian Kejahatan dan Hukum Antar-kawasan PBB (UNICRI) Jonathan Lucas.
Saat menjawab pertanyaan di forum tersebut, Marty selain menerangkan sejumlah inisiatif kerjasama penangan terorisme yang telah dilakukan Indonesia, juga menekankan bahwa Indonesia berhasil melawan terorisme melalui cara-cara yang lebih demokratis serta berkelanjutan, termasuk melalui upaya-upaya penegakan hukum dan memajukan nilai-nilai toleransi di kalangan masyarakat.
Sementara itu, dalam pertemuan tingkat tinggi (HLM) NCDs, Menlu Marty berbicara atas nama Indonesia dan ASEAN.
Dalam kesempatan itu ia menekankan bahwa komitmen politik yang kuat sangat diperlukan masyarakat internasional dalam melakukan langkah bersama mengatasi tantangan penyakit tidak menular.
Ia mengingatkan bahwa laporan WHO tahun 2010 menunjukkan angka kematian akibat penyakit tidak menular telah mencapai 36,1 juta pada tahun 2008 dan diperkirkan akan meningkat 17 prosen pada dasawarsa berikutnya.
Di kawasan Asia Tenggara sendiri, kematian yang disebabkan oleh penyakit tidak menular dikhawatirkan meningkat dari 2,6 juta menjadi 4,2 juta.
Marty mengungkapkan saat ini ASEAN menekankan empat langkah untuk menekan penyakit tidak menular, yaitu memperkuat sistem dan infrastruktur kesehatan; memperkuat kebijakan nasional dalam bidang kesehatan dan mempercepat berbagai program dalam kontrol industri rokok; memperkuat kemitraan dalam bidang kesehatan; serta memastikan keterlibatan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan.
Secara nasional, ujarnya, Indonesia memprioritaskan pada upaya menekan faktor-faktor penyebab penyakit tidak menular, yaitu kebiasaan merokok, minuman keras, pola makan tidak sehat serta kurangnya kegiatan fisik.
HLM NCDS itu juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dan Utusan Khusus Presiden untuk
Millenium Development Goals (MDGs), Nila Moeloek
SUMBER antara
Presiden Medvedev belum berikan konfirmasi untuk "EAS" 2011
POLITIK DUNIA:
Selasa, 20 September 2011 19:07 WIB | 893 Views
Presiden Rusia Dmitry Medvedev (FOTO REUTERS/Mikhail Klimentyev/RIA Novosti/Kremlin/ox/11.)
"Pemerintah Rusia sudah menerima undangan untuk hadir dalam KTT tersebut, namun Presiden Medvedev belum memberikan konfirmasinya," kata Atase Pers Kedutaan Besar Rusia di Indonesia Dmitry A. Solodov usai menghadiri penyematan penghargaan "Medal for Strengthening Combat Fraternity" dari Pemerintah Rusia kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Selasa.
KTT ke-16 Asia Timur menurut rencana akan dihadiri 18 kepala negara dan kepala pemerintahan negara-negara kawasan termasuk dua negara besar yang baru menjadi mitra bagi Asia Timur yakni Amerika Serikat dan Rusia. Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah memastikan kehadirannya pada kegiatan tersebut.
Berdasar Deklarasi Kuala Lumpur pada 2005, KTT tersebut akan melanjutkan pembahasan mengenai beberapa isu geopolitik dan strategis untuk mewujudkan kawasan stabilitas bersama (common stability), keamanan bersama (common security) dan kesejahteraan bersama (common prosperity).
Pertemuan puncak tersebut juga dijadwalkan membahas kehadiran AS dan Rusia sebagai mitra baru.
Meski AS secara geografis tidak masuk sebagai bagian dari komunitas Asia Timur, namun kehadirannya merupakan elemen penting untuk membangun komunitas Asia Timur secara politis.
Rusia saat ini merupakan produsen minyak terbesar dunia yang sebagian wilayahnya berbatasan dengan tiga negara di Asia Timur yakni Korea Utara, Jepang dan China.
Secara geopolitik, kenyataan itu sangat penting bagi Asia Timur sebagai bagian dari rantai ketahanan energi.
Hal itu semakin nyata dengan dibangunnya pipa minyak Eastern Siberia Pacific Ocean (ESPO) pada Januari 2011 yang digunakan Rusia untuk mengekspor minyak mentahnya ke Asia Pasifik khususnya Jepang, China, dan Korea Selatan.
Sumber Antara
Bangun Skuadron Udara di Kaltim
(Foto: Kemhan)20 September 2011, Jakarta (SINDO): Kementrian Pertahanan mencanangkan untuk membangun sedikitnya tiga skuadron udara baru menyusul akan ada penambahan pesawat tempur dalam jumlah besar.
Salah satu daerah yang diproyeksikan adalah di wilayah Kalimantan Timur. Saat ini Kemhan telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung program tersebut serta sejumlah perencanaan lain menyangkut penguatan pertahanan di perbatasan. Nota kerja sama ditandatangani antara Sekjen Kemhan Marsekal Madya (Marsdya) TNI Erris Heryanto dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak di Kantor Kemhan,Jakarta,kemarin.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, besar kemungkinan akan dibangun satu skuadron udara di wilayah Kalimantan Timur. Saat ini Indonesia telah memiliki skuadron Hawk di Pekan Baru dan Kalimantan Barat, Sukhoi di Makassar,dan F-16 di Madiun.“Kita akan punya baby F-16 yaitu T-50 Golden Eagle dari Korea Selatan, kemudian Super Tucano untuk counter insurgency.
Ini akan kita tata karena memang salah satu flash point yang kita waspadai adalah daerah perbatasan,” ungkapnya seusai penandatanganan nota kerja sama kemarin. Meskipun akan fokus di daerah perbatasan, skuadron itu tidak akan berada pada jarak yang terlalu dekat dengan negara lain.“Kalau terlalu dekat juga tidak baik.Tapi,kita bisa menjangkau dengan cepat.
Seperti tadi di lapangan terbang yang terletak di tengah antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur yang setiap saat bisa dipakai tidak hanya pesawat tempur, tapi juga pesawat transportasi untuk pembangunan infrastruktur,” urainya. Purnomo mengaku telah memperhitungkan berapa jumlah skuadron udara yang akan dibangun dan di mana saja lokasinya. Namun, mantan Menteri ESDM ini enggan untuk menerangkan secara lebih detail.“Tidak pas untuk disebutkan di sini.
Cukup banyak, lebih dari tiga skuadron,” kata dia. Gubernur Awang Faroek mengungkapkan, pihaknya siap dan merasa wajib untuk membantu penguatan pertahanan di Kalimantan Timur karena wilayah ini berbatasan langsung dengan negara lain, Malaysia. Ada tiga kabupaten dengan total 15 kecamatan di provinsi tersebut yang berbatasan dengan luar negeri.
“Panjang perbatasan 1.038 kilo meter. Sudah menjadi tekad kita bersama daerah perbatasan itu menjadi beranda NKRI.Namanya beranda, harus dibuat bagus,” katanya. Awang menyebut ada tiga landasan yang dibenahi agar bisa digunakan untuk mendaratkan pesawat dengan ukuran besar seperti Hercules milik TNI.Landasan itu juga diharapkan bisa mencapai panjang 2.500-3.000 meter agar dapat dijadikan landasan bagi pesawat tempur TNI Angkatan Udara.
“Dana untuk tiga landasan itu lebih dari Rp40 miliar di Kerayan, Rp8 miliar di Long Nawan, dan nilai serupa di Datah Dawai,”ungkap dia. Selain untuk mendukung pesawat-pesawat milik TNI Angkatan Udara, landasan itu juga diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi wilayah setempat. Selama ini minimnya infrastruktur membuat harga-harga di sana melambung tinggi dan banyak komoditi yang akhirnya dijual ke Malaysia karena akses ke negeri jiran itu lebih baik.
“Jadi, arus barang dan jasa bisa semakin baik. Proses sudah dimulai tahun ini kita sudah anggarkan melalui APBD dan usulkan ada TMMD (tentara manunggal membangun desa) berskala besar,”paparnya. Selain landasan, Pemprov Kalimantan Timur juga akan membeli sejumlah helikopter yang akan dihibahkan bagi TNI.
“Untuk helikopter saja dananya Rp120 miliar. Jenis helikopter yang dibeli kita sesuaikan dengan standar kepentingan TNI. Tim sudah memilih Heli Bell-412 sesuai standar TNI.Kebetulan TNI juga pesan helikopter sejenis,” urai Awang.
Menhan Saksikan Penandatanganan Kerja Sama Hibah Aset Daerah Dengan Kaltim
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, menyaksikan penandatanganan Kesepakatan Kerja dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta, Senin (19/8), tentang Hibah dan Pinjam Pakai Barang Milik Negara atau Daerah untuk pemenuhan kebutuhan Markas Komando dan daerah latihan TNI.
Kesepakatan Kerja Sama yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala bentuk ancaman, maupun gangguan yang berasal dari luar atau yang mungkin timbul dari dalam negeri, ditandai dengan penandatanganan oleh Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Heryanto dan Gubernur Provinsi Kaltim Drs. H. Awang Faroek Ishak MM. M.Si
Kemudian tahapan berikutnya yang akan direalisasikan setelah penandatanganan Kesepakatan Kerja Sama ini adalah, dilaksanakan pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada tingkat Markas Besar (Mabes) Angkatan dengan tingkat Pemda setempat.
Sementara sejumlah kerjasama yang hingga kini sudah terlaksana antara TNI dengan Pemda Kaltim diantaranya, TNI mendapatkan hibah dan pinjam pakai tanah serta bangunan, diantaranya lahan seluas 100 ha dari Pemkab Berau yang ditempati Yon Armed -18/Berau Kaltim, lahan 100 ha dari Pemkab Malinau yang ditempati Yonif 614/RJP Malinau Kaltim, lahan seluas 150 ha dan bangunan dari Pemda Bulungan yang ditempati Brigif-24/BC dan Yonkav Kaltim, lahan seluas 160 ha dari Pemda Kutai Timur yang ditempati Yonif 612/MDG di Sangatta Kaltim dan Yon Zikon 11, lahan seluas 50 ha dari Pemda Berau untuk Skuadron Lap Helly Berau, lahan seluas 0,8 ha dari Pemda Kutai Timur yang ditempati Lanal Sangatta Lantamal VI, lahan seluas 0,6 ha dari Kabupaten Nunukan dan kota Tarakan untuk ditempati Lantamal VII dan Lanal Tarakan serta lahan seluas 117,687 ha dari Pemkot Tarakan untuk Lanud Tarakan Tipe C.
Dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama ini, kedua belah pihak berharap tercapainya tertib administrasi sesuai Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku serta legalitas penggunaan lahan maupun bangunan yang digunakan TNI di Provinsi Kaltim.
Acara Penandatanganan Kesepakatan Kerjasama antara Kemhan dengan Pemda Provinsi Kaltim dihadiri Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kasad, Kasau, Wakasal serta sejumlah pejabat dari Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.
Sumber: SINDO/DMC
Subscribe to:
Posts (Atom)
BERITA POLULER
-
Rusia Jamin Indonesia Bebas Embargo Militer TEMPO.CO , Jakarta - Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Alexander A. Ivanov, menyatakan pem...
-
Rencana kedatangan alutsista TNI 2010-2014 dengan anggaran pembelian US$ 15 Milyar : Renstra TNI 2010-2014 memberikan nuansa pelangi terhad...
-
T-90S Rusia (Main Battle Tank Russia) Kavaleri Peroleh 178 Unit Kendaraan Tempur Kaveleri TNI Angkatan Darat (AD) akan mendapatkan tambah...
