JAKARTA - Prajurit TNI mengikuti upacara gelar kesiapan pasukan pengamanan KTT ASEAN ke-18, di Silang Monas, Jakarta, Minggu (1/5). Pelaksanaan KTT ke-18 ASEAN pada 4-8 Mei di Balai Sidang Jakarta akan dikawal ribuan personel TNI-POLRI yang tergabung dalam Komando Operasi Pengamanan dipimpin Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono. FOTO ANTARA/Yudhi Mahatma/pd/11
Sunday, May 1, 2011
Lanud Supadio Akan Diperkuat Pesawat Tanpa Awak
30 April 2011, Sungai Raya, Kalbar (ANTARA News): Panglima Komando Operasi TNI AU I Marsekal Muda TNI Dede Rusamsi mengatakan untuk memperkuat pertahanan Pangkalan Udara TNI AU Supadio Pontianak, akan ditempatkan pesawat tanpa awak serta kelengkapan alat utama sistem pertahanan lainnya.
"Pesawat jenis itu juga digunakan AB India guna menjaga perbatasannya dengan China dan Pakistan rencananya kita akan menambah satu skuadron berupa pesawat tanpa awak di Pangkalan Udara Supadio Pontianak untuk memperkuat kemampuan pemantauan termasuk daerah perbatasan di Kalimantan Barat," katanya di Sungai Raya, Sabtu.
Menurut dia, untuk mempersiapkan kedatangan pesawat tersebut, saat ini proses pembangunan hanggar sedang dilakukan.
"Karena anggarannya terbatas, maka pembangunannya akan dilakukan secara bertahap. Namun, saat ini sudah mulai dikerjakan," ucapnya.
Dede mengatakan, pesawat tanpa awak mempunyai fungsi yang sangat strategis untuk mempertahankan kedaulatan NKRI karena dapat dikendalikan dari jarak jauh.
Selain itu, pesawat tersebut juga dapat dipersenjatai serta dilengkapi dengan peralatan pendeteksi untuk kondisi malam dan siang hari.
"Ditargetkan tahun depan satu skuadron pesawat itu sudah bisa dipindahkan ke Lanud Supadio," ucapnya.
Dia juga menambahkan, terkait rencana pembelian Pesawat T-50 Golden Eagle buatan Korea Selatan dan hibah 24 pesawat F-16 dari Amerika, jika terealisasi pesawat-pesawat tersebut akan ditempatkan di Madiun.
Dede menjelaskan, pengadaan pesawat T-50 dimaksudkan sebagai pengganti dari berbagai pesawat latih dan serang ringan. Termasuk T-38 dan F-5B untuk pelatihan dan Cessna A-37B Close Air Support yang dioperasionalkan di Indonesia.
Ia melanjutkan, program itu pada awalnya dimaksudkan untuk mengembangkan pesawat latih secara mandiri yang mampu mencapai kecepatan supersonik guna persiapan pilot bagi pesawat Sukhoi.
Sementara untuk kelengkapan Alutsista lainnya sesuai dengan program pengadaan peralatan tempur Mabes TNI AU akan terus dilakukan hingga 2024 mendatang.
"Untuk Lanud Supadio sendiri, karena statusnya akan ditingkatkan menjadi Bintang 1 atau A, dalam waktu dekat rencana pengadaan Radar di Kalimantan Barat juga akan direalisasikan. Yang jelas kita akan terus memperbaiki sistem persenjataan kita," ucapnya.
Sumber: ANTARA News
TNI Kawal Kapal MV Sinar Kudus
1 Mei 2011, Jakarta (ANTARA News): Sejumlah prajurit TNI yang dilengkapi dengan persenjataan akan mengawal kapal MV Sinar Kudus menuju tempat aman setelah dibebaskan oleh perompak di perairan Somalia.
"Semua sudah dibebaskan. Selanjutnya TNI yang di sana akan mengawal kapal sampai aman," kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul dalam keterangan pers bersama pimpinan PT Samudera Indonesia di Jakarta, Minggu malam.
Laksamana Muda Iskandar menjelaskan, TNI akan mengawal kapal ke tempat yang diinginkan oleh PT Samudera Indonesia sebagai pemilik kapal MV Sinar Kudus.
Menurut dia, kapal tersebut perlu di kawal karena ada sekitar 15 kelompok perompak yang beraksi secara terpisah di perairan Somalia.
"Kalau ini kita lepas saja, ada risiko bisa dirompak lagi," kata Iskandar.
Para perompak tersebut sudah terlatih dan sangat terorganisasikan. Iskandar menjelaskan, setiap kelompok perompak memiliki tim yang melakukan tugas masing-masing, misalnya menyergap, tim perunding , dan penanggung jawab senjata.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Samudera Indonesia David Batubara mengatakan, kapal MV Sinar Kudus telah meninggalkan perairan Somalia Minggu sore . Kapal tersebut bergerak ke arah utara dengan kecepatan 12 knot.
"Rencananya akan berlabuh di sebuah pelabuhan yang sudah disiapkan dan aman," kata David tanpa menjelaskan lebih rinci tentang tempat tersebut.
Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul menambahkan, pemerintah telah memutuskan untuk menggabung opsi perundingan dan operasi militer untuk membebaskan awak kapal MV Sinar Kudus.
Hal itu, kata Iskandar, sesuai dengan arahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinyatakan dalam sidang kabinet pada 18 Maret 2011, atau dua hari setelah kapal dibajak.
Menurut Iskandar, TNI telah mengirimkan sejumlah pasukan, tiga kapal, satu pesawat, dan satu helikopter untuk menjalankan misi itu.
"Kita mem-back up dari belakang dengan jarak dekat sekali," katanya.
Iskandar menjelaskan, TNI tidak melakukan penyerangan terhadap perompak karena beberapa pertimbangan, antara lain adalah saran dari Ikatan Nahkoda Niaga Indonesia. Kelompok itu menyarankan pihak terkait untuk mendahulukan upaya perundingan .
"Keluarga, ibu, dan anaknya juga mengatakan usahakan diplomasi," kata Iskandar menambahkan.
Selain itu, posisi MV Sinar Kudus yang sudah lego jangkar atau merapat ke daratan dan berada di antara kapal dari negara lain juga menjadi pertimbangan. Operasi militer berupa penyerangan dalam posisi seperti itu bisa menimbulkan banyak korban, termasuk dari pihak kapal negara lain.
Pengamat: Indonesia Harus Berpartisipasi Perangi Perompak
MV Sinar Kudus. (Foto: NATO)
Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menilai insiden penyanderaan kapal berbendera Indonesia oleh perompak Somalia harus menjadi alasan kuat bagi Pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi dalam upaya internasional memerangi perompak.
"Pemerintah harus berpartisipasi dalam upaya masyarakat internasional memerangi perompak Somalia dan para pengendalinya baik yang berada di Somalia atau di luar," kata Hikmahanto dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Minggu.
Ia menilai, Pemerintah perlu mendorong PBB untuk memberi bantuan kepada pemerintah Somalia agar Somalia bangkit dari negara gagal.
"Perompakan di daerah Somalia merupakan akibat dari tidak dimungkinkannya rakyat Somalia mendapatkan pekerjaan yang layak," katanya.
Pada kesempatan itu ia mengapresiasi Pemerintah dan PT Samudera Indonesia atas keberhasilan pembebasan 20 WNI ABK NV Sinar Kudus.
"Sebagaimana disampaikan oleh David Batubara dari SI bahwa negosiasi ini relatif cepat bila dibandingkan dengan negosiasi yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera negara lain," katanya.
Menurut Hikmahanto, Pemerintah dan SI telah membuktikan mereka tidak mengabaikan perlindungan bagi warga negaranya.
"Mereka telah serius dalam upaya menyelamatkan para ABK," katanya.
Saat ini, kata dia, pemerintah harus memikirkan upaya agar kapal-kapal berbendera Indonesia tidak menjadi sasaran empuk bagi perompak Somalia serta WNI ABK di kapal-kapal berbendera bukan Indonesia tidak terancam keselamatannya.
Pemerintah, kata dia, harus menyiapkan prosedur tetap yang dilakukan ketika peristiwa yang sama terjadi.
"Bagaimana prosedur kerja antara pemerintah dengan pemilik kapal dan bagaimana opsi militer dalam posisi siaga," katanya.
Pemerintah, lanjut dia, juga bisa memikirkan kemungkinan TNI untuk berperan dalam mengawal kapal-kapal kargo yang penting bila melewati jalur laut itu, atau bahkan memikirkan agar personel militer dapat berada di dalam kapal.
"Pemerintah juga bisa mendorong agar ada jasa pengamanan swasta untuk turut melakukan pengamanan di atas kapal berbendera Indonesia," katanya.
Pada akhir pekan ini, kapal berbendera Indonesia yang dibajak oleh perompak Somalia telah dibebaskan setelah pemilik kapal membayar tebusan.
Sumber: ANTARA News
TNI AU Akan Tambah Radar dan Satuan Peluru Kendali
2 Mei 2011, Surabaya (Pelita): Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat, SIP beserta staf melakukan kunjungan kerja di Pusat Pendidikan dan Latihan Pertahanan Udara Nasional (Pusdiklat Hanudnas), di Kenjeran, Surabaya, pekan lalu.
Kepada Kasau, Komandan Pusdiklat Kolonel Pnb Supriharsanto menjelaskan Pusdilat Hanudnas merupakan pelaksana program pendidikan dan latihan sistem pertahan udara nasional diantaranya pendidikan Pelatihan Sistem Hanudnas untuk para Pamen, Ground
Control Interseption (GCI), Identifikasi, Pernika Hanudnas, Suspa Tranmisi Data Air Situation (TDAS); dan Sishanudnas bagi para Pama, Ploter, dan Military Civil Coordination (MCC) bagi Bintara dan Tamtama serta pelaksanaan praktik para siswa menggunakan Simulator Pusdiklat telah memadai.
Kasau mengatakan program TNI Angkatan Udara kedepan dalam mewujudkan Minimum Esensial Force (MEF) akan menambah radar-radar untuk memenuhi kebutuhan penginderaan wilayah udara nasional yang sangat luas. Untuk itu peran Pusdiklat Hanudnas sangat penting sehingga harus selalu diperbarui sesuai perkembangan teknologi. Selain itu juga akan menambah satuan Peluru Kendali (Rudal) jarak menengah guna menjaga kedaulatan NKRI, jelasnya.
Sumber: Harian Pelita
Wednesday, April 27, 2011
Kapal Perang Baru Ikuti Manuvra Lapangan
Selasa, 26 April 2011 - 16:22 WIB
Kapal perang produksi dalam negeri buatan PT. PAL Surabaya tersebut, Selasa (26/4) bertolak dari dermaga Kolinlamil dengan membawa satu kompi pasukan marinir guna mengikuti serial latihan dalam manuvra lapangan bersama dengan unsur-unsur Kolinlamil lainnya. Turut onboard di KRI Banda Aceh-593 Asops Panglima Kolinlamil Kolonel Laut (P) Kris Sri Hod Irian T., S.Pi. dan Komandan Satlinlamil Jakarta Kolonel Laut (P) Dri Suatmaji guna memantau pelaksanaan berbagai serial latihan dalam lapratugas 2011.
Selain KRI Banda Aceh-593 unsur-unsur lainnya yang dilibatkan dalam manuvra lapangan, diantaranya KRI Tanjung Nusanive-973, KRI Teluk Manado-537, KRI Karimata-960 berangkat dari pangkalan Jakarta dan KRI Teluk Lampung-540, KRI Teluk Parigi-539 dan KRI Teluk Bone-511 yang bertolak dari dermaga Ujung Surabaya.
Pada tahap manuvra lapangan ini seluruh unsur akan melaksanakan berbagai serial latihan diantaranya mulai dari pergerakan kapal keluar alur pelabuhan, latihan peran melewati medan ranjau, komunikasi taktis antar unsur, serta manuvra taktis. Seluruh unsur akan melaksanakan linla menuju Perairan Laut Jawa menuju Perairan Utara Cirebon untuk melaksanakan latihan penembakan atas permukaan di Tanjung Rakit.
Bagi kapal perang baru yang memperkuat jajaran Kolinlamil yaitu KRI Banda Aceh-593, ajang latihan latpratugas ini selain digunakan sebagai sarana meningkatkan kemampuan dan keterampilan pengawaknya dalam mengikuti berbagai serial latihan yang dilaksanakan, juga sekaligus sebagai sea trial untuk menguji kesiapan kapal beserta semua komponennya guna mengemban tugas operasi Kolinlamil ke depan dalam mendukung pergeseran pasukan ke daerah rawan dan pulau terluar, pergeseran material maupun pergeseran logistik.
Kepala Dispen Kolinlamil
Agus Cahyono
Letkol Laut ﴾KH﴿ NRP 10881/P
POSKOTA
Latihan Pratugas Libatkan 10 Kapal Perang & 4 Tank 2 Pesawat
JAKARTA (Pos Kota) – Latihan Pratugas Unsur KRI jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) meningkatkan profesionalisme dan ketanggapsegeraan prajurit dan kesiapan alutsista dalam mewujudkan dan mengoptimalkan peranan angkutan laut militer dan bantuan angkutan laut, demikian penegasan Panglima Komando Lintas Laut Militer Laksda TNI Didit Herdiawan, MPA., MBA. pada upacara pembukaan Latpratugas Kolinlamil TA 2011 yang dibacakan Kaskolinlamil Laksma TNI I.N.G.N. Ary Atmadja, S.E. di Mako Kolinlamil Tanjung Priok, Jakarta, Selasa. (12/4).
Pangkolinlamil Laksda TNI Herdiawan, MPA., MBA. dalam kesempatan tersebut mengatakan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI, Kolinlamil merupakan bagian integral dari TNI AL melaksanakan peran, tugas dan fungsi sebagai komando pelaksana utama pembinaan dan operasional yang bertugas menyelenggarakan operasi angkutan laut TNI, dalam rangka OMP dan OMSP (Operasi Militer Selain Perang).
Lebih lanjut dikatakan dalam rangka kesiapan operasional untuk melaksanakan angkutan laut militer meliputi personel, alat peralatan dan perbekalan yang bersifat taktis, strategis dan administrasi diperlukan adanya pembinaan kemampuan dalam rangka penggunaan kekuatan, tambahnya.
Dalam latihan pratugas ini kata Pangkolinlamil, perlu mewujudkan tiga sasaran yang dapat dicapai, pertama terwujudnya kemampuan, kesiapsiagaan dan profesionalisme personel dan pengawak unsur-unsur KRI satgas Kolinlamil; kedua terwujudnya pengetahuan, pemahaman, ketrampilan para peserta latihan dalam melaksanakan angkutan laut militer; ketiga terbentuk dan terjalin nya koordinasi dan kerjasama antar anggota satgas yang terkait dalam pelaksanaan tugas operasi.
Kepada para peserta latihan, Pangkolinlamil menekankan agar tetap mengutamakan keselamatan /zero accident dan patuhi segala peraturan yang berlaku sesuai dengan S.O.P.
Asisten Operasi Pangkolinlamil Kolonel Laut (P) Kris Sri Hod Irian T., S.Pi. dalam laporan kesiapan Latihan Pratugas 2011 mengatakan bahwa materi latihan yang dilaksanakan antara lain meliputi pembekalan profesional prajurit, latihan tempur, latihan bantuan dan pengamanan tempur, latihan bantuan administrasi dan logistik, dan latihan bantuan khusus.
Waktu pelaksanaan latihan berlangsung sampai dengan 3 Mei 2011 yang terbagi meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran.
Latihan tersebut melibatkan sekitar 1.712 pesonel antara lain terdiri dari staf perancang latihan, pelatih dan pendukung serta pelaku. Sedangkan alutsista yang dilibatkan sejumlah 10 KRI unsur jajaran Kolinlamil; dan dari Korps Marinir melibatkan 4 tank amfibi, 2 panser amfibi Marinir dan sejumlah pasukan marinir serta melibatkan 2 unit pesawat Helly BO dan Bell .
Dalam upacara pembukaan tersebut dilaksanakan penyematan tanda peserta latihan kepada Komandan Satgas Latpratugas TA 2011 Kolonel Laut (P) Irwan Achmadi yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) Surabaya, perwira penilai dan perwira pelaku dari pasukan Marinir.
Kepala Dispen Kolinlamil
Agus Cahyono
Letkol Laut (KH) NRP 10881/P
POSKOTA
Pangkolinlamil Laksda TNI Herdiawan, MPA., MBA. dalam kesempatan tersebut mengatakan sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi TNI, Kolinlamil merupakan bagian integral dari TNI AL melaksanakan peran, tugas dan fungsi sebagai komando pelaksana utama pembinaan dan operasional yang bertugas menyelenggarakan operasi angkutan laut TNI, dalam rangka OMP dan OMSP (Operasi Militer Selain Perang).
Lebih lanjut dikatakan dalam rangka kesiapan operasional untuk melaksanakan angkutan laut militer meliputi personel, alat peralatan dan perbekalan yang bersifat taktis, strategis dan administrasi diperlukan adanya pembinaan kemampuan dalam rangka penggunaan kekuatan, tambahnya.
Dalam latihan pratugas ini kata Pangkolinlamil, perlu mewujudkan tiga sasaran yang dapat dicapai, pertama terwujudnya kemampuan, kesiapsiagaan dan profesionalisme personel dan pengawak unsur-unsur KRI satgas Kolinlamil; kedua terwujudnya pengetahuan, pemahaman, ketrampilan para peserta latihan dalam melaksanakan angkutan laut militer; ketiga terbentuk dan terjalin nya koordinasi dan kerjasama antar anggota satgas yang terkait dalam pelaksanaan tugas operasi.
Kepada para peserta latihan, Pangkolinlamil menekankan agar tetap mengutamakan keselamatan /zero accident dan patuhi segala peraturan yang berlaku sesuai dengan S.O.P.
Asisten Operasi Pangkolinlamil Kolonel Laut (P) Kris Sri Hod Irian T., S.Pi. dalam laporan kesiapan Latihan Pratugas 2011 mengatakan bahwa materi latihan yang dilaksanakan antara lain meliputi pembekalan profesional prajurit, latihan tempur, latihan bantuan dan pengamanan tempur, latihan bantuan administrasi dan logistik, dan latihan bantuan khusus.
Waktu pelaksanaan latihan berlangsung sampai dengan 3 Mei 2011 yang terbagi meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pengakhiran.
Latihan tersebut melibatkan sekitar 1.712 pesonel antara lain terdiri dari staf perancang latihan, pelatih dan pendukung serta pelaku. Sedangkan alutsista yang dilibatkan sejumlah 10 KRI unsur jajaran Kolinlamil; dan dari Korps Marinir melibatkan 4 tank amfibi, 2 panser amfibi Marinir dan sejumlah pasukan marinir serta melibatkan 2 unit pesawat Helly BO dan Bell .
Dalam upacara pembukaan tersebut dilaksanakan penyematan tanda peserta latihan kepada Komandan Satgas Latpratugas TA 2011 Kolonel Laut (P) Irwan Achmadi yang sehari-hari menjabat sebagai Komandan Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) Surabaya, perwira penilai dan perwira pelaku dari pasukan Marinir.
Kepala Dispen Kolinlamil
Agus Cahyono
Letkol Laut (KH) NRP 10881/P
POSKOTA
Tantangan Operasi Militer ke Somalia
Rabu, 27 April 2011 11:17 WIB | 481 Views
Siswanto Rusdi*)
Jakarta (ANTARA News) - Sejak MV Sinar Kudus disandera pembajak Somalia 16 Maret lalu, berkembang keinginan di Tanah Air untuk menggunakan kekuatan TNI dalam membebaskan ABK freighter yang dioperasikan maskapai pelayaran PT Samudera Indonesia (Samin).Sepertinya, desakan itu besar kemungkinannya dapat direalisasikan mengingat proses negosiasi antara manajemen perusahaan yang didirikan oleh tokoh pejuang Almarhum Soedarpo Sastrosatomo dan para lanun Somalia dinilai bertele-tele.
Di samping itu, dukungan terhadap opsi operasi militer telah mengalir dari Malaysia dan Singapura. Sebelumnya, sebagaimana diungkapkan oleh Panglima TNI Agus Suhartono kepada media massa, India sudah menawarkan bantuan untuk melakukan operasi penyelamatan bersama.
Pertanyaannya kini, apakah opsi operasi militer merupakan upaya terbaik dalam pembebasan ABK dari cengkeraman para perompak? Kira-kira, apa saja tantangan yang akan menghadang TNI dalam menggelar pasukan di Somalia?
Perompakan Somalia, seperti perompakan di Selat Malaka, Jamaika dan berbagai tempat lainnya di dunia, sejatinya merupakan sebuah bisnis; perusahaan pelayaran dan pembajak sama-sama mendapat untung. Yang buntung hanya pelautnya.
Menurut International Maritime Organization (IMO), jika dihitung sejak 1995, saat ketika statistik perompakan mulai dikumpulkan untuk pertama kalinya oleh International Maritime Bureau/IMB, lebih dari 350 pelaut telah meregang nyawa akibat perompakan. Ini berarti lebih-kurang 30 pelaut meninggal tiap tahunnya karena aksi ini.
Pendataan perompakan di dunia memang paling banyak dilakukan oleh organisasi nirlaba tersebut melalui Piracy Reporting Center (PRC) di Kuala Lumpur. IMO hanya tinggal mengutipnya saja. Selain IMB, pendataan, paling tidak untuk kawasan Asia, juga dilakukan oleh Information Sharing Center atau ISC yang berbasis di Singapura.
Lembaga ini merupakan ”anak” dari Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robery against Ships in Asia, dikenal dengan singkatan ReCAAP yang digagas pada 2001 oleh PM Junichiro Koizumi dari Jepang. Selain negara anggota Asean, India, Bangladesh, Cina, Sri Lanka dan Korea Selatan juga merupakan anggota dari perjanjian tersebut. Sayang, Indonesia tidak masuk dalam klab ini.
Sebagaimana diketahui, pemilik atau operator kapal-kapal yang berlayar di laut lepas (high seas) melindungi aset mereka dengan berbagai skim asuransi, di antaranya hull and machineries dan P&I atau protection and indemnity.
Jika kapal-kapal itu berlayar di kawasan berbahaya seperti Somalia atau Selat Malaka, perlindungan pun ditambah dengan asuransi war-risk surcharge. Pemilik barang pun juga tidak ketinggalan dalam mengasuransikan kargo yang mereka kirim. Bagaimana dengan pelaut? Mereka hanya mendapat perlindungan asuransi standar seperti kecelakaan dan kesehatan. Tidak atau belum ada skim asuransi untuk mereka ketika melintasi kawasan rawan.
Ketika sebuah kapal dibajak, skim asuransi yang melindungi kapal maupun barang tadi bisa diklaim oleh pemilik atau operator kapal dan pemilik barang. Seandainya tidak dirompak, premi yang sudah bayarkan kepada perusahaan asuransi besar kemungkinannya akan hangus. Di sini para bajak laut telah membantu maskapai pelayaran dan pemilik barang dalam menarik kembali dana yang sudah dikeluarkan. Karena itu, negosiasi merupakan pilihan yang paling bijak dalam melepaskan kapal dan awaknya.
Operasi militer
Dalam konteks seperti itu, opsi penggunaan kekuatan senjata, mulai dari mempersenjatai ABK, menyiagakan pasukan keamanan swasta di atas kapal hingga operasi militer sesungguhnya dapat merusak simbiosis mutualisme yang ada antara perompak dan perusahaan pelayaran. Bahkan, melaporkan bahwa kapal telah dibajak kepada instansi keamanan dapat menimbulkan dampak terhadap ”kerja sama” tadi.
Jika pemerintah jadi mengirimkan pasukan untuk membebaskan ABK MV Sinar Kudus, menurut sejumlah media massa malah sudah dikerahkan, ada sejumlah permasalahan yang akan menghadang. Pertama, mengingat kapal tersebut sudah berada di dalam perairan teritorial Somalia, pengiriman pasukan TNI dapat dinilai sebagai bentuk invasi oleh negara itu. Operasi pasukan komando AL Korea Selatan dalam menyelamatkan MV Samho Jewelry menjadi cerita sukses karena kapalnya masih berada di perairan internasional (hot pursuit).
Kedua, pengerahan pasukan TNI akan memakan waktu karena titik berangkatnya dari Jakarta. Pada kasus Prancis, dan juga Korea Selatan, manuver pasukan relatif lebih cepat karena AL kedua negara telah hadir di Teluk Aden sejak awal. Indonesia memang memiliki satu kapal perang, yakni KRI Diponegoro, di perairan internasional tapi posisinya berada di sekitar Libanon. Karena kedatangan pasukan TNI terhitung lambat nantinya, unsur pendadakan sudah tidak ada sehingga jika terjadi kontak senjata dengan perompak bisa-bisa kelimpungan.
Ada baiknya negosiasi dengan perompak Somalia tetap dikedepankan diiringi dengan kesabaran yang tinggi. Apa lagi memang sudah ada kesepakatan antara Samin dan perompak Somalia. (***)
*Direktur The National Maritime Institute (Namarin), Jakarta
Editor: Bambang
COPYRIGHT © 2011
COPYRIGHT © 2011
ANTARA
Subscribe to:
Posts (Atom)
BERITA POLULER
-
Rusia Jamin Indonesia Bebas Embargo Militer TEMPO.CO , Jakarta - Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Alexander A. Ivanov, menyatakan pem...
-
Rencana kedatangan alutsista TNI 2010-2014 dengan anggaran pembelian US$ 15 Milyar : Renstra TNI 2010-2014 memberikan nuansa pelangi terhad...
-
T-90S Rusia (Main Battle Tank Russia) Kavaleri Peroleh 178 Unit Kendaraan Tempur Kaveleri TNI Angkatan Darat (AD) akan mendapatkan tambah...