Gempur Perompak Somalia, TNI Tunggu Perintah SBY

 
Mohamad Rizki Maulana - detikNews

 

 

 

Sat-81/Gultor

 

Parako

 

Jakarta - Negosiasi saat ini masih menjadi opsi utama dalam menghadapi perompak Somalia yang menyandera 20 WNI. Namun jika negosiasi buntu, langkah frontal akan dilakukan yakni dengan melakukan penyerangan, tinggal menunggu perintah Presiden SBY.

"Kalau dari TNI AD kita siap, kapan pun juga. Danjen Kopassus saja bilang 24 jam siap kok, ya kita juga siap," kata Kadispenad Brigjen Wiryantoro MK di Gedung Kartika Media Center, Jl Kwini, Jakarta Pusat, Kamis (14/4/2011).

Tunggu apa lagi, Pak? "Itu kan tergantung sama kebijakan politik, karena secara hierarkis kita berada di bawah Panglima TNI dan Presiden RI. Tapi secara prinsip kita siap melakukan tindakan militer apabila diperlukan," jawab Wiryantoro.

Sebelumnya Panglima TNI Laksaman Agus Suhartono juga mengaku telah siap menggelar aksi militer untuk menyerang perompak Somalia.

"Kita sudah siap melakukan (operasi militer). Manakala negosiasi buntu maka opsi-opsi lain kita gunakan," kata Agus Suhartono usai menggelar acara bakti sosial di Kompleks Seroja, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/4/2011).

Namun saat ditanya apakah pasukan yang dikirimkan sudah berangkat, Agus tidak bisa menjelaskannya. "Saya tidak bisa jelaskan. Tidak semua dapat dijelaskan. Tetapi yang jelas, kita siap," ujar Agus.

(anw/nrl)

detik

TNI Masih Hebat, Tak Perlu Bantuan Malaysia Bebaskan Sandera di Somalia

Ramadhian Fadillah - detikNews

Latihan bersama Kopassus-SAS di Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar tahun lalu. (Foto: Reuters)

 

satgultor

KOPASSUS

.

KOPASKA

Jakarta - Angkatan Bersenjata Malaysia bersedia untuk membantu membebaskan MV Sinar Kudus yang disandera bajak laut Somalia. Namun Mabes TNI menegaskan untuk saat ini belum memerlukan bantuan. TNI masih merasa hebat.

"Tentara kita kan masih hebat. Tapi kita menghargai tawaran bantuan dari mana pun," ujar Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul sambil tertawa.

Hal itu disampaikan Iskandar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (14/3/2011).

Dia menambahkan, sesuai arahan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, langkah yang akan diambil pemerintah Indonesia dalam membebaskan 20 anak buah kapal (ABK) Sinar Kudus adalah negosiasi. Jika ada negara lain yang menawarkan bantuan, Indonesia bisa menerimanya.

"Namun sampai saat ini langkah yang diambil baru langkah negosiasi," imbuh Iskandar.

Apakah sudah ada pembicaraan formal dengan Malaysia soal bantuan ini? "Oh belum ada," ucap Iskandar.

MV Sinar Kudus milik PT Samudera Indonesia Tbk yang bermuatan nikel -- disebut-sebut berharga Rp 1,5 triliun -- bersama 20 ABK disandera perompak Somalia saat melintas di Teluk Aden. Mereka minta tebusan Rp 77 miliar.

Pasukan elite TNI AD, Kopassus, siap menggelar operasi penyelamatan. Namun pemerintah rupanya tidak tertarik mengirimkannya dan "meminta waktu" untuk menyelamatkan para ABK itu.

Angkatan Bersenjata Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia lantaran memiliki pengalaman menangani pembajakan ketika kapal tanker MISC MT Bunga Laurel dengan 23 awak ditangkap oleh bajak laut Somalia pada 21 Januari. Pasukan Perlindungan Khusus Malaysia di Kapal Bunga Mas 5 langsung bertindak dan menangkap tujuh bajak laut Somalia.

(vit/nrl)

detik

TNI Siap Jika Diminta Bebaskan Sandera di Somalia

 

Kamis, 14 April 2011 10:59 WIB | 347 Views

Jika negosiasi gagal, kami siap untuk berangkat

Berita Terkait

 

Bekasi (ANTARA News) - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menegaskan pihaknya siap diberangkatkan ke Somalia untuk menyelematkan 20 WNI ABK "Sinar Kudus" yang dibajak perompak di wilayah itu, jika negosiasi alami jalan buntu.

"TNI siap. Tetapi pemerintah saat ini lebih mengedepankan negosiasi. Manakala negosiasi itu gagal, TNI siap berangkat," katanya, usai peresmian prasasti "Seroja" di Kompleks Perumahan Seroja, Bekasi Utara, Kamis.

Agus menegaskan, ada beberapa opsi untuk melakukan pembebasan 20 WNI ABK "Sinar Kudus" yang sudah disandera selama hampir sebulan di Somalia.

Di antara beberapa opsi itu Pemerintah memutuskan untuk mengedepankan negosiasi.

"Jadi, sementara masih diupayakan negosiasi. Jika negosiasi gagal, kami siap untuk berangkat," kata Panglima TNI.

Agus menegaskan, negosiasi diutamakan karena opsi tersebut adalah terbaik untuk menjamin keamanan para ABK tersebut.

"Penggunaan militer oleh Malaysia atau Korea Selatan karena kapal mereka masih berada di laut, saat dibajak. Sedangkan MV "Sinar Kudus" berada di daratan, sehingga negosiasi adalah upaya penyelamatan yang paling aman bagi keselamatan para ABK itu," katanya.

Panglima TNI menambahkan, pemerintah kini juga tengah dirancang mekanisme penyerahan uang tebusan yang diminta perompak.

Sebelumnya, perompak meminta tebusan sebesar 2,6 juta dolar AS, lalu sempat bertambah menjadi 3,5 juta dollar AS. Kini, pembajak yang menyandera kapal pengangkut nikel dari Pomala, Sulawesi, tujuan Rotterdam, Belanda, sejak 16 Maret lalu, menurunkan nilai tebusan menjadi 3 juta dolar AS atau setara Rp 26 miliar.

Sejak Maret-April ini, terdapat 41 kapal yang dibajak. Tak kurang 583 orang, termasuk 20 WNI, disandera.
(R018/A038)  
ANTARA

TNI Angkatan Laut Siap Serbu Lanun Somalia

MV Sinar Kudus.

14 April 2011, Jakarta (TEMPO Interaktif): Markas Besar TNI Angkatan Laut menyatakan siap membebaskan awak kapal MV Sinar Kudus yang disandera perompak Somalia. "Jika pimpinan tertinggi memerintahkan, kami akan menyiapkan diri secepatnya," kata juru bicara TNI-AL, Laksamana Pertama Prasodjo, ketika dihubungi kemarin.

Menurut Prasodjo, TNI-AL memiliki pasukan terlatih yang bisa bergerak cepat begitu ada perintah operasi. Ihwal unit pasukan mana yang akan dikirim, “Itu tergantung pada skala ancamannya,” ujar Prasodjo.

Kesiapan untuk membebaskan sandera juga disampaikan Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat. “Jika dibutuhkan kami siap membantu,” kata Kepala Dinas Penerangan Kopassus, Letnan Kolonel Thevi A Zebua, kemarin.

Direktur Pusat Studi Intelijen dan Keamanan Nasional, Dinno Cresbon, mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan tim operasi khusus dari Detasemen Jala Mangkara (Denjaka) TNI-AL. “Mereka sudah latihan pembebasan sandera dalam satu-dua hari ini,” kata Dinno kemarin.

Anggota tim khusus itu, menurut Dinno, juga pernah latihan menanggulangi teror bersama pasukan marinir Amerika Serikat.

Mantan Kepala Staf TNI-AL, Laksamana (Purn) Bernard Ken Sondakh, mengatakan perang dengan perompak tak cukup dilakukan di laut. "Cari sarangnya di darat," kata Bernard kemarin.

Belajar pada pengalaman TNI-AL di Selat Malaka, menurut Bernard, menangkap perompak di lautan ternyata sangat sulit. "Seperti mencari jarum di Danau Sunter." Karena itu, TNI-AL memilih mengamati dulu gerak-gerik perompak sampai mengetahui sarangnya. "Kami tidak kejar di laut, tapi sergap di darat," ujar dia.

Operasi pemberangusan perompak, menurut Bernard, saat ini mestinya menjadi lebih mudah. Soalnya, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan resolusi khusus yang mengizinkan setiap negara menggelar operasi militer untuk memburu para lanun.

Sumber: TEMPO Interaktif

Opsi Pembebasan Sandera Masih Rahasia

Pemerintah masih menimbang opsi terbaik. Nyawa dan keselamatan awak kapal jadi prioritas.

Rabu, 13 April 2011, 13:56 WIB

Elin Yunita Kristanti, Aries Setiawan

Perompak Somalia (www.marinecorpstimes.com)

VIVAnews - Penyanderaan kapal Indonesia, MV Sinar Kudus beserta 20 awak kapal saat ini memasuki hari ke-29. Para sandera berharap pemerintah segera mengambil tindakan. Sebab, persediaan makanan dan air bersih makin menipis. Hidup mereka jadi taruhan.

Apa yang akan dilakukan pemerintah, masih teka-teki. Namun, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa memastikan, pemerintah tak tinggal diam, terus mengupayakan pembebasan para awak kapal milik PT Samudera Indonesia itu.

"Tahap terakhir komunikasi mereka dengan pihak penyandera, dari pemilik kapal komunkasi terus berjalan. Akan ada upaya terus menerus untuk bisa memastikan pembebasan dari ke 20 warga negara kita sesegera mungkin," ujar Marty Natalegawa di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 13 April 2011.

Kata Marty, seperti yang disampaikan Presiden SBY secara lugas dan tegas, pemerintah akan mengambil berbagai opsi yang memang harus diambil. "Bukan saja direncanakan, tapi dilaksanakan," tambahnya.

Sementara, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto menuturkan, pemerintah masih memilih berbagai opsi yang paling baik dan memungkinkan untuk misi pembebasan 20 WNI.

"Ini sedang dirundingkan bersama, yang jelas opsi terbaik. Ada hal-hal yang tidak bisa saya sampaikan dipublik. Presiden sudah sampaikan kemarin," imbuhnya.

Yang pasti, kata Djoko, pemerintah berupaya keras untuk menyelamatkan nyawa 20 warga negaranya. "Prioritas adalah keselamatan awak kapal. Tidak ada yang menginginkan awak kapal mengalami hal yang tidak diinginkan. Keluarga juga selalu minta demikian. Bahwa keinginan untuk kita segera membebaskan, kita semua juga," tuturnya.

Sebelumnya, Selasa 12 April 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah pemerintah lamban menangani penyanderaan Sinar Kudus. Tak semua langkah pemerintah bisa diungkap ke publik. "Mengapa? Karena Menyangkut keselamatan saudara-saudara kita yang disandera, menyangkut keselamatan yang bisa saja mengemban tugas tertentu (sebagai) pembebas," jelas SBY." Misi rahasia selalu diam-diam. (eh)
• VIVAnews

Pengamat: Beri Waktu Pemerintah Bebaskan Sandera WNI

Rabu, 13 April 2011 21:41 WIB | 740 Views

Guru Besar Hukum Internasional FHUI Hikmahanto Juwana (FOTO ANTARA/ Ujang Zaelani)

Berita Terkait

 

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana meminta publik dan keluarga para korban untuk memberi ruang dan waktu kepada Pemerintah menjalankan kewajibannya setelah Presiden menyatakan komitmennya untuk membebaskan sandera WNI dari para perompak Somalia.

"Permintaan Presiden SBY kemarin dan diulang oleh Menlu Marty Natalegawa hari ini, perlu direspons secara positif oleh publik dan media massa," kata Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, jangan sampai kritikan kepada Pemerintah oleh publik menjadi kontra produktif terhadap upaya penyelamatan para ABK.

"Jangan sampai Pemerintah dipaksa membuka informasi rahasia yang berujung pada diketahuinya strategi pemerintah," katanya.

Ia menilai, dalam situasi penyelamatan sandera, publik harus mempercayakan kepada Pemerintah karena memiliki sumber daya yang diperlukan sehingga publik tidak dapat berbuat banyak kecuali mengandalkan tangan dan kewenangan Pemerintah.

"Tetapi publik dan keluarga korban tentu memiliki hak untuk diberitahu kemajuan dari apa yang dilakukan oleh Pemerintah," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, harus pandai mengelola keingintahuan publik dan keluarga korban sehingga tidak menganggu strategi pemerintah dalam upaya pembebasan para ABK.

"Disamping itu pengelolaan dilakukan agar tidak ada kesan pengabaian kewajiban negara terhadap warga negara," katanya.

Selain Kapal Sinar Kudus yang berbendera Indonesia, saat ini masih ada 26 kapal lain dari 16 negara yang disandera para perompak Somalia. Jumlah anak buah kapal yang disandera adalah 583 orang, termasuk 20 orang WNI.(*)
ANTARA

Pemerintah Tidak Bernegosiasi dengan Perompak

Staf Khusus Presiden bidang hubungan internasional Teuku Faizasyah (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Berita Terkait

 

Jakarta (ANTARA News) - Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah menyatakan bahwa tidak ada pemerintah yang melakukan negosiasi dengan perompak, termasuk Indonesia dalam menangani pembajakan kapal "Sinar Kudus" di perairan Somalia.

"Pemerintah di mana pun tidak mau negosiasi dengan perompak, kalau pun ada negosiasi tidak dilakukan atas nama pemerintah, walau pun ada fasilitasi," kata Faiza di Istana Negara di Jakarta, Rabu.

Menurut Faiza, Pemerintah Indonesia melakukan komunikasi dengan seluruh pihak, tidak hanya dengan pemerintah Somalia namun juga dengan pihak-pihak lain yang dapat memberi akses kepada para perompak.

"Tapi tentu tidak bisa kami jelaskan secara terinci," katanya.

Sementara terkait dengan ijin Pemerintah Somalia untuk melakukan operasi militer, Faiza mengatakan pemerintah Somalia bisa saja memberikan pernyataan apa saja, namun fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka tidak menguasai negaranya sendiri.

"Nanti kita malah membantu melawan lawan-lawan politiknya kalau kita operasi militer," katanya.

Hal senada juga dikemukakan oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto. Ia mengatakan bahwa komunikasi dengan perompak dilakukan oleh perusahaan pemilik barang.

"Pemerintah tidak ikut. Mereka tidak pernah berhubungan dengan pemerintahan. Tetapi pemerintah Indonesia dari awal dengan pemilik kapal sudah ada komunikasi," katanya.

Menurut Djoko, negosiasi juga melibatkan agen-agen dari sejumlah negara seperti Inggris, AS, dan Singapura.

"Ada banyak. Kita kontak-kontak, poin kita cari yang paling pas," katanya.

Menurut Djoko, saat ini sedang dicari mekanisme yang paling tepat untuk menyelesaikan kasus itu. Ia juga menyebutkan kesiapan pemilik kapal untuk menyelesaikan permasalahan itu.

"Mekanismenya bagaimana, mengirimnya bagaimana, kepada siapa, penghubungnya siapa, dan jalurnya bagaimana. Proses itu sedang dimatangkan tapi yang paling utama adalah prioritas...pada keselamatan awak kapal," katanya.

Sementara itu terkait opsi operasi militer, Djoko mengatakan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling baik untuk keselamatan awak kapal.

Djoko juga mengatakan bahwa para awak kapal diharapkan dapat segera dibebaskan sekali pun tidak memberikan batas waktu yang pasti untuk pembebasan sandera.

Selain kapal Sinar Kudus, saat ini masih ada 26 kapal lain dari 16 negara yang disandera para perompak Somalia. Jumlah anak buah kapal yang disandera adalah 583 orang, termasuk 20 orang WNI.

ANTARA