Naval Aviation Combat Simulator Puspenerbal

29 Februari 2011, Juanda -- (Puspenerbal): Untuk mewujudkan keberhasilan misi Penerbangan TNI AL dan meningkatkan kemampuan personil dalam operasi maupun peperangan anti kapal selam Puspenerbal saat ini memiliki NACS(Naval Aviation Combat Simulator). Naval Aviation Combat Simulator (NACS) dibangun dan dikembangkan sebagai simulasi penerbangan sekaligus operasi taktis yang memiliki kemampuan peperangan laut meliputi peperangan permukaan atas air, peperangan bawah air dan udara.

Fungsi dari NACS yaitu fasilitas simulasi sebagai sarana pelatihan taktik pertempuran laut yang melibatkan Fixed Wing, Rotari Wing, Surface Ship dan Submarine guna melaksanakan latihan tim dalam proses pengambilan keputusan taktis, koordinasi antara Crew pesawat udara maupun unsur dalam satu pertempuran laut, sebagai sarana latihan prosedur taktik peperangan AKPA, AKS peperangan elektronika, latihan navigasi dan juga sebagai sarana latihan komunikasi efektif secara realistis dalam bentuk tim meliputi unsur kapal (kapal atas air dan kapal selam), unsur udara (Fixed Wing dan Rotary Wing) serta latihan penerapan doktrin taktis yang berlaku. NACS sendiri memiliki kemampuan scenario kampanye militer dan perang tunggal atau kombinasi peperangan, Anti Submarine Warfare (ASW), Anti Surface Warfare (ASUW), Anti Air Warfare (AAW), Electronik Warfare (EW), Counter Measure (CM) dan Mine Counter Measure (MCM). Untuk dapat mencapai keberhasilan operasi dan keselamatan, maka Penerbangan TNI AL telah mengembangkan sarana latihan di darat dengan menggunakan simulasi berupa flight training device sistem dalam bentuk operasi taktis penerbangan TNI AL.

Dengan adanya NACS kedepan diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia dalam meningkatkan kecakapan, penguasaan pengetahuan keterampilan tentang taktik perang laut bagi personel Penerbangan TNI Angkatan Laut sehingga mampu membentuk penerbang-penerbang yang handal dan professional untuk kemajuan TNI Angkatan Laut dalam menghadapi tantangan tugas dimasa mendatang.

Simulator kapal permukaan.

Simulator kapal selam.

Kerjasama Taktis KRI dan Pesud


Kerjasama antara KRI dan Pesawat Udara merupakan faktor utama kesuksessan penerapan pola operasi yang diterapkan oleh TNI AL, dimana pada pelaksanaannya pesawat udara melaksanakan patroli guna mengkonfirmasi data inteligen maupun mendapatkan sasaran untuk diteruskan ke KRI yang berada terdekat dari operasi atau pangkalan terpilih, sehingga informasi yang didapatkan oleh pesawat udara dapat diaksi oleh KRI.

Agar pelaksanaan operasi laut dapat berjalan dengan optimal pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 bertempat di Wispa Lanudal Juanda, Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) mengadakan rapat koordinasi Kerjasama KRI dan Pesawat Udara TNI AL yang dihadiri oleh Asops Kasal Laksda TNI Slamet Yulistiono, Waasrena Kasal, para Kepala Dinas Mabesal, Kasarmatim, Kasarmabar, Danguspurlatim, Danguspurlabar, Danguskamlatim, Danguskamlabar, Dankodikopsla, Danpuspenerbal, para Pamen Mabesal, Koarmatim, Koarmabar, Kobangdikal, AAL, Pasmar 1 serta Puspenerbal. Dalam acara tersebut selain paparan juga diadakan diskusi/dialog langsung dengan para peserta untuk menginventarisir permasalahan yang dialami oleh KRI maupun pesawat udara, bertukar pikiran atau informasi khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan kinerja dalam menyelenggarakan operasi laut.

Sumber: Puspenerbal

C-27J AU Italia Mendarat di Lanud Surabaya

C-27J. (Foto: Alenia)

28 Februari 2011, Surabaya -- (Pentak Lanud Surabaya): Pesawat Udara militer Italia (Italian Air Force), C-27 J yang membawa Deputy Chief Of Staff, Italian Air Force. Lt,Gen. Lodovisi transit di bandara Juanda Surabaya di sambut Komandan Lanud Surabaya Kolonel Pnb Johannes Berchmans, SW, Sabtu (26/2). Di Joint Base Ops Lanudal Juanda Surabaya.

Sebelum melanjutkan perjalanannya ke Australia pesawat udara militer Italia yang membawa Deputy Chief Of Staff, Italian Air Force,Lt,Gen. Lodovisi reviul di bandara Juanda Surabaya, dalam kesempatan tersebut Komandan Lanud Surabaya Kolonel Pnb Johannes Berchmans, SW menyambut dan mempersilahkan Deputy Chief Of Staff, Italian Air Force, Lt,Gen. Lodovisi untuk istirahat di ruang VIP Joint Base Ops Lanudal Juanda sambil menunggu reviul untuk melanjutkan perjalanan kembali.

Dan sebelum melanjutkan lawatannya ke Australia, Deputy Chief Of Staff, Italian Air Force, Lt,Gen. Lodovisi menyempatkan foto bersama Komandan Lanud Surabaya Johannes Berchmans dan Kepala Dinas Operasi Lanud Surabaya Letkol Pnb M. Mukhson beserta crew pesawat Italian Air Force.

Sumber: TNI AU

Kaltim Dapat Kapal Kawal Perbatasan

28 Februari 2011, Samarinda -- (ANTARA News - Kaltim): Provinsi Kalimantan Timur mendapat tambahan satu kapal patroli untuk menjaga wilayah laut yang berbatasan dengan Malaysia karena di kawasan itu rawan terjadi pencurian ikan dan kekayaan lainnya.

"Guna menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, khususnya untuk kawasan utara Kaltim, maka kapal pengawas dan patroli laut telah ditambah dari dua unit menjadi tiga unit," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim Iwan Mulyana di Samarinda, Senin.

Dia melanjutkan, sejak dulu di wilayah Kaltim rawan terjadi pencurian ikan sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan menambah lagi satu unit kapal patroli.

Adapun kapal patroli yang sebelumnya melakukan pengawasan untuk kawasan laut utara Kaltim tersebut, yakni Kapal Hiu 003 dan Hiu 005. Kemudian saat ini ditambah Kapal Hiu 007 sehingga jumlahnya menjadi tiga unit kapal.

Walaupun kegiatan patroli ini dilakukan oleh pihak Kementerian, namun Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim terus melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi untuk kelancaran pengawasan karena berada di wilayah Kaltim.

Bahkan DKP Kaltim telah melakukan kerja sama dengan aparat kepolisian daerah melalui Polairud serta TNI AL. Selain pengawasan juga dilakukan penindakan terhadap para pelaku pencurian ikan yang telah tertangkap.

Untuk kasus pencurian dia mencontohkan, pada periode 2007 hingga 2008 telah terjadi sebanyak 41 kasus pencurian ikan maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya di sektor pengelolaan kelautan dan perikanan Kaltim.

Bahkan dari kasus-kasus yang terjadi tersebut, banyak yang telah dijatuhi hukuman pidana sehingga hal itu diharapkan menjadi pelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan pencurian kekayaan laut di Indonesia.

Kasus-kasus yang terjadi tersebut berupa penggunaan potassium cyanida, penggunaan bahan peledak, pengambilan telur penyu, pengambilan akar bahar, penggunaan alat tangkap trawl dan pencurian ikan atau penangkapan ikan tanpa izin.

Dari kasus-kasus tersebut, kegiatan ilegal yang paling menonjol adalah penggunaan alat tangkap pukat Hela (trawl) dan pengunaan alat peledak (bom). Alat ini dilarang digunakan di Indonesia sebab merusak lingkungan atau ekologi.

"Kasus pencurian ikan terutama dilakukan oleh nelayan dari Malaysia, pasalnya di negara tetangga ini tidak dilarang menggunakan alat tangkap ikan seperti trawl dan peledak tersebut," ujar Iwan.

Sumber: ANTARA News Kaltim

Boeing Receives 1st F-16 for Conversion into QF-16 Aerial Drone

(Photo: Boeing)

27 May 2010, JACKSONVILLE, Fla., -- The first retired F-16 Falcon arrived at Boeing's [NYSE: BA] Cecil Field facility in Jacksonville on April 22 to begin conversion into a QF-16 aerial drone. Boeing received a $69.7 million contract from the U.S. Air Force on March 8 for the first phase of the QF-16 program.

The Boeing-led team, which includes BAE Systems, will begin engineering, manufacturing and development of the full-scale manned and unmanned QF-16s during Phase 1. The drones will be used as aerial targets for newly developed weapons and tactics. They will be a higher-performing aircraft than the QF-4s they will replace.

The team will receive six F-16s during the program's development phase. After modification to the QF-16 configuration, they will serve as prototypes for engineering tests and evaluation prior to low-rate initial production. Up to 126 QF-16 drones will be converted beginning in 2014.

Boeing

Kemhan & KKIP Bahas Masterplan Industri Alutsista Nasional

JAKARTA - Kementerian Pertahanan membahas grand strategy master plan program khusus mengenai pembelian alutsista dalam negeri dan rencana UU Revatalisasi Industri Pertahahan serta evaluasi BUMN Industri Pertahanan dan pengguna-nya, untuk program kerja tahun 2011.

“Pembahasan ini tidak hanya kebutuhan TNI dan Polri namun termasuk sektor-sektor lain yang memerlukan alutsista,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, usai rapat Pleno Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (28/2).

Menurut Menhan, pembangunan industri pertahanan dalam negeri sudah ditetapkan oleh pemerintah. Termasuk pagu yang bisa dipakai untuk alokasi pendanaan, dan jumlahnya cukup besar dalam mendukung pemenuhan MEF. Sekarang masih dalam proses penyusunan bluebook di Bappenas. Setelah itu jadi dan ditetapkan oleh Menkeu, maka kedepan akan menjadi pegangan bagi kita untuk pembelajaan alutsista,” tutur Menhan.

Tidak Semua dari Kredit Ekspor

Menhan juga menjelaskan bahwa lima tahun lalu ada pagu alokasi pinjaman yang baru dipakai sebagian dan sebagian lagi bisa di carry over untuk dipakai dan dengan jumlah yang cukup besar.

“Lima tahun lalu baru terpakai 40 hingga 50 persen ditambahkan untuk pagu pinjaman saat ini,” ujar dia.

Menurut Purnomo, tidak semua pagu pinjaman saat ini berasal dari kredit ekspor. Karena kredit ekspor akan semakin menurun, dan akan membesarkan pinjaman dalam negeri dan APBN. Jadi sudah jelas komitmen pemerintah,” tandas Purnomo.

Dia menambahkan anggapan bahwa kebijakan anggaran untuk pembiayaan industri pertahanan belum mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah untuk revitalisasi itu tidak benar apalagi kredit ekspor sekitar Rp.5 triliun dibandingkan pembiayaan industri pertahanan sekitar Rp.835 miliar.

“Itu tidak betul jika dikatakan komitmen pemerintah tidak ada pada pembangunan industri pertahanan dalam negeri,” ujarnya.

Menurut Purnomo, kebijakan anggaran untuk pembiayaan industri pertahanan dalam negeri jangan melihat tahun per tahun, tetapi harusnya secara multi years.

Evaluasi Struktur Organisasi BUMNIP

Sementara itu, ditempat yang sama Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar, mengatakan pembiayaan untuk industri pertahanan dilakukan kontrak-per-kontrak dalam model multi years guna memperkuat dan memberi kepastian kepada BUMN. Selain itu juga untuk memperkuar organisasi dan manajemen, termasuk mengganti order luar negeri dan kerjasama dengan perusahaan seperti Boeing dengan PT DI.

“Kita sadari banyak utang masa lalu yang masih harus kita selesaikan. Adapun strateginya kita akan rundingkan dengan DPR. Karena memang harus ada keberpihakan negara,” “ujar Mustafa.

Menurut dia, BUMN juga sedang mengevaluasi struktur organisasi BUMN strategis (BUMNIP) termasuk nanti penguatan BUMN. Menteri mengakui ada tiga kesulitan mendasar pada industri pertahanan dalam negeri yaitu kesulitan dalam bidang keuangan, kedua kurang kuat dalam manajemen, ketiga perlunya penguatan pemasaran.

Sementara Menteri Perindustrian MS Hidayat, optimis keinginan pemenuhan industri pertahanan dalam lima tahun mendatang dapat dipenuhi secara optimal oleh produksi dalam negeri. Namun apabila industri dalam negeri belum mampu mengupayakan optimal pemerintah mengusahakan sinergi produksi atau teknologi dari luar negeri.

“Dengan melakukan proses ToT diharapkan bisa memperkuat daya saing nasional khususnya dalam bidang ini,” ujar Hidayat.

Rencana Program KKIP

Pada tahun 2011 rencana Program KKIP diantaranya meliputi program yang bersifat normatif normatif dinamis, RUU Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan, produk strategis serta evaluasi manajemen BUMNIP.

Program yang bersifat normatif merupakan program KKIP yang telah dijabarkan menjadi tugas-tugas pokok setiap Pokja KKIP yang meliputi bidang kebijakan, Litbangyasa, Alutsista, Non Alutsista dan Kerjasama. Sedangkan untuk program dinamis merupakan rumusan rencana program dari pemerintah, pengguna dan industri selaku pemangku kepentingan sebagai bentuk ketanggapsegeraan terhadap dinamika industri pertahanan, implementasi proyek strategis dan hal-hal aktual yang memerlukan atensi KKIP.

Program dinamis ini penting untuk disinergikan dengan program normatif mewujudkan revitalisasi dan pengembangan industri pertahanan. Sebagai contoh adalah pemerintah telah memberikan peluang kepada BUMNIP bahwa produknya digunakan untuk memenuhi sarana pertahanan, hal ini sebagai tantangan bagi BUMNIP untuk meningkatkan manajemen produksi agar dapat memenuhi aspek tepat mutu, tepat harga dan tepat waktu penyerahan (Quality, Cost, Delivery).

Sebagai ilustrasi lainnya yaitu produk strategis (unggulan) yang telah diwacanakan pada Sidang Pleno I KKIP tahun 2010 yang meliputi produk darat (Ranpur), Alutsista laut (Kapal Perusak Kawal Rudal), Alutsista Udara (pesawat tempur, helikopter Bell 412, CN 235 sebagai pengganti pesawat transport F27), perlu untuk ditetapkan menjadi program yang harus dapat diwujudkan dalam jangka waktu lima sampai dengan 15 tahun.

Sumber : KOMINFO_NEWSROOM, DMC

Brunei will Increase CN-235 Fleet

01 Maret 2011

CN-235 of the Royal Brunei Air Force (photo : Airliners - matthew Johnston)

Government to evaluate defense-related SOEs

The government reaffirmed on Monday its commitment to support the domestic weapons industry by setting up programs for the Defense Industry Policy Committee (KKIP) to be implemented this year.

“This year’s programs include evaluating the performance of defense state-owned enterprises,” Defense Minister Purnomo Yusgiantoro told a press conference after a KKIP plenary meeting at the Defense Ministry.

“There are already plenty of funds for us to procure domestic-made weapons,” he said without giving exact numbers.

The one-day meeting also evaluated KKIP’s programs in 2010.

Purnomo, who heads the KKIP, said the government was also encouraging state defense companies to enter the ASEAN’s US$20 billion defense market.

Also at the meeting were State-Owned Enterprises Minister and KKIP vice chairman Mustafa Abubakar, Industry Minister MS Hidayat, Research and Technology Minister Suharna Surapranata, Indonesian Military (TNI) chief Adm. Agus Suhartono, National Police chief Gen. Timur Pradopo and Defense Deputy Minister and KKIP secretary Lt. Gen. Sjafrie Sjamsoeddin.

Executives from defense SOEs and other stakeholders also attended the meeting.

Mustafa said the state should empower defense SOEs, adding that a commercial approach would not be sufficient.

“We still have problems from the past, such as debts, which need to be resolved.“

Defense SOEs may need their organizations restructured, financial assistance and marketing drives,” he said.

Mustafa said that multi-year contracts had been awarded to defense SOEs to add and replace the TNI’s aging weapon systems.

“Defense companies have also received orders from foreign countries.

“They have received plenty of orders although have not yet reached an economy of scale or the break even point.”

Hidayat said while the country aimed to procure much of its weapons domestically, Indonesia might still need to create synergies with other countries for technologies it had yet to master through technology transfers.

The KKIP would allow users to define what they needed so that the Research and Technology Ministry could conduct necessary research, Suharna said.

The TNI and the National Police also asserted a commitment to use domestic-made systems, with Agus saying TNI would use as many local defense industries as possible.

Timur urged domestic defense industries to be competitive and efficient.

Currently there are three major state defense industries: aircraft maker PT Dirgantara Indonesia (PT DI), weapons and ammunitions maker PT Pindad and shipyard PT PAL Indonesia.

Sjafrie who recently returned from a visit to Brunei Darussalam, said the oil-rich sultanate has stated its interest in buying Pindad-made assault rifles and armored personnel carriers as well as increasing its fleet of PT DI-made CN-235 medium transport airplanes.

(The Jakarta Post)

Menhan Terima Delegasi PT DI, EADS Indonesia dan Eurocopter

Bummble Bee helikopter serbu rancangan PT DI. (Foto: Berita HanKam)

25 Pebruari 2011, Jakarta -- (DMC): Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, Jum’at (25/2) menerima kunjungan Chief Executive Officer (CEO) Eurocopter Litz Bertling, pihak European Aeronautic Defense Space Company (EADS) Airbus wilayah Asia yang diwakili Ir. Andri BS Sudibyo dan Pierre Jaffre serta Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Budi Santoso yang didampingi Dir. Aerostruktur Andi Alisjahbana beserta rombongan, di kantor Kemhan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, CEO Eurocopter menyampaikan kepada Menhan bahwa Eurocopter merupakan salah satu partner PT DI di bidang penerbangan dalam pembuatan pesawat terbang jenis puma maupun super puma. Sebagai suatu grup, pihaknya memiliki keinginan yang kuat untuk meningkatkan kerjasama yang lebih dekat dalam industri pertahanan dalam negeri di Indonesia.

Lebih lanjut CEO Eurocopter menyatakan bahwa kerjasama yang didasarkan atas saling percaya tersebut diantaranya menangani hal-hal yang berhubungan dengan dunia pertahanan. Dikatakannya lagi bahwa pihak Eurocopter memiliki keinginan untuk memelihara hubungan tersebut dengan melihat kebutuhan angkatan udara untuk jenis pesawat tempur seperti helikopter. Eurocopter memiliki komitmen untuk terus mendukung angkatan bersenjata Indonesia. Seperti telah dikatakan pada koleganya bahwa Eurocopter tidak menjual helikopter tetapi lebih kepada kemampuan mesin dan kemampuan terbang helikopter tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Menhan menyampaikan bahwa masalah spesifikasi teknikal helikopter tersebut hendaknya dikembalikan lagi kepada AD, AL dan AU sebagai pengguna. Ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian diantaranya kerjasama tersebut harus melihat regional market. Menurut Menhan, PT DI memiliki kemampuan untuk menjalin kerjsama tidak hanya dalam membangun angkatan bersenjata tetapi juga industri pertahanan.

Walaupun industri pertahanan dalam negeri sempat collapse pada tahun 1998 tetapi sekarang industri pertahanan Indonesia mulai bangkit kembali. Bersama-sama dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand, Indonesia mulai menata dan membangun kembali industri pertahanan di region.

Menurut Menhan, patut disyukuri bahwa pemerintah Indonesia telah menaikkan anggaran pertahanan tahun ini, yang artinya dapat turut membantu industri pertahanan dalam memodernisasi, memperbaharui dan melengkapi alutsista Indonesia. Dikatakan Menhan bahwa Indonesia belajar dari negara Turki yang pernah juga mengalami hal sama saat industri pertahanannya collapse karena embargo AS.

Turut hadir mendampingi Menhan dalam pertemuan tersebut yaitu Kepala Badan Ranahan Laksda TNI Susilo, Dirjen Renhan Marsda TNI Bonggas S.Silaen, S.Ip dan Kapuskom Publik Brigjen TNI I Wayan Midhio.

Sumber: DMC