RI-AS Susun Konsep Penanganan Terorisme

satgultor

Jakarta, (Analisa)

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sedang menyusun konsep penanganan terorisme khususnya untuk kawasan Asia Tenggara. "Dalam penanganan terorisme di Asia Tenggara, tengah menyusun konsep penanganan terorisme yang akan ditawarkan dan dibahas lebih lanjut," kata Dirjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Puguh Santoso, di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, rancangan penanganan terorisme yang disusun RI-AS itu secara umum mencantumkan hal-hal yang boleh dan tidak dilakukan menyangkut soal kedaulatan negara. "Artinya, jangan sampai penanganan terorisme malah mengintervensi serta mengganggu hubungan antarnegara," kata Puguh.

Ia menambahkan, "Misalnya, kita tidak boleh mencampuri urusan ke dalam, kecuali melakukan kajian-kajian bagaimana terorisme ke depan, bagaimana dengan perkembangan teknologinya. Kemudian model pelatihan bagi prajurit dalam menghadapi terorisme dengan mengedepankan HAM,".

Selain itu, alat-alat apa saja yang harus disediakan bagi satuan-satuan dalam menghadapi terorisme ke depan. "Dengan begitu, ada kejelasan mana yang boleh dan tidak boleh. Ini masih dalam konteks yang ditawarkan oleh Indonesia dan Amerika Serikat," kata Puguh. Ia menuturkan, konsep itu akan ditawarkan terlebih dulu dengan sembilan negara ASEAN dan selanjutnya dengan negara-negara mitra ASEAN.

"Kita akan tawarkan dalam forum pertemuan Menhan se-ASEAN (ADMM) pada 22-24 Februari di Surabaya. Baru kita tawarkan ke negara-negara mitra ASEAN," ungkap Puguh. Menurutnya, bila ASEAN menyetujui konsep yang ditawarkan akan dibicarakan lagi dengan mitra dari delapan negara lainnya (ASEAN+8). "Pasti akan ada perdebatan. China juga ikut. Belum tentu konsep ini akan diterima begitu saja," kata Puguh.

Ia mengatakan, penanganan ancaman terorisme juga disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan itu harus seimbang, sebab terorisme juga memiliki acuan dalam penggunaan peralatan serta teknologi. "Contoh penggunaan satelit dan kemungkinan nuklir. Ini harus diantisipasi. Kita tidak bisa menganggap teroris itu begini-begini saja. Mereka kan terus berkembang," kata Puguh.  (Ant)

SUMBER : Harian Analisa Medan

Brazil defense cuts exclude fighters: official

Brazilian Defense Minister Nelson Jobim said Tuesday his ministry will cut up to $2.4 billion from its budget this year, without affecting a pending multibillion dollar fighter aircraft contract. Jobim said the Defense Ministry has a budget of 15 billion reals this year (about $8.9 billion) but will cut just over 26 percent of its spending.
He met with President Dilma Rousseff for over three hours to discuss the budget. "I will meet with representatives of the different branches of the armed forces and distribute the cuts among them," Jobim told reporters, but emphasized the cuts would have no impact on Brazil's stalled purchase of 36 fighter planes.
France, Sweden and the United States are vying for the contract, which has an initial value estimated at $4 to 10 billion, with the possibility of many more aircraft in the future. "There are no budget expenditures this year for the fighter," Jobim said, noting that it would take "at least a year" to choose the best bidder and begin complex negotiations on technical matters and the terms of the deal. He said he expected a decision this year. The competition has dragged on for years, with Rousseff inheriting it from her predecessor Luiz Inacio Lula da Silva.
Jobim has said the only fighters under consideration were the French-made Rafale, the Swedish Gripen NG and the US F-18 Super Hornet. Brazil wants the deal to include not just the aircraft but also technology transfers. Lula had said he favored the Rafale, but in the end opted to leave the decision to his successor

SOURCE: http://www.defencetalk.com/brazil-defense-cuts-exclude-fighters-official-32099/#ixzz1EBSO4WtS

AS Incar Pangkalan Permanen Di Sekitar Iran

Pekan lalu, Presiden Afghanistan Hamid Karzai menginformasikan ketertarikan Amerika Serikat untuk mendirikan pangkalan militer parmanen di negara itu. Dua hari kemudian, Menteri Pertahanan Afghanistan Abdul Rahim Wardak menyambut proposal seperti itu. Menurutnya, langkah tersebut dalam jangka panjang dapat menciptakan stabilitas di Afghanistan. Rencana membangun pangkalan militer permanen AS di Afghanistan pertama kali dimunculkan oleh seorang anggota senior Kongres, Lindsay Graham pada awal Januari 2011. Senator Lindsay Graham mengatakan bahwa pangkalan udara AS di Afghanistan akan menguntungkan Washington dan sekutu Baratnya.
"Kita memiliki pangkalan udara di seluruh dunia dan beberapa pangkalan udara di Afghanistan kemungkinan akan membantu pasukan keamanan negara itu dalam melawan Taliban," kata senator Republik itu. "Ini akan menjadi sinyal ke Pakistan bahwa Taliban tidak akan pernah kembali. Di Afghanistan mereka dapat mengubah perilakunya. Ini akan memberi pesan ke seluruh wilayah bahwa Afghanistan akan menjadi tempat yang berbeda," tukasnya.
Komandan pasukan AS dan NATO di Afghanistan, Jenderal David Petraeus beberapa waktu lalu, juga menyatakan keraguannya atas kemampuan dan kesiapan pemerintah dan pasukan keamanan Afghanistan dalam mengatur dan mengontrol negara itu pada tahun 2014. Pernyataan ini dapat ditafsirkan sebagai bagian dari keputusan Gedung Putih terkait strategi jangka panjang di Afghanistan.
Saat ini, Amerika menguasai bandara Bagram, Kandahar, Shurab, Jalalabad, dan Shindand. Menurut berbagai laporan resmi, upaya Gedung Putih untuk mendirikan pangkalan militer permanen di Afghanistan dilakukan saat negara itu memiliki pangkalan di kawasan sensitif Teluk Persia, seperti Kuwait, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, Bahrain dan Irak.
AS mengklaim bahwa upaya-upaya yang dilakukan di kancah politik, ekonomi dan keamanan Afghanistan bertujuan mengembalikan perdamaian dan stabilitas di negara yang hancur akibat perang itu. Namun para pengamat politik berpendapat, pengalaman sembilan tahun klaim Washington dalam memerangi terorisme dan mengatasi gangguan keamanan di Afghanistan, memperlihatkan kegagalan negara adidaya itu dalam kebijakan sepihaknya. Mereka juga menegaskan, AS bahkan punya peran besar dalam menciptakan kekacauan dan krisis baru bagi rakyat Afghanistan.
Menurut para analis masalah Afghanistan, kebijakan jangka panjang AS di negara tersebut menargetkan beberapa tujuan antara lain, mengontrol dan mengeksploitasi sumber daya alam dan kekayaan Afghanistan, memperkokoh dan memperluas dominasi militer di kawasan-kawasan strategis dunia termasuk Afghanistan, menangkal dan melawan Iran, serta memenjarakan India dan Cina sebagai dua kekuatan baru di kancah internasional. (IRIB/RM/NA)

IRIB

NASA GUNAKAN TEKNOLOGI INDONESIA

Ada Teknologi Indonesia Di sini

Tak dinyana. Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) pun memakai teknologi buatan Indonesia, Yaitu teknologi pemindai atau Electrical Capacitance Volume Tomography (ECVT) temuan anak bangsa. ECVT adalah satu-satunya teknologi yang mampu melakukan pemindaian dari dalam dinding ke luar dinding seperti pada pesawat ulang-alik. NASA mengembangkan sistem pemindai komponen dielektrik seperti embun yang menempel di dinding luar pesawat ulang-alik yang terbuat dari bahan keramik. Zat seperti itu bisa mengakibatkan kerusakan parah pada saat peluncuran karena perubahan suhu dan tekanan tinggi.

ECVT

Adalah Warsito P. Taruno yang mengembangkan ECVT, bermula dari tugas akhir Warsito ketika menjadi mahasiswa S-1 di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia, Universitas Shizuoka, Jepang, tahun 1991. Ketika itu pria kelahiran Solo pada 1967 ini ingin membuat teknologi yang mampu “melihat” tembus dinding reaktor yang terbuat dari baja atau obyek yang opaque (tak tembus cahaya). Dia lantas melakukan riset di Laboratorium of Molecular Transport di bawah bimbingan Profesor Shigeo Uchida.
Tidak itu saja, Warsito melalui Ctech Labs (Center for Tomography Research Laboratory) Edwar Technology yang didirikannya telah memproduksi Robot bernama Sona CT x001, sebuah Robot yang dibekali dua lengan untuk memindai tabung gas. Alat ini sudah dipesan PT Citra Nusa Gemilang, pemasok tabung gas bagi bus Transjakarta. Perusahaan migas Petronas juga tertarik pada alat buatannya. Kini mereka masih dalam tahap negosiasi harga dengan perusahaan raksasa milik pemerintah Malaysia tersebut. Edwar Technology juga mendapat pesanan dari Departemen Energi Amerika Serikat. Nilai pesanan lumayan besar, denagn nilai US$ 1 juta atau sekitar Rp 10 miliar.

SUMBER :ARIF REASEACH

Fast Ferry Solution Urged for Navy to Plug Hole in Amphibious Fleet

17 Februari 2011

In the period of 1997-2001, RAN leased high speed ferry catamaran as HMAS Jervis Bay AKR-45 (photo : Idris Welch)

THE federal government should move quickly to plug a hole in the navy's amphibious ship-lift capability by leasing or buying a locally-built high-speed catamaran, a respected defence think tank says.

The acquisition of a catamaran like the Tasmanian-built Jervis Bay, leased during the 1999 East Timor crisis, would be a useful addition to the Royal Australian Navy fleet, the Australian Strategic Policy Institute's Andrew Davies said.

Yesterday, Defence Minister Stephen Smith lashed his own department over its failure to keep its ships seaworthy and maintain a deployable heavy-lift amphibious capability.

Dr Davies, director of ASPI's operations and capability program, said experience gained during the five-year lease of the Jervis Bay was proof of the military viability of commercial high-speed catamarans.

“This seems to be a situation where considerable national capability can be acquired for a relatively small outlay,” he said.

It would take more than 12 months for the lease or purchase of a surplus Royal Navy bay class amphibious support vessel from Britain, Dr Davies warned.
He said the Jervis Bay example showed the capability could be achieved more easily through the lease of a high-speed commercial vessel.

“The RAN could acquire a capability that is not just useful for the smaller jobs that do not require the capabilities of a large vessel, but would gain considerable flexibility in terms of the speed and concurrency of deployments, including the wherewithal to augment the LHDs (new Canberra class) with what is essentially a fast ferry service.”

(The Australian)

Kapal Lama TLDM Dinaik Taraf

16 Februari 2011

Kanon utama Kasturi class, fregat buatan HDW German ini adalah 1 × Creusot-Loire Compact 100 mm (photo : shw.skidall)

LUMUT - Dua kapal milik Tentera Laut Diraja Malaysia iaitu Kapal Diraja (KD) Kasturi dan KD Lekir yang sudah berusia hampir 30 tahun akan dinaik taraf menerusi Program Pemanjangan Hayat Kapal (SLEP).

Menteri Pertahanan, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, syarikat pembinaan dan penyelenggaraan kapal maritim tempatan,Boustead Naval Shipyard Sdn. Bhd. (BNS) telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan projek terbabit.

KD Lekir F 26 (photo : TLDM)

“Ia bertujuan untuk meningkatkan kemampuan KD Kasturi dan KD Lekir agar seiring dengan teknologi dan persenjataan semasa."

"Projek SLEP yang menelan belanja RM695 juta adalah sebahagian usaha kerajaan untuk menjimatkan perbelanjaan kerajaan berbanding membeli kapal perang baru," katanya.

KD Lekir pandangan dari belakang (photo : standupper)

Beliau berkata demikian selepas menghadiri taklimat perkembangan program SLEP melibatkan KD Kasturi dan KD Lekir di Wisma Boustead Naval Shipyard (BNS) Sdn. Bhd., Pangkalan TLDM di sini semalam.

Turut mendengar taklimat yang disampaikan Ketua Pro jek SLEP, Komander Ir. Mohamad Sayuti Abdul Halim itu ialah Panglima TLDM, Laksamana Tan Sri Abdul Aziz Jaafar dan Pengerusi Eksekutif BNS, Tan Sri Ahmad Ramli Mohd. Nor.

KD Kasturi F-25 (photo : Abangmanuk)

Ahmad Zahid berkata, menerusi projek SLEP, jangka hayat kedua-dua kapal itu bukan sahaja dapat dipanjangkan sehingga 15 tahun lagi malah perbelanjaan ketenteraan dapat dijimatkan sehingga 75 peratus.

Menurut beliau, kerja-kerja penyelenggaraan dan naik taraf KD Kasturi yang menggunakan 99.5 peratus tenaga tempatan dijangka siap sepenuhnya Oktober 2012 manakala KD Lekir pula bakal bermula pada Ogos depan.

Program SLEP fregat Kasturi class (photo : KLSReview)

Jelas beliau, KD Kasturi dan KD Lekir yang masing-masing seberat hampir 1,500 tan dan bersenjatakan misil Exocet MM38 mampu menempatkan sebuah helikopter bersaiz sederhana.

Dua kapal berkenaan mula digunakan TLDM sejak tahun 1983.

(Kosmo)

Kodam I/BB Membentuk Batalyon Armed Roket dan Arhanud Rudal

16 Februari 2011

WR-40 Langusta, jenis peluncur roket multi laras buatan Polandia yang akan digunakan oleh TNI AD(photo : Agencja Gazeta)

Kodam I/BB Sosialisasikan Kebijakan Pimpinan
MEDAN - Komando Daerah Militer I Bukit Barisan menyosilisasikan pokok-pokok pikiran pimpinan Angkatan Darat dalam Rapat Pimpinan yang diiikuti seluruh komandan satuan tempur dan kewilayahan di wilayah Sumatera Bagian Utara di Medan, Rabu.

Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Leo Siegers mengatakan, Rapat Pimpinan (Rapim) itu juga merupakan wahana untuk menyampaikan kebijakan Kodam guna penyusunan program kerja.

Menurut Pangdam, pimpinan TNI-AD telah menetapkan tiga kebijakan untuk mencapai postur TNI sesuai Pembangunan Kekuatan Minimum (Minimum Essential Force/MEF).

Ketiga kebijakan itu adalah pembangunan kekuatan yang meliputi penguatan organisasi, personel, materiil, fasilitas dan pengkalan, jasa dan piranti lunak. Kemudian, kebijakan pembangunan kemampuan meliputi kemampua intelijen, tempur, pembinaan teritorial dan pemberian dukungan bantuan.

Setelah itu, kebijakan gelar satuan yang diarahkan untuk menata dan mengembangkan organisasi, termasuk menambah kekuatan kewilayahan. Kebijakan itu dilakukan dengan memprioritaskan validitas kesatuan Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 2 menjadi Yonarmed Roket 2 yang bermarkas di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

Demikian juga dengan validasi Batalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang (Arhanudse) 13 menjadi Arhanudse Rudal 13 yang bermarkas di Pekanbaru, Riau.Di akhir tahun, akan dilakukan penilaian tentang tingkat keberhasilan dalam menjalankan pokok-pokok pikiran pimpinan TNI AD, termasuk di jajaran Kodam I Bukit Barisan.

"Nanti, Kasdam (I Bukit Barisan Brigjen TNI Murdjito) yang akan mengumumkan, mana yang kurang," kata Mayjen TNI Leo Siegers.

Rapim itu diselenggarakan di Balai Prajurit Makodam I Bukit Barisan yang diikuti seluruh komandan satuan tempur dan kewilayahan dari empat provinsi di wilayah Sumbagut yakni Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri.

(Waspada)