Indobatt Gelar Latihan Kontijensi

Komandan INDOBATT mengumpulkan seluruh perwira staf dan memberikan briefing singkat dalam rangka mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi situasi yang terjadi. (Foto: Indobatt)

8 Februari 2011, Adshit Al Qusayr -- (Pelita): Satgas Batalyon Infanteri Mekanis Kontingen Garuda XXIII-E/UNIFIL (Indobatt) menggelar latihan kontijensi, bertempat di Markas Batalyon, Adshit Al Qusayr UN POSN 7-1 Lebanon Selatan, pekan lalu.

Skenario latihan diawali dengan penyampaian informasi perkembangan situasi dari Sector East Tactical Operation Centre kepada Indobatt Duty Officer bahwa telah terjadi pertikaian senjata di sekitar area operasi Lebanon Selatan, sehingga alert status dinyatakan berubah dari kuning menjadi merah; tulis siaran pers Yonif Mekanis Konga XXIII-E/UNIFIL dari Lebanon melalui Puspen TNI, di Jakarta, Senin (7/2).

Informasi tersebut segera dilaporkan oleh Duty Officer kepada Kasiops, yang langsung diteruskan kepada Komandan Indobatt. Komandan segera mengumpulkan seluruh Perwira staf dan memberikan brifing singkat dalam rangka mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengantisipasi situasi yang terjadi. Sesuai dengan petunjuk Komandan, Kasiops memerintahkan kepada para Danki agar seluruh personel segera mempersiapkan perlengkapan helm, bodyvest, senjata, dan ransel.

Situasi semakin tidak terkendali dan alert status berubah dari merah menjadi hitam. Para Danki mengambil aksi sesuai petunjuk Kasiops untuk segera memerintahkan seluruh personel mengenakan helm, bodyvest, senjata, ransel; dan menunggu perintah memasuki shelter. Ketika alert status berubah menjadi hitam-1 para Danki memerintahkan seluruh personel segera memasuki shelter.

Dari informasi perkembangan situasi yang diterima Duty Officer, alert status dinyatakan berubah menjadi hitam-2, maka Kasiops memerintahkan kepada para Danki untuk mengadakan pengecekan personel di shelter dan persiapan untuk masuk ke alarm stelling apabila status berubah. Beberapa saat kemudian ternyata situasi semakin memburuk sehingga alert status dinyatakan menjadi hitam-3, dan sesuai perintah Kasiops seluruh personel memasuki alarm stelling sesuai kedudukan masing-masing.

Setelah beberapa saat memantau situasi dan menerima informasi dari Duty Officer, ternyata alert status telah berubah dari hitam-3 menjadi perintah untuk segera melaksanakan kontijensi. Selanjutnya Kasiops memerintahkan kepada para Danki agar seluruh personel bergerak menuju ke kendaraan yang sudah ditentukan sesuai eselon masing-masing dan persiapan melaksanakan pergeseran pasukan.

Bertindak selaku koordinator umum latihan, Kasiops Indobatt Mayor Inf Hendriawan Senjaya dan koordinator materi Pasi Plan Kapten Mar Profs Degratmen.
Menurut penjelasan Kasiops yang disampaikan kepada Perwira Penerangan Kapten Psk Banu Kusworo, bahwa latihan ini bertujuan untuk memelihara kesiapan personel dalam rangka pelaksanaan pergeseran pasukan serta tindakan dalam menghadapi situasi perang yang terjadi dalam area operasi Indobatt.

Usai pelaksanaan latihan, Komandan Indobatt Letkol Inf Hendy Antariksa didampingi Wadan Letkol Marinir Harnoko mengumpulkan seluruh Perwira staf dan para Danki untuk melaksanakan debriefing sebagai evaluasi kegiatan.

Kepada seluruh Perwira, komandan menyampaikan bahwa latihan ini sangat penting diberikan kepada seluruh personel sebagai gambaran bagaimana proses pelaksanaan pengunduran pasukan bilamana terjadi peperangan yang berlarut dan tidak bisa dikendalikan. Selain itu yang tak kalah pentingnya adalah untuk memberikan keselamatan dan keamanan terhadap personel maupun aset yang menjadi tanggung jawab kita bersama, katanya tegas.

Personel bergerak menuju ke kendaraan yang sudah ditentukan sesuai eselon masing-masing, dan persiapan melaksanakan pergeseran pasukan. (Foto: Indobatt)

Bertindak selaku koordinator umum latihan, Kasiops Indobatt, Mayor Inf. Hendriawan Senjaya dan koordinator materi Pasi Plan Kapten Mar Profs Degratmen. (Foto: Indobatt)

Latihan ini bertujuan untuk memelihara kesiapan personel dalam rangka pelaksanaan pergeseran pasukan serta tindakan dalam menghadapi situasi perang yang terjadi dalam area operasi Indobatt. (Foto: Indobatt)

Sumber: Harian Pelita

KM. BERLIAN JAYA A8 DITANGKAP KRI SSA-878

KRI. Sutedi Sena Putra (SSA)-878

Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Sutedi Senaputra (SSA)  dengan nomor lambung -878, berhasil menangkap Kapal Motor (KM) Berlian Jaya A8. Rabu (18/1). KM. Berlian Jaya A8 ditangkap pada psosisi 01 26 37 U – 130 27 43 T atau disekitar, P. sayang, Halmahera, Maluku Utara.Kapal berbendera Indonesia ini, merupakan Kapal Ikan Indonesia (KII) yang diawaki oleh 22 Orang Warga Negara Philipina. Kapal bertonage 10 GT itu, memuat 100 ekor ikan tuna dan dinakhodai oleh Alan Amos, memiliki ciri-ciri lambung berwarna biru serta anjungannya berwarna putih.

KRI. SSA-878 dengan Komandan Mayor Laut (P) Sirilius Aris merupakan kapal perang Koarmatim yang tergabung dalam Gugus Keamanan Laut Wilayah Timur (Guskamlatim) bertugas untuk menjaga dan memelihara keamanan laut wilayah timur dari segala macam gangguan serta tindak kriminal di laut. Oleh karena itu setiap KRI memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan tugas pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan baik itu lintas laut maupun kegiatan lainya, termasuk KM Berlian Jaya A8 tidak luput dari pemeriksaan.

KM.Berlian Jaya A8 dari hasil pemeriksaan awal telah diduga kuat melakukan lima tindak pidana dilaut. Kelima tindak pidana yang disangkakan itu antara lain kapal tidak memiliki SPB, tidak memiliki dokumen Tenaga Kerja Asing, Pas tahunan dan sertifikat kesempurnaan sudah kedaluarsa serta tidak memiliki surat Kemudahan Khusus Keiimigrasian (Dahsuskim) untuk 22 orang ABK asing itu. Tegasnya.

Karena terduga kuat telah melakukan tindak pidana di laut, Kapal dan barang bukti lainnya di kawal menuju Satuan Keamanan Laut (Satkamla) Bitung, Sulawesi Utara untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

KOARMATIM

Kapal Perang Produksi Dalam Negeri

8 Februari 2011, Batam -- (Dispenal): Galangan kapal dalam negeri di Batam mengukir sejarah baru setelah berhasil menyelesaikan pengerjaan pembuatan Kapal Perang TNI AL type Kapal Cepat Rudal (KCR) dalam waktu kurang dari setahun. Kapal perang ini memiliki kemampuan mengangkut dan menembakkan rudal yang seluruh desain dan pengerjaannya dilakukan putra-putri terbaik Indonesia. Tampak Kepala Dinas Pengadaan Angkatan Laut (Kadisadal), Laksma TNI Suryo Djati Prabowo (pegang kampak) meluncurkan Kapal Cepat Rudal – 40 (KCR-40) di PT. Palindo Marine Industri Tg. Uncang, Batam, Jumat (4/2). (Foto Dispenal)

Sumber: TNI AL

Navy Test Pilot Completes First F-35B Flight

Air Force News — By US Navy on February 7, 2011 4:49 am

F- 35B

After a series of extensive ground and simulator training events, Lt. Cmdr. Eric "Magic" Buus completed the first flight by a U.S. Navy test pilot of an F-35B STOVL variant Joint Strike Fighter Feb. 3.
"The flight was very enjoyable and went off without a hitch," Buus said. "I'm very blessed to be on this program, and it's a testament to the designers and engineers that this airplane flies so well. I'm looking
forward to getting a few more hours, helping the team knock out test points, and delivering this airplane to the warfighters. I think the fleet is going
to love this airplane."
"This is a great milestone for the Navy and naval aviation," said Vice Adm. David Architzel, commander, Naval Air Systems Command. "Having Navy test pilots flying the future of the fleet is a testament to the unique skill set provided by our test pilot school here at Pax River."
"Technology has come a long way, and our test pilots today are doing a great job getting the technology and capability out to the front lines," he continued.
The F-35B flight control and pilot interface is designed to reduce workload through automation and integration, allowing the pilot to focus on warfighting.
For new Navy and Marine Corps test pilots at Naval Air Station Patuxent River, advanced flight simulators provide test pilots the ability to complete their first F-35 flights solo, a first for naval aviation, and will
be the model for F-35 pilot training for the fleet.
The F-35B Lightning II Joint Strike Fighter program is in the system design and development phase, focusing on delivering three different, new aircraft variants to the U.S. Marine Corps, Navy and Air Force. The Marine Corps and Navy variants represent the first fighter aircraft with stealth capabilities.

DEFENCE TALK

'Navy Vessels Costing 870 Percent More'

Written by Malaysiakini Tuesday, 08 February 2011 08:11

Kuala Lumpur - Yet another Defence Ministry purchase has come under the spotlight, with the whopping RM6 billion it is prepared to pay for six naval vessels said to be costing up to 870 percent more than what other countries paid for similar ships.
According to Petaling Jaya Utara parliamentarian Tony Pua, the offshore patrol vessels (OPVs) purchased by the Royal New Zealand Navy from "world-renowned global defence security company BAE Systems" last year had cost only NZ$90 million (RM210 million) each.
Israel, which is fighting wars on several fronts, paid US$260 million (RM791 million) for its OPVs, (or) RM219 million less than what the Defence Ministry is willing to pay.
The Irish Roisin class will cost US$34 million (RM103 million), the Greek Super Vita US$108 million (RM329 million), the German Type 130 US$188 million (RM572 million) and the Israeli Saar V US$260 million (RM791 million) each.
"Even at the very top of the range, Lockheed Martin and General Dynamics, two of the best and biggest military companies in the world, built the US Littoral Combat Ships (LCS) at a budget of less than US$300 million (RM913 million) in 2004," Pua (left) said in a statement today.
He questioned why the purchase was not made through competitive bidding, when even countries with the most advanced armed forces in the world, such as the United States, did so for their military requirements.
Boustead a bailed-out company?
On Saturday, Defence Minister Ahmad Zahid Hamidi announced that the government has agreed to allocate RM6 billion to purchase six OPVs from Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd.
Ahmad Zahid said the deal would give the local defence industry a boost as at least RM2 billion of the allocation would benefit the 632 vendor companies partnering with Boustead Naval Shipyard.
However, the minister added, the price has not been "finalised", much to the ire of Pua, who wonders "the point of making such announcements" before anything was set.
Another Boustead Holdings subsidiary, Boustead DCNS Naval Corporation Sdn Bhd, was previously awarded a contract worth RM1.3 billion for the maintenance of two Scorpene submarines in the service of the Royal Malaysian Navy.
Bousted, noted Bukit Bendera parliamentarian Liew Chin Tong, is the "bailed out and re-named PSCI, which had failed to deliver the previous order of OPVs".
Why take away subsidies to buy warships?
While he concedes the merits of building a domestic defence industry, Liew, who is a member of the Pakatan Rakyat parliamentary shadow defence committee, questioned if it was wise to do so at the expense of both quality and costs.
"In the instance where international open bidding offers half the price and better quality, are we still insistent in building this particular segment of local industry?" he asked in a statement.
Echoing his DAP colleagues, Klang MP Charles Santiago (right) also raised the issue of "prudent spending", saying that such a huge amount of RM6 billion could be better spent in addressing more urgent issues.
South Korea, he said, recently made a deal for "larger and newer" frigates at US$300 million each, but unlike Malaysia, that country was in a confrontation with its neighbour, which had one of the largest armies in the world.
"In light of the recent increase in food and commodity prices in the country as a result of 'subsidy rationalisation', the question that needs to be asked is if this counts as prudent spending?" Santiago asked in his statement.
The DAP has previously called for a parliamentary committee on defence to build bi-partisan consensus on defence decisions and to scrutinise deals above RM100 million. -- Courtesy of Malaysiakini

brudirect.com

Desember 2010 Tekor Rp 209 Miliar PT Dirgantara Jaminkan Aset Ke Bank

1 19th, 2011 by Ardava

Logo PT. Dirgantara Indonesia.

Komisi VI DPR selaku mitra kerja PT Dirgantara Indonesia (DI) mengendus gonjang-ganjing di internal perusahaan pelat merah itu. Kondisi PT DI sungguh memperihatinkan. Sampai dengan Desember 2010 mengalami kerugian Rp 209 miliar.

“Sampai akhir Desember 2010 PT DI mengalami keru­gian Rp 209 miliar rupiah. Kerugian ter­sebut terjadi akibat banyaknya tar­get produksi yang tidak ter­capai,” ungkap ang­gota Komisi VI DPR, Pasha Ismaya Sukardi kepada Rakyat Merde­ka, di Jakarta, kemarin.

Diungkapkan, perusahaan yang memiliki sekitar 3000 karyawan itu sudah banyak me­nunda pembayaran gaji kar­ya­wannya, dan tagihan Jamsostek pun sudah tidak dibayar. “Bah­kan saya mendengar sampai-sam­pai Direktur Bagian Ke­uangan­nya pun sudah dibe­bastugaskan,” ujarnya.

Menurutnya, yang paling memprihatinkan demi menun­tas­kan kerugian tersebut, Di­reksi PT DI berani men­jamin­kan aset milik perusahaan ke bank, tanpa sepengetahuan Ko­misaris perusahaan, ataupun Ke­menterian Negara Badan Usaha Milik Negara (Kemeneg BUMN).

“Direksi PT DI tidak melaku­kan sesuai prosedur. Mereka telah melanggar anggaran dasar PT. DI, Undang-undang BUMN serta Undang-undang Perse­roan,” tegasnya.

Anak buah Anas Urba­ningrum ini menegaskan, aset yang dimiliki PT DI merupakan mi­lik negara, sehingga tidak bo­leh diagunkan ke bank se­enaknya. Proses penjaminan bisa dilakukan, asalkan ada alasan khusus. “Itupun harus de­ngan persetujuan dari pe­megang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Sa­ham-red), dimana di dalam rapat tersebut harus ada per­wakilan dari Kementerian BUMN,” jelasnya.

Anggota DPR dari daerah pe­milihan Jawa Barat IV ini me­negaskan, pemerintah harus mem­berikan perhatian serius ke­pada PT DI.  Misalnya, dibe­rikan penyertaan modal, dan berupaya tidak menyengsa­ra­kan nasib karyawannya, sebab kon­disi yang dialami PT DI adalah murni kesalahan pihak manajemen.

“Karyawan yang ada di sana sangat kompeten. Buktinya banyak karyawan yang bekerja di perusahaan strategis lainnya, seperti di perusahaan pembuat Boeing,” tuturnya.

Kesalahan yang terjadi pada PT DI itu, kata Pasha, tidak bisa dilepaskan dari lemahnya super­visi pihak Kementerian BUMN. Menurutnya, seharus­nya Kemen­terian BUMN mau terbuka mengenai kondisi PT DI.

“Kita tidak perlu malu bila memang perlu patnership de­ngan swasta. Asalkan sebagian besar kepemilikannya masih milik pemerintah,” ucapnya.

Anggota Fraksi Demokrat ini berjanji, saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian BUMN nanti akan meminta penjelasan kepada Menteri BUMN, Mustafa Abubakar mengenai masalah ini.

Juru Bicara PT DI, Rakhendi Priyatna mengaku, belum me­ngetahui adanya masalah pen­jaminan lahan tersebut. Tapi dia berjanji akan mencari informasi leng­kapnya. “Kami akan coba menanyakan permasalahannya. Kalau sudah ada info akan kami sampaikan,” katanya.

Sebelumnya, Rakhendi per­nah membantah kalau lem­ba­ganya dianggap bermasalah. Me­nurutnya, apa yang dila­kukan Direksi PT DI selama ini sudah benar. Sebab kalau dilihat penjualan sejak tahun 2008, trennya mengalami peningkatan

“Mesti dicatat, produk PT. DI memerlukan penyelesaian lebih dari satu tahun. Selain itu Anggota DPR, Arief Minardi juga sudah menyatakan kalau yang dilakukan PT.DI saat ini sudah benar,” ungkapnya.

Menurut Rakhendi, lembaga­nya telah mendapatkan pinja­man non cash dari bank, tapi ma­sih membutuhkan fresh money, berupa pinjaman cash. Makanya, selain mengajukan pinjaman dari bank, saat ini PT. DI juga sedang melakukan pembicaraan dengan PPA. “Kalau jumlahnya saya tidak tahu perses. Tapi dengan PPA sedang dalam proses,” terangnya.

Dikatakan, untuk bisa me­nye­lesaikan problem ke­uangan PT DI, tergantung dari seberapa cepat proses SLA direalia­sa­sikan. Selain itu dukungan dari Kementerian BUMN untuk mengatasi masalah tersebut sangat diperlukan.

“Insya Allah setelah SLA dan persoalan masa lalu selesai, maka neraca keuangan kami akan positif. Dengan bankab­lenya perusahaan, kondisi bisnis kita yang terus meningkat pun akan berja­lan lancar. Apa­lagi kalau ke­menterian terkait dapat men­dukung sepenuhnya,” katanya.

Dihubungi secara terpisah Kepala Divisi Penerangan TNI AL, Laksamana Prasodjo juga mengaku belum mengetahui perihal adanya lahan milik TNI AL di Batu Poron, Madura yang dijaminkan ke bank oleh PT. DI. Ia berjanji akan segera mencari tahu mengenai masalah ini. “Terima kasih atas informa­sinya. Kebetulan saya juga baru tahu, dan saat ini sedang saya periksa,” ungkapnya.

“Bisa Manfaatkan  Kontrak Multiyears”
Mustafa Abubakar, Meneg BUMN

Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar mengaku, belum bisa memastikan kebe­naran adanya penjaminan aset PT DI ke bank di luar se­pe­ngetahuannya. Ia me­nya­rankan untuk menanyakan lang­sung kepada PT DI.

“Setahu saya tidak ada. Tapi to­long tanyakan saja langsung ke Pak Budi, Direktur Utama PT DI. Sebab saya kan juga tidak tahu mengenai masalah tersebut,”  katanya kepada Rak­yat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Kementerian BUMN memberikan duku­ngan penuh terhadap upaya revi­talisasi yang dilakukan ter­hadap PT DI, karena peru­sahaan pelat merah itu masih diandalkan.

“Mereka (PAL dan DI) ha­rus bisa memanfaatkan setiap kontrak-kontrak multiyears yang ditetapkan pemerintah. Sebab kita mengandalkan mereka untuk memajukan industri alutsista buatan dalam negeri,” jelasnya.

“Hampir Tidak Terinventarisasi Dengan Baik”
Adhie M Massardi, Koordinator GIB

Koordinator Gerakan Indo­nesia Bersih (GIB), Adhie M Massardi mengaku, tidak he­ran dengan adanya infor­masi dugaan penjaminan aset mi­lik PT. Dirgantara Indonesia ke bank tanpa adanya pem­be­ritahuan kepada Komisaris atau pun Kementerian BUMN. Menurutnya, hal itu terjadi bisa jadi karena aset-aset yang dimiliki  BUMN tidak terdata dengan baik.

“Hampir semua aset negara di bawah BUMN tidak ter­inventarisasi dengan baik. Ma­kanya tidak heran bila ada yang kemudian dijaminkan ke bank oleh orang yang tidak berhak,” katanya, kemarin.

Bekas Juru Bicara almar­hum Presiden Abdurahman Wa­hid ini mengatakan, kasus PT DI sebenarnya bisa menja­di pintu masuk untuk membe­nahi penyelamatan aset negara.

Untuk menyelesaikan masa­lah ini, Adhie berharap Komisi VI DPR, memanggil Menteri BUMN, Mustafa Abubakar guna meminta penjelasan mengenai hal ini, dan men­desaknya untuk mendata setiap aset milik BUMN, supaya tidak ada lagi yang bisa diklaim orang yang tidak berhak. “Biar tidak bisa lagi mengambil alih aset-aset tersebut,” tuturnya.

PT Pertamina Raih Pendapatan Rp 300 Triliun

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian BUMN November 2010, PT. Pertamina berhasil menjadi BUMN dengan pendapatan tertinggi, yaitu Rp 300 triliun.

Hal ini bentuk klarifikasi PT Per­tamina terhadap pemberitaan di halaman ini edisi Rabu, 5 Ja­nuari 2011 berjudul “Tanpa Dibebani Subsidi, Pertamina Sanggup Lampaui Rp 300 Triliun”

PT Pertamina menjelaskan, ang­ka Rp 300 triliun bukan ber­asal dari Pertamina, melainkan data Kementerian BUMN seperti disebut dalam tulisan tersebut.

“Terdapat perbedaan menda­sar, dimana dalam data Kemen­terian BUMN (seperti disebut da­lam artikel) bahwa Rp 300 triliun merupakan pendapatan Perta­mina, bukan keuntungan seperti yang ditulis,” kata Corporate Secretary Vice President Cor­po­rate Commu­nication PT Per­tamina dalam surat yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin.

Dikatakan, sebagai gambaran, total penjualan dan pendapatan usaha Pertamina pada 2008 terca­tat sebesar Rp 558,16 triliun sedangkan keuntungan (laba) bersih perusahaan tercatat se­besar Rp 19,77 triliun. Info se­lengkapnya mengenai perusa­haan bisa dilihat melalui website korporat www.pertamina.com.(Sumber : Rakyat Merdeka)

ARDAVA

PSSI Maluku Isyaratkan Dukung Toisutta

Selasa, 8 Februari 2011 13:19 WIB | 262 Views

KSAD Jenderal TNI George Toisutta (ANTARA)

Kehadiran Toisutta akan memberikan angin segar bagi sepak bola di Tanah Air

Berita Terkait

Ambon (ANTARA News) - Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) PSSI Maluku, Dirk Soplanit mengisyaratkan dukungan untuk pencalonan Jenderal TNI George Toisutta menjadi Ketua Umum PSSI periode 2011 - 2015 di Kongres PSSI di Pulau Bintan, Kepulauan Riau, pada 19 Maret 2011.

"Kami mendukung Toisutta dengan harapan membenahi berbagai kekurangan agar persepakbolaan Indonesia kembali mengukir prestasi menggembirakan," katanya ketika dihubungi, Selasa.

Dirk yang sedang berada di Jakarta itu memandang perlu dilakukan pembenahan dalam berbagai segi untuk mendorong peningkatan prestasi sepak bola Indonesia di event regional hingga dunia.

"Rasanya banyak hal harus dibenahi agar persepakbolaan Indonesia kembali diperhitungkan prestasinya oleh dunia dan Toisutta merupakan salah satu figur dinilai cocok untuk formasi tersebut," ujarnya.

Hanya saja, menurut Dirk, keputusan tersebut nantinya berdasarkan hasil Kongres di Bintan nanti karena Ketua Umum PSSI Nurdin Halid juga masih berminat mencalonkan diri.

"Jadi siapa pun yang terpilih memimpin PSSI harapannya adalah memajukan persepakbolaan Indonesia dan itu bukan tugas ringan sehingga berbagai komponen bangsa harus mendukung terobosan program yang nantinya diputuskan kepengurusan baru," katanya.

Pada kesempatan lain Sekretaris Umum KONI Maluku Albert Finanlampir juga telah menyatakan dukungan pencalonan Jenderal TNI George Toisutta sebagai Ketua Umum PSSI periode mendatang karena dinilai bisa memberikan angin segar untuk kemajuan persepakbolaan nasional.

"Kehadiran Toisutta akan memberikan angin segar bagi sepak bola di Tanah Air," ujarnya.

Ia menilai selama dua periode kepemimpinan Nurdin Halid pembangunan sepak bola Indonesia belum mengalami kemajuan bahkan miskin prestasi. "Tidak ada prestasi yang membanggakan dari dunia sepak bola kita, bahkan cenderung miskin prestasi," katanya.

Menurut Finanlampir, sudah saatnya organisasi PSSI direformasi sehingga berdampak bagi peningkatan prestasi sepak bola tanah air.
(L005)

Editor: Bambang
COPYRIGHT © 2011

ANTARA