Peran Eksekutor Menlu Saudi di Balik Konspirasi AS di Lebanon !

 Pemberitaan hari ini (Kamis, 20/1) situs Lebanon New Orient News mengutip pernyataan sebagian para diplomat yang hadir dalam pertemuan beberapa bulan lalu Bashar Assad, Presiden Suriah dan Raja Abdullah, Raja Arab Saudi di Damaskus, mengungkap peran destruktif Saud al-Faisal, Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Dalam pertemuan itu Saud al-Faisal berkali-kali menyatakan penentangannya terkait kandungan kesepahaman dan kesepakatan Presiden Assad dan Raja Abdullah guna melawan fitnah Israel di Lebanon.
Sikap Menlu Saud al-Faisal dalam pertemuan itu membuat Raja Abdullah saat menyambut Presiden Bashar Assad di Bandara Riyadh tidak didampingi Saud al-Faisal. Ketiadaan al-Faisal dianggap Raja Abdullah dapat menyegerakan kesepahaman dan kesepakatannya dengan Presiden Assad. Akan tetapi tidak lama berselang, Jeffrey D. Feltman, Deputi Menteri Luar Negeri Amerika melawat Arab Saudi guna melicinkan kesuksesan konspirasi Amerika. Benar, konspirasi baru ini disempurnakan di New York dan Washington dalam pertemuan segi tiga Amerika, Arab Saudi dan Perancis yang diikuti oleh Saad Hariri, mantan Perdana Menteri Lebanon.
Sementara kemarin, (Rabu, 19/1) dengan tanpa mengindahkan upaya baru yang dilakukan Qatar dan Turki yang menyatakan akan melanjutkan usaha Arab Saudi dan Suriah, Menlu Saud al-Faisal menyatakan bahwa Arab Saudi mengundurkan diri dari upaya yang telah dilakukannya selama ini.
Sebenarnya, Saud al-Faisal, Menteri Luar Negeri Arab Saudi memilih waktu yang tidak tepat untuk mengungkapkan fase kedua dari konspirasi yang ingin dijalankan Amerika di Lebanon. Karena sejak awal proses munculnya konspirasi ini, Arab Saudi juga terlibat. Konspirasi itu adalah perang saudara dan membagi Lebanon dalam waktu dekat ini.
Arab Saudi lupa bahwa mereka punya saham besar bila terjadi perang saudara di Lebanon dan negara ini terbagi dua. Lewat pernyataan Menlu Saud al-Faisal, Arab Saudi diperintah Amerika untuk menghancurkan upaya menyelesaikan krisis politik Lebanon yang kini tengah diupayakan oleh Turki dan Suriah. Namun ketika kedua negara ini menyatakan bahwa upaya mereka hanya ingin melanjutkan kesepakatan Arab Saudi, Menlu Arab Saudi ini langsung turun tangan. Saud al-Faisal menyatakan bahwa Arab Saudi keluar dari upaya penyelesaian krisis politik Lebanon dan berbicara mengenai perang saudara dan pembagian Lebanon dalam waktu dekat ini.
Situs Lebanon ini menambahkan bahwa mereka yang berkuasa di Arab Saudi tahu betul betapa Amerika senantiasa menghancurkan peran regional Arab Saudi. Apa yang dilakukan Amerika selama ini hanyalah menghina dan menistakan bangsa Arab Saudi. Betapa tidak, dalam Kesepakatan Mekah yang ditandatangani Raja Abdullah dengan pihak Hamas dan Fatah, ternyata Amerika mengintervensi kesepakatan ini dan membuatnya tidak berfungsi. Ini menjadi tamparan keras bagi Raja Abdullah sebagai pemrakarsa kesepakatan ini. Baru-baru ini Amerika juga menghancurkan Arab Saudi dari konstelasi politik di Irak dan kini giliran Amerika mempermalukan Arab Saudi di Lebanon.
Fenomena perang saudara dan konflik mazhab yang diberitakan Menlu Saud al-Faisal telah dimulai oleh Amerika dan Israel dengan alasan Pengadilan Internasional untuk Lebanon (STL). Dalam strategi tahap kedua ini, lembaga-lembaga Arab Saudi juga punya saham besar. Lembaga-lembaga yang tidak lagi mau mendengarkan ucapan Raja Abdullah yang dikelola oleh para ulama ekstrim Wahhabi. (IRIB/SL/MF)

IRIB

TNI Mantapkan Pemahaman Tentang HAM

Kamis, 20 Januari 2011 21:49 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia terus memantapkan pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM) kepada seluruh prajuritnya di seluruh unit satuan TNI di Indonesia.

"Hal itu untuk mengurangi risiko terjadinya pelanggaran HAM sewaktu prajurit melaksanakan tugas di lapangan," kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Jakarta, Kamis.

Usai Rapat Pimpinan TNI 2011, ia menambahkan, "Prajurit TNI perlu terus menerus diberikan pemahaman tentang HAM."

Sepanjang 2010 lalu ada tiga kasus kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum anggota TNI terhadap warga Papua dan ditengarai sebagai kasus pelanggaran HAM, katanya.

Panglima TNI mengatakan, peningkatan pemahaman tentang HAM menjadi salah satu kesepakatan yang dihasilkan Rapim TNI selain membangun kekuatan pokok minimum, dan peningkatan kerja sama militer dengan tentara negara-negara sahabat.

Tak hanya itu TNI juga bertekad mewujudkan reformasi birokrasi TNI, baik itu melalui program `right sizing` maupun peningkatan profesionalisme, sehingga meningkatkan kinerja TNI.

"TNI sepakat memperbaiki kekurangan-kekurangan pada 2010 dan mendorong meningkatkan penilaian laporan keuangan dari wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian pada 2011," katanya.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul mengatakan, pengetahuan tentang HAM sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan ketiga angkatan di TNI.

Materi tentang HAM sudah diajarkan sejak beberapa tahun lalu, oleh tenaga pengajar di akademi militer setiap angkatan, Babinkum TNI.

Bahkan, lanjut Iskandar, TNI selama ini selalu berkomunikasi dengan Komnas HAM tentang pemberian pengetahuan tentang HAM di kalangan prajurit TNI.

"Kami ada kerja sama. Kita selalu diskusi, dialog dengan Komnas HAM," ujarnya.

Pada 2011 TNI akan menambah jam pelajaran tentang HAM, sehingga pemahaman prajurit tentang HAM semakin mendalam. "Jamnya perlu diperbanyak. Jika selama ini 1-2 jam pelajaran, mungkin nanti menjadi 3 jam pelajaran," kata Iskandar. (*)

ANTARA

Israel to sell Brazil air force drones

sraeli arms manufacturer Elbit Systems said on Wednesday it is to supply the Brazilian air force with unmanned aerial vehicles.
The Hermes 450 drones will be supplied by Elbit's Brazilian subsidiary, Aeroeletronica Ltd.
The deal is part of efforts by the Brazilian air force "to establish independent Unmanned Aircraft Systems (UAS) capabilities," the company said.
Elbit did not say how many aircraft are involved or value the deal, saying only that "the contract is not in an amount that is material to Elbit Systems."
CEO Joseph Ackerman said the Hermes, a medium size drone, was in operation with 20 countries.
Israel is the world's largest exporter of drones, selling more than 1,000 to over 40 countries in recent years.

DEFENCE TALK

South Korea, Russia in arms technology transfer talks

South Korea has been negotiating with Russia to receive advanced defence technology as part of debt repayments, officials said Tuesday.
Russia has so far provided South Korea with weapons worth $740 million as a way of repaying some $1.3 billion in debts dating back to the days of the Soviet Union.
Seoul is now in talks on the transfer of cutting-edge technology from Moscow, the South's Defence Acquisition Programme Administration said.
"We have yet to complete negotiations with Russia," a spokesman for the state agency controlled by the defence ministry told AFP, without giving details.
Yonhap news agency quoted a military source as saying the Russian technologies include long-range radar and a defence system against an electromagnetic pulse (EMP) attack.
North Korea is believed to have been developing an EMP system that could disrupt South Korean military communications and radar, it said.
Since the 1950-53 Korean War, South Korea has been heavily dependent on US technology for its arms acquisitions.

DEFENCE TALK

Russia halts further nuclear cutbacks

The cheer over Russia's approval of a new nuclear disarmament treaty is short-lived as it masks Moscow's reluctance to ensure further cuts, threatening US President Barack Obama's vision of a nuclear-free world.
Russia is going through the final motions of ratifying a new START treaty that reduces old nuclear warhead ceilings by 30 percent and limits each side to 700 deployed long-range missiles and heavy bombers.
The pact will be submitted for a last vote to Russia's lower house of parliament on January 25 and almost certainly be ratified by the upper chamber the following day.
It was backed by the US Senate last month.
But analysts said that Moscow and Washington have little time to rejoice having put in motion the first round of mandated nuclear weapons reductions since the Cold War.
Obama, who pledged to "reset" Russia-US relations, sees START as only a stepping stone to further cutbacks, but a top Russian official made clear last week that the president's insistence for another round of negotiations later this year was not being received well in Moscow.
"I am convinced that before talking about any further steps in the sphere of nuclear disarmament ... it is necessary to fulfill the new START agreement," Foreign Minister Sergei Lavrov told reporters.
Only "then will be it be clear what additional steps should be taken to strengthen global security," he added.
In Russia's view, the round of disarmament which covers short-range tactical missiles dear to Moscow, balances out the West's current dominance in modern conventional forces.
The US Bulletin of the Atomic Scientists estimates that Russia has 2,050 deployed tactical warheads that could be deployed in small nuclear campaigns in its periphery. The United States has just 500.
Lavrov said Russia's commitment under the new START treaty will not be "fulfilled" for another seven years, and some analysts interpreted the comments as a flat-out rejection of Obama's latest overture.
"It seems Lavrov meant that these talks will not start for another seven years," said independent military commentator Alexander Golts.
"It is also important to note that Lavrov said these talks should be tied to space and conventional weapons," said Golts.
"This is basically a polite way of saying that we are not ready to talk about it."
The Russian foreign minister Lavrov spelled out a series of amendments that appear inherently unacceptable to the United States.
They include the prohibition of military space programmes that the Pentagon is currently studying and a requirement for all talks to include conventional warheads that the West is developing much faster than Russia.
Lavrov even suggested that the next round of talks should for the first time involve other countries -- presumably China and other emerging nuclear powers that may press their own demands on Washington.
"Most Russian experts see nuclear weapons as an equalizer," said Moscow's Centre for Disarmament Director Anatoly Dyakov.
"They believe that the removal of nuclear weapons must be accompanied by a full transformation of international relations that ensures that no country can suddenly decide to use force."
Military analysts estimate that it will take Russia another decade to develop a conventional weapons programme capable of re-establishing some semblance of parity with the West.
But they warned that it is highly unlikely that Russia will be able to delay the next round of nuclear negotiations for as long as suggested by Lavrov.
"We are going to have to start these whether we like it or not," said Institute for Strategic Assessment head Alexander Konovalov.
"The Americans will not stand for this kind of disparity."

DEFENCE TALK

Marine tanks prepare for their first missions in Afghanistan

Afghanistan: Early versions of the tank shaped the battlefields of World War I, and more sophisticated versions helped quickly end the Gulf War for the U.S. Now tanks have landed in Afghanistan to help bring

security to Helmand province.
Marines with Delta Company, 1st Tank Battalion, 1st Marine Division (Forward), began preparing for upcoming missions by sighting-in the main cannon and machine guns on their M1A1 Abrams tanks during a firing range exercise at Camp Leatherneck, Jan. 13.
The tanks, which were flown here from Kuwait, are not the vehicles the Marines have trained with and some preparation must be done before they are ready for combat, said Capt. Daniel Hughes, commanding officer of Delta Co., 1st Tanks.
“The first order of business is to bore sight and screen your tank,” Hughes added. “Screening ensures that when you fire the main cannon on your tank, you hit the exact target you want to hit.”
Even though these Marines have only been in Afghanistan about a week, everything seems to be going well. While the Marines bore sight several times a year, the combat environment makes every adjustment of the main gun just that much more important.
“They require a tremendous amount of maintenance,” Hughes said. “If you go on a four or five-hour patrol to support the men on the ground, you will have four or five hours of maintenance when you get back just to keep the tanks in the fight.”
Once the preparation is complete and maintenance done, the tankers say they will be ready for their upcoming missions.
“We hope to support the infantryman on the ground and help them complete their mission,” said Hughes, a 38-year-old native of Olympia, Wash. “We also hope to intimidate the enemy and provide superior and accurate firepower to kill the enemy, and only the enemy.”
The tanks have another advantage in this fight besides intimidation and firepower. Hughes said the tracks and armor allow an M1A1 Abrams tank to withstand an improvised explosive device better than any other vehicle in Afghanistan.
While tanks have never been in Afghanistan, neither have most of the Marines with Delta Co.
“It’s definitely humbling to be the first tankers in Afghanistan,” said Cpl. Todd Cross, a tank crewman with Delta Co., 1st Tanks. “We want to make a good name for ourselves and we want to leave a good name for the tanks who come after us as well.”
“I am looking forward to the challenges and am definitely excited about what we are going to do,” said Cross, a 23-year-old Elkridge, Md.
After the rounds were fired, the tanks’ sights were properly aligned and ready for battle. The Marines will continue firing rounds on ranges to sharpen their skills until they leave for their first-ever mission in Helmand province.
DEFENCE TALK

Army expanding UAS fleet, speeding up delivery

The Army is speeding up delivery of some of its newer Unmanned Aircraft System assets such as the Gray Eagle and expanding the size and range of its overall fleet to include a Family of Small UAS and a Vertical-Take-Off-and-Landing UAS, service officials said.
"We're going to accelerate Gray Eagle yet again. We're accelerating from two systems per year to three systems per year, which will result in seventeen systems being procured by FY 2014," said Tim Owings, deputy project manager for Army Unmanned Aircraft Systems.
A Defense Acquisition Board in February of this year is expected to confirm the addition of two more Low Rate Initial Production Gray Eagle systems - each consisting of 12 air vehicles, five ground control stations and five additional attrition vehicles, Owings said.
TWO GRAY EAGLES DEPLOYED
The Army has already deployed two Gray Eagle "Quick Reaction Capabilities." One QRC is now flying with Army Soldiers in Iraq and another is with U.S. Special Operations Forces in Afghanistan, Owings said.
The 28-foot-long surveillance aircraft has a 56-foot wingspan and is able to beam images from up to 29,000 feet for more than 24 hours at a time.
The QRC Gray Eagle aircraft are equipped with a laser designator, Signals Intelligence capability and an Electro-Optical/Infrared camera designed to survey the ground below, track enemy movements and hone in on targets. They are also equipped to carry HELLFIRE missiles, Owings said.
"We did just complete the weaponization of QRC 1 in Iraq. We now have flown flights in Iraq with the full weapons suite. They will have to go through a safety certification process on a firing range before they are allowed to go live," Owings said.
The QRC concept is designed to bring needed technologies to the battlefield in advance of a formal program of record in order to sharpen requirements and get desired capability in the hands of Soldiers sooner.
The Gray Eagle program will also go through a configuration change which will allow the Army to divide the systems up into three platoon-sized elements, Owings said. This will allow the Army to keep some aircraft back in the United States for training purposes while keeping most of the systems forward-positioned in theater.
HUMMINGBIRD QRC PLANNED
The Army's Program Office for UAS is also planning a QRC for the A160 Hummingbird Vertical-Take-Off-and-Landing, or VTOL UAS. It's a 35-foot-long helicopter-like unmanned system able to conduct Intelligence, Surveillance and reconnaissance or ISR missions and move cargo for more than 20 hours at altitude ceilings of up to 30,000 feet.
"We are currently outfitting an A160 with a Wide Area Surveillance payload and a SIGINT package. We intend to deploy a single A160 to Afghanistan later this year with two additional air vehicles now undergoing final integration for fielding in FY 12," Owings said. "The big advantage with the A160 is you get near fixed-wing endurance in a vertical-lift platform. That is something we have not seen before."
The first A160 aircraft was provided by the Defense Advance Research Project Agency. U.S Special Operations Command is providing the next two follow-on aircraft, Owings said.
The Army is also developing a formal requirement for a VTOL UAS designed to work in tandem with the A160 QRC, a process which will result in a formal competition and selection of a new capability, said Col. Rob Sova, capability manger for Unmanned Aircraft Systems, U.S. Army Training and Doctrine Command.
"We are going to be directed to do a VTOL requirements document," Sova said. "A VTOL Capabilities Development Document is the phase prior to the final document. We plan on doing a quick turn. We'll have that document done in the first half of the calendar year."
The A160 QRC will inform the requirements process, however the Army's formal VTOL program, ultimately, may or may not involve the A160, Owings and Sova indicated.
"Even if we wind up picking something different, we are going to learn a tremendous amount with the QRC we are doing with the A160. When you get to the field, you get a chance to vet things out and learn a lot on the materiel side," Owings said.
FAMILY OF SMALL UAS
The Army is also working on requirements for a Family of Small UAS - a process aided by the "Proof of Principle" deployment of several small UAS, including the Raven, Wasp and Puma.

• - The Wasp Micro Air Vehicle is a small 1.25-foot, one-pound hand-held UAS able to beam images back to a ground controller from ranges up to five kilometers. The Wasp can fly for up to 45 minutes, Sova said.
• - The Puma is a slightly larger UAS with a gimbaled camera. It can fly for 90 minutes. The Puma is 13 pounds and has a length of 4.6 feet and a wingspan of 9.2 feet; it can fly up to 500-feet in the air.
• - The Raven, a four-pound, four-foot long UAS, has been used in theater to provide security for convoys and Forward Operating Bases, Sova said.

Much like a QRC, the "Proof of Principle" for the small UAS is designed to get capability in Soldier hands and also sharpen the requirements needed for the formal program of record.
"The requirements document is done. It is called the Rucksack Portable UAS requirements document. It needs to be amended because we got an increase in demand for the numbers so we are working on the total numbers," said Sova.

DEFENCE TALK