PT DI Siapkan Pusat Keunggulan Dirgantara

Bandung, 12:37 Sat, 31 Mar 2012
Jurnas.com | PT Dirgantara Indonesia (Persero)
sedang mempersiapkan pembangunan pusat
keunggulan pertahanan dan dirgantara berkerja
sama dengan mitra-mitra dalam dan luar negeri.
Dalam persiapan rencana itu, Kepala Humas PTDI
Rakhendi Priyatna, Sabtu, mengatakan bahwa
Direktur Utama PTDI Budi Santoso telah
menandatangani kerja sama tiga pihak, PTDI,
Nusantara Secom Infotrch (NSI), dan Dassault
Systemes (DS) Prancis. Penandatanganan
dilakukan pada hari Jumat (30/3) di Bandung.
Kedua penandatangan lainnya, Presiden Dasault
Systemes, Forestier, dan Managing Director NSI,
Reinhard Sitorus. Kerja sama Kemitraan Kreasi
jangka panjang bertujuan membangun pusat
unggulan di bidang pertahanan dan dirgantara.
Mengutip pernyataan Dirut PTDI, Rakhendi
mengatakan bahwa kerja sama ini sungguh
membuat PTDI semakin bernilai di mata
internasional, dan ini akan berdampak besar bagi
kelancaran rancang bangun dan produksi N219,
pesawat tempur KFX/IFX, dan program-program
lainnya.
Apa yang disepakati ketiga perusahaan bukanlah
terjadi tiba-tiba. Ketiga pihak sudah saling
mengetahui dan memahami kemampuan masing-
masing, baik dari sisi sumber daya manusia,
khususnya para insinyur ( engineers) yang dimiliki,
pengalaman, maupun fasilitas masing-masing.
Dalam kerja sama ini PTDI berkomitmen untuk
menyiapkan insinyur, tempat kerja, jaringan kerja,
dan proses bisnis (business process) untuk
pengembangan dan sertifikasi. NSI yang sarat
dengan pengalaman dan memiliki insinyur yang
berkualitas dan mampu menyiapkan perangkat
lunak dan pelayanan.
NSI berkomitmen untuk mendukung pusat
rancang bangun, mengembangkan kemampuan
staf serta membangun pusat pertahanan dan
dirgantara bersama.
Ia menjelaskan bahwa DS sebagai perusahaan
terkemuka di Prancis merupakan inovator yang
menginovasi para perancang (designer ), insinyur,
manajer marketing. Perusahaan ini berkomitmen
menyiapkan solusi tingkat dunia serta mendukung
kerjasama pusat pertahanan dan luar angkasa
secara langsung.
Dengan pengalamannya, kata dia, DS telah
mampu membuat 'digital mock up' yang juga akan
digunakan untuk pesawat prototype N 219 yang
sedang dirancang bangun PTDI. Dengan demikian,
maka akan memudahkan para insinyur PTDI di
engineering untuk menyelesaikan proses
pembuatan rancang bangun pesawat N 219.
Sebelumnya, Kepala Divisi Rancang Bangun PTDI
Bagus Eko mengatakan bahwa paket tersebut
merupakan salah satu jalan untuk membuka
peluang proyek-proyek berikutnya yang lebih
besar.
Sebagai salah satu bukti kemampuan para insinyur
PTDI adalah telah lulusnya mereka dalam audit
(assesment) yang dilakukan para insinyur Aisumber jurnasrbus.
Pada saat ini, lanjut dia, para insinyur PTDI sedang
melakukan pekerjaan paket pekerjaan untuk
pesawat A 350 sebagai pintu masuk ke proyek-
proyek besar berikutnya. Antara

Wamenhan Tinjau Hercules Hasil Retrofit ARINC

JAKARTA - Wakil Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Syamsoedin beserta rombongan didampingi Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI A. Adang Supriyadi, SE; melakukan pengecekan langsung ke pesawat angkut TNI AU jenis Hercules C-130 A-1323, di Skadron Udara 31 Halim Perdanakusuma. Pesawat tersebut sebelumnya menjalani perawatan total di Oklahoma, Amerika Serikat.

Pesawat Hercules tersebut tiba di Indonesia pada 17 Februari lalu diawaki oleh Komandan Skadron Udara 31 Letkol Pnb Eko Sudjatmiko selaku Captain-Pilot bersama tujuh belas awak pesawat dari TNI AU langsung dari AS. Kedatangan pesawat ini didukung oleh empat teknisi dari pihak ARINC, perusahaan yang ditunjuk meretrofit Hercules TNI AU tesebut.



Pesawat tersebut diserahkan secara resmi pada 24 Februari dari Pemerintah Amerika yang diwakili Duta Besar AS untuk RI Mr. Scot Marciel kepada pemerintah Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Wakil KSAU Marsekal Madya TNI Dede Rusamsi, di Ruang VIP Suma 2 Base-Ops Lanud Halim Perdanakusuma.

Sumber : POSKOTANEWS.COM

Indonesia Protes Pangkalan Pesawat Intai AS di Pulau Cocos, Australia

Pesawat intai jenis Global Hawk seperti inilah yang akan ditempatkan di Pulau Cocos, Australia. (Foto: defensetech.org)

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengirim nota protes kepada pemerintah Australia dan Amerika Serikat dan meminta penjelasan tentang rencana pembangunan pangkalan militer AS di Australia.

Pangkalan AS yang akan dibangun kabarnya akan ditempatkan di Pulau Cocos, yang hanya berjarak sekitar 3.000km sebelah barat daya Jakarta.

Dan menurut rencana di pangkalan itu, Amerika Serikat akan menempatkan pesawat-pesawat intai tak berawaknya.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin mengatakan untuk menghindari kesalahpahaman sebaiknya pemerintah Australia dan AS segera menjelaskan tujuan pembangunan pangkalan itu.

"Secara prinsip Indonesia tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam rencana mereka. Namun, kami meminta mereka menjelaskan tujuan menempatkan pesawat tak berawak dekat wilayah Indonesia," kata Asrin seperti dikutip Reuters.

Asrin menambahkan upaya untuk memperjelas masalah ini didasarkan pada keinginan untuk menjaga hubungan baik dan rasa saling percaya antara Indonesia dengan Australia dan AS.

"Tujuan utama kami adalah menghindarkan adanya salah paham dan salah kalkulasi di lapangan," lanjut dia.

Pulau Cocos

Sebelumnya pada Rabu (28/3) Menteri Pertahanan Australia Stephen Smith mengatakan kemungkinan AS menggunakan Pulau Cocos yang terpencil sebagai pangkalan militer AS.

Namun rencana ini tidak menjadi perhatian utama dan tidak menjadi bagian rencana besar penguatan hubungan militer antara Canberra dan Washington.

"Kami menilai Cocos sebagai lokasi yang bernilai strategis untuk jangka panjang," kata Smith.

Sementara itu, harian The Washington Post menyatakan Amerika Serikat tertarik menggunakan Pulau Cocos sebagai pangkalan pesawat-pesawat intai dalam melakukan pengawasan di Kepulauan Spratly yang diperebutkan sejumlah negara.

Menurut Washington Post, Amerika Serikat menilai Pulau Cocos tak hanya ideal untuk pangkalan pesawat-pesawat tempur berawak namun juga untuk pesawat-pesawat tak berawak yang dikenal dengan nama Global Hawk.

Apalagi Angkatan Laut AS kini tengah mengembangkan Global Hawk model terbaru yang disebut pesawat intai kawasan maritim luas (BAMS) yang dijadwalkan beroperasi pada 2015.

Keuntungan AS

Kementerian Pertahanan Indonesia belum menganggap pesawat-pesawat intai itu merupakan ancaman bagi keamanan Indonesia.

"Namun jika kami mendapati satu pesawat itu memasuki wilayah Indonesia tanpa izin, maka angkatan udara kami akan melakukan pencegatan," tegas Asrin.

Namun pengamat masalah militer dari Universitas Indonesia Andi Widjajanto mengatakan Amerika Serikat sudah merencanakan penguatan pengaruh mereka di Asia Pasifik sejak lama.

Itulah sebabnya Amerika Serikat mendirikan pangkalan-pangkalan militer di Guam, Darwin dan Singapura.

"Tak bisa dihindari lagi wilayah Indonesia akan dimasuki karena pesawat-pesawat pengintai AS ini sangat sulit dilacak dan mereka memiliki kemampuan melakukan pengintaian tanpa henti," kata Andi.

Dia menambahkan AS memiliki keuntungan hukum jika suatu saat mereka melintasi wilayah Indonesia, karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1982 tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Kondisi ini memungkinkan AS menembus wilayah abu-abu Indonesia seperti kepulauan Natuna, yang berdekatan dengan lokasi Kepulauan Spratly.

Sumber : BBC.CO.UK

Tanya Soal Pangkalan Pesawat AS di Cocos, Marty Telepon Menlu Australia

Jakarta Militer Amerika Serikat (AS) berencana menggunakan Kepulauan Cocos di Australia sebagai pangkalan untuk meluncurkan pesawat-pesawat pengintai AS dari wilayah Australia. Untuk meminta kejelasan soal itu, Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menghubungi Menlu Australia Bob Carr.

"Tadi pagi saya menelepon ke menlu Australia (Bob Carr) untuk meminta penjelasan dari sumbernya langsung. Saya mendapat penjelasan dan penegasan bahwa Australia tidak pernah diminta dan ditawari oleh AS," ujar Marty, di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Jl Pejambon, Jakarta, Jumat (30/3/2012).

"Jadi tidak pernah ada pembahasan menteri terkait masalah ini," sambung Marty.

Menurut Marty, informasi yang beredar menjadi simpang siur. Sehingga pihaknya perlu memberi penjelasan agar tidak mengganggu keharmonisan di kawasan Australia.

"Bukankah dalam zaman sekarang ini di mana bentuk tantangan dan peluang dunia sudah sangat berubah. Sekarang tantangan dunia sudah berbeda. Kita harus memberi penjelasan jangan sampai mengganggu kepentingan kawasan," tegas Marty.

Sebelumnya diberitakan bahwa militer, AS tertarik untuk menggunakan Kepulauan Cocos di Australia sebagai pangkalan untuk meluncurkan pesawat-pesawat pengintai AS dari wilayah Australia. Namun pemerintah Australia masih mempertimbangkan keinginan AS tersebut.

Kepulauan Cocos merupakan kepulauan terpencil yang terletak di sebelah barat Samudera Hindia atau sekitar selatan Indonesia. Wilayah itu berjarak sekitar 3.000 km sebelah barat daratan Australia dan sebelah selatan Pulau Sumatra, Indonesia.

Menurut Washington Post, Departemen Pertahanan AS tertarik menggunakan Kepulauan Cocos sebagai pangkalan baru bagi armada pesawat pengintai mereka supaya bisa memantau keadaan di Laut China Selatan. Wilayah itu rawan konflik karena berlokasi sangat strategis untuk jalur perdagangan dan kaya akan sumber daya alam.

Sejumlah negara seperti China, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam dan Taiwan selama ini bersitegang mengklaim batas maritim di Laut China Selatan.

sumber : DETIK

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin-Pembelian Itu Sudah Benar

Tuesday, 27 March 2012 (Foto: Kompas)
Bagaimana tanggapan Bapak terkait proses pengadaan Sukhoi ini? Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada siapa pun,termasuk ICW, karena dengan itu rincian menjadi terbuka. Selama ini,kita tidak mendapatkan itu.Ke depan,ini akan menjadi pembelajaran DPR dan pemer i n t a h agar proses lebih t r a n s - p a r a n d a n l e b i h v a l i d d a l a m membuat perencanaan. Nah, soal tadi itu, kita akan dorong, jadi tidak lagi menoleh masalah tadi, tapi kita akan dorong mungkin kita akan cari klarifikasi ke PT Rosoboronexport, mungkin ke kedutaan dan kalau mungkin pakai saja state credit.Dan diamendemen (shoping list) dimulai dari nol lagi. Jadi belum ada skandal? Yang bilang ada skandal siapa? Justru kita baru mulai, belum selesai,belum memproses. Tapi masalahnya bagus, ada masukan,lalu kita coba buka lagi karena kalau diteruskan ada potensi.Itu baru potensi (skandal). PT Trimarga sudah bermitra sejak dulu. Bagaimana Bapak menanggapinya? Wah, saya tidak tahu soal PT itu, soal broker yah.Saya tidak tahu. Kalau saya mempertanyakan juga tidak yakin mendapat. Tetapi, silakan publik mencari dan informasikan ke kami,bantu kamilah. Adakah beda mekanisme pembelian Sukhoi yang sekarang dengan pada tahap pertama dulu? Kalau pembelian secara langsung, saya tidak tahu, saya harus pelajari yang lama. Namun, menurut saya,dalam proses pembelian (yang dulu) itu, Kemhan sudah benar. Bahwa kemudian konon itu memakai sistem imbal beli, itu merupakan keputusan yang kemudian juga diakui oleh DPR saat itu. Jadi,menurut Bapak tidak ada masalah? Setahu saya tidak ada masalah. Dalam proses seperti ini, siapa pun presidennya, tidak sampai ikut dalam tawar-menawar harga dan lain sebagainya. Siapa pun presidennya,saya yakin tidak ikut tawar-menawar harga. Kami pun tidak tahu bahwa (untuk pembelian sekarang) akan terjadi tawar-menawar dan ternyata bisa,sehingga harga jatuh pada angka USD54,8 juta.Jadi,mari kita fokuskan pada prosedur unitunit operasional itu yang harus kita benahi dan tadi juga ada pernyataan dari wamenhan agar struktur perencanaannya itu disesuaikan lagi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan jika pembelian Sukhoi pertama penuh skandal. Saat itu adalah proyek Presiden Megawati Soekarnoputri. Tanggapan Bapak? Saya tidak tahu. Tapi saya harus menghormati Pak SBY. Siapa pun,yadiusut saja.Ya to? Silakan diusut. Sama kok, presiden tidak sampai mengurusi jual-beli. Kita yang ingin adalah tidak boleh terjadi penggelembungan harga pada pokok dan di DPR,di mana sajalah. sumber : SINDO

2014, Indonesia Siapkan Roket 100 Kilometer

29 Maret 2012

Rencana pengembangan roket R-Han 122 (photo : Defense Studies)

BATURAJA, KOMPAS - Tahun 2014 ditargetkan Indonesia sudah mampu membuat sendiri roket berdaya jelajah di atas 100 kilometer. Roket tersebut merupakan proyek jangka panjang dan kolaborasi teknokrat dan birokrat.

"Ini sebuah perjalanan maraton kebangkitan industri pertahanan kita," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Rabu (28/3), seusai menyaksikan uji coba R-Han 122 milimeter di Pusat Latihan Tempur TNI AD Baturaja, Sumatera Selatan.

Uji coba ini sudah mengalami perkembangan dibandingkan uji-uji sebelurnnya. Sebelumnya, November 2011, peluncuran roket dilakukan dari dudukan berupa karung. Saat ini, PT Pindad sudah membuat peluncur roket yang terdiri atas 16 tabung.

Sjafrie menilai, terjadi kemajuan yang signifikan walaupun harus ada pengembangan kualitas. Rencana berikutnya adalah mengadakan transfer teknologi untuk perbaikan. "Targetnya, jarak tempuhnya tahun 2014 sudah tiga digit dan akan menggunakan seluruh kemampuan multilaunch rocket system," ujarnya.

Saat ini R-Han 122 yang berkaliber 122 millimeter itu memiliki jarak tempuh 14 kilometer. Roket ini diproduksi bersama oleh Kementerian Pertahanan serta Kementerian Riset dan Teknologi.
PT Dahana membuat bahan peledaknya, PT Krakatau Steel membuat baja untuk nozzle dan merakitnya, sementara PT Dirgantara Indonesia memproduksi berbagai komponen seperti selongsong dan sirip.

PT Pindad membuat hulu ledak (warhead) dan memodifikasi mobil untuk peluncur 16 tabung yang bisa berputar 360 derajat.

"Uji coba hari ini penting karena berarti kita sudah membuktikan bahwa konsep kita sudah benar, tinggal memperbaiki saja," kata Direktur Utarna PT Pindad Adik A Soedarsono.

Roket dalam strategi militer sangat penting dalam penangkalan dan penolakan.

Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan Kodiklat TNI AD Brigjen Aryadi Patmanegara menjelaskan, kalau sudah bisa diproduksi di dalam negeri, akan sangat efisien. Sebab, seperti roket yang dibeli Singapura dan Malaysia, dengan jangkauan 43 kilometer dan 40 kilometer, harga seluruh sistemnya, termasuk 18 kendaraan peluncur, mencapai Rp 3 triliun. (EDN)

(Kompas)

Mitos mitos yang mengemuka tentang MBT Leopard dan MBT lainya

Tank Leopard ( atau MBT Lainnya ) tidak cocok di Indonesia karena bobotnya terlampau berat sehingga akan "amblas"

Nah kepada reader Indonesia defence admin akan mengetik ulang pembahasan special report yang bersumber dari majalah DEFENDER edidi 56 2012.

Ini Ulasannya :

Yang kita bicarakan adalah kendaraan tempur dengan roda rantai ( Tapak jejak / track) yang justru didesain dari awal untuk mnghindari hal ini agar mampu menyokong bobot yang berat diatas segala kondisi tanah , mulai dari lahan keras, batu cadas hingga lahan gembur bahkan lumpur sekalipun. Dalam kendaraan non militer pun menggunakan demikian , misalnya buldozer untuk buka dan perbaikan kebun kelapa sawit, exavator untuk perbaikan parit-parit  dan pertambangan.

Alasannya sederhanan : Ilmu Fisika

Dengan membagi berat diatas penampang yang lebih luas , maka akan didapatkan tekanan rata-rata yang lebih rendah. Tidak perlu jauh jauh membahas tank , bayangkanlah diri anda sendiri yang bertelanjang kaki lalu turun kesawah yang berlumpur dimana hanya dalam sekejap kaki an_a.akan tenggelam hingga ke betis,... admin : Ya toooh? betul kan ?

Tapi bila anda anda melemparkan sepotong papan triplek dengan ukuran yang cukup besar ke atas permukaan sawah tersebut agar anda bisa berdiri diatasnya , maka anda tidak akan terbenam .   Ini karena berat anda disebarkan oleh permukaan papan triplek yang menyentuh permukaan sawah dan tidak langsung bertumpu pada kedua kaki sebagai mana yang akan terjadi pada contoh sebelumnya.

Hal yang sama berlaku untuk kendaraan-kendaraan  berat yang menggunakan roda rantai.  Luas permukaan tapak jejak yang menyentuh tanah dari sebuah kendaraan beroda rantai lebih luas dibanding bila kendaraan tersebut menggunakan roda ban biasa. Dengan kata lain penggunaan roda berantai akan membuat kendaraan tersebut mampu bergerak bebas diatas kondisi lahan yang tidak akan mampu dilalui oleh kendaraan beroda ban.

Inilah yang dikenal dengan sebutan " GRound Pressure" atau tekanan permukaan dimana benda yang memiliki tekanan permukaan yang lebih kecil tidak akan amblas diatas permukaan tanah yang sama dibanding benda yang memiliki tekanan permukaan yang lebih besar.

Perhitungan yang disederhanakan berikut ini bisa memberikan ilustrasi yang lebih jelas , dimana leopard 2A6 yang berbobot 62.300 Kg di bandingkan dengan salah satu mobil keluarga yang populer di indonesia (Toyota Kijang) yang berbobot 1.650 kg. spesifikasi keduanya sbb: 

LEOPARD 2A6

Berat total : 62,3 ton/62.300 kg

Lebar tapaj jejak : 63,5 cm

Panjang Tapak jejak menyentuh tanah : 494,5 cm.

Jumlah tapak jejak : 2 

( sumber : www.army-guide.com/eng/product149) 

TOYOTA KIJANG

Berat total : 1.650 kg

lebar permukaan ban : 13,3 cm

Panjang Permukaan ban menyentuh tanah: 13.3 cm

jumlah ban : 4

(sumber : www.miata.net/garage/ticalc.html)

RUMUS YANG DI GUNAKAN ADALAH : BERAT TOTAL DIBAGI LUAS PERMUKAAN MENYENTUH TANAH  DAN HASILNYA SEBAGAI BERIKUT

LEOPARD 2A6

62.300 KG/ (494,5 X 63,5) X 2 = 0,9920114522 KG/CM PERSEGI

TOYOTA KIJANG

1.650 KG/ (13,3 X 13,3) X 4 = 2,331957714 KG/CM PERSEGI

Kesimpulannya: diatas lahan yang sama toyota kijang beresiko amblas  dua kali lebih besar bila di banding MBT leopard 2A6.

Namun biarpun demikian, bukan bearti MBT sekelas Leopard 2A6 diatas sama sekali tidak bisa terjebak dalam medan yang sulit.  Adakalanya tank-tank semacam itu terperosok dan terjebak, misalnya dalam kubangan dengan kedalaman dan kemiringan yang terlampau besar buat bisa dilalui ( yang tentunya juga tidak bisa dilintasi kebanyakan kendaraan - kendaraan lain termasuk kendaraaan normal/sipil/ kendaraan proyek yang lebih ringan atau berat). Tapi hal ini telah dipikirkan jauh jauh hari sebelumnya dengan adanya kendaraan yang disebut ARMORED RECOVERY VEHICLE / COMBAT ENGINEERING VEHICLE (yang biasa selalu diikutkan dalam setiap paket pembelian MBT.  Selain itu  pemetaan medan yang intensif dan strategi penempatan MBT yang digelar secara cermat juga bisa mengantisipasi kemungkinan stuck nya MBT-MBT dilapangan.

Jadi kesimpulannya : mitos akan amlasnya MBT berbobot puluhan ton di Indonesia hanyalah sekedar mitos , atau setidaknya SUATU KEKHAWATIRAN YANG BERLEBIHAN TANPA DASAR YANG KUAT YANG SELAMA INI DI DENGUNG DENGUNGKAN DAN DIANGGAP SEBAGAI SUATU KEBENARAN MUTLAK . Lagi pula sadarkah anda bahwa kendaraan-kendaraan dengan bobot yang jauh lebih berat dari MBT sudah  bertahun tahun beroperasi dengan leluasa di bumi indonesia ini?
 ( Admin Indonesia Defence : Lah tronton-tronton yang lewat pantura , trailer trailer , truck-truck yang muatannya super lebih (maklum bisnis) itu berkeliaran hampir semua berkeliaran, dari sabang sampae meroke , ya kan?)

 

Tank Leopard ( atau MBT Lainnya ) akan merusak permukaan jalan dan tidak akan mampu melintasi jembatan jembatan di indonesia ! Katanya

Sudah sejak perang dunia II tank - tank dilengkapi rubber pad ( bantalan karet) yang pada awalnya ditunjukan untuk mengurangi kebisingan gerak maju roda rantai , tapi ternyata juga bermafaat untuk melintas di jalan beraspal tanpa merusak jalan tersebut.

Tapi tidak hanya itu , kekhawatiran akan bobot MBT yang kan merusak jalan -jalan di indonesia juga sebenarnya tidak beralasan.  sesuai ulasan panglima TNI di DPR baru - baru ini , sebagian besar daerah menentukan kelas jalanan sebagai kelas I dan jalan Kelas II , Dimana Muatan Sumbu Terberat (MST) dari jalan kelas 1 diijinkan lebih dari 10 ton. kelas 2 maksimal 10 ton.

Bobot Leopard 2A6 dibagi dengan 7 sumbu roda bogiewheel yang menjejak tanah sehingga didapatkan hasil 62,3 ton dibagi 7 = 8,85 ton.

jelas sudah Leopard 2 A6 masih bisa melaju diatas jalan kelas II tanpa merusak jalan, jadi untuk pendapat bahwa MBT akan merusak jalan - jalan di Indonesia , sekali lagi adalah kekhawatiran atau opini tak berdasar. dan bila ada opini lain yang mengatakan bahwa jalan - jalan di indonesia masih banyak yang rusak sehingga kedatangan MBT malah akan memperparah keadaan , yah jangan salahkan MBT yang belum datang bila jalanan di indonesia masih banyak yang rusak.

Lalu mengenai MBT yang dicurigai tidak akan bisa melalui jembatan - jembatan di indonesia , dari presentasi yang sama juga diketahui bahwa hal ini tidak akan menjadi masalh yang ber arti.

Mengambil dasar aturan dari surat Edaran Dirjen Perancangan dan persyaratan Teknis Jembatan Rangka  Baja Tahun 2007 , disitu disebutkan dua kategori jembatan yaitu :

- Jembatan kelas A, Lebar 7 Meter ditambah 1 meter  untuk trotoar ( kanan dan kiri).

- Jembatan Kelas B, Lebar 6 meter ditambah 0,5 meter untuk trotoar ( Kanan dan kiri).

Dengan panjanga kedua kelas jembatan tersebut  antara  40 hingga 60  meter , mengambil contoh jembatan kelas B dengan spesifikasi Lebar 6,5meter dengan panjang  40 meter dengan perhitungan beban terbagi rata ( BTR) dalam arah memanjang maka digunakan rumus dari edaran tersebut sebagai berikut :

                                              q=8,0(0,5+15/L)k Nm2

Dimana q = Intensitas Beban Terbagi Rata (BTR)

            L = Luas Jembatan  

dari sini bisa didapat hasil :

a. untuk BTR jembatan     q=8,0( 0,5+15) : (6,5 x 40) = 4,46k Nm2

b. Untuk BTR Tank dengan rumus : (Berat x gaya grafitasi ) : (Luas Jembatan)  

  

                                     q=(62x10) : (6,5 x 40) = 2,38k Nm2

Dari perhitungan dalam paparan diatas , jelas terlihat bahwa BTR sebuah MBT masih di bawah  BTR jembatan kelas B sehingga masih sangat mungkin untuk melintasi  jembatan tersebut.

Tetapi tidak semua jembatan -jembatan di indonesia  sesuai standar kelas - kelas itu? mungkin akan timbul argumen seperti ini yang bisa di jawab dengan :

- Bila jembatan yang akan dilalui ternyata konstrucksinya lemah dan atau terlalu tua maka MBT sama sekali tidak perlu melewati jembatan karena bisa melintasi dasar sungai tersebut atau yang dikenal dengan sebuta FORDING  hingga kedalaman maksimal 1,2 meter  ( Tanpa persiapan)  hingga 4 meter ( bila menggunakal sorkel)

- Bila kedalam sungai lebih dari 4 meter akan tetapi lebarnya kurang dari 27 meter , bisa digunakan  kendaraaan bridge Layer buat memasang jembatan on site.

- Bila sunganya lebih dalam dari 4 meter dan lebih lebar lagi , bisa menggunakan rakit  atau jembatan ponton.

                           JADI ? APA MASLAHNYA? SO WHAT GITU LO ?

MBT Boros bahan bakar , hanya akan menghabiskan stok solar dan jatah bahan bakar buat TNI hanya 10 liter per hari.

Betul..MBT dan rata-rata kendaraan tempur militer lain apapun tipenya, sangat boros bahan bakar bila dibandingkan dengan kendaraan sipil.  Dalam kasus leopard 2 , dengan kapasitas penuh tangki bahan bakarnya sebesar 1200 liter, jarak tempuhnya hanya 550 km. Tapi membandingkan kendaraan tempur dengan kendaraan sipil dalam hal konsumsi bahan bakar tanpa mengindahkan perbedaan fungsi keduannya adalah sebuah "logical fallacy" dan argumen yang dibuat buat.  Soal stock solar yang di takutkan akan jadi korban .

Mesin-mesin yang digunakan untuk MBT modern, rata-rata bisa mengkonsumsi mulai dari solar, bensin, avtur, minyak tanah sampai minyak goreng.  Ini sudah menjadi hal yang baku dalam merancang bangun sebuah MBT di negara manapun.  Jadi tidak soal bila stock solar menipis..

Memindah midahkan MBT kepulau pulau lain dan bahkan dari pangkalannya dari pelabuhan adalah hal yang sulit.

Jawabannya adalah : TANK TRANSPORTER baik itu dalam bentuk trailer yang di tarik truck atau gerbong kereta api kusus , digunakan untuk memindah mindahkan tank dari satu tempat ketempat lain secara cepat tanpa harus menjalankan tank tersebut langsung di jalan raya.  Hal ini bertujuan selain untuk menghemat bahan bakar yang digunakan tank , juga memperpanjang usia pemakaian dan mengurangi keausan suku cadang  tank - tank tersebut agar bisa tetap dalam kondisi prima manakala keadaan membutuhkan.

Untuk pergerakan antar pulau , TNI AL sejak beberapa tahun lalu memiliki tidak cuma satu, tetapi 4 buah kapal Landing Platform Dock (LPD) kelas makasar yang satu kapalnya bisa memuat +/- 40 kendaraan tempur sekelas Panser Anoa 6x6 atau sekitar 30 an kendaraan tempur sekelas MBT..

Tolak Pembelian MBT karean bisa dan akan dipakai menghadang demonstran

Yang berkata seperti ini itu mungkin kebanyakan menonton video clip tragedi Tiananmen tahun 1991 lalu atau peristiwa pergolakan di mesir dan negara-negara timur tengah lainya baru baru ini , dan herannya alsan yang sama sebelumnnya dikemukakan juga oleh anggota partai oposisi belanda yang menolak penjualan leopard ke indonesia ( Partai kecil , btw , bukan mayoritas parlemennya)


di KOMISI 1 juga penolakan dilontarkan oleh wakil ketua K1 TB hasanudin ( Padahal dia mantan pejabat TNI) maklumlah dah masuk paratai.


LSM-LSM entah titipan dari negara mana .. mereka menolak rame rame kedatangan MBT.

Di era orde baru ABRI atau TNI masih dwifungsi ABRI yang di emban waktu itu , tapi sekarang dengan adanya repformasi di tubuh TNI , TNI kembali ke fungsinya sejatinya sebagai kekuatan pertahanan negara.


isu isu ini dihembuskan hanya untuk menjegal modernisasi alutsista TNI.


TNI dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat masa .... menindas rakyatnya sendiri pake MBT.


terahir dari Admin indonesia defence ayoo kita dukung modernisasi alutsista TNI dan SDM nya ...

WELCOME TO INDONESIA MBT LEOPARD

sumber : Majalah Defender EDISI 56 2012( Majalah Teknologi Taktik Pengetahuan Militer)

Diketik kembali  Oleh Admin Indonesia defence

 

Heli Colibri TNI AU Dukung Operasi Alur Elang

JAKARTA - Satu helikopter EC-120B Colibri nomor registrasi HL-1205 dari Skuadron Udara 7 disiagakan untuk mendukung latihan pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia dalam Operasi Alur Elang.

Helikopter latih lanjut itu berpangkalan di Pangkalan Udara TNI-AU Suryadarma, Subang, Jawa Barat. Untuk sementara dia digeser ke Terminal Selatan Pangkalan Udara Utama TNI-AU Halim Perdanakusuma dalam operasi itu.

“Sesungguhnya tugas yang kami emban sudah 22 Maret, dengan mendukung Latihan Kilat, Latihan Cakra, Latihan Tangkis Petir dan Kalibrasi Radar Cibalimbing, dan direncanakan akan berakhir sampai 29 akhir bulan ini”, kata Letnan Satu Penerbang Antonius. Dia adalah kapten pilot helikopter itu, di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (28/3).



Selain pengamanan ALKI, Colibri saat ini bertugas sebagai pesawat yang siap untuk operasi Search And Rescue (SAR). Disamping itu, bertugas dalam misi mendukung pengecekan kesiapan unsur demo udara ke Pangkalan TNI Suryadarma dengan rute Halim-Sasaran-Halim.

Colibri, menurut rencana, akan digelar di udara dalam satu formasi aerobatik helikopter, The Pegasus, pada hari puncak HUT ke-66 TNI-AU di Pangkalan Udara Utama TNI-AU Halim Perdanakusuma, 9 April nanti.

Demonstrasi udara mengambil nama kuda sembrani mithologi tunggangan Dewa Zeus itu diketengahkan dalam banyak manuver unik khas kemampuan manuver helikopter.

Sumber : ANTARANEWS.COM

Pembelian Sukhoi Abaikan Proses Alih Teknologi

(Foto: Kompas)

27 Maret 2012, Jakarta: Menjadi sebuah kelaziman bagi negara-negara yang ingin lebih mandiri industri pertahanannya, untuk menyertakan proses alih teknologi saat pembelian alusista. Indonesia pernah melakukan hal itu secara terbatas pada saat pembelian F 16.

"Anehnya pada saat pembelian Sukhoi, kita sama sekali mengabaikan alih teknologi ini. Kita tidak melibatkan BUMN bidang terkait seperti PT Dirgantara dan PT Pindad," kata juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Poengky Indarti dalam jumpa pers koalisi tersebut di kantor Kontras siang ini.

Menurut Poengky, Indonesia seharusnya tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi, pada saat kita mengalami embargo suku cadang persenjataan kita oleh AS.

"PT Dirgantara dan Pindad kami yakini bisa berperan dalam alih teknologi dalam porsi tertentu, berkaitan dengan teknologi alusista yang kita beli dari luar negeri," kata dia.

Komisi I Seharusnya Kejar Performa Invoice dan Kontrak Pengadaan Sukhoi

Komisi I DPR RI seharusnya berani 'mengejar' Pemerintah yang diwakili Wamenhan, mengenai performa invoice dan kontrak pengadaan Sukhoi. Hal ini penting dilakukan agar dapat menjawab hal-hal yang mencurigakan dalam pengadaan jet tempur buatan Rusia tersebut, yang berpotensi merugikan negara.

"Harusnya Komisi I langsung 'mengejar' Wamenhan soal performa invoice dan kontrak. Janganlah DPR takluk dengan alasan Wamenhan, yang selalu mengatasnamakan rahasia negara," kata peneliti Imparsial Al Araf, dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, di kantor Kontras siang ini.

Menurut Araf, Komisi I DPR juga harus berani meneliti lagi kontrak pengadaan Sukhoi, bahkan merevisi kontrak tersebut, bila memang ada hal-hal yang sangat merugikan keuangan negara. Terlebih lagi situasi keuangan negara saat ini sedang sulit, dan pemerintah sampai harus menaikkan harga BBM, yang berpotensi memberikan efek berganda bagi ekonomi rakyat banyak.

"Kami dari koalisi sangat mendukung modernisasi alusista TNI. Namun jangan sampai proses pengadaannya yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah sangat besar, sangat menyakitkan rakyat yang hidupnya masih susah. Ini yang ingin kami tekankan," kata lulusan Magister Menejemen Pertahanan ITB tersebut.

Selain itu Araf mendesak proses hukum harus dikedepankan terlebih dahulu, daripada proses politik dalam menyikapi kasus dugaan mark up pembelian Sukhoi. Terkait dengan hal itu Koalisi meminta KPK untuk serius menindaklanjuti laporan Koalisi tentang dugaan mark up, yang telah diserahkan pekan lalu.

"KPK harus bisa membuktikan sebagai lembaga super untuk pemberantasan korupsi, yang bisa juga mengusut kasus dugaan korupsi di TNI," kata Araf.

Transparansi Pengadaan Alutsista Dinilai Gagal

Pertemuan Wamenhan dengan Komisi I DPR RI terkait rencana pengadaan alusista berupa Sukhoi SU 30-MK2 yang jadi sorotan publik dinilai Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, tidak ada kemajuan dalam konteks penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.

"Hal ini karena pemerintah belum bersedia membuka kontrak pembelian Sukhoi yang telah ditandatangani pada 29 Desember 2011. Dan pemerintah juga tidak menjawab secara tegas keterlibatan PT Trimarga Rekatama, apakah terlibat perencanaan pengadaan Sukhoi apa tidak. Disisi lain Rusia sudah membantah keterlibatan pihak Trimarga Rekatama. Jadi ini bisa-bisanya pemerintah saja," kata juru bicara Koalisi tersebut, Poengky Indarti, dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Selasa (27/3) siang ini.

Menurut Poengky dengan tidak dibukanya hal-hal tersebut, maka hal ini menunjukkan bukti kuat bahwa penggunaan anggaran senilai 470 juta Dolar AS untuk pembelian Sukhoi tidak transparan. "Hal ini juga berarti langkah pemerintah bertentangan dengan UU KIP," kata lulusan FH Unair tersebut.

Padahal prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, harus menjadi sebuah tahap yang esensial untuk menuju kepada proses pengambilan kebijakan publik yang dapat dipertanggungjawabkan. "Terlebih lagi ini memakai anggaran senilai 470 juta Dolar AS, ini jumlah yang besar sekali," kata Poengky.

Dalam kesempatan yang sama peneliti ICW, Adnan Topan Husodo, mengatakan bahwa koalisi menemukan adanya anggaran ganda dalam rencana pembelian Sukhoi. Menurut Adnan pemerintah membeli Simulator Sukhoi pada sumber anggaran yang berbeda, dan harga yang berbeda pula.

"Satu contoh, untuk APBN-P alokasi anggaran simulator Rp 376 Milyar lebih. Terus mengapa ada anggaran untuk alat yang sama dari alokasi state credit Rusia yang setara dengan Rp 427 Milyar lebih. Mengapa ada dua mata anggaran untuk beli satu alat, kenapa tidak jadi satu saja. Hal ini belum dijawab pemerintah," tanya dia.

Sumber: Suara Merdeka

R-han 122 Produksi Indonesia

Foto-Foto Peluncuran Roket R-Han 122mm

Akreditasi Foto: AUDREY (audryliahepburn@kaskus.us)

sumber Foto : AUDREY (audryliahepburn@kaskus.us)

Salim Mengga Setuju Audit Sukhoi Diberlakukan Sejak Era Mega

28 March 2012, Jakarta: Pengusutan pembelian jet tempur Sukhoi sampai era Presiden Megawati tak hanya didukung Ruhut Sitompul. Rekannya sesama Partai Demokrat Salim Mengga juga membuka peluang untuk itu.

“Saya kira mengacu ke pernyataan Pak Presiden saja. Kalau memang diaudit ya seluruhnya mulai audit sejak pertama sampai ke terakhir ini," kata anggota Fraksi PKS Salim Mengga, di Jakarta, Rabu (28/3).

Sebelumnya, Presiden SBY meminta agar kasus Sukhoi diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan baik pembelian saat ini maupun sebelumnya. Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyatakan pembelian Sukhoi era Presiden Megawati terindikasi ada kejanggalan.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi Pertahanan itu menilai pembelian Sukhoi periode Mega bisa saja diungkap kembali. Hanya, katanya, saat ini Komisi Pertahanan belum melebar sampai ke pembelian sebelumnya.

"Saat ini masih fokus pada Sukhoi yang sekarang," kata pensiunan mayor jenderal itu. Rekan Salim di Komisi Pertahanan Lily Wahid setuju saja periode masa lalu diusut juga.

Namun memang harus ada korelasinya dengan era itu. “Persoalan kalau tidak ada korelasinya, ini seperti mencari-cari masalah saja,” katanya.

Ia malah menuding pengawasan DPR saat itu dianggap lemah, sehingga menyebabkan terjadinya pembelian yang melanggar aturan undang-undang.

Di lain pihak, Salim menyatakan, keterlibatan swasta dalam pembelian enam unit Sukhoi sekarang ini tidak lepas dari reaksi PT Trimarga Rekatama, agen pembelian Sukhoi di Jakarta. Padahal jamak diketahui, transaksi kali ini mengambil pola G to G.

Menurut Salim Mengga, nama Trimarga mucul lantaran ada surat dari salah satu pihak di internal manajemen perusahaan itu yang dikirimkan ke Kemhan. Intinya, surat itu meminta Kemhan agar tidak membayar uang muka Sukhoi.

“Ternyata, di internal PT Trimarga sedang ada masalah,” kata Salim. Tahun 2003, pemerintah membeli empat Sukhoi jenis SU-27 dan SU-30, serta dua unit helikopter Mi tipe Mi-35P. Transaksi tersebut nilainya US$193 juta atau sekitar Rp1,74 triliun (kurs Rp9.000 saat itu).

Permasalahan saat itu, pembelian pesawat tidak masuk dalan rencana belanja TNI AU tahun 2003-2004. Diduga pembiayaan tidak berasal dari APBN. Skema pembelian dengan counter trade, yakni imbal beli dengan minyak sawit. Selain itu, banyak pejabat penting dikabarkan tidak tahu menahu, seperti Menko Perekonomian, Menko Polkam, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan.

Sumber: Jurnas

Super Cobra Akan Jaga Perbatasan RI-Malaysia

27 Maret 2012

Helikopter serang Bell AH-1W Cobra (photo : Airliners)

Balikpapan (ANTARA News) - Selain akan dijaga dengan tank-tank Leopard 2A6, perbatasan Indonesia-Malaysia juga bakal dilengkapi satu skuadron heli tempur Bell AH-1W Super Cobra, kata Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI Mulawarman, Mayor Jenderal TNI Subekti.

"Kami akan tempatkan di Berau dan Nunukan," ujarnya di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa.

Saat ini Kodam VI Mulawarman sedang menyiapkan basis bagi skuadron heli tersebut. "Kami gunakan anggaran antara Rp17 miliar hingga Rp19 miliar untuk persiapan pangkalan skuadron heli tempur tersebut," katanya.

Super Cobra adalah helikopter buatan Bell, Amerika Serikat (AS), dan pengembangan dari Huey Cobra yang berjaya di perang Vietnam. Persenjataannya senapan mesin Gatling 20 mm, roket Hydra, rudal Sidewinder untuk pertempuran udara, dan rudal penghancur tank Hellfire.

"Super Cobra ini adalah pilihan utama. Namun demikian, kami punya pilihan lain yang lebih bersahabat dengan keuangan, yaitu heli serbaguna Agusta Westland," ujar mantan Asisten Perencanaan (Asrena) Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) tersebut.

Heli tempur buatan Bell itu senilai sekira 11,3 juta dolar AS (setara Rp96 miliar) per unit. Untuk komplet satu skuadron dengan 16 pesawat, maka pemerintah RI menyediakan tidak kurang dari Rp1,53 triliun. Harga tersebut belum termasuk persenjataannya.

Super Cobra berkemampuan jelajah hingga 510 km pada kecepatan maksimum 277 km per jam, kecepatan menanjak 8,2 meter per detik, dan bisa mengambang di udara pada ketinggian 3.720 meter.

Dengan berpangkalan di Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, maka SuperCobra hanya perlu beberapa menit untuk sampai di perbatasan dan menyelesaikan misinya.

Adapun helikopter Agusta Westland nilainya lebih murah. Heli tempur Agusta Westland AW 109LUH harganya 9 juta dolar AS (setara Rp76,5 miliar) per unit, atau total Rp1,22 triliun untuk satu skuadron.

Selanjutnya, Kodam Mulawarman akan dilengkapi tiga batalyon gabungan infanteri dan artileri yang memiliki persenjataan anti tank yang dapat membidik tank dari jarak 6 km, serta sistem peluncur roket serentak (multiple launch rocket system/MLRS) Astros II buatan Brazil.

"Dengan amunisi roket aslinya, jarak tembaknya bisa mencapai 300 km, atau 70 km dengan amunisi roket lain," jelas Subekti.

Bersama satuan tank Leopard, maka seluruh persenjataan dan personel baru ini akan tersedia secara bertahap mulai 2012. Menurut dia, akan sangat berdampak pada perimbangan kekuatan dengan negara-negara tetangga Indonesia, terutama yang berbatasan langsung di Kalimantan.

"Saat ini kita memang tidak memiliki musuh yang eksplisit, yang nyata. Tapi, setiap hari kita dilecehkan di perbatasan dengan adanya patok yang digeser-geser," demikian Pangdam VI Mulawarman, Mayjen TNI Subekti. (T.KR-NVA)

(Antara)

Ketua HLC dan Komisi I DPR Bahas Rencana Modernisasi Alutsista Melalui APP 2010-2014

28 Maret 2012
Marinir diusulkan untuk mendapatkan tambahan kendaraan 8x8 BTR-80A sebanyak 14 unit sehingga menjadi total 26 unit dan tank BMP-3F sebanyak 37 unit sehingga total menjadi 54 unit (photo : Kaskus Militer)

Jakarta, DMC – Wakil Menteri Pertahanan dalam hal ini selaku Ketua High Level Comitte (HLC), Sjafrie Sjamsoeddin, bersama anggota Komisi I DPR RI, Senin (26/3) di Ged. DPR, Jakarta membahas rencana Modernisasi Alutsista dalam rangka kebutuhan TNI 2014 dengan menggunakan Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) atau Pinjaman Luar Negeri (PLN).

Ketua HLC pada kesempatan Raker tersebut mengatakan hingga tahun 2014 didalam proyeksi Minimum Esential Force khususnya modernisasi untuk Alutsista bergerak, Kemhan dan TNI ingin melengkapi postur kekuatan pertahanan di setiap Angkatan.
Sehubungan dengan hal tersebut, Kemhan juga memiliki rencana kebutuhan belanja (shopping list) alutsista bergerak prioritas hingga tahun 2014 akan mempergunakan pinjaman pemerintah dari luar negeri.
Lebih lanjut Wamenhan menjelaskan, untuk Mabes TNI hingga 2014 memerlukan kendaraan taktis dan kendaraan angkut amunisi 5 ton dengan jumlah besar yang menurut jumlah pagu mencapai 110 juta Dolar.
Sementara untuk Angkatan Darat, terdapat empat prioritas yang ingin dicapai, diantaranya Helikopter serang dan serbu termasuk persenjataan sebanyak 24 Unit, kendaraan tempur Main Battle Tank (MBT) jenis Leopard 2A6 sebanyak 44 Unit, ME Armed 155 Howitzer, Rudal MLRS dan Rudal Arhanud.
TNI AL mengusulkan untuk membeli tiga kapal multi-role light frigates ex Nakhoda Ragam class (photo : Deadmans Handle)

Sedangkan untuk proyeksi kebutuhan modernisasi Alutsista untuk Angkatan Laut, Kapal Pemukul dengan jenis Klas Korvet, Kapal Pendukung, pesawat Udara jenis CN-235 MPA dan Helikopter AKS, Tank Amfibi BMP-3F serta Panser Ambfibi BTR 80 A. untuk penawaran baru yakni 3 kapal Selam dan 2 Unit PKR namun bisa dikirim setelah tahun 2014 dan 3 unit Fregat (MRLF) namun juga masih dalam proses pengusulan anggaran.

Untuk Angkatan Udara, Shoping list ini tertuju kepada pengadaan SU-30 MK2 dan dukungannya, pengadaan pesawat angkut CN-295 sebagai pengganti pesawat F-27. Ditambah lagi pengadaan Helikopter Full Combat SAR Mission, pengadaan pesawat latih sebagai pengganti AS-202 & T-34C. Totalitas pagu yang di butuhkan untuk bisa memenuhi kebutuhan khusus untuk alutsista bergerak pioritas mencapai 3,741 juta Dollar.

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, pada akhir raker itu mengatakan, Komisi I DPR RI mendukung daftar pengadaan Alutsista TNI TA. 2010-2014 yang sumber pembiayaannya di alokasikan dari Alokasi Pinjaman Pemerintah (APP) Kemhan/TNI TA. 2010-2014.

Namun demikian Komisi I DPR RI memberikan beberapa saran, antara lain agar dapat mengupayakan dilakukannya amandemen terhadap daftar State Loan Agreement Tahun 2007 antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Federasi Rusia, sehingga pengadaan 6 unit Sukhoi Su-30 MK2 dapat menggunakan skema pembiayaan State Credit.

Memperhitungkan dengan cermat kondisi dan spesifikasi, dislokasi serta proyeksi biaya pemeliharaan dan perawatan dalam pengadaan MBT Leopard 2A6. Memperhatikan dengan serius dampak penggunaan pesawat intai tanpa awak (UAV) terhadap kerahasiaan pertahanan dan keamanan RI. Memastikan kelayakan pembelian 3 unit kapal perang kelas Fregat (MRLF) oleh TNI AL.

Dikatakan Mahfudz Siddiq, Komisi I DPR RI mendesak Kemhan/TNI untuk terus melakukan pembenahan terhadap sistem adminstrasi dalam pengadaan Alutsista TNI. Menurut dirinya Komisi I DPR RI akan menyelesaikan pembahasan terkait permohonan pencabutan dana bertanda bintang untuk pengadaan barang/jasa melalui PHLN/KE, sebelum penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011 – 2012.

Forum Raker pembahasan tentang rencana modernisasi alutsista ini juga dihadiri oleh Para Kepala Staf Angkatan, Sekjen Kemhan dan sejumlah pejabat di jajaran Kemhan dan TNI. (MAW/SR).

(DMC)

R-han 122 Produksi Indonesia Berhasil Diujicobakan

28 Maret 2012

Roket R-Han 122 yang diujicoba telah dipasang di atas platform truk GAZ-63 (eks BM-14) dan truk Perkasa (all photos : Audrey)

Baturaja, Sumsel (ANTARA News) - Sebanyak 50 Roket R-Han 122 produksi Indonesia, berhasil diujicobakan dengan ditembakkan ke sasaran di udara, di Pusat Latihan Tempur TNI AD Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, Rabu.

Deputi Menristek Bidang Produktivitas dan Relevansi Riset Iptek, Budi Teguh Raharjo sempat menunjukkan contoh roket R-Han 122 itu, kepada Wakil Menteri Pertahanan, Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, sebelum melakukan uji coba roket tersebut.

Sebanyak 50 buah Roket R-Han 122 diujicobakan sebagai hasil pengembangan konsorsium dari Kementerian Riset dan Teknologi dan komunitas iptek serta industri strategis, guna mendukung kemandirian roket 2014 bagi Kementerian Pertahanan.

Roket R-Han 122 memiliki kecepatan maksimum 1,8 mach dan jarak tembak hingga 15 km.

Selain Wakil Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, sejumlah pejabat Pemptov Sumsel dan Pemkab OKU, beberapa petinggi TNI, antara lain Pangdam II/Sriwijaya Mayor Jenderal TNI Nugroho Widyotomo dan Komandan Kodiklat TNI AD Letnan Jenderal TNI Gatot Numantyo ikut pula saat menyaksikan uji coba roket R-Han 122.

Usai peluncuran, Wamenhan juga berkesempatan melakukan pengecekan pada mobil peluncur roket, untuk selanjutnya akan terus dikembangkan sebagai bagian program kemandirian penyediaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) nasional.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Kemenristek, Anny Sulaswatty, Roket R-Han 122 itu merupakan produksi hasil kerja sama anak bangsa Indonesia, diwujudkan melalui penelitian bersama PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Dahana, didukung penuh Kemenristek.

Ujicoba dan demo penembakan Roket R-Han 122 itu menandai keberhasilan bangsa Indonesia untuk menuju kemandirian produksi roket nasional di masa depan.

(Antara)

TNI Ciptakan Prototipe Kendaraan Taktis

Wahyu Wening / Jurnal Nasional
Foto ilustrasi.

Jurnas.com | TNI kini memiliki kendaraan taktis (rantis) dengan tenaga penggerak pada keempat roda (4-Wheels Drive/4x 4).

Penyerahan prototipe Rantis hasil Working Group TNI kepada Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dilakukan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Senin (8/8).

Agus mengharapkan prototipe ini terus disempurnakan sehingga dapat menghasilkan desain yang maksimal sesuai kebutuhan pengguna. Kepala Subdinas Materiil Utama (Kasubdismatut) Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Dislitbangad) Kolonel Kav Rihananto menyatakan, kendaraan ini dapat digunakan di medan yang berat seperti tanjakan terjal, jalan licin ataupun jalan yang berlumpur.

“Kendaraan taktis milik TNI belum standar,” kata Rihananto, dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (8/8). Akibatnya, pengoperasionalan jadi rumit, dan pemeliharaan mahal. Untuk itu dibentuklah Working Group TNI guna mewujudkan suatu prototipe kendaraan taktis 4 x 4 yang cocok dengan kebutuhan satuan-satuan maupun untuk kepentingan pengamanan TNI.

Ke depan, diharapkan ada keseragaman/standarisasi kendaraan taktis TNI. Mengacu kepada konsep Minimum Essential Forces (MEF) diharapkan TNI pada 2014 dapat memenuhi kebutuhan alutsista dengan prioritas produksi dalam negeri serta dalam rangka kemandirian alutsista.

 

sumber : JURNAS

Ini Rincian Harga Sukhoi dan Pendukungnya

 

air-attack.comGambar penampang Sukhoi Su-30MKK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadaan enam unit pesawat tempur jenis Sukhoi SU-30MK2 dari Rusia dinilai berbagai pihak, termasuk di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, terjadi dugaan penggelembungan harga atau mark up. Bahkan, masalah itu sampai dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemerintah membantah tudingan itu. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya (TNI) Eris Herryanto menyebut pihaknya sudah menekan harga yang diajukan Rosoboron eksport selaku perwakilan pemerintah Rusia di Indonesia.

Eris menjelaskan, awalnya Rosoboron eksport mematok harga berbeda untuk tahun pengantaran yang berbeda. Satu unit pesawat yang diantar tahun 2012, kata dia, dipatok harga 55.980.000 dollar AS. Adapun pesawat yang diantar tahun 2013 seharga 59.000.000 dollar AS.

"Menurut kami itu tidak lazim harga berbeda," kata Eris saat rapat dengan Komisi I DPR, Jakarta, Senin (26/3/2012). Selain Eris, hadir Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan para pejabat Kemenhan dan Mabes TNI.

Singkat cerita, setelah negosiasi, harga berubah. Menurut Eris, satu unit Sukhoi tanpa membedakan tahun pengantaran seharga 54.800.000 dollar AS. Tak hanya untuk biaya enam unit pesawat. Adapula biaya lain dengan total 470 juta dollar AS.

Berikut rincian harga pengadaan Sukhoi dengan pendukungnya versi Kemenhan:

1. 6 pesawat @ 54.800.000 dollar AS: 328.800.000 dollar AS

2. 12 unit engines AL-31F series 23 @ 6.490.000 dollar AS: 77.880.000 dollar AS

3. Spare parts, tools, ground maintenance: 35.147.464 dollar AS

4. Removable Role Equipment: 19.056.000 dollar AS.

5. Spare Parts for Removable Role Equipment: 1.026.223 dollar AS

6. Pyrotecnical Means: 136.512 dollar AS

7. Aircrew Equipment: 1.838.800 dollar AS

8. Training 10 pilot dan 35-50 teknisi: 6.115.000 dollar AS

Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin mengatakan, pihaknya baru menerima rincian harga dari pemerintah. "Selama ini hanya bentuk gelondongan. Rincian itu bisa kita cek nanti valid atau tidak," kata dia. 

 

sumber : KOMPAS

DPR Belum Teken, DP 6 Sukhoi Belum Dibayar

Wahyu Wening / Jurnal Nasional
Meminta adanya investigasi dalam transaksi Sukhoi.

Jurnas.com | ENAM unit Sukhoi Su-30MK2 dari Rusia rupanya belum dibayar uang mukanya. Pemerintah belum ada uang lantaran DPR belum memberi persetujuan.

“Uang muka pembelian enam Sukhoi belum dibayar, karena masih menunggu persetujuan DPR,” kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja Komisi I dengan Kemhan dan TNI di DPR RI, Senin (26/3).

Pernyataan Sjafrie menanggapi Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq memersoalkan pembelian pesawat tempur Rusia itu karena tidak menggunakan state credit.

Menurutnya, daftar pembelian alutsista yang dapat dibeli dengan state credit bisa diubah sesuai kesepakatan kedua pihak. “Saya kira itu akan dijajaki Kementerian Keuangan dan Pemerintah Rusia,” kata Mahfudz.

Selain dari dalam, kendala pengadaan Sukhoi juga dari Rusia. Kata Sjafrie, Rusia menolak pembelian Sukhoi dengan state credit.

"Tidak disetujui federal service on military technical operation di Rusia. Maka pengadaan Sukhoi tetap menggunakan kredit komersial biasa. Tetapi suku cadang, persenjataan dimasukkan dalam list state credit,” katanya.

Dalam pertemuan itu, DPR tetap meminta penjelasan transaksi Sukhoi. “Ada perbedaan dengan negara tetangga Taiwan dan bedanya cukup besar,” kata Anggota Komisi I DPR RI Lily Wahid.

sumber : JURNAS

Pimpinan marinir AS singgung pangkalan di Darwin

Senin, 26 Maret 2012 21:02 WIB | 1569 Views

Sejumlah anggota Korps Marinir Amerika Serikat dan prajurit Korps Marinir TNI-AL olah raga bersama di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Jumat (4/3). Kedatangan USMC dengan kapal perang AS USS Germantown-42 tersebut, dalam rangka kunjungan persahabatan antara AS dan Indonesia melalui jalur militer. (FOTO ANTARA/Eric Ireng)

...hanya berkekuatan satu kompi atau sekitar 250 personel akan ditambah secara bertahap menjadi satu divisi atau sekitar 2.500 personel hingga 2014....

Berita Terkait

• Presiden tiba di Korsel

• Pengamat: keterlambatan pengesahan UU pengaruhi persiapan pemilu

• Pengamat: maraknya penolakan BBM bukti tingginya kekhawatiran masyarakat

• Mahasiswa desak DPRD Kepri sikapi kenaikan harga BBM

• Hasyim: Indonesia sebaiknya olah minyak sendiri

Surabaya (ANTARA News) - Komandan Gugus Pasifik Korps Marinir Amerika Serikat (COMMARFORPAC), Letnan Jenderal Duane Thiessen, menyinggung soal keberadaan pangkalan Korps Marinir AS di Darwin, Australia. Penempatan mereka di sana bertahap, mulai dari 250 personel hingga akhirnya 2.500 orang.

Hal itu diungkap Thiessen saat disambut Komandan Pasmar-1, Brigadir Jenderal TNI (Mar) Tommy B Natanegara, dalam pertemuan di Ruang VIP Lapangan Tembak FX Soepramono, Karangpilang, Surabaya, Senin.

Sebelum diterima Natanegara, orang nomor satu di jajaran Korps Marinir AS untuk kawasan Asia-Pasifik itu langsung mengelilingi Ksatrian Sutedi Senaputra di Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya.

Dalam kunjungannya, Thiessen menyampaikan pangkalan Korps Marinir AS di Darwin Australia yang hanya berkekuatan satu kompi atau sekitar 250 personel akan ditambah secara bertahap menjadi satu divisi atau sekitar 2.500 personel hingga 2014.

Korps Marinir Amerika Serikat memiliki organisasi dan struktur pasukan tersendiri yang berbeda dengan Angkatan Darat negara itu walau hakekat penugasannya sama-sama di darat. Hal ini didasari pada filosofi penggelaran kekuatan, yaitu Korps Marinir adalah pasukan pendarat dari aspek maritim.

Sehubungan pembangunan pangkalan baru di Darwin itu, Thiessen merencanakan pasukannya latihan bersama dengan sesama marinir di negara-negara Asia, termasuk Korps Marinir TNI-AL. 

Di ASEAN, cuma Indonesia yang memiliki marinir walau masih menjadi satu kecabangan dalam tubuh TNI-AL. Filipina memiliki pasukan serupa walau tidak persis demikian.

Di sela-sela kunjungannya, Thiessen sempat terkesima melihat prajurit Pasmar-1 melaksanakan kegiatan rutin, seperti dayung, karate, lari lintas alam, kolone senapan, dan sebagainya.

November tahun lalu, Duta Besar AS untuk ASEAN, David Carden, mengatakan rencana AS untuk mengirim tambahan 2.500 pasukan ke Australia tidak akan mengakibatkan masalah bagi stabilitas keamanan di kawasan asia pasifik.

"AS dan Australia telah menjalin kerja sama pertahanan sejak 60 tahun lalu. Sudah pernah ditegaskan sebelumnya, penambahan pasukan kami di sana untuk misi penanganan situasi pascabencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi di kawasan ini. Saya rasa tidak ada alasan untuk khawatir mengenai hal ini," katanya.

Senada dengan itu, Duta Besar AS untuk Indonesia, Scott Marciel, mengatakan dirinya ingin meluruskan pemberitaan di media mengenai sebutan "pangkalan AS" di Australia.

"Tidak ada pangkalan AS di Australia ataupun ada rencana untuk membangun pangkalan di sana. Penambahan pasukan AS tidak lain hanya untuk meningkatkan kerja sama dengan Australia dan tidak dimaksudkan untuk menargetkan negara lain di luar kerja sama bilateral itu," katanya. 

 

sumber : Antara