Panglima TNI : Hampir 50 persen anggaran itu untuk alutsista

0diggsdigg

Ist

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Dalam menyongsong pertambahan tahun, TNI berniat akan meningkatkan perlengkapan alutsista. Yang menjadi prioritas bagi angkatan adalah yang secara fokus menggunakan alat seperti tank, kapal laut dan pesawat tempur.

Demikian dikatakan oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Mabes TNI, Jakarta.

"Ada tiga tahapan yang kami lakukan untuk memperbaiki sistem persenjataan di TNI," ungkap Laksamana Agus Suhartono, Jumat (31/12/2010).

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah penghapusan alutsista yang dinilai tidak berfungsi. Sedang langkah kedua yang akan diambil adalah peningakatan alutsista serta pengadaan alautsista baru.

Secara umum untuk anggaran pada 2011, TNI mendapat anggaran yang besar dari pemerintah setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Kemendiknas.

Agus Suhartono mengatakan sebagian anggaran TNI ini akan di gunakan untuk peningkatan alutsista.

"Hampir 50 persen anggaran itu untuk alutsista," terangnya.

Sumber: Tribun

Panglima TNI: Hibah F 16 Dalam Tahap Administrasi

0diggsdigg

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono memberi keterangan pers usai melepas Kontingen Garuda untuk dikirim ke Lebanon, Kamis (11/11)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana penawaran hibah 24 pesawat tempur F 16 dari Amerika Serikat, saat ini sedang dalam proses usulan ke DPR.

Hal itu disampaikan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. "Masih dalam tahapan administrasi. Kalau proses perizinan sudah turun akan dilaksanakan proses upgrading," terangnya, Jumat (31/12/2010).

Jika semuanya selesai maka proses pengiriman F 16 ini akan segera dilakukan ke Indonesia.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini mengakui jika TNI sangat senang menerima rencana pemberian hibah pesawat tempur dari AS ini. Namun realisasinya sangat tergantung dalam proses politik baik internal pertahanan maupun negara.

Sumber: TRIBUN

22 IFV K-21 Perkuat TNI AD

IFV (Infantry Fighting Vechile) K21. (Foto: ADD)
15 November 2010 — Daewoo International Corp. perusahaan trading kedua terbesar di Korea Selatan mengumumkan akan mengirimkan kendaraan lapis baja senilai 70 juta dolar ke Indonesia, diberitakan kantor berita Korsel Yonhap, Kamis (11/11).
Kementrian Pertahanan Indonesia dan Daewoo International meneken kontrak pengiriman kendaraan lapis baja hingga akhir 2013.
Daewoo International mulai memproduksi kendaraan lapis baja mulai bulan ini. Daewoo tidak mengkonfirmasikan jenis kendaraan lapis baja yang dibeli.
Jane’s Defence Weekly memberitakan 12 November, Doosan DST akan mengirimkan 22 K-21 IFV ke TNI AD selama tiga tahun.
IFV K-21
IFV K-21 saat dipamerkan di Seoul Air Show 2007. (Foto: DID)
IFV K-21 pertama kali ditampilkan ke publik 29 Juni 2009, setelah melakukan riset dan pengembangan (R&D) selama 8 tahun.
Pengembangan K-21 dipimpin oleh Agency for Defense Development (ADD) bersama 11 perusahaan pertahanan lokal dipimpin oleh Doosan Infracore. Investasi yang dibenamkan dalam R&D senilai 97 juta dolar.
K-21 berbobot 25 ton, dapat membawa 9 prajurit bersenjata lengkap dan 3 orang awak. K-21 dilengkapi mesin 750 HP dapat dipacu hingga 70 km/jam pada jalan aspal dan 40 km/jam pada jalan tak beraspal.
K-21 mampu menyebrangi sungai pada kecepatan 7,8 km/jam dengan bantuan sistem water jet propulsion.
Persenjataan utama satu meriam anti pesawat terbang 40 mm dapat menembakan 300 putaran permenit dan dipercaya mampu mengenai sasaran udara sejauh 7 km, serta satu senapan mesin 7,62 mm. Dapat juga dilengkapi dengan rudal anti tank buatan Korea, mampu mengenai kendaraan lawan sejauh 3 km.
K-21 mampu melakukan suatu misi pada siang ataupun malam hari.
YONHAP/JDW/Berita HanKam

ANTASARI NET 

China steps up anti-carrier missile tests: US commander

China is stepping up efforts to deploy a "carrier-killer" missile system, the commander of the US Pacific Command has said in an interview with a Japanese newspaper, published Tuesday.
"The anti-ship ballistic missile system in China has undergone extensive testing," Admiral Robert Willard told the Asahi Shimbun in Honolulu, according to a transcript of the interview on its website.
Willard said China
appeared to have achieved "initial operational capability" but it would take "several more years" before fully deploying the system.
US military analysts have warned China is developing a new version of its Dongfeng 21 missile that could pierce the defences of even the most sturdy US naval vessels and has a range far beyond Chinese waters.
Washington has expressed rising concern over China's military intentions following a string of double-digit increases in Chinese military spending and the rapid modernisation of its armed forces.
In the interview, Willard also said China aims to become a global military power by extending its influence beyond its regional waters.
"They are focused presently on what they term their near seas -- the Bohai, Yellow Sea, South China Sea, East China Sea," Willard said.
"I think they have an interest in being able to influence beyond that point, and they have aspirations to eventually become a global military," he said. "In the capabilities that we're seeing develop, that is fairly obvious."
Referring to tensions on the Korean peninsula, Willard warned that North Korea is ready to take another provocative step and called on China, Pyongyang's sole major ally, to play its role in defusing the situation.
"I think, for now, we're past this particular crisis, but we have no doubt, given North Korea's history, that a next provocation is readied," Willard told the daily.
"It's a matter of assessing how it might be deterred or how the North Koreans might be dissuaded from exercising the next provocation," he said.
"We think the US-Republic of Korea (South Korea) alliance is part of that deterrence effort," he said. "We think the international community and China in particular are another part of it."
Tensions have been high following the North's shelling of a South Korean border island, which killed four people, including two civilians. The South's forces are on alert for any fresh attacks.

DEFENCE TALK

Kopaska Lakukan Raid Demolision

30 Desember 2010, Surabaya -- Siswa Sekolah Pasukan Katak (Sepaska) yang berada dibawah Psat pendidikan Khusus (Pusdiksus) Komando Pengembangan Pendidikan Angkatan Laut (Kobangdikal) Surabya melakukan serangkaian latihan penghancuran sasaran (Raid Demolisi) didaerah basis Koarmatim Kamis (30/12).

Kegiatan yang diikuti 19 siswa Dikpaska TNI AL angkatan 34 itu merupakan tahapan program latihan yang dijalani secara berkelanjutan. Perjalanan menuju tempat keberadaan musuh melalui medan yang sangat sulit ditempuh berupa hutan dan rawa-rawa membutuhkan kemampuan setiap personel dalam menguasai medan.

Guna mempercepat gerakan menuju sasaran, kedua tim dari siswa Kopaska menggunakan peta darat (Topo Grafi), penunjuk arah (kompas) serta alat deteksi Global Posision Sistem (GPS) yang digunakan untuk mengetahui posisi keberadaan mereka.

Peralatan semacam GPS saat ini merupakan sarana penunjang bagi setiap satuan-satuan Khusus TNI. Kemampuan dalam membaca peta dan posisi merupakan salah satu Ilmu Medan Membaca Peta (Immp) yang digunakan setiap pasukan dalam suatu operasi perburuan musuh yang berada didaerah hutan.

Saat perburuan tersebut setiap personel sangat memerlukan kerahasiaan setiap gerak langkahnya, oleh karena itu mereka selalu menggunakan penyamaran wajah dan perlengkapan yang mereka bawa. Di saat target sudah mulai dekat dua tim pasukan khusus itu segera membentuk strategi raid demolision, saat musuh tidak menyadari kedatangannya mereka langsung menyerbu dan menghancurkan pasukan musuh dan sarana yang dimiliki dengan meledakkanya.

Dispenarmatim

Anggaran Pertahanan 2011 Naik 10,72 Persen

0diggsdigg

Ist

JAKARTA--MICOM: Pemerintah berencana menaikkan anggaran pertahanan tahun 2011 sebesar 10,72 persen dibanding anggaran tahun sebelumnya, sehingga menjadi Rp47,5 triliun. Porsi tersebut sama dengan 3,86 persen dari APBN 2011.

"Anggaran pertahanan tahun depan sebesar Rp47,5 triliun atau naik 10,72 persen dari tahun lalu. Tahun lalu hanya Rp42,9 triliun. Ini berarti alokasi pertahanan kita di tahun 2011 sebesar 3,86 persen dari APBN," terang Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ketika ditemui di kantornya di Jakarta, (30/12).

Untuk diketahui, APBN 2011 sebesar Rp1.229,6 triliun. Sekitar Rp47,5 triliun tersebut sudah termasuk tambahan anggaran sebesar Rp2,4 miliar pada tahun anggaran 2010. Kebutuhan anggaran pertahanan menurut Rencana Strategis (Restra) 2010-2014 akan mencapai Rp279,8 triliun.

Kenaikan anggaran untuk Restra tersebut akan difokuskan pada enam bidang. "Prioritas kita adalah pengembangan kekuatan minimum, industri pertahanan nasional, pencegahan kejahatan laut, peningkatan rasa aman,modernisasi keamanan nasional, dan peningkatan kualitas kebijakan keamanan," ujar Purnomo.

Menurut pengamat militer dari Imparsial Al Araf, kenaikan tersebut dinilai masih belum mencukupi kebutuhan sistem pertahanan. Namun pihaknya cukup mengapresiasi kenaikan tersebut sebagai bukti meningkatnya perhatian pemerintah atas anggaran pertahanan.

Sumber: MEDIA INDONESIA

TNI Hati-hati Salurkan Dana Renumerasi

Laksamana Agus Suhartono (ANTARA/Ujang Zaelani)

Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono mengatakan bahwa pihaknya akan berhati-hati dalam menyalurkan dana renumerasi atau tunjangan kinerja kepada prajurit agar tepat sasaran.

"Seluruh proses administrasi sudah selesai. Peraturan Presiden dan Peraturan Menterinya juga sudah ada. Dananya pun sudah ada di Kementerian Pertahanan, tinggal dicairkan," katanya di Jakarta, Jumat.

Dalam jumpa pers akhir tahunnya, Agus mengemukakan, pemberian renumerasi merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan prajurit. Prajurit yang bertugas di perbatasan juga mendapat tunjangan khusus.

"Kita sedang menyusun untuk pencairannya, karena itu memerlukan kehati-hatian agar tepat sasaran," kata Panglima TNI.

Dijelaskannya, dana renumerasi yang diberikan itu merupakan tunjangan kinerja sejak Juli 2010. "Nah selama enam bulan itu kan sudah banyak pergerakan, ada yang pensiun dan pindah jabatan dan lainnya," tutur Agus.

"Itu kan harus hati-hati, jangan sampai sudah ada yang meninggal ahli warisnya tidak terima, kalau sudah pensiun dia tetap dapat haknya dan kalau pindah jabatan, dia tetap terima sesuai jabatannya enam bulan lalu," kata Panglima TNI.

Jadi, tambah dia, TNI akan mendata betul-betul jumlah personel yang ada beserta pergerakkannya. Dana renumerasi bagi TNI sebesar Rp3,3 triliun akan diberikan pada 466.773 orang pada Juli 2011.

(R018/S026)

ANTARA

TNI Kembalikan Sisa Anggaran Rp600 Juta

Jumat, 31 Desember 2010 13:41 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Panglima TNI Laksamana, TNI Agus Suhartono, mengatakan bahwa pihaknya mengembalikan sisa alokasi anggaran 2010 senilai Rp600 juta dari total alokasi anggaran yang diberikan pemerintah Rp19,77 triliun.

Dalam jumpa wartawan akhir tahun di Jakarta, Jumat,  Laksamana Agus Suhartono mengemukakan bahwa sisa anggaran yang dikembalikan ke negara berasal dari penghematan saat melakukan kontrak atau tender dalam pengadaan barang dan jasa.

"Sekitar Rp 600 juta, nggak banyak kok," katanya.

Agus menyatakan, dengan pengembalian itu bukan bukan berarti TNI tidak mampu menyerap anggaran yang hampir mencapai 100 persen, melainkan mampu menyusun perencanaan secara baik.

"Kalau kita rencananya benar, pasti sisanya tidak akan banyak. Kalau kita tendernya benar dan bisa menghemat banyak, ya itu bagus juga," katanya.

Agus menekankan, "Ini bukan kelemahan di dalam penyerapan anggaran lho ya, justru dari sisi perencanaan baik, kan dari sisanya ada sedikit,".

Selain penyerapan anggaran yang maksimal, TNI juga berhasil melaksanakan semua program kerja yang ditargetkan selama 2010 dengan baik.

"Kalau dari sisi program, semuanya sudah terlaksana. Efektivitasnya sudah bagus. outcome seperti apa dari anggaran yang kita punya, itu sudah terpenuhi," kata Agus.

Dari Rp42,5 triliun anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2010, alokasi anggaran yang dikelola TNI untuk pembinaan kekuatan dan pembangunan kekuatan sebesar Rp19,77 triliun.

Panglima TNI mengatakan, sekitar 50 persen jumlah anggaran yang ada digunakan untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan, untuk 2011 anggaran pertahanan naik 10,72 persen menjadi Rp47,5 triliun atau 3,86 persen dari APBN 2011.

Kenaikan anggaran tersebut diprioritaskan untuk pengembangan kekuatan minimum, industri pertahanan nasional, pencegahan kejahatan laut, peningkatan rasa aman, modernisasi keamanan nasional, dan peningkatan kualitas kebijakan keamanan.
(T.R018/A011/P003)

COPYRIGHT © 2010

ANTARA

RASEX ANTARA KRI FRANS KAISIEPO-368 DAN BNS OSMAN F18

0diggsdigg

Maritime Interdiction Operation (MIO) yang dilaksanakan oleh MTF – UNIFIL di laut Mediterranean wilayah Lebanon merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan mandate United Nations Security Council Resolution 1701 dan 1884 menuntut tidak hanya tingkat kehadiran kapal/unsur yang tinggi namun juga endurance operasi di laut yang lebih lama. Endurance di laut merupakan suatu keterbatasan bagi TG 448.3 yang terdiri atas kapal-kapal yang berukuran kecil (patrol boat), terlebih dikaitkan dengan seringnya cuaca buruk selama musim dingin yang menyebabkan kapal-kapal kecil tersebut sering melaksanakan sheltering (berlindung dari cuaca buruk). Hal tersebut selanjutnya mendorong TG 448.1 yang terdiri atas kapal-kapal besar (frigate dan corvette) dengan sustainability terhadap sea state yang lebih baik untuk memperpanjang durasi patroli guna mengisi kekosongan di AMO (Area of Maritime Operation). Untuk merespons tuntutan tersebut pada tanggal 29 Desember 2010 dilaksanakan Serial RASEX (Replenisment At Sea) antara KRI FKO-368 dan BNS Osman F18.

UNREP/RAS (Underway Replenishment/Replenisment At Sea) adalah suatu metode pembekalan bagi unsur di laut yang memungkinkan suatu unsur ataupun gugus tugas untuk tetap berada di laut dalam jangka waktu yang lama untuk mendukung pelaksanaan operasi. Dalam Serial Latihan RASEX tersebut KRI FKO-368 bertindak selaku OCS (Officer Conducting Exercise) yang mengendalikan latihan yang berlangsung di Zone 1 North – AMO. Mengingat sifat ancaman terbesar yang mungkin terjadi selama pelaksanaan RAS adalah ancaman udara, maka latihan diawali dengan meningkatkan meningkatkan kesiagaan sistem pertahanan udara (Peran Tempur Bahaya Udara). Latihan RAS sendiri di kalangan Navy di seluruh dunia merupakan salah satu serial latihan yang menarik dan cukup menantang mengingat sifat pembekalan di laut yang dilaksanakan dengan kondisi kapal pemberi (delivering ship) dan penerima (receiving ship) dalam keadaan berjalan (underway) sehingga membutuhkan suatu tingkat kecakapan seamanship dan kerja sama tim, baik intern kapal maupun dengan kapal counterpart. Melalui latihan tersebut dapat tercermin team work dan profesionalisme, mulai dari ship handling saat approach maneuver, kecakapan Tim RAS sampai dengan disiplin suatu kapal, demikian dijelaskan oleh Komandan KRI FKO-368 Letkol Wasis Priyono. Latihan tersebut juga dimanfaatkan untuk dokumentasi/pengambilan gambar yang dilaksanakan dengan dukungan Call Sign Garuda (Heli BO-105) yang diawaki oleh Kapten Laut (P) Adolf Alex Jambormias, Co-Pilot Lettu Laut (P) Erich Yuliatirta dengan didampingi Pasintel Kapten Laut (P) Bambang Subeno dan Kadiv PAA Kapten Laut (P) Fuad Hasan serta teknisi Sertu Mes Giat Supryanto.

Dalam latihan yang berlangsung selama 2 jam tersebut Komandan KRI FKO-368 dan BNS Osman menyampaikan apresiasi dan penilaian positif terhadap pelaksanaan latihan tersebut. Selain dapat memelihara dan meningkatkan profesionalisme dan team work prajurit pengawak kapal, diharapkan Serial Latihan RASEX ini dapat meningkatkan mutual cooperation dan relationship diantara unsur-unsur yang tergabung dalam MTF/Unifil Lebanon.

Sumber: TNI AL

Indonesia-AS Pimpin Kerja Sama Antiteror ASEAN

jakarta, Kompas - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam jumpa pers akhir tahun di Jakarta, Kamis (30/12), mengatakan, Republik Indonesia menjadi ujung tombak dalam kerja sama penanganan terorisme di Asia Tenggara.

”Kita memiliki sejumlah pokok kerja sama di ASEAN plus 8 yang melibatkan Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru. Pokok kerja sama pertahanan tersebut adalah penjaga perdamaian, antiteror, patroli maritim, pengobatan militer, serta tanggap bencana. Penanganan terorisme yang dimaksud adalah dalam arti luas,” kata Purnomo.

Indonesia dinilai sukses dalam menangani terorisme, mulai dari pencegahan hingga deradikalisasi, sehingga menjadi acuan bagi negara ASEAN dan delapan mitranya. Indonesia bersama AS akan memimpin latihan dan kerja sama yang akan digelar di Bali pada tahun 2011.

”Penanganan terorisme bukan melulu persoalan aksi kekerasan yang terjadi. Kita menggandeng instansi terkait di Indonesia dalam kerja sama ini. Yang maju bukanlah atas nama institusi tertentu, melainkan Indonesia,” ujar Purnomo menjawab pertanyaan wartawan soal kewenangan polisi dan sektor pertahanan dalam penanganan terorisme.

Dia mencontohkan, Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan lembaga dakwah Nahdlatul Ulama dalam menjalankan program deradikalisasi dan merangkul anggota masyarakat. Kerja sama sejenis dilakukan dengan sejumlah universitas, seperti Universitas Islam Negeri Malang di Jawa Timur.

Banyak langkah penanganan terorisme di Indonesia, seperti kerja sama dengan Australia Federal Police (AFP) yang membuat sekolah antiteror di Semarang, Jawa Tengah, yang dinilai berhasil.

Menyinggung pelatihan tanggap bencana, Purnomo menjelaskan, pada Maret 2011 akan digelar latihan penanganan situasi krisis di Manado, Sulawesi Utara. Latihan lapangan tingkat ASEAN itu akan dimotori oleh Jepang.

Dalam jumpa pers ini, Purnomo juga mengatakan, untuk menyediakan sarana perumahan prajurit, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perumahan Rakyat membangun 33 menara rumah susun pada tahun 2011. Hunian tersebut digunakan para pegawai di lingkungan Kemhan dan setiap angkatan di TNI.

”Saat ini jumlah rumah negara ada 192.000 unit. Rumah negara yang digunakan pegawai aktif Kemhan dan prajurit TNI ada 158.000 unit. Sebanyak 27.500 dihuni purnawirana dan sekitar 6.600 unit dihuni orang lain,” kata Purnomo.

Kebutuhan ideal rumah negara untuk lingkungan Kemhan dan TNI adalah 433.000 unit. Masih ada kekurangan 275.000 unit rumah yang harus disediakan negara.

Sumber: KOMPAS

PESAWAT BUATAN INDONESIA N-2130 DIMANAKAH RIWAYAT MU KINI?

N-2130

Pesawat N-2130 adalah pesawat jet komuter berkapasitas 80-130 penumpang rancangan asli IPTN (Sekarang PT Dirgantara Indonesia,PT DI, Indonesian Aerospace), Indonesia.Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Pesawat N-2130 adalah pesawat jet komuter berkapasitas 80-130 penumpang rancangan asli IPTN (Sekarang PT Dirgantara Indonesia,PT DI, Indonesian Aerospace), Indonesia. Menggunakan kode N yang berarti Nusantara menunjukkan bahwa desain, produksi dan perhitungannya dikerjakan di Indonesia atau bahkan Nurtanio, yang merupakan pendiri dan perintis industri penerbangan di Indonesia.

Pada 10 November 1995, bertepatan dengan terbang perdana N-250, Presiden Soeharto mengumumkan proyek N-2130. Soeharto mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan proyek N-2130 sebagai proyek nasional. N-2130 yang diperkirakan akan menelan dana dua milyar dollar AS itu, tandasnya, akan dibuat secara gotong-royong melalui penjualan dua juta lembar saham dengan harga pecahan 1.000 dollar AS. Untuk itu dibentuklah perusahaan PT Dua Satu Tiga Puluh (PT DSTP) untuk melaksanakan proyek besar ini.
Saat badai krisis moneter 1997 menerpa Indonesia, PT DSTP limbung. Setahun kemudian akibat adanya ketidakstabilan politik dan penyimpangan pendanaan, mayoritas pemegang saham melalui RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) 15 Desember 1998 meminta PT DSTP untuk melikuidasi diri.
Untuk preliminary design pesawat ini, IPTN telah mengeluarkan tenaga, pikiran, dan uang yang tak kecil. Dana yang telah dikeluarkan lebih dari 70 juta dollar AS yang sesuai keputusan RUPSLB, dana bagi ini selanjutnya dianggap sunk-cost.
Seluruh kekayaan perseroan selanjutnya diaudit dimana hasil disampaikan kepada Bapepam tanggal 22 April 1999 dan diumumkan lewat media massa. Pembayaran hasil likuidasi kepada para pemegang sahamnya sendiri kemudian dilakukan bertahap mulai 9 Agustus hingga 15 Oktober 1999.

Spesifikasi Pesawat

Pada saat konsep desain, N-2130 dipertimbangkan untuk 80, 100 atau 130 penumpang. Pesawat ini dilengkapi dengan teknologi canggih advanced fly-by-wire system.

	DIMENSI	80 pax	100 pax	130 pax
	Sayap: Luas (m²) Rentang (m) Aspect Ratio Sweepback (0.25°)	102.80 28.95 8.20 24.30	102.80 28.95 8.20 24.30	102.80 28.95 8.20 24.30
	Panjang total (m)	27.23	29.65	33.37
	Diameter fuselage	3.91	3.91	3.91
	Berat Berat Take-Off Max. (kg) Berat Landing Max. (kg) Beban angkut (Payload) Max. (kg)	43.500 40.000 10.500	49.000 45.000 12.300	55.800 51.000 15.300
	Mesin High By-Pass Ratio Turbofan Engine Sea Level Static Thrust (kN)	2 x 75	2 x 82	2 x 97.5

WIKIPEDIA

Kembalinya N-2130

N-2130 adalah tipe pesawat jet yang hendak dikembangkan PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) pada masa jaya perusahaan tersebut di pertengahan 1990-an. Pengembangan pesawat jet komuter dengan jumlah penumpang antara 80–130 orang itu mungkin terinspirasi pesawat yang dikembangkan perusahaan pesawat terbang Brasil,Embraer. Bedanya, Embraer sekarang ini menghasilkan pesawat Embraer Regional Jet (ERJ) yang banyak digunakan perusahaan penerbangan Amerika Serikat (AS), terutama untuk shuttle flight pada jalur-jalur padat Boston, New York, Washington DC, dan Miami.

Adapun N-2130 ternyata hanya menjadi mimpi karena terkubur krisis moneter 1998. Sebagai rentetan krisis tersebut, pemerintah harus menghentikan bantuan kepada IPTN sebagai bagian kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Hari ini, lebih dari 10 tahun sejak krisis moneter, kita berada pada posisi yang jauh lebih baik dan siap untuk menghidupkan kembali proyek tersebut.

Ada beberapa alasan kuat untuk itu. Pertama, Indonesia sudah berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan. Dalam krisis global baru-baru ini, Indonesia berhasil untuk tetap menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang moderat bersama China dan India. Perkembangan tersebut membuat Indonesia masuk dalam radar perekonomian global.

Ini berarti apa yang diproduksi Indonesia mulai diperhitungkan perusahaan penerbangan di luar negeri. Kedua, perkembangan tersebut juga memperkuat daya beli rakyat dan dunia usaha Indonesia. Jika 12 tahun lalu hanya Garuda dan Merpati yang menjadi perusahaan penerbangan nasional, sekarang banyak perusahaan penerbangan yang mampu membeli pesawat dalam jumlah besar.

Perkembangan traffic dan jumlah penumpang pesawat terbang melonjak sehingga sangat layak jika industri pembuat pesawat terbang akan kecipratan berkah di tahun-tahun mendatang, menurut perkiraan Compliance Services Indonesia. Ketiga, dalam keadaan terjepit pun PT IPTN, yang kini bermetamorfosis menjadi PT Dirgantara Indonesia (PT DI), mampu memasarkan produk ke pelanggan di luar negeri. Korea Selatan sudah membeli beberapa pesawat CN 235, termasuk empat di antaranya yang merupakan pesanan Departemen Pertahanan Korea Selatan untuk patroli maritim.

Demikian juga dengan Malaysia, Thailand,Pakistan,dan Turki. Korea Selatan, Malaysia, dan Pakistan bahkan telah membeli pesawat jenis CN 235 untuk digunakan sebagai pesawat kepresidenan. Keempat, PT DI pada 2009 mulai berhasil mencetak laba. Perolehan pendapatan tersebut diperkirakan semakin besar pada 2010 dengan adanya pesanan 10 helikopter untuk Angkatan Udara dan Basarnas serta pesanan tiga pesawat CN 235–200 MPA untuk menggantikan pesawat Nomad Angkatan Laut Indonesia.

Ini membuktikan restrukturisasi perusahaan tersebut mulai berhasil dalam meningkatkan efisiensi. Kelima, Indonesia sudah lulus dari program IMF. Ini berarti Indonesia memiliki kebebasan penuh untuk mengembangkan kembali cita-cita. Saya yang pernah bekerja di IMF selama lima tahun sangat memahami bahwa tidak ada dari lembaga internasional tersebut yang dapat mencegah kita melakukan hal tersebut.

Keenam, kemampuan keuangan pemerintah.Keuangan pemerintah sekarang sangat kuat. Kecilnya defisit APBN maupun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) merupakan ukuran internasional yang menunjukkan kekuatan kita. (Tulisan saya pekan lalu,“Utang Pemerintah dalam Perekonomian Global”, menjelaskan hal tersebut). Sekarang ini pemerintah memiliki uang tunai yang jumlahnya sekitar Rp200 triliun. Uang tersebut setiap kali justru semakin bertambah dan bukannya berkurang.

Untuk pengembangan N–2130, pemerintah perlu memastikan keekonomiannya dan sangat mungkin memberikan bantuan. Terlebih lagi jika PT DI mampu menunjukkan laba kembali dalam dua tahun ke depan, bukan hanya perbankan yang akan berebut untuk memberikan pembiayaan, pasar modal pun akan terbuka lebar untuk menerima penawaran saham perdana (IPO) PT DI. Ketujuh, alasan idealisme.

Begitu banyak tenaga ahli penerbangan Indonesia eks IPTN yang sekarang ini berdiaspora di luar negeri. Mereka mampu mengembangkan keahliannya dan diakui oleh raksasa industri penerbangan di Amerika, Eropa maupun negara-negara lain, sedangkan kesempatan untuk mengembangkan industri di Tanah Air sebetulnya juga terbuka lebar. Berdasarkan hal-hal tersebut, yang daftarnya juga bisa diperpanjang, merupakan suatu kesia-siaan membiarkan PT DI berjuang sendiri.

Sebagai perusahaan, dengan keuntungan yang dihasilkan saat ini,mereka jelas akan mampu berkembang. Namun kecepatan pertumbuhan mereka akan sangat rendah tanpa ada keberpihakan pemerintah. Pemerintah dapat mulai membantu PT DI dengan menghidupkan kembali pesawat N250 yang sudah menghasilkan prototipe, bahkan sudah pula hadir dalamAir Show di Eropa sebelum krisis moneter 1998.

Pesawat yang sekelas dengan ATR 42 dan salah satu varian dari Embraer tersebut memiliki potensi yang sangat besar bagi penggunaannya di Indonesia yang memiliki banyak bandara berlandasan pendek. Seiring pengembangan N250, riset dan pengembangan produk pesawat N-2130 mulai dapat diintensifkan.

Dengan kerangka waktu lebih tertata, kita bisa mengharapkan bahwa dalam tiga-empat tahun ke depan, kita sudah memiliki gambaran untuk melihat prospek yang lebih jelas bagi pesawat tersebut. Visi 2025 pemerintah jelas, yaitu menginginkan Indonesia menjadi negara maju di tahun tersebut. Let’s just do it. Marilah kita mengisi visi tersebut dengan segenap kemampuan kita. Jika Brasil bisa, kenapa kita tidak?

   

http://www.bloggaul.com/postel/readblog/112638/kembalinya-n-2130

Qatar Siap Gelar Manuver Perang Dengan Iran

Panglima Angkatan Bersenjata Qatar, Hamad bin Ali al-Atiyyah menegaskan kesiapan negaranya untuk menggelar latihan militer bersama Republik Islam Iran di wilayah Teluk Persia. Pernyataan ini disampaikan pangab Qatar saat menerima kunjungan komandan konvoi kapal perang Iran yang berkunjung ke negara ini. Demikian dilaporkan IRNA Jum'at (24/12). Seraya mengucapkan selamat datang dan kepuasannya atas kian meningkatnya hubungan kedua negara, Hamad bin Ali al-Atiyyah menandaskan, sungguh suatu kegembiraan yang besar hubungan kedua negara dan dua bangsa muslim kian kokoh berkat perhatian serius para pemimpin Iran dan Qatar.
Dalam kesempatan tersebut ia menekankan pentingnya pertemuan antar komandanmiliter kedua negara. "Kontiunitas pertemuan antar perwira tinggi Qatar dan Iran adalah kesempatan baru untuk meningkatkan hubungan bilateral," ungkap pangab Qatar.
Menurutnya negara di kawasan harus meneladani hubungan baik antara Iran dan Qatar. Ditegaskannya, Qatar siap meningkatkan kerjasama dan hubungannya di berbagai bidang termasuk di bidang pertahanan, militer, berbagi pengalaman, pelatihan militer dan manuver bersama angkatan laut di Teluk Persia.
Ditambahkannya, gerak cepat dan kemudahan di bidang hubungan antar angkatan laut kedua negara khususnya dibidang kelautan dan patroli perbatasan perairan dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah bilateral khususnya pelanggaran teretorial laut. (IRIB/IRNA/MF)

IRIB

LOCKHEED MARTIN AWARDED CONTRACT TO CONSTRUCT UP TO 10 LITTORAL COMBAT SHIPS BY U.S. NAVY

30-Dec-2010


The U.S. Navy has awarded a Lockheed Martin led industry team a fixed-price-incentive-fee contract to construct up to 10 Littoral Combat Ships (LCS).

The first of the 10 ships will be acquired in 2010, at a contract value of $437 million, and the rest via options through 2015. If all options are exercised, the total value of the ship construction portion of the contract will reach approximately $3.6 billion. Marinette Marine Corporation, a Fincantieri company, will construct the ships in Marinette, Wis., and naval architect Gibbs & Cox will provide engineering and design support.

'The Lockheed Martin team's Littoral Combat Ship is designed to confront rapidly changing global threats while providing a cost-effective solution in an era of tight budgets,' said Lockheed Martin Chairman and CEO Bob Stevens. 'This team's strong performance will enable the Navy to deploy a class of affordable, multi-mission combatants to address the nation's needs for decades to come.'

Fincantieri CEO Giuseppe Bono said, 'We are extremely proud to provide the U.S. Navy with our team's LCS. This contract highlights one of our firm's core beliefs: the answer to tough competition is to think and act globally, bringing the best together into a single offering.'

Prior to this contract, the Lockheed Martin industry team designed and constructed the nation's first LCS, USS Freedom. USS Freedom's capabilities have been demonstrated since its commissioning in 2008. The ship successfully completed its first deployment earlier this year and also participated in the world's largest maritime exercise, the Rim of the Pacific Exercise, known as RIMPAC.
LCS 3, the Navy's future USS Fort Worth and Lockheed Martin's second LCS, is more than 80 percent complete and was recently christened and launched. The program remains on schedule and budget for delivery to the Navy in 2012. In constructing LCS 3, the team incorporated lessons learned from USS Freedom to reduce costs and improve efficiency.

AMR

Menhan: Kinerja Kemhan 2010 Capai Target

Kamis, 30 Desember 2010 18:45 WIB

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa kinerja Kementerian Pertahanan pada 2010 telah mencapai target sesuai dengan desain Rencana dan Strategi Pertahanan Negara.

"Program yang dipatok pemerintah dan dipantau oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), tercapai semua," kata Purnomo dalam jumpa pers "Refleksi Kinerja Kementerian Pertahanan 2010" di Kantor Kemhan di Jakarta Pusat, Kamis.

Target yang telah sesuai dengan desain Rencana dan Strategi Pertahanan Negara 2010-2014 itu antara lain, optimalisasi penggunaan alutsista produksi dalam negeri, pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), penyusunan draft RUU Revitalisasi Industri Pertahanan dan RUU Keamanan Nasional, serta pemberian tunjangan khusus prajurit TNI yang bertugas di pulau terluar dan perbatasan.

Menurut dia, pada tahun pertama kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II, Kemhan bertugas untuk menjalankan tiga hal yaitu menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan NKRI, dan menjaga keselamatan bangsa.

"Kami fokus pada kesejahteraan rakyat dan fokus pada ekonomi yang bisa mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Tema kita adalah pengelolaan kebijakan pertahanan negara pro kesejahteraan," papar Purnomo.

Di bidang legislasi, seluruh RUU bidang pertahanan negara tekah masuk dalam prolegnas Tahun 2010-2014 dan RUU Komponen Cadangan (Komcad) yang masuk dalam prioritas utama.

"Kemhan juga telah menyelesaikan dua RUU Keamanan Nasional dan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan. Kedua RUU ini masuk dalam prioritas, termasuk RUU Rahasia Negara," katanya.

Dalam bidang kerja sama, Kemhan juga mengadakan kerja sama dengan Amerika Serikat dalam hal peningkatan kerja sama pertahanan dan dibukanya hubungan kerja sama yang melibatkan Kopassus.

"Kemhan juga menjalin kerja sama dengan Brunei Darussalam, Pakistan, dan Korea Selatan. Dengan Korea Selatan, kita kerja sama dalam produksi dan pemasaran proyek pengembangan jet tempur KF-X atau F-33," ujar Purnomo.

Kemhan juga berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI pada 2010 dengan menaikkan tunjangan lauk-pauk dari Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu/hari.

"Tunjangan remunerasi yang diberlakukan per Juli 2010 juga telah dicairkan pada akhir Desember 2010 dan diberikan secara rapel" katanya.

Purnomo menambahkan, Kemhan juga tengah menyelesaikan MoU dengan Kementerian Kesehatan agar prajurit TNI dapat berobat dan memeriksakan kesehatannya di Puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah dengan mendapatkan tambahan dua persen tunjangan kesehatan dari gaji pokok.

(S037/A041/S026)

 

ANTARA

Six Additional Patrol Vessel Starting 2012

Second generation patrol vessel (photo : MalaysianDefence)LUMUT, (Bernama) -- The government has issued a letter of intent to Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd for the building of six second generation petrol vessels under a programme starting in 2012, Chief of Navy Admiral Tan Sri Abdul Aziz Jaafar said today.
The additional vessels will ease the asset restraint that the Royal Malaysian Navy have had to endure since surrendering 17 of its ships to the Malaysian Maritime Enforcement Agency, he said when launching KD Selangor, the sixth RMN petrol vessel, at the base here.
KD Selangor is the last ship ordered under a programme which started in 1999. The other vessels are KD Kedah and KD Pahang, based in Kota Kinabalu, and KD Perak and KD Terengganu, in Kuantan.
KD Selangor will be based in Lumut alongside KD Kelantan.
(Bernama)
Baca Juga :
RM1.08b Bina 6 Kapal Peronda
LUMUT 28 Dis. – Projek pembinaan enam kapal peronda generasi kedua (SGPV) Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) oleh Boustead Naval Shipyard Sdn. Bhd. (BNS) di sini melibatkan modal awal RM1.08 bilion untuk tempoh dua tahun pertama.
Panglima Tentera Laut, Laksamana Tan Sri Abdul Aziz Jaafar berkata, kos keseluruhan pembinaan enam buah kapal tempur pesisir pantai (Littoral Combatant) itu bergantung pada jenis kapal serta sistem dan peralatannya.
“Kerajaan telah mengeluarkan surat hasrat kepada BNS untuk membina enam lagi kapal ronda di bawah program SGPV dan projek ini dijangka bermula pertengahan tahun depan.
“Saya percaya tambahan enam lagi kapal ronda akan mengurangkan kekangan aset yang dihadapi TLDM yang telah menyerahkan 17 buah kapalnya kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia,” katanya.
Beliau ditemui selepas menyempurnakan majlis pentauliahan Kapal Diraja (KD) Selangor di Jeti Operasi, Pangkalan TLDM Lumut di sini hari ini.
Mengenai pentauliahan itu, Abdul Aziz berkata, ia merupakan kapal ronda generasi baru (NGPV) yang keenam dan terakhir dalam projek pembinaannya yang ditauliahkan dalam inventori TLDM.
(Utusan)

Chinese Stealth Fighter Unveiled?

30 Desember 2010

The Chengdu J-20 (J-XX) reportedly undergoing high speed taxi tests in late December. (photo : australian aviation)

Reports and photographs from China indicate that country will soon test fly a large stealthy combat aircraft prototype from the Chengdu facility in the country’s north.

Grainy images of the aircraft, variously dubbed J-XX or J-20, show a long and wide fuselage with low observable engine intakes and a forward chine, a high set delta shaped main wing, forward canards, a bubble canopy, conventional round engine exhausts, and canted all-moving fins.

The aircraft appears to have been undergoing high speed taxi tests at Chengdu as late as December 22. It appears larger than the US’s F-22 Raptor, and similar in size to Russia’s T-50 PAK-FA prototype which flew in late 2009.

(Australian Aviation)

Serah Terima Heli

Antara/jafkhairi. Departemen Pertahanan menyerahkan satu unit Helikopter NAS-332 Super Puma kepada Skuadron Udara 8 Atang Sanjaja Bogor sebagai upaya menggunakan produk dalam negeri untuk memperkuat pertahanan Indonesia.

Dirjen Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan, Laksda Susilo (2 kanan) disaksikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri),  Danlanud Atang Sanjaja Marsekal Muda Sunaryo (2 kiri), Kepala Staf Angkatan Udara  Marsekal TNI Imam Sufaat (3 kiri) dan Dirut  PT Dirgantara Indonesia  (PTDI) Budi Santoso menandatangani surat serah terima Helicopter NAS-332 Super Puma di Lanud Atang Sanjaya, Bogor, Jabar, Kamis (30/12).

Analisa

Super Puma TNI AU (photo : berita 8)

Bogor (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyerahkan satu unit Helikopter NAS-332 Super Puma kepada Skuadron Udara 8 Atang Sendjaja, Bogor, Jawa Barat, Kamis siang, yang telah diselesaikan oleh PT Dirgantara Indonesia.

"Rencananya ada sembilan unit Super Puma, namun saat ini kita sudah punya tujuh unit Helikopter Super Puma, termasuk satu unit yang diserahkan ini. Dua unit lagi sedang diselesaikan oleh PT DI," kata Purnomo dalam acara penyerahan Helikopter Super Puma di Lanud Atang Sendjaja, Bogor.

Menurut dia, enam unit yang sebelumnya sudah dibuat oleh PT DI, empat unit diantaranya digunakan untuk SAR dan dua unit lagi untuk VVIP.

Ia mengatakan, pihaknya menggandeng PT DI dalam pembuatan Helikopter tersebut karena pihaknya berupaya menggunakan produk dalam negeri dalam memperkuat pertahanan Indonesia.

Menurut Menhan, penyediaan Helikopter Super Puma itu dalam meningkatkan kemampuan pertahanan, bahkan pada 2010 ini telah disusun cetak biru pertahanan (Minimum Essential Force/MEF) yang berisi tentang kebutuhan kekuatan dari alutsista pertahanan Indonesia hingga tahun 2024.

"Baik kekuatan satuan operasional, persenjataan dan anggarannya. Oleh karena itu, dalam rapim yang digelar pada 6 Januari 2011 di Kemhan, saya minta jajaran TNI untuk melakukan review kembali, jangan ada sampai yang tertinggal dalam pembangunan alutsista kita," tuturnya.

Skuadron udara 8 Atang Sendjaja memiliki delapan unit Helikopter SA-330 Puma dan dalam rencana MEF akan diperkuat pula dengan Helikopter EC-725 sejumlah 16 unit.

Spesifikasi umum NAS-332 Super Puma, yakni kru dua orang, penumpang 18 hingga 24 orang, yang memiliki panjang 16,9 meter dengan berat 4.460 kg dan kecepatan maksimum 278 km/jam dengan ketinggian terbang lebih dari 7.200 meter atau 19.750 kaki.

(Antara)

Airbus Misses RAAF KC-30 MRTT Delivery Deadline

RAAF's KC-30A MRTT (photo : wabg)

Airbus Military has failed to deliver a KC-30A MRTT to the RAAF by the end of 2010, despite the company saying as late as last month that it still planned to meet that schedule.

The latest schedule slip, now taking total KC-30 program delays to over two years beyond the original late 2008 first delivery schedule, is not believed to be of a technical nature, but is due to ongoing delays in writing the comprehensive technical documentation for the aircraft’s all-new boom and its remote operating station, which currently does not satisfy the RAAF’s stringent airworthiness standards. The RAAF’s airworthiness requirements are recognised worldwide for their high standards, and without having the appropriate technical documentation upon which to establish an acceptable baseline, the RAAF is unable to verify the airworthiness of the boom and therefore clear it for operational use. These ongoing delays have contributed to the project being placed on the Defence Minister’s Projects of Concern list earlier this year, a position new Minister Stephen Smith reiterated in November.

“The delivery of a first and new aircraft with a lot of new systems to a new customer/roperator is always very complex and time consuming,” an Airbus spokesman said in response to queries from Australian Aviation. “It involves not only a purely technical acceptance, but also a huge amount of paperwork regarding contractual documentation, as well as ensuring all the support activities and related documents are taken through the acceptance process. The qualification process, which includes crew training, is also very lengthy. The amount of work to be performed during the acceptance process prior to the final hand-over is therefore huge. So, rather than rush the process prior to the Australian Christmas break and summer holiday period, it has been agreed to take the time needed to complete the procedures in a proper manner. This will lead to a final hand over and formal acceptance moving into the New Year.”

It is believed the RAAF was prepared to accept delivery of the first two KC-30As in an interim configuration without the boom being certified, as it has a more immediate requirement for the aircraft’s airlift and pod hose and drogue refuelling capabilities. But sources claim Airbus has remained focussed on delivering the full capability, perhaps due to parent company EADS’s push for the lucrative 179 aircraft USAF KC-X contract which is due to be decided in early 2011, for which it would obviously like to be able to demonstrate a fully operational boom. In the interim, the ADF has been forced to continue chartering air refuelling services from the USAF and Omega Air to assist with Super Hornet delivery flights, F/A-18A/B deployments to Malaysia, and major exercises such as November’s High Sierra.

There are hopes a final resolution to the delivery schedule can be determined by February and deliveries can commence soon after, and that an Airbus crewed KC-30 will be on display at March’s Australian International Airshow at Avalon.

Nonetheless, despite the new delays, Airbus Military has declared 2010 an “outstanding year” for its A330 MRTT program, and says it plans to deliver aircraft to three customers, including Australia, in 2011. It says it has conducted a number of successful test flights in recent weeks with an MRTT, culminating in a major exercise with the Portuguese air force in which 25 PAF F-16 pilots underwent air refuelling training and more than 70 wet and dry contacts were made with F-16s in various configurations.

Conversion of the second aircraft for Saudi Arabia has also commenced at Airbus’s Madrid facility, and delivery of the first aircraft is due in 2011. Further, the first A330 based Future Strategic Tanker Aircraft (FSTA) for the RAF successfully conducted a number of dry contacts with Spanish EF-18 fighters using its centreline hose and drogue Fuselage Refuelling Unit in early December, and is also moving towards first delivery to the RAF in 2011.

(Australian Aviation)

Navy Planning to Acquire Seven Vessels Next Year

BRP Benguet LST unloads a PA LAD Scorpion light tank in Mindanao. (photo : skyscrapercity)

MANILA, Philippines - The Navy plans to acquire seven vessels next year to improve its operations and upgrade its capabilities.

Navy spokesman Capt. Giovanni Bacordo told The STAR that they want to buy three offshore patrol vessels, three multipurpose attack craft and a landing craft utility in 2011.

“We seek to upgrade the capabilities of the Navy. The acquisition will help us perform our duties,” Bacordo said.

He said the attack craft, which will be used to insert troops during combat operations, would cost P89 million each.

On the other hand, the P178-million landing craft utility would be used to transport troops and logistics.

Bacordo said the patrol vessels would be used to conduct patrols at the Malampaya natural gas offshore facility in Palawan.

Information about the cost of the patrol vessels is not yet available.

Bacordo said the Navy has three multipurpose attack vessels in its inventory.

Two are deployed in Western Mindanao while another is stationed in Palawan.

He said they also have three landing craft utility but no offshore patrol vessels.

Bacordo said the purchase of a multi-role vessel is still in the pipeline but this would depend on the availability of funds.

He said they could not rely solely on the Navy’s annual budget for funds to cover the purchases since 70 percent of it goes to salaries while the rest is used to fund maintenance and operating expenses.

The purchase of the multi-role vessel, which costs about P5 billion, has been planned since 2007. Its acquisition, however, was stalled due to lack of financial resources.

A multi-role vessel is capable of delivering basic services to far-flung areas and can be used for disaster and humanitarian missions.

Earlier, the military announced plans to lease its properties to private firms to generate funds for its modernization program.

Officials said such a scheme would allow the military to procure equipment without bloating the deficit, which is expected to hit P325 billion this year.

Authorities are still determining how much would be generated from the project.

Last November, acting Navy chief Rear Adm. Danilo Cortez told The STAR that at least six firms have expressed interest in the project.

One of the six firms – Malaysian Resources Corp. Berhad – has submitted a proposal that would involve the lease of a 33-hectare Navy property in Fort Bonifacio in Taguig.

The Armed Forces Modernization Act, which took effect on Feb. 23, 1995, has given the military the opportunity to modernize in 15 years with a total fund of P331 billion.

More than 15 years have passed since the law was enacted but there are views that the military is not even close to what may be called a modern battle force. The delay in the law’s implementation has been attributed to the lack of state resources.

(PhilStar)

Russia to pay over 700 million euros for first Mistral helicopter carrier - source

Mistral helicopter carrier

08:21 30/12/2010

© RIA Novosti. Alexey Danichev

Russia will pay France approximately 720 million euros for its first Mistral-class helicopter carrier for its Navy, a source close to the negotiations process told RIA Novosti on Thursday.
At the initial stage, two Mistral-class helicopter carriers will be built jointly by France and Russia at the STX shipyard in Saint-Nazaire, France. Another two will be constructed later at the Admiralty Shipyards in St. Petersburg.
"The cost of the first ship will be 720 million euros, the second will cost 650 million euros," the source said.
Russian President Dmitry Medvedev told his French counterpart Nicolas Sarkozy last week over the phone that France had won the tender to build amphibious assault ships for Russia. The winner is a consortium comprised of French DCNS and Russia's United Shipbuilding Corporation (USC), the Kremlin press service said.
The first Mistral-class ship is expected to be built within 36 months after Russia makes an advance payment scheduled for January 2011.
Russia had previously held talks with France on the purchase of Mistral-class warships on a 2+2 scheme whereby Russia would buy one or two French-built Mistrals and build another two under license at home.
A Mistral-class ship is capable of transporting and deploying 16 helicopters, four landing vessels, up to 70 armored vehicles including 13 battle tanks, and 450 personnel.
MOSCOW, December 30 (RIA Novosti)

RIA NOVOSTI

BPPT Serahkan Hasil Uji Aerodinamika Model Pesud N-219

28 Desember 2010 -- “Secara geografis, Indonesia memiliki banyak perbukitan dan pegunungan dengan banyak kepulauan. Banyak diantara pulau-pulau tersebut yang belum terhubungkan dengan transportasi, baik darat maupun laut. Kondisi geografis Indonesia yang berbeda dengan negara lain harus dicarikan solusinya, salah satunya adalah dengan transportasi udara”, kata Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Budi Santoso, dalam acara Serah Terima Hasil Uji Aerodinamika Model Pesawat Udara N219 dari BPPT ke PT Dirgantara Indonesia, di BPPT siang tadi (28/12).

Pesawat N219, merupakan pesawat udara tipe commuter berkapasitas 19 orang yang dirancang sesuai kondisi dan fasilitas bandar udara di pedalaman Indonesia. Sejak 2007, BPPT dan PT Dirgantara Indonesia telah bekerjasama dalam membuat model uji aerodinamika N219 skala 1:6,3.

Ditahun 2008, dilakukan pula pengujian model aerodinamika di terowongan angin sirkuit tertutup di Laboratorium Aero Gas dan Getaran BPPT, Serpong. Pada tahun yang sama juga dilakukan perancangan peralatan uji ditching (pendaratan di air) di Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika BPPT, Surabaya. Dilanjutkan dengan perancangan sistem Pesawat N219 di tahun 2009 lalu.


Sesaat setelah melakukan penandatanganan berita acara dan serah terima data hasil uji, Kepala BPPT, Marzan A Iskandar mengatakan bahwa Pesawat N219 betul-betul dibuat dan rancang berdasarkan karakteristik geografis Indonesia. “Berdasarkan hasil penelitian PT Dirgantara Indonesia dan Kementerian Perindustrian, kebutuhan pesawat kapasitas 19 mencapai 97 pesawat untuk versi sipil dan 105 pesawat untuk versi special mission”.

Menurut Direktur Aero Structure PT Dirgantara Indonesia, Andi Alisyahbana, aplikasi yang diterapkan di Pesawat N219 sudah disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri. “Pesawat ini kami rancang sedemikian rupa agar comfort dan manuverable. Selain itu, pesawat ini juga didesain agar mampu membawa bahan bakar banyak, hal ini didasari pada kondisi lapangan udara di daerah dimana tidak semua lapangan udara memiliki bahan bakar”.

“Dengan penerapan Sistem Inovasi Nasional, BPPT berupaya semaksimal mungkin untuk bersinergi dengan sumberdaya nasional maupun daerah yang berkompeten, baik dari industri, pemakai maupun lembaga litbang dan perguruan tinggi. Untuk terwujudnya peningkatan daya saing industri nasional”, tambah Kepala BPPT.

BPPT

Purnomo Yusgiantoro: Tahun 2020 Indonesia Produksi Pesawat Tempur F-33

Model jet tempur siluman F-33 Sebelumnya KF-X. (Foto: emile)
JAKARTA,RIMANEWS ---– Indonesia menargetkan pada 2020 mampu memproduksi pesawat tempur modern F-33. Pemerintah menggandeng Korea Selatan untuk merealisasikan target tersebut.

“Saat ini, masih dalam tahap research and development. Namun, kami targetkan pada 2020, sudah bisa diproduksi,” ujar Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, saat berkunjung ke kantor redaksi Suara Pembaruan, Jakarta, Selasa (21/12).

Target tersebut merupakan bagian dari program reformasi industri pertahanan. Pemerintah, kata Purnomo, akan terus mematangkan dan menyempurnakan industri pertahanan. Salah satu cara adalah memroduksi sendiri peralatan tempur.

Pesawat tempur modern F-33 diproduksi untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Udara. Dalam tahap awal, pesawat yang akan diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ini, sedang dilakukan penelitian dan pengembangan (litbang). Hasil penelitian dan pengembangan menyebutkan, Indonesia bisa memroduksi pada 2020, atau sepuluh tahun ke depan.

Pesawat tempur modern F-33 merupakan generasi terbaru setelah F-16 dan Sukhoi. “Selama belum F-33, kita menjembataninya dengan F-16 dan Sukhoi,” ujar Menhan. Untuk merealisasikan target tersebut, Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan. Kendati demikian, dalam proses produksi, kata Purnomo, Indonesia tetap memiliki hak paten.

Selain pesawat tempur modern, reformasi industri pertahanan juga direalisasikan melalui produksi alutsista di bidang darat dan laut. Di bidang laut, kata Purnomo, PT PAL sedang menyiapkan kapal selam. Terkait hal itu, beberapa negara, di antaranya Jerman dan Rusia, telah menawarkan lisensi. Menyikapi tawaran tersebut, Indonesia menginginkan proses produksi dilakukan di dalam negeri. “Ini menyangkut penggunaan lokal konten,” ujar Purnomo.

Sedangkan untuk peralatan darat, saat ini sedang dikembangkan industri pembuatan roket. Selain memperkuat alat utama system pertahanan (alutsista) nasional, pengembangan industri pertahanan juga juga berorientasi kepada kemandirian masing-masing industri.

“Dengan demikian, masing-masing industri bisa menghasilkan devisa,” jelas Purnomo.

Pada bagian lain, Menhan menegaskan, alokasi anggaran pembelian alutsista baru masih terbatas. Dari anggaran Rp 45 triliun yang diterima Kementerian Pertahanan, hanya 30%-nya untuk belanja alutsista. Sebanyak 20% untuk pemeliharaan, sedangkan 50%-nya sebagian besar untuk gaji prajurit. “Ada 460 ribu prajurit,” ujar Menhan.

Sementara itu, mengenai pengamanan daerah perbatasan, Kemenhan dan TNI mengklasifikasi menjadi pengamanan perbatasan barat dan timur. Perbatasan barat sebagian besar meliputi kawasan laut dangkal, sedangkan timur laut dalam. “Di barat, karena termasuk lautan dangkal, kami tempatkan kapal-kapal yang tak terlalu besar. Sementara di timur, karena lautnya dalam, ditempatkan kapal-kapal besar,” paparnya.

Salah satu perbatasan kawasan timur yang dikawal kapal besar adalah Ambalat. Di sini, ditempatkan kapal jenis fregat dan beberapa kapal patroli cepat.

Sumber: RIMA

F-33

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

F-33 (sebelumnya KF-X)
Tipe	Pesawat tempur multifungsi
Produsen	KAI dan Dirgantara Indonesia
Diperkenalkan	direncanakan 2020
Status	Dalam pengembangan
Pengguna	Korea Selatan dan Indonesia

F-33 (sebelumnya KF-X) adalah sebuah program Korea Selatan dan Indonesia untuk mengembangkan pesawat tempur multi-fungsi canggih untuk Angkatan Udara Republik Korea (ROKAF) dan Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Udara (TNI-AU)^[1], program ini dipelopori oleh Korea Selatan dengan Indonesia sebagai mitra utama. Negara-negara lain seperti Turki telah menunjukkan minat dalam kerjasama pengembangan dan produksi pesawat. Ini adalah program pengembangan pesawat tempur kedua Korea Selatan setelah KAI FA-50.
Proyek ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Korea Selatan Kim Dae-Jung pada upacara wisuda di Akademi Angkatan Udara pada Maret 2001. Meskipun persyaratan operasional awal untuk program KF-X seperti yang dinyatakan oleh ADD (Badan Pengembangan Pertahanan) adalah untuk mengembangkan pesawat ber kursi-tunggal, ber mesin jet kembar dan dengan kemampuan siluman (stealth) yang lebih baik dibanding Dassault Rafale atau Eurofighter Typhoon, tapi masih kurang stealth dibanding Lockheed Martin F-35 Lightning II, fokus dari program tersebut telah bergeser untuk memproduksi pesawat tempur dengan kemampuan lebih tinggi dari pesawat tempur kelas KF-16 pada tahun 2020. <sup>[2][3]

WIKIPEDIA</sup>