Penyelesaian Papua, Janji SBY pada Obama

 

 

AP Presiden AS Barack Obama (kedua dari kiri) berjalan bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah). Mereka didampingi Ibu Negara Kristiani Yudhoyono (kiri), Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda (ketiga dari kanan) dan Presiden Korsel Lee Myung-bak (kedua dari kanan) saat gala dinner ASEAN Summit di Nusa Dua, Bali, Indonesia, Jumat (18/11/2011).

1

TERKAIT:

• Hargai Martabat Masyarakat Adat
• Obama Puas dengan Perjanjian Lion Air-Boeing

BALI, KOMPAS.com - Beberapa kasus yang terjadi di Papua menjadi sorotan tersendiri bagi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di depan media peliput Konferensi Tingkat TInggi (KTT) ke-19 ASEAN dan Asia Timur, Sabtu (19/11/2011), SBY menegaskan telah memerintahkan aparat penegak hukum untuk bekerja sama menangani semua masalah di Papua, dengan cara-cara yang sesuai prosedur.

Saya sudah memberikan perintah untuk menyelesaikan masalah Papua dengan cara bijak dan sesuai aturan. Saya janji, hukum itu pasti ditegakkan di Papua.

-- Susilo Bambang Yudhoyono

Bahkan, di depan Presiden AS, Barack Obama, Presiden SBY mengakui, sudah berjanji akan menegakkan aturan hukum.
"Saya sudah memberikan perintah untuk menyelesaikan masalah Papua dengan cara bijak dan sesuai aturan. Saya janji, hukum itu pasti ditegakkan di Papua. Saya katakan pada beliau kalau ada anggota militer atau Polri yang melanggar hukum, melanggar HAM, ada pengadilan dan kita buktikan itu. Jangan ada immunitas, jangan ada kekebalan, lakukan proses hukum," ujar Presiden.
Di sisi lain, Presiden berharap negara-negara di belahan dunia sadar dan mengerti kalau di Papua ada gerakan separatis ataupun sesl-sel bersenjata yang sangat berbahaya. Di sana, TNI diserang. Begitu juga anggota polisi dan rakyat, juga pekerja sendiri diserang secara membai buta. Di saat itulah, dirinya meminta pengertian dunia untuk memberikan kesempatan pada orang-orang yang diserang untuk membela diri.
"Saya pikir, kalau dalam kondisi membela diri, itu berarti bukan pelanggaran HAM ataupun kejahatan. Tapi, kalau dalam pelaksanannya ada yang melebihi ketentuan dan kepatutan, tentu saja akan ditindak sesuai prosedur, pokoknya yang melewati sisi proporsional akan segera dilakukan investigasi secara menyeluruh," imbuh SBY.
Mengenai urusan integritas Papua, Presiden menyatakan tidak ada toleransi lagi untuk urusan seperti itu.
"Saya bersyukur, karena AS dan Australia mendukung dan mengakui integritas teritorial Indonesia, termasuk Papua," ujarnya.

kompas