Cetak Biru Pertahan RI tidak berubah

Cetak biru pertahanan RI tidak
berubah
Jumat, 25 November 2011 17:25 WIB |
Dibaca 798 kali
Jakarta (ANTARA
News) - Menteri
Pertahanan Purnomo
Yusgiantoro
menegaskan bahwa cetak biru
pertahanan RI tidak akan berubah
terkait kebijakan pemerintahan Barack
Obama untuk menempatkan pasukan
marinirnya di Darwin, Australia.
"Keberadaan pasukan AS tak seperti
dikhawatirkan banyak orang dan tak
akan mengubah blueprint pertahanan
kita. Keberadaan mereka justru bisa
membantu menguatkan pasukan kita,"
katanya seusai memimpin rapat Komite
Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) di
Kementerian Pertahanan di Jakarta,
Jumat.
Purnomo menjelaskan bahwa
penempatan personel AS di Darwin
akan dilakukan secara bertahap. Untuk
tahap pertama akan diterjunkan 250
prajurit. "Para prajurit inilah yang nanti
berkomitmen untuk latihan operasi
bersama. Jadi keberadaan mereka
dapat menjadi mitra dalam latihan
operasi bersama," kata Menhan.
"Dan penempatan ini juga tidak akan
mengubah rencana pemenuhan
kekuatan pokok minumum ( minimum
essential forces/MEF) ," ungkap
Purnomo menambahkan.
Sebelumnya Presiden AS Barack Obama
dalam rangkaian kunjungannya di Asia
Pasifik menegaskan AS akan
memantapkan pengaruhnya di kawasan
tersebut.
Langkah nyata yang dilakukan Obama
dengan membuat kesepakatan dengan
Perdana Menteri Australia Julia Gillard
untuk memperluas kerja sama militer
kedua negara salah satunya dengan
menempatkan sekitar 2.500 marinir AS
di Darwin.
Penempatan marinir AS di Darwin juga
disinggung dalam pertemuan bilateral
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dengan Presiden AS Barack Obama di
sela-sela KTT ke-19 ASEAN.
Juru bicara kepresidenan bidang luar
negeri Teuku Faizasyah yang hadir
dalam pertemuan bilateral kedua
kepala negara itu mengatakan, dalam
penjelasannya Obama menyampaikan
bahwa kehadiran marinir di Darwin
dalam konteks hubungan bilateal AS
dan Australia.
"Dan dalam hal itu, tidak terpaku pada
satu kepentingan saja. Tetapi
bagaimana kerja sama itu dapat
diperluas menjadi pelatihan dan kerja
sama militer dengan salah satu negara
mitra utama AS," katanya.
Tentang kemungkinan kebijakan itu
mengancam kedaulatan dan
kepentingan Indonesia, Faizasyah
mengatakan, "Itu harus dilihat secara
komprehensif. Indonesia memiliki kerja
sama dalam mekanisme kemitraan
strategis baik dengan AS maupun
Australia, sehingga atas kerja sama itu,
maka kehadiran militer AS di Australia
tidak akan mengancam kedaulatan
Indonesia".