INDONESIA DEFENCE BLOG ADALAH BLOG TENTANG INFO ALUTSISTA TERKINI DI DUNIA

Tuesday, May 28, 2013

Vietnam Tertarik dengan Pesawat CN 295




Pesawat CN-295 (photo : Burmarrad)

Jakarta, (Antara Sumbar) - Menteri Pertahanan Vietnam, Jenderal Phung Quang Thanh, mengatakan bahwa Vietnam memerlukan pesawat sejenis CN 295 sesuai kebutuhannya setelah mempelajari seluk-beluk pesawat jenis itu yang diprodduksi PT Dirgantara Indonesia (DI).

Siaran pers KBRI Hanoi yang diterima Antara di Jakarta, Senin, menyebutkan Menhan Vietnam juga mengatakan pihaknya berencana mengirim delegasi Angkatan Udara Vietnam ke Indonesia untuk mempelajari industri penerbangan Indonesia dan menanyakan hal-hal yang lebih rinci mengenai pesawat CN 295 ketika Wamenhan RI Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kehormatan kepada Menhan Jenderal Thanh.

Menhan Jenderal Thanh pada kesempatan itu juga mengatakan dia menghargai hubungan baik kedua negara, khususnya antara kedua militernya.

Wamenhan RI yang didampingi Dirut PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso dan sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan dan badan usaha milik negara itu melakukan kunjungan tiga hari ke Vietnam dalam rangka Road Show ke enam negara ASEAN untuk memperkenalkan pesawat CN 295.

Sjafrie beserta rombongan mendarat dengan menggunakan pesawat jenis itu di Ho Chi Minh City dari Bandar Seri Begawan pada 25 Mei dan meneruskan perjalanan ke Hanoi pada 26 Mei.

PT DI mengadakan Air Show pesawat CN 295 dan "Joy Flight" selama lebih kurang 45 menit pada Senin (27/5). Turut dalam program Joy Flight tersebut adalah wakil Panglima AU Vietnam beserta jajarannya, Dubes RI untuk Vietnam Mayerfas, Dubes Spanyol Fernando Curcio Ruigomez, Atase Pertahanan RI Kolonel Susilo Adi Purwantoro dan direksi PT DI.

Pada pertemuan terpisah, Wakil Panglima AU Vietnam Mayor Jenderal Nguyen Kim Khach mengatakan bahwa Vietnam telah menjajaki untuk memiliki pesawat sejenis CN 295. Dia mengatakan dirinya telah mencoba pesawat tersebut di Spanyol.

Dengan dirakitnya pesawat CN 295 di Indonesia, akan lebih baik bagi Vietnam mengingat pelayanan purna jual dapat dilakukan oleh Indonesia, yang berjarak lebih dekat dengan Vietnam, katanya.

Wamenhan RI menyambut baik rencana kunjungan delegasi Vietnam ke Indonesia guna melihat dari dekat produdksi pesawat PT DI dan industri pertahanan Indonesia lain. 

(Antara)

Kemhan Pesan Meriam Anti Serangan Udara Oerlikon Skyshield


Oerlikon SkyShield.(Foto: Rheinmetall Defence)

28 Mei 2013, Jakarta: Kementerian Pertahanan tak hanya membeli pesawat tempur untuk memperkuat pertahanan dirgantara Indonesia. Kementerian mengaku telah memesan perisai udara dari pabrik Rheinmetall Air Defence di Swiss. Alat utama sistem persenjataan bernama Oerlikon Skyshield itu berbentuk meriam yang terintegrasi dengan radar pangkalan udara.

"Kita pesan enam unit Oerlikon SkyShield, saat ini dalam proses produksi," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis, saat dihubungi Tempo, Selasa, 28 Mei 2013.

Enam unit meriam perisai udara itu dipesan Kementerian Pertahanan dengan harga US$ 202 juta. Namun, TNI AU mesti menunggu cukup lama sebelum menggunakan alutsista baru ini. Pasalnya, Oerlikon Skyshield baru bisa dikirim dari Swiss pada 2015. "Jadi bertahap. Pertama, empat unit tiba tahun 2015, dua unit lagi tiba tahun 2017," kata dia.

Sumber Tempo menyebutkan, Oerlikon Skyshield menggunakan meriam kembar berukuran amunisi 35 milimeter dan rudal anti-serangan udara jarak pendek. Kemampuan meriam memuntahkan 1.000 peluru dalam satu menit dianggap efektif menghancurkan ancaman pesawat tempur dan rudal musuh.

Kemampuan Oerlikon Skyshield semakin mumpuni jika menggunakan amunisi khusus buatan Rheinmetall bernama Advanced Hit Efficiency and Destruction (AHEAD). Jika ditembakkan, peluru ini mampu menyebar membentuk perisai, sehingga presisi tepat sasaran mencapai lebih dari 90 persen.

Sumber: TEMPO

Test Flight Dua Sukhoi Sukses



27 Mei 2013, Makassar: Test Flight dua Pesawat Tempur Sukhoi SU-30 MK2 yang dilaksanakan selama satu hari , Senin (27/5) dengan Pilot Alexander dan Sergey, yang sebelumnya menjalani perakitan di Skadron Teknik 044 oleh Tim Teknisi dari Rusia yang dibantu Teknisi dari Skadron Teknik 044 berjalan lancar dan sukses.

Pelaksanaan test flight dua Pesawat Tempur Sukhoi pesawat tempur SU-30 MK2 buatan KNAAPO (Komsomolsk-na Amure Aircraft Production Association) Rusia, pesanan pemerintah Indonesia buatan Rusia yang tiba di Lanud Sultan Hasanuddin beberapa hari yang lalu, diawali dengan pelaksanaan briefing penerbangan yang dihadiri Kadisops Kolonel Pnb Widyargo Ikoputra.S.E mewakili Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Barhim, Pilot Test Flight dari Rusia, Pejabat Skadron Udara 11 serta Petugas PLLU dan Meteo Lanud Sultan Hasanuddin.

Test Flight pesawat tempur canggih yang kurang lebih dua jam dimulai pada pukul 09.00 Wita dilaksanakan di atas udara Lanud Sultan Hasanuddin dan sekitarnya dengan melaksanakan berbagai manuver diudara tersebut disaksikan langsung oleh Para Kepala Dinas serta Pejabat Staf Lanud Sultan Hasanuddin berjalan lancar dan sukses.

Sumber: TNI AU

Legislator: Skuadron Sukhoi Harus Dilengkapi Paket Persenjataanya

(Foto: Kedubes Republik Federasi Rusia)

26 Mei 2013, Jakarta: Empat unit pesawat Sukhoi pesanan TNI Angkatan Udara telah datang dari Rusia, Februari lalu. Kedatangan pesawat tempur itu menggenapkan satu skuadron yang sudah masuk dalam rencana strategis modernisasi alutsista TNI AU hingga 2014 mendatang.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berencana meninjau fisik dan kelengkapan pesawat tersebut. Pihaknya ingin memastikan bahwa pesawat sudah dilengkapi paket persenjataannya. Sebab, pesawat Sukhoi yang sebelumnya datang tanpa kelengkapan peluru.

"Kalau ada senjatanya, ini akan benar-benar bisa memberi efek penggentar lawan. Kalau tidak tidak ada pelurunya, sama saja itu pesawat tidak banyak memberi efek penggentar lawan. Begitu kan?" ujar Mahfudz Siddiq, Minggu (26/5).

Untuk memodernisasi alutsista, TNI AU berupaya melengkapi pesawat tempur jenis Sukhoi di Skuadron Udara II Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sebanyak 16 unit di tahun 2013. Kini skuadron tersebut sudah memiliki 14 unit pesawat jet tempur Sukhoi tipe Su-27 SKM dan Su-30 MK2 buatan industri pesawat terbang Rusia, Konsomolks-Na Amure Aircraft Production Association (KNAPO).

Berdasarkan target pada 2013, TNI AU kini tinggal menunggu dua unit pesawat dari enam unit terakhir yang dipesan oleh Indonesia dari pabrikan Rusia. Dua unit pesawat tersebut diharapkan sudah tiba di Tanah Air pada Juni mendatang.

"Sesuai dengan perencanaan semestinya tahun 2014 baru lengkap. Namun, khusus skadron 11 yang alutsistanya pesawat tempur Sukhoi kita akan dorong di tahun 2013 sudah lengkap. Jadi ini persiapan bahwa pada 2014 pesawat sudah lengkap 16 unit dan siap mengudara semua," ujar Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddi, Kamis (18/5) saat meninjau Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Sumber: Jurnal Parlemen

Tuesday, May 21, 2013

PT DI Siapkan Tiga CN235 untuk AL dan AU




TNI AU berencana memiliki 3 pesawat CN-235MPA untuk dapat membentuk 1 skadron pesawat  intai baru (photo : Peter Ho)

Jurnas.com | PT Dirgantara Indonesia (DI)tahun ini kembali mendapatkan tiga proyek pesawat CN235 untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara.Ketiga pesawat itu ditargetkan bisa rampung dan dikirimkan pada tahun 2015 atau 2016.

“Satu pesawat untuk Angkatan Udara dan dua untuk Angkatan Laut untuk patroli maritim,”ujar Direktur Pengembangan Teknologi Engineering PT Dirgantara Indonesia (Persero) Andi Alisjahbana di Jakarta, Minggu (19/5).

Nilai kontrak ketiga pesawat disebutkan tidak sampai Rp 1 triliun. Pada tahun ini PT DI juga akan mengirimkan dua atau tiga pesawat jenis yang sama juga untuk TNI Angkatan Laut yang merupakan kontrak multi years pada tahun 2011. 

Target perusahaan kata dia setidaknya melakukan penjualan atau kontrak senilai Rp 3 triliun setiap tahunnya. Pada tahun 2012, perusahaan mendapatkan keuntungan sedikit lebih besar bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Diharapkan tahun ini perusahaan tersebut juga mengalami peningkatan pendapatan. 

Dia menambahkan bahwa PT DI juga berfokus untuk menyelesaikan proyek pesanan pembuatan pesawat yang masih backlog sekitar Rp 8 triliun sampai 2015 mendatang.Proyek tersebut tidak hanya dari konsumen dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.

Selain berfokus untuk memproduksi pesawat dan helicopter, PT DI juga mengembangkan perawatan pesawat atau Maintenance Repair Overhaul (MRO) melalui Divisi Aircraft Services (ACS). ACS ditargetkan tidak hanya mampu memberikan MRO pesawat buatan PT DI tetapi juga produksi perusahaan lain. Pasar MRO Indonesia saat ini dikatakan sangat besar dan berpotensi untuk terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah pesawat.Namun, sayang lebih banyak maskapai yang memilih ke luar negeri untuk melakukan MRO.

“Airlines Rp 8 sampai 9 triliun tiap tahun. Dari jumlah itu diambil oleh dalam negeri yaitu GMF AeroAsia dan kami ada Rp 3 triliun.Jadi kita mesti berusaha menangkap pasar itu. Hanya kendalanya investasi, penambahan kemampuan karena mesti menguasai teknologi,”paparnya.

Belum semua aspek dalam MRO bisa dikuasai oleh pihaknya kata Andi.Misalnya landing gear yang harus dikirim ke luar negeri. “Kita lagi belajar mendapatkan kualifikasi.Kalau belum mendapatkan kualifikasi, training ya belum bisa,”imbuhnya.

(JurNas)

Navy Needs B13bn for New Frigate




DSME DW3000H frigates (photo : Navy Recognition)

The Royal Thai Navy will ask the cabinet to approve a budget of 13 billion baht for a new frigate to be built by a South Korean shipyard.

Navy chief Adm Surasak Rounroengrom said the Royal Thai Armed Forces Headquarters is scrutinising the budget proposal and later will forward it to the Ministry of Defence. Once approved, it will be submitted to the cabinet for consideration, he said. 

A navy source said the navy had set up several sub-committees to coordinate with the Korea-based shipbuilding and offshore contractor. 

A navy selection committee last month chose Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering to build the new frigate, a navy source said.

The company was one of two South Korean firms in the final round of bidding, organised by the navy panel.

Three other three foreign firms were eliminated in the previous rounds - from Spain, Italy and China.

The source said the high-capability frigate to be built by Daewoo would be based on the company’s type DX II frigate, which has a displacement of 5,000 tonnes, with modifications to meet the Thai navy’s special requirements.

The new navy ship will have a displacement of between 3,000 and 4,000 tonnes.   

Navy chief of staff Chakchai Phucharoenyot, who chaired the selection committee, earlier told the media the navy also asked the company to install a Combat Management System (CMS) which can be allied to the systems already installed in the frigates HTMS Naresuan and HTMS Taksin.

The new frigate, which would be the first South Korean-built naval vessel in the Thai fleet, is expected to be ready for commissioning in two years, Adm Chakchai said.

(Bangkok Post)

Lockheed Martin Ready to Commit to Help KFX Project



Lockheed Martin offering a robust technology transfer program for Korea’s KF-X (image : daum)

Lockheed Martin’s F-35 Joint Strike Fighter (JSF) is seen as one of strongest candidates to win the FX (Fighter Experimental) III project thanks to its stealth function. However, some critics are expressing concerns about the foreign military sales (FMS) program.

They say that should the U.S. aerospace and defense giant win the 8.3-trillion-won ($7.5 billion) bid, Korea will not be able to take advantage of the most-expensive procurement deal in history.

That’s because unlike direct commercial sales (DCS), the government-to-government FMS in which Washington would broker a contract between Seoul and Lockheed Martin is likely to restrict the U.S. company from transferring technology, which Korea plans to use in the project aimed at replacing its aging fleet of F-4s and F-5s.

However, Randy Howard, Lockheed Martin’s director of the Korea F-35 campaign, says Lockheed Martin is open to technology transfer and willing to make strong and solid commitments to help Korea with the project on the back of its track record.

“Lockheed is offering a robust industrial participation, offset, and technology transfer program. The offer includes the opportunity for the Korean industry to participate as a best value global supplier in the F-35 program, manufacturing the center wing and horizontal and vertical tails of the plane,” the American told The Korea Times.

“We’re also offering a robust technology transfer program for Korea’s KF-X indigenous fighter program. This offer includes a large contingent of Lockheed Martin engineers to assist in the design and development of the aircraft as well as an extensive amount of technical data drawn from the company’s existing fighter aircraft programs.”

He cited the T-50 as the firm’s proven track record of delivering on its offset commitments, saying the training jet, manufactured by the Korea Aerospace Industries (KAI), is the product of a program that delivered technology transfer and an industrial partnership as part of the F-16 Korea Fighter Program (KFP).

Currently, along with the F-35, Boeing’s F-15 Silent Eagle (SE) and the European Aeronautic Defense and Space Company’s (EADS) Eurofighter Typhoon are competing to win the FX contract that will purchase a high-end fleet of 60 combat aircrafts and start deploying them from 2016. The Defense Acquisition Program Administration (DAPA) plans to come up with a winner by the end of June.

There is negative public sentiment about the F-35 due to the FMS, under which details of the plane’s sale must meet U.S. government regulations.

However, Howard said there is no difference between the FSM and DCS, given the export of the technology process is the same for both.

“It is the same offices, same people, same restrictions, same enablement, and the fact that it is FMS has no additional bearing on potential export or non-export of the technology to Korea. For both FMS and DCS, they both have to go to the same State Department and the same offices have to approve the transfer,” he said.

In addition, he stressed that Lockheed Martin has been very successful in getting approval and working with the U.S. government under the FMS program.

“It’s important to have a contractor who knows how to sit down and work with the U.S. government to describe the programs and get the approvals for the export of technology,” he said.

“Lockheed Martin has done this better all around the world. We set licensed co-production of F-16s here in Korea. We worked with the Japanese industry for the production of their aircraft, the F-2. We have licensed co-production for F-16s in Turkey. So all around the world we have successfully established indigenous production programs based on the F-16 and other products.”

Along with technology transfer, the cost of the high-end fleet of fighter jets is expected to play a key role.

But the Defense Security Cooperation Agency (DSCA) notified the U.S. Congress in March of a potential FMS of 60 F-35 conventional takeoff and landing (CTOL) aircraft and associated equipment, parts, training and logistical support for an estimated cost of $10.8 billion, which is way beyond DAPA’s expectations.

Howard is confident that the final cost of an F-35 program for Korea will go down, calling it a “cost ceiling.”

“The production cost of the F-35 has been reduced by 50 percent from the first year of production to the fifth year of production,” he said.

“We are in final negotiations with the U.S. government on the sixth and seventh production lots and further cost reductions will be realized. The final cost of an F-35 program will be based upon discussions that occur between the Korean and U.S. governments.”

Among the three candidates, the F-35 is the only fifth-generation multirole fighter and the director said it provides a quantum lead in capability over all fourth-generation ones.

“2G phones are functional. You can do two things ― make phone calls and get email. But it does not have any apps. It’s limited in how it functions in today’s world and for the future. It’s at the end of its production life. That is a very similar analogy to a fourth-generation airplane. It’s at the end of its production and has limited functionality, and its future is not very bright,” he said.

“And yet, smartphones change how you live your life. You can do so many more things with a smartphone: You can put new software on it because there are applications out there which you can plug and play very easily. Smartphones are multitasking and this is what the F-35 does. It multitasks.

“If I came to you and said I want you to buy 60 2G phones, and I will give you all the software that goes with it. Would this be a good deal for you? The real point I’m making is that, Korea already has the vast majority of the software, capabilities, and technology to build fourth-generation aircraft.”


Australia Renews Interest in MQ-4C Triton UAS





Two MQ-4C Triton Unmanned Air System vehicles at Northrop Grumman's facility in Palmdale, Calif., in April 2013 (photo : Chad Slattery)

NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND, PATUXENT RIVER, Md. — The Australian Ministers for Defence and Defence Materiel announced May 15 that the government of Australia will enter into a Foreign Military Sales (FMS) planning case with the U.S. Navy for the MQ-4C Triton Unmanned Aircraft System (UAS).

The FMS planning case will help Australian defense officials assess the applicability of Triton’s capabilities to their high-altitude, long-endurance UAS for maritime patrol and other surveillance requirements.

According to a press release issued by Australia's Minister for Defence Stephen Smith and Minister for Defence Materiel Dr. Mike Kelly on May 15, "The goal is to provide long-range, long-endurance maritime surveillance and response and an effective anti-submarine and anti-surface warfare capability."

Australia's interest in the U.S. Navy’s persistent maritime surveillance unmanned systems development dates back to 2007 when it participated in the Broad Area Maritime Surveillance (BAMS) UAS pre-system development and demonstration under a cooperative partner project agreement.

"Our team is eager to partner with Australia on this FMS planning case involving the MQ-4C Triton UAS," said Capt. Jim Hoke, the Navy's Persistent Maritime (PMA-262) UAS program office here. "The development of a system based on the Triton UAS would significantly improve Australian and US capabilities in the region, enhancing our joint ability to respond to regional challenges, including humanitarian assistance and disaster relief."

As an adjunct to the manned P-8A, the U.S. Navy's Triton will be able to cover more than 2.7 million square miles in a single mission. Its capability to perform persistent intelligence, surveillance and reconnaissance with a range of 2,000 nautical miles will allow P-8A, P-3C and EP-3E aircraft to focus on their core missions, adding to the capability of the Navy's Maritime Patrol and Reconnaissance Force.

Australia is a cooperative partner with the U.S. Navy in the development and production of the P-8A.


(NavAir)

TNI AU Kunjungi Perbaikan C-130H di Australia




Dari empat C-130H untuk Indonesia pesawat pertama akan diserahkan akhir Juli 2013 dan pesawat terakhir akan diserahkan sebelum Oktober 2014. (photo : Ikahan)

Kunjungan Resmi Dankoharmatau untuk Mengamati Perkembangan Perbaikan C130H


AUSTRALIA – Selama periode 8 hingga 10 Mei 2013, Marsda TNI Sumarno selaku Komandan Pemeliharaan dan Materil Angkatan Udara (Dankoharmatau) melakukan kunjungan kerja ke Markas Angkatan Udara Australia di Richmond dan Markas Angkatan Udara Australia di Williamtown, New South Wales, Australia. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan hubungan antar TNI-AU dan Royal Australian Air Force (RAAF) di bidang pemeliharaan dan keselamatan penerbangan.

Pada tanggal 8 Mei 2013, Marsda TNI Sumarno bertemu dengan staf teknik dan logistik yang telah mendukung program C130H untuk RAAF. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memberikan paparan kepada Dankoharmatau tentang sistem pendukung untuk empat pesawat C130H yang akan dipindahkan dari pihak Australia ke pihak Indonesia. Paparan tersebut juga termasuk memberikan informasi tentang pelaksanaan perbaikan yang dilakukan pada pesawat sebelum diserahkan kepada Indonesia.

Setibanya di RAAFRichmond, Marsda TNI Sumarno disambut oleh Commander Air Lift Group, Marsma Gary Martin. Selama pertemuan mereka, Marsma Martin memberikan paparan singkat kepada Marsda TNI Sumarno tentang sejarah armada C130H dalam melaksanakan tugasnya untuk Australia dan berbicara secara mendalam tentang peran penting pesawat tersebut selama bermain dalam operasi di seluruh dunia dan juga dalam hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia.

Marsda TNI Sumarno melakukan tur ke hangar di mana armada C130H sedang dalam proses diperbaharui oleh Qantas Defence Services (QDS) sebelum dialihkan kepada pihak TNI-AU. Beliau ditunjukkan pesawat pertama yang telah dipersiapkan untuk Indonesia yang telah diberikan tanda Angkatan Udara Republi kIndonesia.

Beliau terkesan dengan kondisi pesawat tersebut dan pesawat lainnya yang akan diperbaiki oleh QDS pada masa depan. Diharapkan bahwa pesawat pertama dapat siap dikirim ke Indonesia pada akhir Juli 2013 dan pesawat terakhir akan diserahkan sebelum Oktober 2014. Marsda TNI Sumarno mengatakan bahwa ia sangat tertarik untuk lebih mengembangkan dan memperkuat hubungan antara Koharmatau, Angkatan Udara Australia dan QDS untuk menjamin pengiriman semua empat pesawat akan siap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan telah sesuai dengan praktek terbaik dunia untuk kelayakan udara dan keselamatan penerbangan.

Pada 09-10 Mei, Dankoharmatau melakukan kunjungan lebih lanjut di RAAF Richmond dan RAAF Williamtown untuk mengamati proyek perbaikan hangar di sejumlah markas yang dapat digunakan sebagai contoh untuk proses perbaikan hangar yang sedang dilakukan di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, yang di sponsori oleh Australia-Indonesia aviation safety joint working group. Kunjungan tersebut dilakukan pada sejumlah hangar pemeliharaan untuk pesawat C130, F/A-18 dan Hawk 100 termasuk fasilitas untuk mengecat pesawat.

Beliau juga turut mengunjungi fasilitas pemeliharaan pesawat Hawk 100 untuk membahas masalah kelayakan udara serta pekerjaan terpenting dalam pencegahan korosi pada pesawat.

Sebagai hasil dari kunjungan ini, Marsda TNI Sumarno menunjukkan keinginannya untuk Koharmatau menjadi lebih erat terlibat pada proses serah-terima C130H dariAustralia untuk Indonesia dan pada bidang aviation safety joint working group.

(Ikahan)

Pesawat Militer AS Mendarat Tanpa Izin, Menhan: Itu Hanya Masalah Teknis


 
 
Jakarta - Sebuah pesawat militer Amerika Serikat mendarat tidak sesuai izin di Banda Aceh kemarin. Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pendaratan tanpa izin tersebut hanya masalah teknis yang dapat diselesaikan langsung di tempat.

"Mereka punya izin, tapi datang lebih cepat. Makanya masalah teknis itu diselesaikan di tempat saja, kan sudah ada tatarannya," kata Purnomo usai pelantikan Chatib Basri sebagai Menkeu RI di Istana Negara, JL Veteran, Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Purnomo menegaskan pesawat tersebut sebetulnya memiliki izin namun izin mendarat pesawat itu ialah pada tanggal 21 Mei. Meski demikian, kejadian itu tidak menganggu hubungan diplomatik AS dan Indonesia.

"Gak ada hubungannya dengan diplomatik, pesawat itu punya izin cuma lebih cepat," jelasnya.

Lanjut, dia menjelaskan kalau permasalahan pesawat itu dengan pihak Indonesia sudah selesai. Kendala pesawat carteran itu juga sudah diperbaiki.

"Ngomongin soal teknis lapangan, itu masalah operasional dan biar diselesaikan lewat operasional," ujarnya.

sumber : detik

Sempat Ditahan Semalam di Aceh, Pesawat Militer AS Diizinkan Terbang


 
 
 Foto: Feri Fernandes/detikcom 
 
Lhokseumawe - Pesawat militer AS sempat ditahan semalam di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar, Provinsi Aceh, karena tak mengantongi izin terbang. Pesawat itu akhirnya diizinkan terbang oleh otoritas setempat.

Pesawat jenis Dornier 328 mendarat sekitar pukul 15.00 WIB, Senin (20/5/2013). Beberapa orang di dalam pesawat di antaranya Tutle Colton Timothy (pilot) No Paspor 820553613, Priest Chyntia Ellizabeth (kopilot) No Paspor 820454226, dan Faire Loren Mattjew (teknisi).

Danlanud Sultan Iskandar Muda, Kolonel Supriabu, mengatakan, pesawat yang membawa 2 penumpang dan 3 kru tersebut terbang dari Maldiva, Srilanka tujuan ke Singapura. Keberadaannya sudah terlacak radarnya saat memasuki wilayah Aceh Utara, dan sampai di Bandara SIM mereka turun.

"Karena pesawat tersebut tidak memiliki surat izin penerbangan Diplomatic Clearence dan Security Clearence yang dikeluarkan oleh TNI, makanya kita tahan," kata Kolonel Supriabu saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (21/5/2013).

"Pesawat mendarat darurat karena kehabisan bahan bakar dan tidak dapat melanjutkan penerbangan ke Singapura," imbuhnya.

Kru dan penumpang pesawat diinapkan di salah satu hotel di Banda Aceh yang dekat dengan Bandara SIM dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Sekitar pukul 07.15 WIB, Selasa (21/5/2013), pesawat diizinkan terbang.

"Setelah kordinasi dengan Kedutaan Amerika dan Mabes TNI, pesawat diizinkan meninggalkan Bandara Sultan Iskandar Muda dan keluar dari wilayah Indonesia," jelas Kolonel Supriabu.

Menurut Supri, saat take off, pesawat terus dipantau dan dikawal ketat dari kesatuan Angkatan Udara SIM Aceh maupun Sumatera dengan radar sampai benar-benar dipastikan pesawat itu sudah meninggalkan wilayah Indonesia.

sumber : detik

Tim USAF Kunjungi Lanud Iswahjudi Bahas Pelatihan Pilot F-16


Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Yuyu Sutisna, SE., menerima kunjungan tamu Amerika, di Ruang Tamu Komandan Lanud Iswahjudi, Senin (20/5). (Foto Pentak Lanud Iswahjudi)

20 Mei 2013, Magetan: Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Yuyu Sutisna, SE., menerima tamu Amerika, terkait mengenai kedatangan pesawat F-16 hibah dari Amerika Serikat, kepada pemerintah Indonesia, di Ruang Tamu Komandan Lanud Iswahjudi, Senin (20/5).

Tamu Amerika ini terdiri dari Letkol Cosey Justin Ward (Deputi Chief, ODC, U.S. Embassy Jakarta), Mayor Stepen Josep Charr (Pilot Internasional Affairs USAF), Mayor Wesley Kelvin Cook (Training Officer USAF).

Kedatangan Team Pilot Training Survey F-16 dari negeri Paman Sam ini untuk menyampaikan perencanaan latihan terbang bagi penerbang F-16, untuk pesawat-pesawat F-16 yang akan tiba di Lanud Iswahjudi. Disamping itu juga akan dilakukan diskusi mengenai materi-materi tentang kedatangan pesawat-pesawat F-16 yang akan datang di Lanud Iswahjudi.

Sumber: Lanud Iswahjudi

Menhan dan Parlemen Bahan Proyek Pesawat Tempur KF-X



20 Mei 2013, Jakarta: Seusai membahas nasib RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (Komcad), Senin (20/5), Komisi I DPR melanjutkan raker dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, membahas soal penghentian kerja sama sepihak dari Korea Selatan, dalam hal produksi bersama pesawat tempur Korean Fighter eXperiment (KFX). Namun, rapat kali ini digelar secara tertutup.

Sebelum rapat membahas hal ini dimulai, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, bahwa Komisi I memandang penting pembahasan persoalan ini. "Sehingga Komisi I perlu mendapat penjelasan dari Menhan khususnya soal di balik langkah sepihak Korsel menghentikan kerja sama pengadaan pesawat tempur KFX dari Korsel tersebut," ujar Agus.

Kata Agus, Komisi I melihat pembatalan kerja sama pengadaan KFX/IFX itu dampaknya tidak sederhana. "Kita mesti lihat apa akar permasalahan yang sesungguhnya. Apakah ada langkah embargo dari pemilik teknologi itu dalam hal ini AS? Seperti itu yang akan kita pelajari," jelasnya.

Agus menambahkan, hal lain yang perlu diungkap, apakah akibat pembatalan sepihak dari Korsel, akan berdampak pada kerja sama yang lainnya. Misal, pembuatan tiga kapal selam yang juga bekerja sama dengan Korsel. "Apakah ada penundaan-penundaan juga. Ini yang mesti kita pastikan dan bicarakan," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan bahwa RI sudah membayar 70 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1,6 triliun untuk modal awal pembuatan pesawat tersebut. "Sehingga kalau pihak Korsel menghentikan sepihak produksi bersama pesawat KFX itu, jelas RI pihak yang telah dirugikan," ujarnya.

Kerja sama antara Indonesia dan Korsel untuk membangun pesawat super canggih KFX berlangsung sejak 2001. Proyek itu dibiayai bersama oleh Indonesia dan Korsel. Dalam proyek itu, pemerintah Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total dana yang dibutuhkan sekitar Rp 80 triliun.

Sumber: Jurnal Parlemen

Sunday, May 19, 2013

Hibah F-5 Korea Selatan Ditolak TNI AU





Korea Selatan berniat menghibahkan satu skadron pesawat F-5 Tiger atas pembelian 16 pesawat latih T-50 Goldean Eagle (photo : daum)


Jakarta (ANTARA News) - Itikad Korea Selatan menghibahkan F-5 Tiger ditolak TNI AU. Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI IB Putu Dunia, menyatakan penolakan lantaran tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Tidak disebutkan apakah Korea Selatan telah mendapat pengganti armada F-5-nya.
"Karena spesifikasi pesawat F-5 Korea Selatan berbeda dengan yang dimiliki Indonesia," kata Dunia, usai menghadiri penutupan Sidang Umum dan Kongres Dewan Olahraga Militer Internasional atau Conseil International du Sport Militaire (CISM) Ke-68, di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pesawat F-5 --tipe F-5E Tiger II-- milik Indonesia sudah banyak dimodifikasi, baik persenjataan atau avioniknya. Sedangkan, pesawat yang ditawarkan Korea Selatan minim modifikasi. Untuk mengaktualkan kemampuannya, TNI AU meluncurkan program MACAN pada masa lalu, yang juga melibatkan penyedia avionika Belgia dan Sagem, Prancis.
"Perbedaan spesifikasi ini justru menjadi beban di biaya perawatannya. Kalau bisa kami diberi pesawat yang sama dengan yang kami punya," katanya. Dunia menyatakan telah melaporkan penolakan itu kepada Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro.

Beberapa bulan lalu, Korea Selatan secara sepihak menunda peluncuran Program KFX/IFX --satu proyek ambisius lompatan besar sekaligus jalan pintas perancangan dan pembuatan pesawat tempur generasi 5+ antara negara itu dan Indonesia-- justru pada saat tahap penilaian awal telah selesai ditempuh.

Padahal tahap penilaian awal itu menyatakan Program KFX/IFX ini sangat layak diteruskan, baik dari sisi rancang bangun, teknologi, biaya, kemampuan lain, hingga kemauan politik kedua negara. Skema pembiayaan dari kedua negara juga telah disepakati, untuk proyek yang diingini semula digelindingkan mulai 2015.
Korea Selatan juga diketahui sejak awal sangat mengidamkan boleh membeli F-22 Raptor, mengingat temperatur keamanan regionalnya cukup tinggi belakangan ini terkait agresivitas dan sensitivitas tetangganya, Korea Utara. Akan tetapi, Amerika Serikat lebih berselera menjual Raptor itu kepada Jepang.
Sejalan dengan penolakan Amerika Serikat itu, Korea Selatan lalu meluncurkan Program KFX; belakangan mengajak Indonesia mengingat Indonesia mulai memalingkan wajahnya kepada Korea Selatan sebagai sumber persenjataan. KT-1B Wong Bee dari Korea Seatan dan perbaikan menyeluruh KRI Nanggala-402 di negara itu.
Belakangan, ada sinyal dari Amerika Serikat bahwa Korea Selatan mulai dilirik untuk boleh memiliki Raptor. Latihan perang rutinFoal Eagle 2013 bahkan melibatkan B-2 Spirit dan satu flotila gugus tempur kapal induk USS Nimitz (CVN-68) ke Korea Selatan. Ini terbilang pelibatan sangat besar dalam latihan Foal Eagle selama ini.

(Antara)

Two-Ship Programme Firms Up for Indonesian PKR Frigate




Sigma PKR 10514 (photo : Navy Recognition)

Dutch shipbuilder Damen Schelde Naval Shipbuilding, working in partnership with Indonesia's PT PAL, has confirmed the programme and build strategy for the construction of the first two SIGMA 10514 Perusak Kawal Rudal (PKR) guided missile frigates for the Indonesian Navy (TNI-AL).

Damen Schelde and the Indonesian Ministry of Defence signed a contract for the engineering, construction, and delivery of a single PKR in June 2012, with the contract coming into force at the end of 2013. An option for a second ship has subsequently been exercised, with this contract coming into effect in the next few weeks, Damen Schelde confirmed at IMDEX Asia 2013 in Singapore.

Displacing 2,365 tons and with accommodation for 120 (100 crew plus 20 spare), the 105 m PKR will be the largest SIGMA variant built to date. While Damen Schelde is prime contractor for the programme, assembly and trials will be undertaken in conjunction with PT PAL in Surabaya under a transfer of technology arrangement.

Each PKR will be assembled using six major block modules.

(Jane's)

Dua Pesawat Tempur Sukhoi Menambah Kekuatan Lanud Sultan Hasanuddin



Pesawat Su-30MK2 datang dengan diangkut pesawat An-124 (all photos : ARC)

Dua Pesawat Tempur SU-30 MK 2 sesuai rencana tiba hari kamis, (16/5) Pukul 17.57 Wita landing di Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, sehingga 4 dari 6 Pesawat tempur Sukhoi pesanan pemerintah Indonesia buatan Rusia telah tiba, diangkut dengan menggunakan pesawat angkut Antonov An-124-100 Flight Number VDA 6212 dengan Pilot Maksimov V. beserta 17 Crew.

Pesawat angkut An-124-100 yang berangkat dari Bandara Dzemgi Rusia Rabu (15/5) Pukul 06.30 UTC take off dari bandara Ninoy Aq Manila menuju Makassar, dengan rute penerbangan Bandara Dzemgi Rusia- Bandara Ninoy Aq Manila- Lanud Sultan Hasanuddin. Makassar.


Kedatangan dua Pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK 2 tersebut menjadikan 4 dari 6 pesawat tempur sukhoi pesanan pemerintah Indonesia tahun 2013 telah tiba, yang akan menambah kekuatan Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin sebagai home base pesawat tempur SU-27 SKM dan SU-30 MK 2 buatan KNAAPO (Komsomolsk-na Amure Aircraft Production Association) Rusia, yang saat ini sudah ada 12 Unit pesawat Tempur Sukhoi SU-27 SKM dan SU-30 MK 2 yang datang secara bertahap yaitu semenjak Tahun 2003 di Lanud Iswahyudi Madiun selanjutnya di Lanud Sultan Hasanuddin tahun 2009 dan 2010.

(TNI AU)

Pengamat: Pembelian MBT Leopard Perlu Dikomunikasikan dengan Negara Tetangga


MBT Leopard. 

17 Mei 2013, Jakarta: Pembelian 164 tank Leopard 2A4 dari Jerman perlu dikomunikasikan dengan baik kepada negara-negara tetangga, terutama yang memiliki perbatasan darat secara langsung dengan Indonesia, di antaranya Malaysia dan Papua Nugini.

"Komunikasi itu diperlukan agar tidak menimbulkan kecurigaan mengenai kebijakan militer," kata pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Razasyah, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat.

"Supaya pembelian ini tidak menimbulkan rasa terancam, terutama sekali bagi Malaysia dan Papua Nugini yang memiliki perbatasan darat," katanya.

Pada sisi lain, dia menilai, sikap Jerman yang menyetujui penjualan kendaraan militer dapat diartikan sebagai sinyal positif terhadap proses demokratisasi di Indonesia yang sering disangkut-pautkan dengan pelanggaran HAM dan proses pemerintahan yang bersih.

Semula TNI AD ingin mengadakan tank-tank berat ini dari Belanda yang kelebihan arsenal militer. Akan tetapi parlemen Kerajaan Belanda tidak sepenuhnya sepakat dengan langkah pemerintahan mereka.

Setelah melalui liku-liku perundingan, akhirnya negara produsernya, Jerman, yang malah memberi lampu hijau penjualan Leopard 2A4 ini kepada Indonesia. Pekan lalu, Kanselir Jerman, Angela Merkel, telah memberi sinyal positif kepada produsen senjata Rheinmetall AG, di Duesseldorf, Jerman, untuk menjual tank ke Indonesia.

Sejumlah kendaraan yang dipesan dari Jerman itu, sebagaimana dikutip AFP, termasuk 104 tank Leopard 2A4 dan 50 kendaraan tempur infanteri serta amunisi dan 10 kendaraan untuk medan pegunungan, pemasang jembatan dan penggusur tanah lapis baja. Seluruhnya dijual murah, hanya 3,3 juta euro saja.

Dari sisi operasionalisasi, tank seberat hingga 70 ton itu memerlukan infrastruktur penunjang, mulai dari bengkel dan manajemen pemeliharaan hingga sarana transportasi darat yang tepat. Lazimnya pembelian arsenal militer, paket suku cadang dan asistensi hanya diberikan sekali saja untuk komponen-komponen yang tidak terlalu vital sampai masa garansi berakhir.

Sumber: ANTARA News

Sunday, May 5, 2013

Russia to Get New Short-Range Air Defense System in 2015

S-400 air defense system
Morfey, a mobile air defense system with an effective range of five kilometers (three miles), has been in development since 2007.
“I think the first few systems will be put in service sometime in 2015,” Ostapenko, who is a former commander of the Russian Aerospace Forces, told reporters in Moscow.
Morfey will complement the Vityaz, S-400 and S-500 air defense systems in a future aerospace defense network able to engage targets at ranges from five to 400 kilometers, and at altitudes from five meters to near space.
The medium-range Vityaz air defense system, which is due to replace the outdated S-300PS system, is still under development, Ostapenko said.

sumber : RIA NOVOSTI

New T-50 Fighter Jet to Enter Service in 2016 – Putin


Russia’s fifth-generation T-50 fighter jet

MOSCOW, April 25 (RIA Novosti) – Russia’s fifth-generation T-50 fighter jet will enter service with the country’s armed forces in 2016, and not 2015 as was previously announced, President Vladimir Putin said on Thursday.
“The T-50 fifth generation jet should go into serial production and enter service in 2016,” Putin said at a live Q&A session with the Russian public.
The Defense Ministry had earlier said the jet would be ready in 2015.
Russia will start state flight tests of the T-50 in 2014, United Aircraft Corporation's President Mikhail Pogosyan said on Tuesday.
The T-50, also known as PAK-FA (future tactical fighter aircraft), first flew in January 2010 and was presented to the public at the Moscow Air Show in 2011.
The T-50, which will be the core of Russia's future fighter fleet, is a fifth-generation multirole fighter aircraft featuring elements of "stealth" technology," super-maneuverability, super-cruise capability (supersonic flight without use of afterburner), and an advanced avionics suite including an X-band active phased-array radar.
India will also buy a fighter aircraft based on the T-50, known as the FGFA (fifth-generation fighter aircraft).
United Aircraft Corporation is the state holding company uniting Russia's aircraft building industry including Sukhoi, a military and civil aircraft manufacturer.

sumber : RIA NOVOSTI

Begini Cara Kerja Pesawat Pengintai Produksi RI



Drone, pesawat tak berawak/ilustrasi
Drone, pesawat tak berawak/ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, Menyusul rencana memproduksi pesawat pengintai tak berawak, Kementerian Pertahanan RI menyatakan semua pesawat itu tidak bersenjata.
Meski begitu, Kementrian Pertahanan Indonesia mengatakan sudah punya  rencana jangka panjang untuk mempersenjatai model yang bisa menembakkan misil atau menjatuhkan bom-bom.
Seperti diungkap Samudro, Direktur Badan Penerapan Riset dan Teknologi yang ikut merancang prototype itu, pesawat pengintai tak berawak Wulung mengirim video langsung  kepada stasiun-stasiun  pengendali di darat tapi hanya bisa terbang sampai empat jam dan sejauh 73 kilometer dari pusat pengendaliannya di darat.
Sebagai perbandingan, beberapa pesawat pengintai Amerika bisa terbang lebih dari satu hari tanpa mengisi bahan bakar dan bisa dikendalikan lewat satelit dari jarak ribuan kilometer jauhnya.
Dengan teknologi canggih dan didukung infrastruktur rumit, pesawat pengintai tak berawak yang bersenjata telah menjadi bentuk alat perang baru yang sangat modern, seperti dilansir situs voa.
Dalam upaya menyaingi kemampuan senjata global, Yohannes Sulaiman seorang analis dari Universitas Pertahanan Indonesia mengatakan pembuatan pesawat pengintai Indonesia tidak produktif dan hanya didorong oleh ego. Sekarang ini sebagian besar angkatan bersenjata  negara-negara besar menggunakan beberapa jenis pesawat pengintai tak berawak yang dibeli dari pemasok utama seperti Israel dan Amerika.

sumber : Republika

TNI Pamer Kecanggihan Alutsista di Depan SBY


Dalam latiah tersebut, TNI AU mengerahkan sejumlah pesawatnya seperti F-16, pesawat Sukhoi, Super Tucano. Ghazali Dasuqi/detikFoto. 
Latgab TNI 2013 digelar di Puslatpur Marinir Baluran Karangtekok, Situbondo, Jumat (3/5/2013). 
Dalam latihan gabungan tersebut TNI unjuk kecanggihan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di depan Presiden SBYdan Wapres Boediono. 
Presiden SBY memantau latihan gabungan dengan didampingi Wapres Boediono. Ghazali Dasuqi/detikFoto. 
 Latihan gabungan yang dilaksanakan terdiri dari operasi khusus, operasi udara, operasi laut gabungan, operasi amfibi, operasi linud, operasi pendaratan administrasi dan operasi darat gabungan.
 Dalam Latgab tersebut para prajurit TNI melakoni skenario menghancurkan kekuatan musuh
 Berbagai alutsista modern TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, dikerahkan dalam latihan gabungan tersebut. 
 Skenario latihan diawali dengan pendaratan amfibi Marinir untuk merebut sasaran di pantai Banongan, Situbondo. 
 Para prajurit TNI menyerbu musuh
 Beberapa prajurit TNI melakukan pengintaian.
 Amfibi Marinir melakukan pendaratan. Dalam Latgab tersebut para prajurit TNI tampak cekatan memainkan alutsista saat melakoni skenario menghancurkan kekuatan musuh
Sumber : Detik Foto

Habibie Siap Bangun Industri Pesawat di Batam



Presiden RI ke-3 BJ. Habibie
Presiden RI ke-3 BJ. Habibie
REPUBLIKA.CO.ID, BATAM---Direktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam Dwi Djoko Wiwoho mengatakan mantan Presiden BJ Habibie menyampaikan komitmen untuk merintis industri pesawat terbang di Bandara Internasional Hang Nadim, Kepulauan Riau.

"Beberapa waktu lalu Pak Habibie sudah menyampaikan komitmennya untuk merintis industri penerbangan di Batam. Ia menyatakan hanya akan merintis selama tiga tahun, setelah itu pensiun dan menyerahkan pada anak-anak terbaik bangsa ini," kata dia.
Hal tersebut, kata Djoko, disampaikan pada Kepala BP Batam Mustofa Widjaja dan sejumlah petinggi BP Batam di Jakarta saat penandatanganan pengalokasian 62 hektare dari 100 hektare lahan yang akan dibangun perkantoran, hanggar, perbaikan dan perawatan berat (maintenance, repair and overhaul/MRO) oleh PT Indonesia Aero Maintence (IAM) dan Habibie di perusahaan ituy adalah ketua dewan komisaris.
"Habibie mengatakan hanya mempersiapkan perusahaan. Suatu saat nanti pemerintah diharapkan yang akan mengambil perusahaan industri pesawat itu," kata dia.
Djoko mengatakan, Habibie yang juga pernah menjabat kepala Otorita Batam (sekarang BP Batam) sekitar 18 tahun yakin dalam tiga tahun perusahaan tersebut akan berkembang pesat sehingga sudah bisa berjalan sendiri.
"Tujuan lain dari Habibie merintis perusahaan pesawat di Batam untuk lebih mendapat manfaat dari posisi Batam yang lebih strategis. Bukan hanya Singapura dan Malaysia yang mendapatkan manfaat," kata Djoko saat memperdengarkan rekaman pidato Habibie.

sumber : Republika Online

Australia Defence White Paper: Key Points



Collins class submarines (photo : naval technology)

THE key elements of the Gillard government's defence white paper, released today.

Main technology decisions:

Australia remains committed to buying the advanced Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighters.

Australia to buy an additional 12 Boeing Super Hornets, configured in the electronic warfare Growler version, giving the RAAF a total of 36.

Government committed to buying 12 new submarines, based on an evolved version of the Collins class. Rules out buying an existing model from a European manufacturer.

Navy supply ships HMAS Sirius and HMAS Success will be replaced.

Government to ramp up plans to replace the navy's Armidale-class patrol boats.

No plans for a fourth air warfare destroyer.

Overall thrust of the White paper:


More conciliatory to China than the 2009 White Paper.

Welcomes China's rise and the modernisation of its military as a legitimate outcome of its growth.

Unlike the 2009 White Paper, new document makes no commitment to a particular level of defence funding.

Government committed to fiscal discipline and wants a defence budget that meets operational requirements.

(The Australian)

Penggadaan Alutsista Perlu Diperbaiki


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono berada di atas tank amfibi LVT-7A1 milik Korps Marinir TNI AL, ketika melakukan pendaratan pada Latihan Gabungan (Latgab) TNI di Pantai Banongan, Situbondo, Jatim, Jumat (3/5). Latgab TNI 2013 yang digelar di empat daerah (Jakarta, Situbondo, Sangatta Kaltim dan Bima NTB) ini, mengerahkan 16.745 prajurit TNI dan ratusan alat utama sistem persenjataan (alutsista). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/Spt/13)

Jakarta, 4 Mei 2013: Anggota Komisi I DPR RI Hayono Isman mengapresiasi Presiden SBY yang menyaksikan langsung latihan gabungan TNI dengan sandi Wibawa Yudha II di atas KRI Makassar 590 yang berlayar menuju Situbondo, Jawa Timur, Kamis (2/5).

Sudah selayaknya Presiden SBY mengecek langsung kesiapan TNI melaksanakan fungsi pertahanan negara. Dari kegiatan itu Presiden dapat memastikan bahwa modernisasi alutsista tiga matra TNI sudah terwujud sesuai peta jalan yang disetujui Komisi I DPR.

Komisi I sendiri, kata Hayono, memandang modernisasi alutsista TNI sudah sesuai alur. Hanya, pengadaannya perlu diperbaiki karena masih bergantung pada rekanan atau pihak ketiga. Komisi I meminta pemerintah agar mulai tahun ini pengadaan alutsista dilakukan secara langsung dengan negara produsen. Cara ini untuk menekan pembengkakan biaya akibat praktik makelar.

"Saya merasa bahwa dalam pengadaan alutsista seolah kepentingan vendor yang diutamakan. Padahal seringkali perantara menyebabkan penyimpangan dan penggelembungan dalam pembelian alutsista," kata Hayono Isman, Jumat (3/5).

Hayono mengungkapkan, pembahasan program modernisasi alutsista TNI di Komisi I berjalan dinamis. Terkait pembelian tank Leopard misalnya, suara fraksi terbelah antara setuju dan tidak setuju. Mereka yang menolak beralasan bahwa spesifikasi kendaraan lapis baja produksi Jerman itu tidak sesuai kontur dan geografis Indonesia.

Perbedaan pendapat di antara fraksi-fraksi di DPR seperti itu adalah hal biasa. Namun, secara umum bermuara pada tujuan yang sama, meningkatkan kualitas tentara dan kesejahteraan prajurit. "Toh, akhirnya tank Leopard resmi dibeli," kata Hayono.

Sumber: Jurnal Parlemen

Indonesia Mampu Membangun Kekuatan Militer Besar dan Modern

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, berbincang dengan sejumlah prajurit TNI dalam Latihan Gabungan TNI 2013 di Pantai Banongan, Asembagus, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (3/5). Presiden dan Wakil Presiden menyaksikan Latihan Gabungan TNI 2013, dengan operasi serbuan amphibi, operasi serbuan lintas udara dan penembakan yang dilakukan oleh Artileri Medan Marinir RM 70 Grade 105 mm. (Foto: ANTARA/Seno S./mes/13)

4 Mei 2013, Situbondo: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakin Indonesia bisa membangun postur TNI yang andal. Negara ini memiliki medan yang khas dan bisa menjadi tantangan saat melaksanakan peperangan. "Di samping memiliki alat perang yang canggih, prajurit harus bermental baja, sanggup bertempur di medan apa pun, dan pantang menyerah," kata Presiden Yudhoyono seusai menyaksikan operasi darat gabungan di Pusat Latihan Pertempuran Marinir, Karang Teko, Situbondo, Jawa Timur, Jumat (3/5).

Presiden kembali menegaskan bahwa NKRI adalah harga mati. Kekuatan militer Indonesia harus lebih besar dan modern dibanding negaranegara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Australia. Mengingat luas NKRI, kekuatan militer Indonesia mutlak harus lebih besar.

Ekonomi Indonesia tumbuh baik, pendapatan negara meningkat. Kenaikan anggaran tersebut, lanjut SBY, dibutuhkan untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum. Tambahan anggaran difokuskan pada modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta peningkatan kesejahteraan prajurit dan PNS TNI beserta keluarganya. "Itulah bagian dari komitmen pemerintah untuk membangun TNI yang profesional, modern, dan kapabel, serta makin meningkat kesejahteraannya," tambah Presiden SBY.

Skenario Latihan

Sejumlah pasukan Artileri Korps Marinir TNI AL, mempersiapkan amunisi Howitzer 105 pada Latihan Gabungan (Latgab) TNI di Pantai Banongan, Situbondo, Jumat (3/5). Latgab TNI 2013 yang digelar di empat daerah (Jakarta, Situbondo, Sangatta Kaltim dan Bima NTB) itu mengerahkan 16.745 prajurit TNI dan ratusan alat utama sistem persenjataan (alutsista). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/Spt/13)

Sementara itu, Komandan Satuan Tugas Penerangan (Dansatgaspen) Latgab TNI Tahun 2013, Kolonel Adm Bejo Suprapto, dalam siaran persnya menyatakan latihan gabungan (latgab) TNI diawali dengan penyusupan yang dilakukan pasukan khusus gabungan TNI.

Pasukan yang berjumlah 137 orang itu berhasil menyusup ke daerah di sekitar pantai Kalimantan Timur dan Bima yang dikuasai negara "Sonora" dengan melaksanakan terjun Kendali Depan Operasi Lintas Udara (KDOL).

"Penyusupan dengan melaksanakan terjun KDOL ini merupakan rangkaian kegiatan operasi militer dalam rangka memandu dan mengendalikan operasi lintas udara (linud) dan operasi pendaratan amfi bi di daerah yang dikuasai musuh dengan aman," kata Suprapto.

Keberangkatan tim KDOL dibagi menjadi dua titik start yang berbeda, tim satu dari bandar udara Juanda Surabaya dan tim dua dari bandar udara Ngurah Rai dengan menggunakan pesawat Hercules yang terbang di ketinggian 6.000 kaki.

Tim satu adalah pasukan khusus gabungan yang terdiri dari pasukan Gultor Kopassus, Den Jaka, dan Den Bravo berjumlah 60 orang di bawah pimpinan Kapten Inf Romy, sedangkan tim kedua terdiri dari pasukan Intai Para Amfi bi Marinir (IPAM), Ton Taipur AD, dan Linud Kostrad berjumlah 77 orang dengan pimpinan Kapten Psk Tobing.

"Setelah pendaratan dinyatakan berhasil, sesuai tugas dan tanggung jawabnya, tim KDOL melaksanakan penyiapan operasi serbuan amfibi untuk menguasai dan menduduki tumpuan pantai," jelasnya. Adapun operasi linud membentuk tumpuan udara di daerah musuh. Kegiatan ini, kata Bejo, dalam rangka penggabungan unsur Kogasratgab lain untuk melaksanakan operasi darat lanjutan.

"Penyusupan yang dilakukan pasukan khusus gabungan TNI ini merupakan kegiatan awal dari rangkaian latihan pendahuluan yang dilaksanakan prajurit TNI dalam Latihan Gabungan TNI Tingkat Divisi Tahun 2013 di Asem Bagus, Jawa Timur," jelasnya.

Pasukan Artileri Korps Marinir TNI AL, meluncurkan roket multilaras RM-70/Grad pada Latihan Gabungan (Latgab) TNI di Pantai Banongan, Situbondo, Jumat (3/5). Latgab TNI 2013 yang digelar di empat daerah (Jakarta, Situbondo, Sangatta Kaltim dan Bima NTB) itu mengerahkan 16.745 prajurit TNI dan ratusan alat utama sistem persenjataan (alutsista). (Foto: ANTARA/Eric Ireng/Koz/Spt/13)

Dalam kesempatan itu, pesawat-pesawat tempur TNI AU yang terlibat dalam Latgab TNI juga berhasil menghancurkan target-target penembakan pada latihan Pra Latgab TNI. Pesawat-pesawat TNI AU ini berada di bawah Komando Tugas Udara Gabungan yang dipimpin Pangkoopsau II, Marsda TNI Agus Supriatna.

Kegiatan operasi udara dimulai pada Jumat (3/5) pukul 06.15 menggunakan empat pesawat Hawk dari Skadron Udara 1 Lanud Supadio Pontianak masing-masing membawa dua buah bom MK-82 (250 kg) melakukan serangan udara langsung (SUL) pada sasaran di Pantai Asembagus untuk memuluskan operasi pendaratan amfibi.

Pada pukul 06.35 empat pesawat Hawk dari Skadron Udara 12 Pekanbaru dengan bomb MK 82 melakukan SUL untuk mendukung penerjunan 600 personel TNI dalam operasi serbuan linud gabungan. "Penerjunan dilakukan pada pukul 06.45 yang terdiri dari 520 personel Kostrad dan 80 personel Paskhas TNI AU menggunakan 10 pesawat C-130 Hercules dari Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma dan Skadron Udara 32 Lanud Abdurachman Saleh Malang," kata Agus.

Dalam mendukung Latgab TNI tahun 2013, TNI AU menyiapkan 62 pesawat yang merupakan 91 persen dari sasaran kesiapan yang antara lain pesawat tempur SU-27/30 Sukhoi, F-16 Fighting Falcon, F-5 Tiger, Hawk 100/200, EMB-314 Super Tucano. Pesawat Intai B-737 Patmar, Pesawat angkut C-130 Hercules, B-737 VIP, Fokker-28, CN-235, C-295, C-212 Aviocar, helikopter.

Sumber: Koran Jakarta

Pemerintah Jerman Menyetujui Penjualan Tank Leopard ke Indonesia

Tank Leopard pesanan pemerintah Indonesia. (Foto: Berita HanKam)

3 Mei 2013, Berlin: Pemerintah Jerman telah menyetujui penjualan sekitar 100 tank Leopard 2 dan 50 kendaraan lapis baja pengangkut personel kepada Indonesia, tetapi menunda keputusan tentang penjualan tank ke Arab Saudi. Soal ini disampaikan sumber di Kementerian Pertahanan Jerman, yang dimuat kantor berita Reuters, Jumat 3 Mei 2013.

Dewan Keamanan Nasional Jerman, yang meliputi Kanselir Angela Merkel dan beberapa menteri kabinet, harus menyetujui penjualan senjata dalam skala besar dan pemerintah tidak memberi komentar atas keputusannya ini.

Indonesia, yang ekonominya terbesar di Asia tenggara, sebelumnya telah mengindikasikan akan membeli 130 tank Leopard dari Rheinmetall AG, Jerman, sebagai bagian dari rencana untuk memodernisasi militernya.

Sumber di kementerian Pertahanan Jerman itu tidak mengatakan berapa besar nilai transaksi pembelian peralatan kebutuhan militer. Namun pihak Indonesia tahun lalu mengatakan bahwa nilai kesepakatan awal untuk membeli 130 tank adalah US$ 280 juta.

Sumber dari kalangan industri mengatakan, Berlin akan menunda keputusan tentang penjualan tank ke Arab Saudi sampai usai pemilu federal pada bulan September. Penjualan tank ini merupakan isu sensitif di Jerman karena oposisi mengkritik penjualan peralatan militer ke beberapa negara Timur Tengah karena adanya catatan tentang pelaksanaan hak asasi manusia di negara-negara itu.

Sumber: TEMPO