Pages

Thursday, December 5, 2013

Vietnam Looking to Purchase BrahMos Cruise Missiles




Vietnam is looking at India to supply the BrahMos missiles to meet its immediate requirement. (photo : Bharat Rakshak)

Looking to increase defence cooperation with India, Vietnam Communist party general secretary Nguyen Phu Trong also requested New Delhi for conversion training for Vietnamese pilots to fly Sukhoi-30 aircrafts.

Vietnam formally requested India to supply the Indo-Russian BrahMos cruise missiles at a meeting in New Delhi, informed sources told RIR.  The request was made when Vietnam Communist party general secretary Nguyen Phu Trong visited the Indian capital, the sources said, adding that the Southeast Asian country was looking at enhancing security cooperation with India.

Informal negotiations had been going between the countries for the joint Indo-Russian missiles that are being manufactured in India. Vietnam’s interest was renewed as a plan between Russia and the country to jointly produce a modified anti-ship missile is moving a slow pace, the sources told RIR. While Moscow and Hanoi to develop a joint missile analogous to Russia's Kh-35 Uran, using BrahMos as a model, Vietnam is looking at India to supply the missiles to meet its immediate requirement. It remains unclear whether India will be able to supply the missiles in the near future.

BrahMos officials declined to comment on the negotiations between India and Vietnam.

During Phu Trong’s visits, requests were also made to India for submarine training and for conversion training for Vietnamese pilots to fly Sukhoi-30 aircrafts. Sources told RIR that India would be ready to supply the missiles, as it was looking for international buyers and countries like Malaysia and Indonesia had already expressed interests. They added that New Delhi was also ready to provide training for Vietnamese pilots but were cautious about further military cooperation keeping the China factor in mind.  Beijing has been viewing India’s growing presence in Vietnam with a degree of suspicion, the sources added. India and Vietnam have traditionally maintained friendly and cordial relations and leading analysts suggest that the 
countries could be at the forefront of a new kind of non-aligned movement.

BrahMos cruise missiles have been adopted by India's Army and the Navy’s surface ships. The Indian Air Force has also ordered a batch of land-based missiles. Work is also underway to adapt the missile to Su-30MKI planes used by the Indian Air Force. BrahMos is an acronym of the two rivers: Brahmaputra in India and Moskva in Russia.

(Russia & India Report)

Thursday, September 5, 2013

Rusia Tawarkan 10 Kapal Selam, Ini Sikap Komisi I DPR


0
KETUA Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, tawaran 10 unit kapal selam dari Pemerintah Rusia kepada Pemerintah Indonesia, merupakan hal menarik. Karenanya,  tawaran itu perlu dikaji lebih lanjut.
B-871 Alrosa, kapal selam jenis Project 877V kelas Kilo dioperasikan Armada Laut Hitam AL Rusia. (Foto D.Starostin)
Senayan - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan, tawaran 10 unit kapal selam dari Pemerintah Rusia kepada Pemerintah Indonesia, merupakan hal menarik. Karenanya, tawaran itu perlu dikaji lebih lanjut.

"Saya kira, tawaran dari Rusia, 10 kapal selam itu menarik untuk dikaji lebih mendalam dan ditindaklanjutinya," ujar Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/8).

Namun, menurut Mahfudz, jika nantinya disetujui, pengadaan kapal selam dari Rusia itu baru bisa direalisasikan pada pengadaan tahap kedua atau setelah 2014 mendatang. "Sebab, saat ini sudah ada keputusan untuk pengadaan tiga kapal selam dari Korea Selatan," ujarnya.

Tambah Mahfudz, dalam proses perjalanannya saat ini pengadaan tiga kapal selam dari Korsel berjalan lambat. Ini setelah pihak Jerman, pemilik teknologi kapal selam yang diproduksi Korsel yang akan dijual ke RI, mempermasalahkannya. "Karena, Jerman mengaku menjual hak paten teknologi kapal selam yang dimaksud hanya ke Turki," katanya.

Mahfudz menambahkan, Komisi I akan mendukung pengadaan kapal selam dari Rusia itu. Sebab, sesungguhnya sebelumnya sudah pernah dilakukan penjajakan pembelian kapal selam dari Rusia. Namun karena saat itu yang ditawarkan pihak Rusia adalah kapal selam dengan spesifikasi yang besar, sementara kebutuhan kapal selam RI saat ini untuk kelas dan ukuran yang sedang.

"Secara prinsip, Komisi I pasti akan dukung upaya penjajakan kerja sama dalam pengadaan kapal selam dari Rusia tersebut, sejauh syaratnya juga dipenuhi oleh Rusia yaitu ada proses transfer teknologi pada Indonesia. Sebagian pengerjaannya juga harus dilakukan di dalam negeri Indonesia," jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Menurut Mahfudz, tawaran Rusia sangat potensial ditindaklanjuti secara serius. "Karena dalam pengadaan tiga kapal selam dari Korsel saat ini, realitanya berjalan lambat. Sementara kebutuhan akan kapal selam bagi Indonesia saat ini sangatlah besar. Sehingga sejauh spesifikasinya sesuai kebutuhan RI, harganya terjangkau, dan mau melakukan alih teknologi, DPR pasti akan mendukungnya," tegasnya.

Sabtu (17/8), Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, Pemerintah RI mendapat tawaran untuk dapat membeli sekitar 10 unit kapal selam dari Rusia. Jumlah ini di luar rencana pembelian tiga unit kapal selam dari Korea Selatan yang akan datang pada 2014.

JURNAL PARLEMEN

Saturday, August 17, 2013

Ketua KNKT : Lanud Polonia Harus Aman Untuk F-16 Jakarta (MID) - Polemik mengenai Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) di bandara Polonia, yang sekarang berubah nama menjadi Pangkalan Udara (Lanud) Suwondo, masih terus berlanjut. Sebagai sebuah pangkalan militer, penentuan KKOP Lanud Suwondo ditentukan oleh TNI AU, bukan oleh Kementerian Perhubungan. Tokoh senior TNI AU, yang juga Ketua Komite Nasional Keamanan Transportasi (KNKT) Marsma TNI (Purn) Tatang Kurniadi, mengatakan, memang KKOP untuk bandara sipil berbeda dengan KKOP bandara militer. Bandara sipil ketentuan KKOP mengacu standar internasional yang ditetapkan lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni International Civil Aviation Organization (ICAO). "Sedang bandara militer KKOP-nya ditetapkan masing-masing negara, yakni pihak militernya, tergantung jenis pesawat yang keluar-masuk di bandara itu," ujar Tatang Kurniadi kepada JPNN kemarin (14/8). Dia mengingatkan, untuk Lanud Sowondo KKOP-nya jangan diubah, biarkan saja tetap sama dengan KKOP yang lama, sewaktu Polonia masih menjadi bandara sipil. Sejumlah alasan dia kemukakan. Pertama, Lanud Sowondo merupakan lanud yang strategis di kawasan Sumatera. Strategis dari aspek pertahanan keamanan negara, maupun dalam situasi darurat seperti ketika terjadi bencana. "Jadi KKOP-nya jangan diotak-atik. Bayangkan, pesawat militer itu membawa roket, bom, dan sejenisnya, yang bisa membahayakan masyarakat sekitar," pesan Tatang mengingatkan. Pria yang selalu sibuk tatkala terjadi kecelakaan pesawat itu memberi contoh. Untuk pesawat tempur jenis F-16, kata dia, perlu ancang-ancang jauh untuk bisa melesat. "Idealnya, sepanjang 15 ribu meter dari ujung landasan tak boleh ada bangunan tinggi. Pesawat F-16 itu melesat dengan kecepatan 200 kilometer per jam. Lima belas ribu meter itu hanya ditempuh lima menit," kata pria kelahiran 1946 itu. Berapa ketinggian yang dilarang di sepanjang 150 ribu meter itu? Tatang menyebut, idealnya 150 meter. "Tak boleh lebih tinggi 150 meter karena bisa mengganggu penglihatan pilot," cetusnya. Kedua, jika situasi darurat perang, maka Lanud Sowondo juga akan dimasuki pesawat-pesawat sipil. "Itu terjadi jika militer membutuhkan bantuan pesawat- pesawat sipil berbadan lebar, yang besar- besar, untuk mengangkut pasukan misalnya," ujar Tatang. Jika ketentuan KKOP diubah, misal aturan ketinggian bangunan di sekitar Lanud Suwondo diperpendek, maka otomatis hanya jenis pesawat-pesawat kecil saja yang bisa masuk ke sana. "Hanya Cassa atau Heli saja," imbuhnya. Ketiga, Lanud Sowondo itu selevel dengan Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur. Selain menjadi pangkalan militer, Lanud Halim juga menjadi semacam bandara cadangan bagi penerbangan sipil. Karenanya, KKOP Lanud Halim juga sangat ketat, yang memungkinkan penerbangan pesawat-pesawat sipil berbadan lebar, aman keluar-masuk. "Ketika suatu saat bandara Kualanamu ada masalah, maka mau tak mau penerbangan sipil juga dialihkan sementara ke Lanud (Suwondo, red). Ini seperti hubungan Halim dengan Soekarno-Hatta," terang dia. Keempat, jika terjadi situasi darurat bencana di wilayah Sumut dan sekitarnya, maka pesawat-pesawat yang membawa logistik bantuan tetap harus mendarat ke Lanud Sowondo. "Karena kalau ke Kualanamu, bisa mengganggu jadwal penerbangan sipil, yang memang sudah padat," imbuhnya. Terkait dengan keinginan Pemko Medan yang ingin melakukan pengembangan kota, tapi terbentur ketentuan KKOP bekas bandara Polonia itu, Tatang mengatakan, pengembangan kota memang penting tapi keselamatan penerbangan jauh lebih penting. Malah, Tatang mengingatkan Pemko Medan agar tetap ikut menjaga 'kebesaran' bandara yang sudah beken dengan nama bandara Polonia itu. "Karena kebesaran sebuah kota akan hilang jika bandaranya mengecil," kata Tatang. Sumber : JPNN

Wednesday, July 17, 2013

Dilema belanja senjata: baru, bekas atau rekondisi?


Menhan Purnomo Yusgiantoro
Menhan berpendapat tak ada salahnya membeli alutsista bekas pakai.
Di tengah semangat pemerintah Indonesia melakukan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, rencana mendatangkan senjata bekas pakai dari luar negeri kembali memantik debat.
Dalam rancangan Kementrian Pertahanan hingga 2014, mulanya akan datang enam pesawat jet F16 asal AS. Tetapi saat negosiasi berjalan, rencana berubah.
"(Anggaran) yang tadinya kita pakai untuk membeli enam pesawat F16, sekarang kita pakai meng-upgrade yang 24, ini belum tapi sekarang kita di-offer 10 lagi ," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
Pilihan mendatangkan pesawat bekas pakai menurut Menhan tak berisiko sebesar klaim pengkritik kebijakan ini.
"Kalau pesawat itu dia tidak brand new pun kalau dia sudah di-upgrade engine-nya ya bagus, avionic dan airframe bagus, itu sudah cukup," tegas Purnomo.
Bagaimanapun para pengkritik beralasan rekondisi belum tentu mengatrol kemampuan pesawat seperti kualitas baru.
Selain itu usia pesawat bekas pakai yang sudah uzur justru merugikan TNI karena ongkos pemeliharaan yang lebih besar.
"Mabes TNI dan Dephan sekarang saya kira sudah profesional, kalau tidak cocok ya ditolak."
Djoko Susilo
"Pemeliharaan dan rekondisinya kan besar juga biayanya. Bukan canggih dipakai, nanti malah membebani," kata TB Hasanuddin, anggota Komisi Pertahanan DPR dari PDI Perjuangan.
Hasanuddin mencontohkan dalam kasus rencana pembelian pesawat F16 itu, anggaran justru melampaui pagu karena tiba-tiba banting setir pada pesawat bekas.
"Anggarannya untuk 6 pesawat kan US$600 juta, sekarang rekondisi untuk 24 pesawat malah jadi $700 juta," kritik Hasanuddin.
Tetapi saat diwawancarai BBC Indonesia, juru bicara Kementrian Pertahanan Klik menyatakan biaya upgrade hanya mencapai US$460 juta.

Pilihan hibah

TNI sendiri juga beberapa kali dikabarkan menolak keputusan membeli alat perang bekas pakai negara lain.
"Mabes TNI dan Dephan sekarang saya kira sudah profesional, kalau tidak cocok ya ditolak," kata Djoko Susilo, mantan anggota Komisi Pertahanan DPR yang kini menjadi Duta Besar untuk Swiss.
Marsekal Putu Dunia
Menurut KASAU Marsekal Putu Dunia pesawat yang tak sejenis akan membebani.
Saat duduk di parlemen antara 2004-2009, Djoko mengatakan praktik beli alutsista bekas pakai juga terjadi beberapa kali dengan alasan mengirit anggaran.
Tahun 2008 menurut Djoko ada tawaran menggiurkan dari Jerman Timur: pesawat heli BO-108 hanya dilego dengan harga US$70 ribu.
"Usut punya usut ternyata umurnya sudah 25 tahunan dengan ongkos rekondisinya sampai US$2 juta," kata Djoko sambil tertawa.
Tahun ini tawaran satu skuadron pesawat murah bekas pakai asal Korea Selatan, jenis F5, juga ditolak TNI AU.
Meski juga memiliki F5 sejenis, Kepala Staf TNI AU, Marsekal Putu Dunia, mengatakan variannya tak seragam dengan versi Korea.
"Sebagusnya kita tidak terima, tapi terserah. Karena berbeda dengan pesawat (F5) yang kita miliki, kita sudah modifikasi banyak. Dia masih yang lama," tegas Putu.
"Seperti hercules kita hanya punya 13 pesawat. Kalau kita ada uang jadi ada tambahan 10 Hercules nanti dari Australia."
Marsekal Purn Imam Syufaat
Putu mengatakan penolakan bukan karena skema pembeliannya, hibah atau bukan, tetapi perbedaan tipe pesawat dianggap akan memboroskan anggaran.
Meski demikian dengan alasan keterbatasan anggaran, skema hibah nampaknya masih akan jadi pilihan penting TNI.
Tujuannya mengejar kuantitas alat guna memastikan Indonesia benar-benar memenuhi kuota Kekuatan Pertahanan Minimum pada 2024.

Pesawat uzur

Pemerintah misalnya telah menerima tawaran Australia untuk empat pesawat Hercules dengan skema hibah ditambah enam lagi dengan tawaran harga murah.
"Tadinya kita cukup punya CN295, yang bekerjasama dengan Airbus Military Industry (dan PTDI). Kita mau beli 9-10 (pesawat). Tadinya," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.
Tawaran alternatif dari Australia segera disambar Kemhan karena kekuatan Hercules TNI AU yang sudah sangat memprihatinkan saat ini.
Menurut mantan KASAU Marsekal Imam Syufaat, negara sebesar Indonesia sangat membutuhkan alat angkut udara serbaguna seperti Hercules.

Anggaran pertahanan Indonesia

  • 2007 29,5 triliun
  • 2008 36,3 triliun
  • 2009 33,6 triliun
  • 2010 40,7 triliun
  • 2011 47,5 triliun
  • 2012 64,4 triliun
  • 2013 78,3 triliun
Sumber: Kementrian Pertahanan
Tetapi dengan anggaran hanya Rp8 triliun untuk TNI AU tahun ini, pilihan pesawat bekas pakai nampaknya dianggap cukup masuk akal.
"Seperti hercules kita hanya punya 13 pesawat. Kalau kita ada uang jadi ada tambahan 10 Hercules nanti dari Australia," kata Imam kepada media, sesaat setelah TNI merayakan hari jadi Oktober lalu.
Seperti juga dalam kasus F16, Hercules eks Australia ini memerlukan rekondisi sebelum bisa dikirim ke Jakarta.
Tujuannya mengejar kuantitas alat guna memastikan Indonesia benar-benar memenuhi kuota Kekuatan Pertahanan Minimum pada 2024.
Pemerintah misalnya telah menerima tawaran Australia untuk empat pesawat Hercules dengan skema hibah ditambah enam lagi dengan tawaran harga murah.
"Tadinya kita cukup punya CN295, yang kita kerjasama dengan Airbus Military Industry (dan PTDI). Kita mau beli 9-10 (pesawat). Tadinya," kata Menhan Purnomo Yusgiantoro.
Tawaran alternatif dari Australia segera disambar Kemhan karena kekuatan Hercules TNI AU yang sangat memprihatinkan saat ini karena minim dan uzur.
Beberapa kali Klik kecelakaan pesawat milik TNI disebut-sebut akibat peralatan yang sudah terlalu tua.
Fokker jatuh
Pesawat Fokker milik TNI-AU jatuh di dekat Lanud Halim PK, Juni 2012.
Menurut mantan KASAU Marsekal Imam Syufaat, negara sebesar Indonesia sangat membutuhkan alat angkut udara serbaguna seperti Hercules.
Tetapi dengan anggaran hanya Rp8 triliun untuk TNI AU tahun ini, pilihan pesawat bekas pakai nampaknya dianggap cukup masuk akal.
"Seperti Hercules kita hanya punya 13 pesawat. Kalau kita ada uang jadi ada tambahan 10 Hercules nanti dari Australia," kata Imam kepada media, sesaat setelah TNI merayakan hari jadi Oktober lalu.
Seperti juga dalam kasus F16, Hercules eks Australia ini memerlukan rekondisi sebelum bisa dikirim ke Jakarta.

Peluang makelar

Yang juga kerap dipersoalkan dalam belanja alutsista bekas pakai menurut Djoko Susilo adalah lebih terbukanya peluang ketidakberesan.
"Transaksi senjata baru yang dalam kontrak disebut brand new saja dulu kita sering diakali, apalagi bekas. Lebih sulit mengeceknya, kelaikan dan kualitasnya," kata mantan pengurus PAN ini.
Senjata-senjata ini ditawarkan agen, atau lebih sering disebut makelar senjata swasta, yang menurut Djoko bukan berasal dari internal TNI maupun Kementrian, tetapi punya hubungan dekat dengan dua lembaga itu.
"Misalnya mungkin saudaranya Menteri atau Dirjen atau kalangan politik gitu lah."
Presiden Yudhoyono
Presiden Yudhoyono dua kali menyebut soal kongkalikong belanja senjata.
Praktek para makelar ini menurut Djoko beberapa kali terjadi sampai dengan tahun 2008.
DPR juga sempat dituding jadi sarang calo alutsista di tengah pembahasan anggaran pertahanan tahun 2007, karena masuknya beberapa item senjata yang sebelumnya tak direncanakan.
Komisi I DPR waktu itu menuding Menhan Juwono Sudarsono menebar fitnah tanpa bukti.
Adalah Juwono juga yang kemudian menetapkan pakta integritas dan menyusun Buku Putih Pertahanan 2008, sebagai acuan pengadaan alutsista hingga 2024 agar tidak muncul pembelian senjata di luar rencana.
"Saya kira Dephan sudah jauh lebih baik setelah itu," kata Djoko yang sempat menyebut Juwono 'kurang ajar' akibat kontroversi itu.
Tetapi boleh jadi sepak terjang makelar senjata belum benar-benar berakhir.
Saat membuka Sidang Kabinet Terbatas bidang Politik, Hukum dan Keamanan Februari lalu, Presiden Yudhoyono tiba-tiba menyebut soal kebiasaan penggelembungan anggaran dan 'kongkalikong' pengadaan alutsista.
Tiga bulan kemudian -saat menerima KASAD baru pengganti Jendral Pramono Edhie Wibowo, Presiden berpesan agar Jendral Moeldoko membereskan urusan kongkalikong itu.
"Langkah-langkah dalam penertiban pengadaan alutsista dan keuangannya harus dilaksanakan secara transparan, terbuka, sehinggga tidak ada kesan penggunaan anggara yang kurang tepat," kata Pramono menirukan pesan SBY.
sumber : BBC

Monday, July 1, 2013

Kevin Rudd Set to Give C-130H and Boats to Indonesia




RAAF C-130H Hercules (photo : Jubes474)

Kevin Rudd set to give planes and boats to Indonesia in visit this week

Kevin Rudd will take a kitbag of goodies to Indonesia this week as he seeks more help from that county to curb the boat flow.

The secondhand C-130 Hercules planes that Indonesia was going to buy at “mates rates” will now be a gift, and there will be patrol boats (customs not naval) thrown in. There could also be developmental aid.

The whole package could cost hundreds of millions of dollars.

The decision to make a gift of the planes and provide the boats was taken before last week’s leadership change, in preparation for Julia Gillard making this trip.

Rudd will be in Jakarta and Bogor on Thursday and Friday for the third Indonesia-Australia Leaders' Meeting. The discussions will be broad but being seen to be able to do something to combat the boat inflow is vital as Rudd moves towards the election.

The patrol boats will assist with border protection but the free gift of the C-130s, which are transport planes, is about putting the Indonesians in a mood to be helpful generally on the border issue.

The trip plays to Rudd’s strengths. He’s naturally at home on the foreign stage and has a good relationship with President Susilo Bambang Yudhoyono.

Gillard’s experience with Indonesia was mixed. The suspension of the live cattle trade caused great tension in the relationship. Rudd, foreign minister at the time, distanced himself by letting it be known he hadn’t been consulted; he later got involved in negotiations to sort things out. On the other hand, the regular leadership dialogue with Indonesia started (in late 2011) under Gillard.

While Rudd will be striving to come out of these talks with an impression that he has momentum in tackling people smuggling, previous experience indicates what’s said doesn’t always match what’s done on the issue.

Read full article The Conversation

Vietnam did not Buy 18 Su-30K Aircraft from Russia?



Su-30K fighter jet (photo : Militaryphotos)

(DVO) - 18 Su-30K fighter jets that India returned to Russia, probably will not be sold to Vietnam, but instead is Ethiopia.

Deputy Group Director arms exporter Rosoboronexport Alexander Mikheyev said that Russia is negotiating supply 18 Su-30K fighters to Ethiopia.

Number 18 multipurpose fighters were returned to India to replace the Russian fighter Su-30MKI is newer.

"We are in consultation with Ethiopia for the supply of the fighter. They have proposed a variant to modernize, enhance combat capability as well as the specification and provide additional tactics the rocket - to - land / sea more advanced, "said Mikheyev said.

The Rosoboronexport officials also stressed that, at present, four Su-30K first being repaired at a local aircraft factory.

"Just got the proposal from customers and financial resources, we are ready to upgrade and modernize all 18 Su-30K aircraft within 4-6 months," he said Mikheyev.

Complete 18 Su-30K aircraft the IAF was not used in 10 years time, then returned to Russia. This aircraft was delivered to some 558 factories in Belarus to repair and upgrade, before being sold to 3rd party without giving back to Russia to avoid import taxes.

Each has been much speculation about the fate of 18 Su-30K and its destination. There has been news that Belarus wants to buy the whole lot and that Russian planes do not extend credit to them (Belarus) to purchase the Group's Irkut aircraft, then, a few other sources revealed that customer Nan is Vietnam after Vietnam military mission sent to check out a few planes.

Since then, no further information about the fate of this 18 Su-30K. However, the recent disclosure of personally Rosoboronexport Deputy Director General that Vietnam will not be a customer of 18 Su-30K aircraft, may be negotiated by the two parties, but does not meet requirements of each other, or maybe, Vietnam will not buy old planes instead is buying new aircraft Su-30 at a point!

(DatViet)


TNI AD dan Kemhan Ajukan Tambahan Rp 6 Triliun untuk Pembelian Apache




Helikopter serang AH-64D Apache (photo : military-wallpaper)

TNI AD Ajukan Rp6 Triliun Beli Helikopter Serang dari AS

Solopos.com, SEMARANG – Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan Mabes TNI AD telah mengajukan tambahan anggaran khusus senilai Rp6 triliun untuk pembelian sejumlah helikopter serang Apache dari Amerika Serikat beserta persenjataannya.

”Pemerintah Amerika Serikat sudah menyetujui pembelian helikopter Apache. Sekarang sedang proses negosiasi harga,” ungkap di Semarang, Sabtu (29/6/2013).

Sebab harga satu unit helikopter Apache sangat mahal yakni senilai US$40 juta atau sekitar Rp388 miliar. ”Saat ini tim khusus dari Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI AD, sedang melobi pemerintah Amerika Serikat mengenai harga helikopter Apache,” imbuhnya.

Keberadaan skadron Apache itu, kata Menhan, untuk melengkapi kekuatan militer Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara.


”Selain TNI AD, TNI Angkatan Laut juga menyiapkan helikopter antikapal selam dan membuat armada perusak kawal rudal,” ujarnya.

(Solopos)

Lovitt Technologies Wins Order for High Technology Work on F-35 Lightning II Valued at $2.94M USD




Australian Defence Industry participation on F-35 Lightning II (image : sldinfo)

Lovitt Technologies Australia (LTA) was notified by Lockheed Martin that they were awarded a contract for work on the F-35 Lightning II Joint Strike Fighter with an estimated value of $2.945M USD for the delivery of titanium keels.

LTA participated in a global competition, winning this order for more than 300 parts, guaranteeing high technology work at the company’s Montmorency, Victoria facility over the next three years.  The titanium longeron keels form part of the linkage between two structural bulkheads in the aft portion of the inner wing assembly and provide structural integrity of the aircraft wings.

“We are pleased that our offer was selected for this work on the F-35.  Being a key supplier on the most high-profile defence program in the history of the world, gives our company the opportunity to showcase Lovitt Technologies’ capabilities as a provider of high-tech, precision engineering to the aerospace and defence sectors,” said Marcus Ramsay, Managing Director, Lovitt Technologies Australia.  “We pride ourselves on having the flexibility and resourcefulness to address our customers’ unique requirements in order to deliver maximum value on the F-35 program.”

(Lockheed Martin)

Tuesday, May 28, 2013

Vietnam Tertarik dengan Pesawat CN 295




Pesawat CN-295 (photo : Burmarrad)

Jakarta, (Antara Sumbar) - Menteri Pertahanan Vietnam, Jenderal Phung Quang Thanh, mengatakan bahwa Vietnam memerlukan pesawat sejenis CN 295 sesuai kebutuhannya setelah mempelajari seluk-beluk pesawat jenis itu yang diprodduksi PT Dirgantara Indonesia (DI).

Siaran pers KBRI Hanoi yang diterima Antara di Jakarta, Senin, menyebutkan Menhan Vietnam juga mengatakan pihaknya berencana mengirim delegasi Angkatan Udara Vietnam ke Indonesia untuk mempelajari industri penerbangan Indonesia dan menanyakan hal-hal yang lebih rinci mengenai pesawat CN 295 ketika Wamenhan RI Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kehormatan kepada Menhan Jenderal Thanh.

Menhan Jenderal Thanh pada kesempatan itu juga mengatakan dia menghargai hubungan baik kedua negara, khususnya antara kedua militernya.

Wamenhan RI yang didampingi Dirut PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso dan sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan dan badan usaha milik negara itu melakukan kunjungan tiga hari ke Vietnam dalam rangka Road Show ke enam negara ASEAN untuk memperkenalkan pesawat CN 295.

Sjafrie beserta rombongan mendarat dengan menggunakan pesawat jenis itu di Ho Chi Minh City dari Bandar Seri Begawan pada 25 Mei dan meneruskan perjalanan ke Hanoi pada 26 Mei.

PT DI mengadakan Air Show pesawat CN 295 dan "Joy Flight" selama lebih kurang 45 menit pada Senin (27/5). Turut dalam program Joy Flight tersebut adalah wakil Panglima AU Vietnam beserta jajarannya, Dubes RI untuk Vietnam Mayerfas, Dubes Spanyol Fernando Curcio Ruigomez, Atase Pertahanan RI Kolonel Susilo Adi Purwantoro dan direksi PT DI.

Pada pertemuan terpisah, Wakil Panglima AU Vietnam Mayor Jenderal Nguyen Kim Khach mengatakan bahwa Vietnam telah menjajaki untuk memiliki pesawat sejenis CN 295. Dia mengatakan dirinya telah mencoba pesawat tersebut di Spanyol.

Dengan dirakitnya pesawat CN 295 di Indonesia, akan lebih baik bagi Vietnam mengingat pelayanan purna jual dapat dilakukan oleh Indonesia, yang berjarak lebih dekat dengan Vietnam, katanya.

Wamenhan RI menyambut baik rencana kunjungan delegasi Vietnam ke Indonesia guna melihat dari dekat produdksi pesawat PT DI dan industri pertahanan Indonesia lain. 

(Antara)

Kemhan Pesan Meriam Anti Serangan Udara Oerlikon Skyshield


Oerlikon SkyShield.(Foto: Rheinmetall Defence)

28 Mei 2013, Jakarta: Kementerian Pertahanan tak hanya membeli pesawat tempur untuk memperkuat pertahanan dirgantara Indonesia. Kementerian mengaku telah memesan perisai udara dari pabrik Rheinmetall Air Defence di Swiss. Alat utama sistem persenjataan bernama Oerlikon Skyshield itu berbentuk meriam yang terintegrasi dengan radar pangkalan udara.

"Kita pesan enam unit Oerlikon SkyShield, saat ini dalam proses produksi," kata Kepala Badan Sarana Pertahanan, Laksamana Muda Rachmad Lubis, saat dihubungi Tempo, Selasa, 28 Mei 2013.

Enam unit meriam perisai udara itu dipesan Kementerian Pertahanan dengan harga US$ 202 juta. Namun, TNI AU mesti menunggu cukup lama sebelum menggunakan alutsista baru ini. Pasalnya, Oerlikon Skyshield baru bisa dikirim dari Swiss pada 2015. "Jadi bertahap. Pertama, empat unit tiba tahun 2015, dua unit lagi tiba tahun 2017," kata dia.

Sumber Tempo menyebutkan, Oerlikon Skyshield menggunakan meriam kembar berukuran amunisi 35 milimeter dan rudal anti-serangan udara jarak pendek. Kemampuan meriam memuntahkan 1.000 peluru dalam satu menit dianggap efektif menghancurkan ancaman pesawat tempur dan rudal musuh.

Kemampuan Oerlikon Skyshield semakin mumpuni jika menggunakan amunisi khusus buatan Rheinmetall bernama Advanced Hit Efficiency and Destruction (AHEAD). Jika ditembakkan, peluru ini mampu menyebar membentuk perisai, sehingga presisi tepat sasaran mencapai lebih dari 90 persen.

Sumber: TEMPO

Test Flight Dua Sukhoi Sukses



27 Mei 2013, Makassar: Test Flight dua Pesawat Tempur Sukhoi SU-30 MK2 yang dilaksanakan selama satu hari , Senin (27/5) dengan Pilot Alexander dan Sergey, yang sebelumnya menjalani perakitan di Skadron Teknik 044 oleh Tim Teknisi dari Rusia yang dibantu Teknisi dari Skadron Teknik 044 berjalan lancar dan sukses.

Pelaksanaan test flight dua Pesawat Tempur Sukhoi pesawat tempur SU-30 MK2 buatan KNAAPO (Komsomolsk-na Amure Aircraft Production Association) Rusia, pesanan pemerintah Indonesia buatan Rusia yang tiba di Lanud Sultan Hasanuddin beberapa hari yang lalu, diawali dengan pelaksanaan briefing penerbangan yang dihadiri Kadisops Kolonel Pnb Widyargo Ikoputra.S.E mewakili Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Barhim, Pilot Test Flight dari Rusia, Pejabat Skadron Udara 11 serta Petugas PLLU dan Meteo Lanud Sultan Hasanuddin.

Test Flight pesawat tempur canggih yang kurang lebih dua jam dimulai pada pukul 09.00 Wita dilaksanakan di atas udara Lanud Sultan Hasanuddin dan sekitarnya dengan melaksanakan berbagai manuver diudara tersebut disaksikan langsung oleh Para Kepala Dinas serta Pejabat Staf Lanud Sultan Hasanuddin berjalan lancar dan sukses.

Sumber: TNI AU

Legislator: Skuadron Sukhoi Harus Dilengkapi Paket Persenjataanya

(Foto: Kedubes Republik Federasi Rusia)

26 Mei 2013, Jakarta: Empat unit pesawat Sukhoi pesanan TNI Angkatan Udara telah datang dari Rusia, Februari lalu. Kedatangan pesawat tempur itu menggenapkan satu skuadron yang sudah masuk dalam rencana strategis modernisasi alutsista TNI AU hingga 2014 mendatang.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq berencana meninjau fisik dan kelengkapan pesawat tersebut. Pihaknya ingin memastikan bahwa pesawat sudah dilengkapi paket persenjataannya. Sebab, pesawat Sukhoi yang sebelumnya datang tanpa kelengkapan peluru.

"Kalau ada senjatanya, ini akan benar-benar bisa memberi efek penggentar lawan. Kalau tidak tidak ada pelurunya, sama saja itu pesawat tidak banyak memberi efek penggentar lawan. Begitu kan?" ujar Mahfudz Siddiq, Minggu (26/5).

Untuk memodernisasi alutsista, TNI AU berupaya melengkapi pesawat tempur jenis Sukhoi di Skuadron Udara II Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar sebanyak 16 unit di tahun 2013. Kini skuadron tersebut sudah memiliki 14 unit pesawat jet tempur Sukhoi tipe Su-27 SKM dan Su-30 MK2 buatan industri pesawat terbang Rusia, Konsomolks-Na Amure Aircraft Production Association (KNAPO).

Berdasarkan target pada 2013, TNI AU kini tinggal menunggu dua unit pesawat dari enam unit terakhir yang dipesan oleh Indonesia dari pabrikan Rusia. Dua unit pesawat tersebut diharapkan sudah tiba di Tanah Air pada Juni mendatang.

"Sesuai dengan perencanaan semestinya tahun 2014 baru lengkap. Namun, khusus skadron 11 yang alutsistanya pesawat tempur Sukhoi kita akan dorong di tahun 2013 sudah lengkap. Jadi ini persiapan bahwa pada 2014 pesawat sudah lengkap 16 unit dan siap mengudara semua," ujar Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddi, Kamis (18/5) saat meninjau Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Sumber: Jurnal Parlemen

Tuesday, May 21, 2013

PT DI Siapkan Tiga CN235 untuk AL dan AU




TNI AU berencana memiliki 3 pesawat CN-235MPA untuk dapat membentuk 1 skadron pesawat  intai baru (photo : Peter Ho)

Jurnas.com | PT Dirgantara Indonesia (DI)tahun ini kembali mendapatkan tiga proyek pesawat CN235 untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara.Ketiga pesawat itu ditargetkan bisa rampung dan dikirimkan pada tahun 2015 atau 2016.

“Satu pesawat untuk Angkatan Udara dan dua untuk Angkatan Laut untuk patroli maritim,”ujar Direktur Pengembangan Teknologi Engineering PT Dirgantara Indonesia (Persero) Andi Alisjahbana di Jakarta, Minggu (19/5).

Nilai kontrak ketiga pesawat disebutkan tidak sampai Rp 1 triliun. Pada tahun ini PT DI juga akan mengirimkan dua atau tiga pesawat jenis yang sama juga untuk TNI Angkatan Laut yang merupakan kontrak multi years pada tahun 2011. 

Target perusahaan kata dia setidaknya melakukan penjualan atau kontrak senilai Rp 3 triliun setiap tahunnya. Pada tahun 2012, perusahaan mendapatkan keuntungan sedikit lebih besar bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Diharapkan tahun ini perusahaan tersebut juga mengalami peningkatan pendapatan. 

Dia menambahkan bahwa PT DI juga berfokus untuk menyelesaikan proyek pesanan pembuatan pesawat yang masih backlog sekitar Rp 8 triliun sampai 2015 mendatang.Proyek tersebut tidak hanya dari konsumen dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.

Selain berfokus untuk memproduksi pesawat dan helicopter, PT DI juga mengembangkan perawatan pesawat atau Maintenance Repair Overhaul (MRO) melalui Divisi Aircraft Services (ACS). ACS ditargetkan tidak hanya mampu memberikan MRO pesawat buatan PT DI tetapi juga produksi perusahaan lain. Pasar MRO Indonesia saat ini dikatakan sangat besar dan berpotensi untuk terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah pesawat.Namun, sayang lebih banyak maskapai yang memilih ke luar negeri untuk melakukan MRO.

“Airlines Rp 8 sampai 9 triliun tiap tahun. Dari jumlah itu diambil oleh dalam negeri yaitu GMF AeroAsia dan kami ada Rp 3 triliun.Jadi kita mesti berusaha menangkap pasar itu. Hanya kendalanya investasi, penambahan kemampuan karena mesti menguasai teknologi,”paparnya.

Belum semua aspek dalam MRO bisa dikuasai oleh pihaknya kata Andi.Misalnya landing gear yang harus dikirim ke luar negeri. “Kita lagi belajar mendapatkan kualifikasi.Kalau belum mendapatkan kualifikasi, training ya belum bisa,”imbuhnya.

(JurNas)

Navy Needs B13bn for New Frigate




DSME DW3000H frigates (photo : Navy Recognition)

The Royal Thai Navy will ask the cabinet to approve a budget of 13 billion baht for a new frigate to be built by a South Korean shipyard.

Navy chief Adm Surasak Rounroengrom said the Royal Thai Armed Forces Headquarters is scrutinising the budget proposal and later will forward it to the Ministry of Defence. Once approved, it will be submitted to the cabinet for consideration, he said. 

A navy source said the navy had set up several sub-committees to coordinate with the Korea-based shipbuilding and offshore contractor. 

A navy selection committee last month chose Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering to build the new frigate, a navy source said.

The company was one of two South Korean firms in the final round of bidding, organised by the navy panel.

Three other three foreign firms were eliminated in the previous rounds - from Spain, Italy and China.

The source said the high-capability frigate to be built by Daewoo would be based on the company’s type DX II frigate, which has a displacement of 5,000 tonnes, with modifications to meet the Thai navy’s special requirements.

The new navy ship will have a displacement of between 3,000 and 4,000 tonnes.   

Navy chief of staff Chakchai Phucharoenyot, who chaired the selection committee, earlier told the media the navy also asked the company to install a Combat Management System (CMS) which can be allied to the systems already installed in the frigates HTMS Naresuan and HTMS Taksin.

The new frigate, which would be the first South Korean-built naval vessel in the Thai fleet, is expected to be ready for commissioning in two years, Adm Chakchai said.

(Bangkok Post)

Lockheed Martin Ready to Commit to Help KFX Project



Lockheed Martin offering a robust technology transfer program for Korea’s KF-X (image : daum)

Lockheed Martin’s F-35 Joint Strike Fighter (JSF) is seen as one of strongest candidates to win the FX (Fighter Experimental) III project thanks to its stealth function. However, some critics are expressing concerns about the foreign military sales (FMS) program.

They say that should the U.S. aerospace and defense giant win the 8.3-trillion-won ($7.5 billion) bid, Korea will not be able to take advantage of the most-expensive procurement deal in history.

That’s because unlike direct commercial sales (DCS), the government-to-government FMS in which Washington would broker a contract between Seoul and Lockheed Martin is likely to restrict the U.S. company from transferring technology, which Korea plans to use in the project aimed at replacing its aging fleet of F-4s and F-5s.

However, Randy Howard, Lockheed Martin’s director of the Korea F-35 campaign, says Lockheed Martin is open to technology transfer and willing to make strong and solid commitments to help Korea with the project on the back of its track record.

“Lockheed is offering a robust industrial participation, offset, and technology transfer program. The offer includes the opportunity for the Korean industry to participate as a best value global supplier in the F-35 program, manufacturing the center wing and horizontal and vertical tails of the plane,” the American told The Korea Times.

“We’re also offering a robust technology transfer program for Korea’s KF-X indigenous fighter program. This offer includes a large contingent of Lockheed Martin engineers to assist in the design and development of the aircraft as well as an extensive amount of technical data drawn from the company’s existing fighter aircraft programs.”

He cited the T-50 as the firm’s proven track record of delivering on its offset commitments, saying the training jet, manufactured by the Korea Aerospace Industries (KAI), is the product of a program that delivered technology transfer and an industrial partnership as part of the F-16 Korea Fighter Program (KFP).

Currently, along with the F-35, Boeing’s F-15 Silent Eagle (SE) and the European Aeronautic Defense and Space Company’s (EADS) Eurofighter Typhoon are competing to win the FX contract that will purchase a high-end fleet of 60 combat aircrafts and start deploying them from 2016. The Defense Acquisition Program Administration (DAPA) plans to come up with a winner by the end of June.

There is negative public sentiment about the F-35 due to the FMS, under which details of the plane’s sale must meet U.S. government regulations.

However, Howard said there is no difference between the FSM and DCS, given the export of the technology process is the same for both.

“It is the same offices, same people, same restrictions, same enablement, and the fact that it is FMS has no additional bearing on potential export or non-export of the technology to Korea. For both FMS and DCS, they both have to go to the same State Department and the same offices have to approve the transfer,” he said.

In addition, he stressed that Lockheed Martin has been very successful in getting approval and working with the U.S. government under the FMS program.

“It’s important to have a contractor who knows how to sit down and work with the U.S. government to describe the programs and get the approvals for the export of technology,” he said.

“Lockheed Martin has done this better all around the world. We set licensed co-production of F-16s here in Korea. We worked with the Japanese industry for the production of their aircraft, the F-2. We have licensed co-production for F-16s in Turkey. So all around the world we have successfully established indigenous production programs based on the F-16 and other products.”

Along with technology transfer, the cost of the high-end fleet of fighter jets is expected to play a key role.

But the Defense Security Cooperation Agency (DSCA) notified the U.S. Congress in March of a potential FMS of 60 F-35 conventional takeoff and landing (CTOL) aircraft and associated equipment, parts, training and logistical support for an estimated cost of $10.8 billion, which is way beyond DAPA’s expectations.

Howard is confident that the final cost of an F-35 program for Korea will go down, calling it a “cost ceiling.”

“The production cost of the F-35 has been reduced by 50 percent from the first year of production to the fifth year of production,” he said.

“We are in final negotiations with the U.S. government on the sixth and seventh production lots and further cost reductions will be realized. The final cost of an F-35 program will be based upon discussions that occur between the Korean and U.S. governments.”

Among the three candidates, the F-35 is the only fifth-generation multirole fighter and the director said it provides a quantum lead in capability over all fourth-generation ones.

“2G phones are functional. You can do two things ― make phone calls and get email. But it does not have any apps. It’s limited in how it functions in today’s world and for the future. It’s at the end of its production life. That is a very similar analogy to a fourth-generation airplane. It’s at the end of its production and has limited functionality, and its future is not very bright,” he said.

“And yet, smartphones change how you live your life. You can do so many more things with a smartphone: You can put new software on it because there are applications out there which you can plug and play very easily. Smartphones are multitasking and this is what the F-35 does. It multitasks.

“If I came to you and said I want you to buy 60 2G phones, and I will give you all the software that goes with it. Would this be a good deal for you? The real point I’m making is that, Korea already has the vast majority of the software, capabilities, and technology to build fourth-generation aircraft.”


Australia Renews Interest in MQ-4C Triton UAS





Two MQ-4C Triton Unmanned Air System vehicles at Northrop Grumman's facility in Palmdale, Calif., in April 2013 (photo : Chad Slattery)

NAVAL AIR SYSTEMS COMMAND, PATUXENT RIVER, Md. — The Australian Ministers for Defence and Defence Materiel announced May 15 that the government of Australia will enter into a Foreign Military Sales (FMS) planning case with the U.S. Navy for the MQ-4C Triton Unmanned Aircraft System (UAS).

The FMS planning case will help Australian defense officials assess the applicability of Triton’s capabilities to their high-altitude, long-endurance UAS for maritime patrol and other surveillance requirements.

According to a press release issued by Australia's Minister for Defence Stephen Smith and Minister for Defence Materiel Dr. Mike Kelly on May 15, "The goal is to provide long-range, long-endurance maritime surveillance and response and an effective anti-submarine and anti-surface warfare capability."

Australia's interest in the U.S. Navy’s persistent maritime surveillance unmanned systems development dates back to 2007 when it participated in the Broad Area Maritime Surveillance (BAMS) UAS pre-system development and demonstration under a cooperative partner project agreement.

"Our team is eager to partner with Australia on this FMS planning case involving the MQ-4C Triton UAS," said Capt. Jim Hoke, the Navy's Persistent Maritime (PMA-262) UAS program office here. "The development of a system based on the Triton UAS would significantly improve Australian and US capabilities in the region, enhancing our joint ability to respond to regional challenges, including humanitarian assistance and disaster relief."

As an adjunct to the manned P-8A, the U.S. Navy's Triton will be able to cover more than 2.7 million square miles in a single mission. Its capability to perform persistent intelligence, surveillance and reconnaissance with a range of 2,000 nautical miles will allow P-8A, P-3C and EP-3E aircraft to focus on their core missions, adding to the capability of the Navy's Maritime Patrol and Reconnaissance Force.

Australia is a cooperative partner with the U.S. Navy in the development and production of the P-8A.


(NavAir)

TNI AU Kunjungi Perbaikan C-130H di Australia




Dari empat C-130H untuk Indonesia pesawat pertama akan diserahkan akhir Juli 2013 dan pesawat terakhir akan diserahkan sebelum Oktober 2014. (photo : Ikahan)

Kunjungan Resmi Dankoharmatau untuk Mengamati Perkembangan Perbaikan C130H


AUSTRALIA – Selama periode 8 hingga 10 Mei 2013, Marsda TNI Sumarno selaku Komandan Pemeliharaan dan Materil Angkatan Udara (Dankoharmatau) melakukan kunjungan kerja ke Markas Angkatan Udara Australia di Richmond dan Markas Angkatan Udara Australia di Williamtown, New South Wales, Australia. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengembangan hubungan antar TNI-AU dan Royal Australian Air Force (RAAF) di bidang pemeliharaan dan keselamatan penerbangan.

Pada tanggal 8 Mei 2013, Marsda TNI Sumarno bertemu dengan staf teknik dan logistik yang telah mendukung program C130H untuk RAAF. Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memberikan paparan kepada Dankoharmatau tentang sistem pendukung untuk empat pesawat C130H yang akan dipindahkan dari pihak Australia ke pihak Indonesia. Paparan tersebut juga termasuk memberikan informasi tentang pelaksanaan perbaikan yang dilakukan pada pesawat sebelum diserahkan kepada Indonesia.

Setibanya di RAAFRichmond, Marsda TNI Sumarno disambut oleh Commander Air Lift Group, Marsma Gary Martin. Selama pertemuan mereka, Marsma Martin memberikan paparan singkat kepada Marsda TNI Sumarno tentang sejarah armada C130H dalam melaksanakan tugasnya untuk Australia dan berbicara secara mendalam tentang peran penting pesawat tersebut selama bermain dalam operasi di seluruh dunia dan juga dalam hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia.

Marsda TNI Sumarno melakukan tur ke hangar di mana armada C130H sedang dalam proses diperbaharui oleh Qantas Defence Services (QDS) sebelum dialihkan kepada pihak TNI-AU. Beliau ditunjukkan pesawat pertama yang telah dipersiapkan untuk Indonesia yang telah diberikan tanda Angkatan Udara Republi kIndonesia.

Beliau terkesan dengan kondisi pesawat tersebut dan pesawat lainnya yang akan diperbaiki oleh QDS pada masa depan. Diharapkan bahwa pesawat pertama dapat siap dikirim ke Indonesia pada akhir Juli 2013 dan pesawat terakhir akan diserahkan sebelum Oktober 2014. Marsda TNI Sumarno mengatakan bahwa ia sangat tertarik untuk lebih mengembangkan dan memperkuat hubungan antara Koharmatau, Angkatan Udara Australia dan QDS untuk menjamin pengiriman semua empat pesawat akan siap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan telah sesuai dengan praktek terbaik dunia untuk kelayakan udara dan keselamatan penerbangan.

Pada 09-10 Mei, Dankoharmatau melakukan kunjungan lebih lanjut di RAAF Richmond dan RAAF Williamtown untuk mengamati proyek perbaikan hangar di sejumlah markas yang dapat digunakan sebagai contoh untuk proses perbaikan hangar yang sedang dilakukan di Lanud Husein Sastranegara, Bandung, yang di sponsori oleh Australia-Indonesia aviation safety joint working group. Kunjungan tersebut dilakukan pada sejumlah hangar pemeliharaan untuk pesawat C130, F/A-18 dan Hawk 100 termasuk fasilitas untuk mengecat pesawat.

Beliau juga turut mengunjungi fasilitas pemeliharaan pesawat Hawk 100 untuk membahas masalah kelayakan udara serta pekerjaan terpenting dalam pencegahan korosi pada pesawat.

Sebagai hasil dari kunjungan ini, Marsda TNI Sumarno menunjukkan keinginannya untuk Koharmatau menjadi lebih erat terlibat pada proses serah-terima C130H dariAustralia untuk Indonesia dan pada bidang aviation safety joint working group.

(Ikahan)

Pesawat Militer AS Mendarat Tanpa Izin, Menhan: Itu Hanya Masalah Teknis


 
 
Jakarta - Sebuah pesawat militer Amerika Serikat mendarat tidak sesuai izin di Banda Aceh kemarin. Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pendaratan tanpa izin tersebut hanya masalah teknis yang dapat diselesaikan langsung di tempat.

"Mereka punya izin, tapi datang lebih cepat. Makanya masalah teknis itu diselesaikan di tempat saja, kan sudah ada tatarannya," kata Purnomo usai pelantikan Chatib Basri sebagai Menkeu RI di Istana Negara, JL Veteran, Jakarta, Selasa (21/5/2013).

Purnomo menegaskan pesawat tersebut sebetulnya memiliki izin namun izin mendarat pesawat itu ialah pada tanggal 21 Mei. Meski demikian, kejadian itu tidak menganggu hubungan diplomatik AS dan Indonesia.

"Gak ada hubungannya dengan diplomatik, pesawat itu punya izin cuma lebih cepat," jelasnya.

Lanjut, dia menjelaskan kalau permasalahan pesawat itu dengan pihak Indonesia sudah selesai. Kendala pesawat carteran itu juga sudah diperbaiki.

"Ngomongin soal teknis lapangan, itu masalah operasional dan biar diselesaikan lewat operasional," ujarnya.

sumber : detik

Sempat Ditahan Semalam di Aceh, Pesawat Militer AS Diizinkan Terbang


 
 
 Foto: Feri Fernandes/detikcom 
 
Lhokseumawe - Pesawat militer AS sempat ditahan semalam di Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar, Provinsi Aceh, karena tak mengantongi izin terbang. Pesawat itu akhirnya diizinkan terbang oleh otoritas setempat.

Pesawat jenis Dornier 328 mendarat sekitar pukul 15.00 WIB, Senin (20/5/2013). Beberapa orang di dalam pesawat di antaranya Tutle Colton Timothy (pilot) No Paspor 820553613, Priest Chyntia Ellizabeth (kopilot) No Paspor 820454226, dan Faire Loren Mattjew (teknisi).

Danlanud Sultan Iskandar Muda, Kolonel Supriabu, mengatakan, pesawat yang membawa 2 penumpang dan 3 kru tersebut terbang dari Maldiva, Srilanka tujuan ke Singapura. Keberadaannya sudah terlacak radarnya saat memasuki wilayah Aceh Utara, dan sampai di Bandara SIM mereka turun.

"Karena pesawat tersebut tidak memiliki surat izin penerbangan Diplomatic Clearence dan Security Clearence yang dikeluarkan oleh TNI, makanya kita tahan," kata Kolonel Supriabu saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (21/5/2013).

"Pesawat mendarat darurat karena kehabisan bahan bakar dan tidak dapat melanjutkan penerbangan ke Singapura," imbuhnya.

Kru dan penumpang pesawat diinapkan di salah satu hotel di Banda Aceh yang dekat dengan Bandara SIM dengan pengawalan ketat aparat keamanan. Sekitar pukul 07.15 WIB, Selasa (21/5/2013), pesawat diizinkan terbang.

"Setelah kordinasi dengan Kedutaan Amerika dan Mabes TNI, pesawat diizinkan meninggalkan Bandara Sultan Iskandar Muda dan keluar dari wilayah Indonesia," jelas Kolonel Supriabu.

Menurut Supri, saat take off, pesawat terus dipantau dan dikawal ketat dari kesatuan Angkatan Udara SIM Aceh maupun Sumatera dengan radar sampai benar-benar dipastikan pesawat itu sudah meninggalkan wilayah Indonesia.

sumber : detik

Tim USAF Kunjungi Lanud Iswahjudi Bahas Pelatihan Pilot F-16


Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Yuyu Sutisna, SE., menerima kunjungan tamu Amerika, di Ruang Tamu Komandan Lanud Iswahjudi, Senin (20/5). (Foto Pentak Lanud Iswahjudi)

20 Mei 2013, Magetan: Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Yuyu Sutisna, SE., menerima tamu Amerika, terkait mengenai kedatangan pesawat F-16 hibah dari Amerika Serikat, kepada pemerintah Indonesia, di Ruang Tamu Komandan Lanud Iswahjudi, Senin (20/5).

Tamu Amerika ini terdiri dari Letkol Cosey Justin Ward (Deputi Chief, ODC, U.S. Embassy Jakarta), Mayor Stepen Josep Charr (Pilot Internasional Affairs USAF), Mayor Wesley Kelvin Cook (Training Officer USAF).

Kedatangan Team Pilot Training Survey F-16 dari negeri Paman Sam ini untuk menyampaikan perencanaan latihan terbang bagi penerbang F-16, untuk pesawat-pesawat F-16 yang akan tiba di Lanud Iswahjudi. Disamping itu juga akan dilakukan diskusi mengenai materi-materi tentang kedatangan pesawat-pesawat F-16 yang akan datang di Lanud Iswahjudi.

Sumber: Lanud Iswahjudi

Menhan dan Parlemen Bahan Proyek Pesawat Tempur KF-X



20 Mei 2013, Jakarta: Seusai membahas nasib RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara (Komcad), Senin (20/5), Komisi I DPR melanjutkan raker dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, membahas soal penghentian kerja sama sepihak dari Korea Selatan, dalam hal produksi bersama pesawat tempur Korean Fighter eXperiment (KFX). Namun, rapat kali ini digelar secara tertutup.

Sebelum rapat membahas hal ini dimulai, Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, bahwa Komisi I memandang penting pembahasan persoalan ini. "Sehingga Komisi I perlu mendapat penjelasan dari Menhan khususnya soal di balik langkah sepihak Korsel menghentikan kerja sama pengadaan pesawat tempur KFX dari Korsel tersebut," ujar Agus.

Kata Agus, Komisi I melihat pembatalan kerja sama pengadaan KFX/IFX itu dampaknya tidak sederhana. "Kita mesti lihat apa akar permasalahan yang sesungguhnya. Apakah ada langkah embargo dari pemilik teknologi itu dalam hal ini AS? Seperti itu yang akan kita pelajari," jelasnya.

Agus menambahkan, hal lain yang perlu diungkap, apakah akibat pembatalan sepihak dari Korsel, akan berdampak pada kerja sama yang lainnya. Misal, pembuatan tiga kapal selam yang juga bekerja sama dengan Korsel. "Apakah ada penundaan-penundaan juga. Ini yang mesti kita pastikan dan bicarakan," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan bahwa RI sudah membayar 70 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1,6 triliun untuk modal awal pembuatan pesawat tersebut. "Sehingga kalau pihak Korsel menghentikan sepihak produksi bersama pesawat KFX itu, jelas RI pihak yang telah dirugikan," ujarnya.

Kerja sama antara Indonesia dan Korsel untuk membangun pesawat super canggih KFX berlangsung sejak 2001. Proyek itu dibiayai bersama oleh Indonesia dan Korsel. Dalam proyek itu, pemerintah Indonesia diwajibkan menyetor sekitar 20 persen dari total dana yang dibutuhkan sekitar Rp 80 triliun.

Sumber: Jurnal Parlemen

Sunday, May 19, 2013

Hibah F-5 Korea Selatan Ditolak TNI AU





Korea Selatan berniat menghibahkan satu skadron pesawat F-5 Tiger atas pembelian 16 pesawat latih T-50 Goldean Eagle (photo : daum)


Jakarta (ANTARA News) - Itikad Korea Selatan menghibahkan F-5 Tiger ditolak TNI AU. Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI IB Putu Dunia, menyatakan penolakan lantaran tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Tidak disebutkan apakah Korea Selatan telah mendapat pengganti armada F-5-nya.
"Karena spesifikasi pesawat F-5 Korea Selatan berbeda dengan yang dimiliki Indonesia," kata Dunia, usai menghadiri penutupan Sidang Umum dan Kongres Dewan Olahraga Militer Internasional atau Conseil International du Sport Militaire (CISM) Ke-68, di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pesawat F-5 --tipe F-5E Tiger II-- milik Indonesia sudah banyak dimodifikasi, baik persenjataan atau avioniknya. Sedangkan, pesawat yang ditawarkan Korea Selatan minim modifikasi. Untuk mengaktualkan kemampuannya, TNI AU meluncurkan program MACAN pada masa lalu, yang juga melibatkan penyedia avionika Belgia dan Sagem, Prancis.
"Perbedaan spesifikasi ini justru menjadi beban di biaya perawatannya. Kalau bisa kami diberi pesawat yang sama dengan yang kami punya," katanya. Dunia menyatakan telah melaporkan penolakan itu kepada Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro.

Beberapa bulan lalu, Korea Selatan secara sepihak menunda peluncuran Program KFX/IFX --satu proyek ambisius lompatan besar sekaligus jalan pintas perancangan dan pembuatan pesawat tempur generasi 5+ antara negara itu dan Indonesia-- justru pada saat tahap penilaian awal telah selesai ditempuh.

Padahal tahap penilaian awal itu menyatakan Program KFX/IFX ini sangat layak diteruskan, baik dari sisi rancang bangun, teknologi, biaya, kemampuan lain, hingga kemauan politik kedua negara. Skema pembiayaan dari kedua negara juga telah disepakati, untuk proyek yang diingini semula digelindingkan mulai 2015.
Korea Selatan juga diketahui sejak awal sangat mengidamkan boleh membeli F-22 Raptor, mengingat temperatur keamanan regionalnya cukup tinggi belakangan ini terkait agresivitas dan sensitivitas tetangganya, Korea Utara. Akan tetapi, Amerika Serikat lebih berselera menjual Raptor itu kepada Jepang.
Sejalan dengan penolakan Amerika Serikat itu, Korea Selatan lalu meluncurkan Program KFX; belakangan mengajak Indonesia mengingat Indonesia mulai memalingkan wajahnya kepada Korea Selatan sebagai sumber persenjataan. KT-1B Wong Bee dari Korea Seatan dan perbaikan menyeluruh KRI Nanggala-402 di negara itu.
Belakangan, ada sinyal dari Amerika Serikat bahwa Korea Selatan mulai dilirik untuk boleh memiliki Raptor. Latihan perang rutinFoal Eagle 2013 bahkan melibatkan B-2 Spirit dan satu flotila gugus tempur kapal induk USS Nimitz (CVN-68) ke Korea Selatan. Ini terbilang pelibatan sangat besar dalam latihan Foal Eagle selama ini.

(Antara)