Pages

INDONESIA DEFENCE adalah blog Berita,ulasan, artikel Pertahanan dan Keamanan, Industri Militer Indonesia dan Dunia, Perkembangan Alutsista terkini, serta perkembangan POLITIK DALAM DAN LUAR NEGERI.

BERITA TERKINI DI INDONESIA DEFENCE

Saturday, January 7, 2012

TNI AU Harapkan Perbaikan Hercules di Dalam Negeri

/
Jurnas.com | MARKAS Besar TNI Angkatan Udara berharap perbaikan pesawat angkut berat Hercules C-130 dapat dilakukan di dalam negeri agar dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam melakukan perbaikan pesawat sejenis. "Lebih bagus kalau dikerjakan di Bandung, karena sekaligus dapat meningkatkan kemampuan anggota TNI AU,"kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Azman Yunus di Jakarta, Sabtu (7/1).

Sebelumnya, satu unit pesawat Hercules milik TNI AU dikirim ke Oklahoma Amerika Serikat untuk menjalani pemeliharaan berat dalam Programmed Depot Maintenance di hanggar perusahaan swasta ARINC, di Oklahoma, Amerika Serikat. Jika pesawat tersebut selesai diperbaiki, direncanakan dua unit Hercules lainnya akan juga diperbaiki.

Menurut Azman, teknisi TNI AU sebenarnya telah memiliki kemampuan untuk memperbaiki pesawat tersebut. Namun begitu, kemampuan tersebut tidak didukung dengan fasilitas dan peralatan yang mendukung. "Sudah mampu memperbaiki, hanya alat-alat yang dibutuhkan tidak ada. Kalau beli, lebih jauh dan lebih mahal, lebih baik kita gunakan orang lain,"terangnya.

sumber : Jurnas

Amankan Laut, TNI AL Butuh 35 KCR


(Foto: Kemhan)

6 Januari 2012, Jakarta: TNI Angkatan Laut memerlukan 35 unit Kapal Cepat Rudal (KCR) sebagai kekuatan ideal dalam melakukan pengamanan wilayah laut Indonesia yang sangat luas. Hingga saat ini KCR yang dimiliki baru 6 unit.

"Idealnya ada 35 unit KCR, tapi hingga saat ini kami baru memiliki 6 KCR,"kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Untung Suropati di Jakarta, Jumat (6/1).

Untung merinci, keenam KCR yang dimiliki TNI saat ini adalah Kapal perang Republik Indonesia (KRI) Mandau-621, KRI Rencong-622, KRI Badik-623, dan KRI Keris-624 yang semuanya buatan Korea. Dua unit lainnya merupakan hibah dari pemerintah Brunei Darussalam yaitu KRI Salawaku-642 dan KRI Badau-643.

"Sesuai MEF akan diadakan penambahan 15 unit KCR,"ujar Untung.

Rencana penambahan KCR ini baru terlaksana dengan penyerahan KRI Clurit-641 pada April 2011 lalu dan segera menyusul KRI Kujang-642 yang akan diserahkan paling lambat April mendatang. Yang membanggakan, kedua KCR ini merupakan kapal buatan dalam negeri yang diproduksi oleh PT Palindo Marine, Batam.

Dalam kunjungannya ke PT Palindo Marine Rabu (4/1) lalu, Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI AL Laksamana Muda TNI Sumartono mengungkapkan pemerintah Indonesia menargetkan pembuatan 24 unit kapal cepat berpeluru kendali hingga 2024. Kedua puluh empat unit KCR itu akan disebar ke wilayah Barat Indonesia dan Sulawesi Utara.

Sumber: Jurnas

Norwegia Tawarkan Empat Hercules

Jumat, 11 September 2009 18:00 WIB | 1427 Views

(istimewa/ANTARA)


Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Norwegia menawarkan empat unit pesawat angkut C-130 Hercules tipe H kepada Indonesia, kata Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Muda TNI Imam Wahyudi, Jumat.

Ditemui ANTARA di ruang kerjanya di Jakarta, ia mengatakan, empat unit Hercules tipe H itu sebelumnya telah digunakan angkatan udara Norwegia.

"Karenanya mereka (Pemerintah Norwegia) akan melakukan retrovit atau peremajaan terhadap empat Hercules tersebut sebelum diberikan kepada Indonesia," katanya.

Imam mengatakan, empat unit Hercules tipe H yang ditawarkan tersebut keseluruhannya bernilai 66 juta dolar AS. "Ya dengan harga segitu, lumayan juga untuk menambahkan kekuatan skadron Hercules kita, jika pemerintah Indonesia tertarik membelinya," katanya menambahkan.

Sebelumnya, AS menjanjikan bantuan pengadaan enam pesawat angkut C-130 Hercules tipe H dan J untuk Indonesia.

Bantuan berupa potongan harga dengan menggunakan fasilitas Foreign Military Financing (FMF) dan bantuan suku cadang bagi pesawat angkut berat Hercules.

Australia menawarkan Hercules Tipe J, namun pesawat dari Australia masih jangka panjang, kendati prosesnya sudah dilaksanakan sejak sekarang, namun realisasinya masih lama.

Hingga kini Indonesia memiliki satu skadron C-130 Hercules berbagai tipe, yakni C-130 Hercules VIP, C-130 H/HS, C-130 B/H dan C-130 BT dengan tingkat rata-rata kesiapan 60 persen atau sekitar sembilan unit.

Meskipun telah puluhan tahun, TNI AU tetap menggunakan dan memelihara C-130 Hercules melalui perawatan terjadwal service life extension programmed (SLEP), inspection repair as necessary (IRAN), dan program retrofit dengan biaya 51 juta dolar AS untuk empat pesawat agar dapat bertugas lebih lama lagi yakni sekitar 15 tahun.

"Kini dari empat Hercules yang menjalani peremajaan di Singapura, dua telah selesai, dan dua sisanya masing-masing diremajakan di Singapura dan Depo Pemeliharaan 10 TNI AU," demikian Imam.(*)

sumber Antara


JAKARTA - Australia memastikan bakal menghibahkan empat unit pesawat angkut berat Hercules C-130 seri H kepada Indonesia. Meski berstatus hibah, pengadaan pesawat tersebut tidak gratis. Pemerintah Indonesia masih harus mengeluarkan dana ratusan miliar rupiah guna mereparasi pesawat itu di Australia.

"Secara resmi nanti diserahkan kalau kita sudah mempersiapkan anggaran untuk reparasi dan upgrade. Anggaran untuk itu sudah diketok pada 2012," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Istana Kepresidenan, Kamis (5/1).

Purnomo belum bisa memastikan kebutuhan dana untuk reparasi pesawat bekas pakai Angkatan Udara Australia tersebut. Rencana hibah itu sebenarnya sudah dibahas awal tahun lalu, namun baru terealisasi karena menunggu persetujuan Amerika Serikat.

TNI-AU kini memiliki 21 unit Hercules dan berencana menambah sembilan unit lagi. Dengan tambahan empat unit, TNI-AU akan mengoperasikan dua unit untuk pesawat tangki, dua unit untuk pesawat VIP, dan sisanya untuk operasi angkutan dua batalyon.

"Tipe Hercules yang akan dihibahkan adalah tipe H, diremajakan kembali dan akan digunakan TNI Angkatan Udara untuk menggantikan tipe B yang sudah sangat tua," jelas Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Muda TNI Rodi Suprasodjo.

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat mengakui masih menjajaki tawaran Hercules dari sejumlah negara. Selain hibah Australia, Amerika Serikat menawarkan pembelian enam unit Hercules C-130 tipe E dan J dengan potongan harga khusus. Pesawat tersebut sedianya akan dikirimkan ke tiga negara di Asia dan Afrika, namun dialihkan ke Indonesia.

Pemerintah Norwegia juga menawarkan hibah murni empat unit pesawat angkut C-130 Hercules tipe H kepada Indonesia. Berbeda dengan Australia dan Amerika yang masih membebankan biaya reparasi kepada Indonesia, tawaran dari Norwegia sudah termasuk biaya reparasi sehingga nilai hibah empat pesawat mencapai USD 66 juta.

Selain pesawat bekas, pada 30 Desember lalu Indonesia membeli enam unit pesawat tempur Sukhoi Su-30 MK2 senilai USD 470 juta berikut suku cadangnya. Seperti sebelumnya, pembelian pesawat itu kosong tanpa senjata. Tahun ini pemerintah baru menganggarkan pembelian rudal udara ke darat dan rudal udara ke udara bagi sepuluh Sukhoi.

Saat ini Indonesia telah memiliki enam Sukhoi Su-27 SKM dan empat Sukhoi Su-30 MK2. Enam pesawat baru tersebut akan ditempatkan di Makassar

sumber :JPNN

Friday, January 6, 2012

Februari, Indonesia Kirimkan 130 Teknisi Pembuat Kapal Selam Jakarta


 
www.indosmarin.com / www.indosmarin.com
Jurnas.com | INDONESIA melalui Kementerian Pertahanan akan mengirimkan 130 personel ke Korea Selatan dalam rangka proyek pembuatan Kapal Selam yang disepakati kedua negara. Para personel itu berasal dari anggota TNI Angkatan Laut, ahli kapal selam PT PAL dan sejumlah akademisi dari Institus Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

“Diperkirakan berangkat Februari,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskomblik) Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta, Jumat (6/1).

Dalam pemberitaan jurnas.com sebelumnya, Hartind menyebut tim pembuat kapal selam Indonesia akan berangkat Januari ini. Jumlah tim yang dia sebutkan saat itu berjumlah 50 orang.

Proyek pembuatan kapal selam yang dilakukan dengan kesepakatan joint production tersebut akan dilakukan secara bertahap. Hartind menuturkan, dua dari tiga kapal selam yang dibeli Indonesia itu akan dibuat di Korea Selatan melalui perusahaan galangan Daewoo Shipbuiliding Marine Engineering (DSME). Pembuatan kapal selam pertama dilakukan selama 36 bulan. Selama itu pula teknisi dari Indonesia akan memperhatikan dengan seksama cara mereka merakit hingga akhirnya kapal selam itu selesai.

Pada pembuatan kapal selam kedua, barulah para teknisi Indonesia ikut terlibat namun, masih akan dibantu dari pihak Korea Selatan. “Separuh teknisi dari kita, separuh dari mereka,” katanya.

Pembuatan kapal selam kedua ini diperkirakan lebih singkat, yakni hanya 20 bulan. Pasalnya, pihak Korea Selatan dan Indonesia menargetkan bisa membangun dua kapal selam itu dalam kurun 56 bulan atau sekitar 4,5 tahun. “Diperkirakan dua kapal selam itu akan selesai pada pertengahan 2016,” ujar Hartind.

Dan untuk pembuatan kapal selam ketiga, pengerjaan sepenuhnya dilakukan teknisi Indonesia. Hartind mengatakan, pembuatan kapal selam ketiga ini akan dilakukan di galangan PT PAL di Surabaya. Namun begitu, pihak DSME tetap akan mengawasi pembuatannya. “Proses pembuatannya diperkirakan memakan waktu antara 24-36 bulan, diperkirakan bisa selesai sekitar 2019.” katanya.

sumber JURNAS

RI Bantah Tabrak Pesawat Papua Nugini


 
www.tni.mil.id / www.tni.mil.id
Jurnas.com | KEMENTERIAN Pertahanan RI menyatakan tidak ada pesawat TNI yang nyaris menabrak pesawat yang membawa Deputi Perdana Menteri (PM) Papua Nugini Belden Namah.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Indonesia Hartind Asrin Jumat, menyatakan tidak ditemukan data adanya dua pesawat militer Indonesia yang hampir menabrak pesawat yang membawa pejabat tinggi Papua Nugini (PNG).

"Tidak ada pesawat militer kami yang melaksanakan penerbangan atau operasi pada tanggal 29 November, saat dugaan insiden terjadi," katanya menegaskan.

Hartind mengatakan pesawat yang membawa Wakil Deputi PM Papua Nugini itu terbang dari Kuala Lumpur menuju Port Moresby.

Hal senada diungkapkan Juru Bicara TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Azman Yunus yang mengatakan berdasarkan catatan Pusat Pengendalian Operasi TNI Angkatan Udara tidak ada pesawat TNI Angkatan Udara yang melakukan penerbangan di wilayah Timur.

"Seluruh satuan radar TNI Angkatan Udara di wilayah Timur yakni di Saumlaki, Biak dan Merauke juga tidak mencatat adanya penerbangan oleh pesawat asing di wilayah Indonesia, khususnya di Papua pada saat itu," ungkapnya.

Pemerintah Papua Nugini justru harus menjelaskan posisi pesawat yang membawa Deputi PM Papua Nugini dan jenis pesawat TNI yang nyaris menabrak tersebut.

Terkait insiden nyaris tabrakan itu, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neil mengancam untuk mengusir Duta Besar Indonesia untuk Papua Nugini, Andreas Sitepu.

Ancaman untuk melakukan pengusiran ini didukung penuh oleh parlemen Papua Nugini. Sebelumnya beredar tuduhan bahwa Indonesia bermaksud untuk memata-matai Pemerintah Papua Nugini "Saya menuntut penjelasan. Bila pihak kami tidak mendapatkan penjelasan dalam waktu 48 jam, seluruh hubungan diplomatik antara Indonesia dan Papua Nugini akan hancur," ungkap Deputi Perdana Menteri Papua Nugini Belden Namah, seperti dikutip Radio Australia, Jumat.

"Saya sudah berbicara dengan duta besar (RI) dan bila memang pada akhirnya kami harus mengusirnya dari negara ini dan menarik dubes kami di Jakarta, maka hal tersebut akan kami lakukan," ujarnya. Antara

sumber : JURNAS

Pesawat SMKN 29 Jakarta Ditawarkan Rp1,3 Miliar, Siap 20 Unit


 
Desmunyoto P. Gunadi / Jurnal Nasional
Jurnas.com | PESAWAT Jabiru J430 hasil rakitan SMK Negeri 29 Jakarta bakal ditawarkan dengan harga sekitar Rp1,3 miliar. Ini lantaran menyesuaikan besarnya biaya perakitan dan bahan-bahan yang dipergunakan.

"Kami berani menawarkan harga pesawat ini sampai Rp1,3 miliar," kata Kepala Program Keahlian Airframe & Powerplant SMK N 29 Jakarta, Ahmad Budiman saat berbincang dengan Jurnal Nasional, Jumat (6/1) di Jakarta. Rencananya, mereka akan memproduksi pesawat tersebut sebanyak 20 unit.

Budiman mengatakan, biaya merakit pesawat memang mahal bila dibandingkan merakit mobil. Sebab, banyak bahan yang digunakan didatangkan dari luar negeri. Tapi, biaya tersebut seluruhnya ditanggung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Biaya perakitannya mahal sampai Rp200 juta," katanya.

Sedangkan, biaya membeli bahan-bahan lokal dikeluarkan sekitar Rp100 juta dan ongkos kirim bahan impor sekitar Rp300 juta. Sebagian besar komponen pesawat masih diimpor dari Australia dan 10 persen berasal dari bahan lokal.

"Saat ini pengerjaan sudah sampai 95 persen," katanya. Yaitu proses finishing, seperti pemasangan sayap, pemasangan tangki bensin, pengecatan dan lain-lain. "Perkiraan akhir bulan ini sudah selesai," kata Budiman. Pesawat Jabiru J430 merupakan keluaran terbaru anak SMKN 29 Jakarta.

Sebelumnya pada 2009, mereka berhasil merakit pesawat sejenis yang diberinama "Jabiru J200". Bedanya, pesawat yang lama hanya berkapasitas dua orang, sementara yang terbaru mampu menampung empat orang.

sumber : Jurnas

Pemerintah dan Parlemen Berdebat Alutsista, Calo Mengintai


MBT T-90 buatan Rusia jadi alternatif pengganti Leopard. (Foto: Uralvagonzavod)

9 Februari 2012, Jakarta: Pernyataan mengenai rencana pembelian Alutsista TNI kembali dilontarkan salah satu anggota Komisi I DPR RI, TB. Hasanuddin. Kali ini sang purnawirawan Mayjen TNI, mempertanyakan dana pinjaman luar negeri sebesar AS$ 6,5 miliar. Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mengaku, tidak mengetahui dari mana sumber pinjaman dana tersebut.

Perang pernyataan mengenai rencana TNI membeli Alutsista belakangan ini memang menjadi perdebatan menarik, antara DPR dan Pemerintah/TNI. DUa instansi ini seakan berdebat di media, saling tidak mau mengalah satu sama lain, sehingga membuat bingung publik.

Kepada itoday, pengamat pertahanan Mufti Makarim mengatakan, mekanisme pembelian Alutsista dengan menggunakan pinjaman luar negeri sebenarnya sudah menjadi hal biasa, sejak jaman Juwono Sudarsono, dan itu relatif membantu.

Mufti juga menambahkan, beberapa tahun terakhir, anggaran TNI untuk membeli Alutsista memang meningkat cukup signifikan. Namun hal itu belum bisa membuat Indonesia membeli Alutisista secara masif.

“Pembelian Alutsista TNI hanya berdasarkan kepada kebutuhan minimum, sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF) saja,” jelas Mufti ketika dihubungi itoday, Kamis, (9/2).

Lucunya, DPR seharusnya sudah mengetahui detil jumlah anggaran dan dari mana anggaran pembelian Alutsista TNI. Karena pemerintah/TNI pasti akan melaporkan sumber dana kepada DPR sesuai mekanisme yang ada.

Mengenai banyaknya perang pernyataan antara DPR dan Pemerintah/TNI, mengenai hal yang berkaitan dengan rencana pembalian Alutsista. Menurut Mufti, ada kemungkinan ada orang-orang yang memiliki kepentingan yang masuk dari perang di media tersebut.

“Broker bisa saja masuk ke dua instansi setelah melihat perdebatan antara DPR dan Pemerintah/TNI,” terangnya.

Hal itu bisa terjadi, karena publik bisa mengetahui apa yang sedang diperdebatkan. Masalah Leopard 2 misalnya, broker senjata jadi memiliki kesempatan untuk menawarkan tank ringan-medium entah lewat DPR atau masuk ke TNI dengan menyodorkan spesifikasi barangnya, sekaligus memberitahu jika barangnya sesuai dengan apa yang diributkan.

Tidak hanya itu, Mufti menganggap, perdebatan mengenai anggaran Alutsista ini hanya masalah politik saja. Karena jika dilihat, pernyataan yang menolak rencana pemerintah selalu berasal dari kalangan partai oposisi. “Kalangan oposisi akan selalu menjadi pihak yang bertolak belakang dengan pemerintah penguasa,” jelasnya.

Untuk mengurangi adanya penyusupan pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan, Mufti menyarankan agar perdebatan dilakukan secara paralel, bukan dilakukan di gelanggang terbuka.

“Publik diuntungkan dengan adanya perdebatan ini, dan memang berhak tahu, sebab menyangkut dana besar,” ungkap Mufti. “Tetapi ada baiknya DPR dan Pemerintah melakukan debat secara paralel, agar saling mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, jangan saling tuduh tak berdasar. Ini jadi lucu, karena yang terjadi adalah siapa mengawasi siapa,” pungkasnya.

Sumber: itoday

Iran akan selenggarakan latihan perang lagi


Jumat, 6 Januari 2012 20:01 WIB
ilustrasi Sebuah misil darat-ke-laut jarak jauh bernama Qader (Kuasa) diluncurkan saat latihan perang Velayat-90 di pesisir Laut Oman dekat Selat Hormuz, Iran selatan, Senin (2/1). (FOTO REUTERS/Jamejamonline/Ebrahim Norouzi/Handout/ox/12.)
Teheran (ANTARA News/AFP) - Iran akan menyelenggarakan latihan militer lagi di dan sekitar Teluk Hormuz dalam beberapa pekan ke depan, kata panglima angkatan laut Pengawal Revolusinya yang dikutip kantor berita Fars, Jumat.

Manuver-manuver itu akan diselenggarakan dalam bulan kalender Iran dari 21 Januari sampai 19 Februari, kata Fars mengutip pernyataan Ali Fadavi.

Latihan-latihan itu akan menekankan pernyataan tegas Iran bahwa pihaknya "menguasai penuh perairan Selat Hormuz dan mengawasi segala pergerakan di daerah itu," tambah Fadavi.

Pengumuman itu-- yang waktunya dibatasi bagi latihan yang Pengawal Revolusi umumkan sebelumnya "secepat mungkin"-- yang berisiko meningkatkan ketegangan dengan Barat di selat itu.

Perairan itu adalah "jalur paling penting dunia" untuk kapal-kapal tangki, kata Badan Informasi Energi Amerika Serikat. Sekitar 20 persen pengiriman minyak dunia melewati perairan sempit itu memasuki Teluk.

Angkatan laut reguler Iran menyelesaikan latihan perang 10 hari di timur selat itu, di Teluk Oman, awal pekan ini dengan uji-uji coba tiga rudal anti-kapal.

Para pemimpin militer dan politik Iran memperingatkan mereka akan mendekat ke selat itu jika sanksi-sanksi Barat ditingkatkan untuk menghambat ekspor minyak Iran.

Angkatan laut juga memperingatkan bahwa pihaknya akan bereaksi jika Amerika Serikat berusaha menggelar satu dari kapal-kapal induknya di perairan itu.

Pengawal Revolusi, yang menggunakan kapal-kapal kecil berkecepatan tinggi yang membawa peluncur-peluncur rudal dan kapal-kapal kecil lainnya, secara berkala menyelenggarakan latihan -latihan di dan sekitar Selat Hormuz.

Pelatihan terbaru diselenggarakan Juli 2011 dan termasuk penembakan beberapa rudal anti-kapal antara lain rudal Khalij Fars yang memiliki jangkauan tembak 300km.

Fadavi tidak merinci manuver-manuver baru itu.

"Ketujuh dalam rangkaian Manuver Nabi Besar itu akan dilakukan di daerah Teluk Persia dan Selat Hormuz. Latihan itu akan berbeda dari latihan sebelumnya, " kata Fars mengutip pernyataan Fadavi.
(H-RN/H-AK)  


sumber : Antara

F-35 JSF Delays Could Force Australia to Revert to Super Hornet


06 Januari 2012

The Joint Strike Fighter (JSF) in flight during testing. (photo : News Limited)

AUSTRALIA may be forced to purchase more Super Hornet fighter-bombers to prevent a capability gap in the nation's air defences if work on the Joint Strike Fighter is further delayed due to a new US military strategy and budget plan.

Ambassador to the US Kim Beazley, who received a comprehensive briefing from American officials about the changes, conceded production of the stealthy, multi-role JSF now named the F-35 Lightning II may be impacted by the shift to a leaner US military.

"The meaning of what the President (Barack Obama) and (US Defence Secretary Leon) Panetta have had to say for the F35 program is not that there won't be one but that perhaps in the long term the numbers might change and come down bit," Mr Beazley, former defence minister from 1984-90, told ABC News.

"I don't expect that out of this will emerge delays to a successful conclusion of the project but it may have an impact on the cost structure. The impact on delivery, paradoxically, will probably be quite useful."

Australia plans to buy up to 100 F-35s for an estimated $16 billion and has so far ordered 14, with the RAAF's first squadron supposed to be operating by 2018.

Asked if Australia could fill the gap if the F-35s were not ready by that time by buying more Super Hornet fighter-bombers Mr Beazley indicated that was a possibility.

"Well that's of course for defence ministers rather than ambassadors to say but he is always, (Defence Minister Stephen) Smith has always made clear that he keeps options open in terms of addressing any capability gaps," Mr Beazley said.

Development of the revolutionary JSF was already running behind schedule in April last year when The Australian revealed the RAAF was contemplating purchasing 18 more Super Hornets for $1.5bn to fill the gap.

It is understood delivery may be pushed back even further when the proposed US defence budget for 2013 is announced in coming weeks. The budget is expected to detail $487bn in spending cuts and call for a slowing of the pace of production for the F-35 jet.

The Howard government bought 24 Super Hornets for $6bn in 2007 to fill an earlier strategic gap left when the RAAF's F-111 bombers were withdrawn ahead of time because of concerns about fatigue.

But the announcement overnight, which included a new strategic focus towards the Asia-Pacific, may mean Australia could need even more Super Hornets.

"The Americans are very clear that as they proceed with the F35 program they're under close watch by the Australian government and if at any point of time a risk develops to the capacity for Australia to be satisfied with the forcing being that it has for the air defence of Australia then the Australian government will take action," Mr Beazley said.

US company Lockheed Martin Corporation is building the F-35s which are packed with sophisticated radars and other electronic equipment.

The original plan was for Lockheed to build 2443 JSFs for various arms of the American forces with about 500 others going to allies including Britain, Australia, Israel and Canada.

British Defence Minister Philip Hammond today voiced concern about possible cuts or delays in the F-35 fighter program.

Mr Hammond, who is currently visiting Washington, said he would like to speak with Mr Panetta about the impact the US announcement could have on the JSF.

"One of the things I hope to understand in the meetings I am to have later today is what, if any, impact the announcements being made today will have on the Joint Strike Fighter program," Mr Hammond said.

Opposition defence spokesman David Johnston told The Australian Online he was "not concerned" that the progress of the JSF program would be hindered by the US announcement.

However he said America's shifted focus on the Asia-Pacific region would place extra responsibility on Australia.

"Australia is now under the microscope to step up," Senator Johnston said.

"With the current state of the navy and the disinterest of our Prime Minister in defence issues we are at risk of being found wanting."

Acting Defence Minister Warren Snowdon referred The Australian Online to Mr Beazley's comments.

Ukraine will Deliver 49 MBT T-84 Oplot to Thailand and will be Completed in 2014


06 Januari 2012

T-84 Oplot Main Battle Tanks (photo : Militaryphotos)
Ukrainian State Company for Export and Import of Military and Special Products and Services (Ukrspetseksport), which is a part of the Ukroboronprom state concern, intends to supply 49 T-84 Oplot tanks to Thailand.

He said a statement made by Volodymyr Kuratchenko, deputy director general of Ukroboronprom, in Kharkiv that enterprise will supply close to 100 tanks to Thailand was a mistake.

Volodymyr Kuratchenko told the press in Kharkiv that the execution of the contract will begin in 2012 and will be completed in 2014.

He said the execution of the contract will allow the Kharkiv Malyshev Plant to boost production volume 10 times in 2012 over 2011.

He did not specify a sum of the contract.

Mykola Belov, acting director general of the Kharkiv Malyshev Plant, told Ukrainian News the Cabinet of Ministers allocated UAH 40.2 million in December to the plant for preparing the execution of this and other contracts concerning production of tanks and armored personnel carriers.

Chief Designer Volodymyr Vakulenko told the press some 40 changes will be introduced in the design on demands from the customer, including installation of air conditioners.

As Ukrainian News reported, Ukrspetseksport on September 1 signed a contract with the Defense Ministry of Thailand to deliver 49 Oplot tanks for a sum exceeding USD 200 million.

On August 5, Ukrspetseksport reached agreement with Thailand for manufacture of 121 pieces of
BTR-3E1 armored personnel carriers and support vehicles based on them worth a total of more than USD 140 million.

Ukrspetseksport is part of the Ukroboronprom state-run concern, which also comprising enterprises producing military hardware, including tank-building enterprises.

UE akui peran baru Indonesia di kawasan



Jumat, 6 Januari 2012 21:52 WIB | 1225 Views
Marty Natalegawa (FOTO ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Marty M. Natalegawa bertemu dengan para duta besar negara-negara anggota Uni Eropa (UE) yang dipimpin Dubes UE di Jakarta Julian Wilson di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jumat.

Menurut siaran pers Kementerian Luar (Kemenlu) yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat malam, dalam pertemuan yang dihadiri 14 duta besar (dubes) dan tujuh wakil dubes itu, Wilson mengucapkan selamat atas peran baru yang ditunjukkan Indonesia di tingkat global sepanjang 2011.

"Ditandatanganinya 131 perjanjian bilateral pada tahun 2011 menunjukkan kinerja diplomasi yang luar biasa," kata Wilson.

Pertemuan ini, katanya, menjadi bentuk koordinasi RI-UE di jalur yang benar. Hal ini mengingat pada 2012 akan menjadi tahun yang besar karena kedua pihak akan mengesahkan Perjanjian Kerja sama Kemitraan atau Partnership and Cooperation Agreement (PCA) dan Joint Committee sebagai mekanisme baru dialog bilateral.

Sementara itu Menlu Marty mengharapkan forum pertemuan dengan para dubes UE tersebut dapat dilembagakan dalam bentuk pertemuan reguler yang dilakukan tiap tiga atau empat bulan sekali.

"Ini forum yang tepat, karena pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan informasi mengenai capaian diplomasi 2011 dan proyeksi kebijakan luar neger 2012," ujar Marty.

Marty menegaskan pentingnya dibuka jembatan dalam memperkuat hubungan RI-UE. Untuk itu, ia menekankan perlunya dikembangkan score-card peta hubungan di semua negara UE yang melibatkan semua perwakilan negara-negara UE di Jakarta dan perwakilan RI di negara-negara Eropa.

Direktur Kerja Sama Intra Kawasan Amerika dan Eropa Kemlu, Dewi Mayangsari Kusumaastuti saat dihubungi menyampaikan, pertemuan antara Menlu Marty dengan para dubes negara-negara anggota UE adalah untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang menjadi perhatian bersama.

Terkait dengan hal-hal yang dibahas, Dewi menyampaikan pertemuan tersebut difokuskan pada hubungan bilateral RI-UE. "Bagaimana ke depannya hubungan tersebut agar lebih berbobot, lebih fokus," ujarnya.

Hubungan ekonomi akan lebih ditingkatkan. Demikian pula, harus ada kesinambungan antara hubungan bilateral RI dengan negara-negara UE dan bilateral RI dengan UE sendiri agar lebih fokus, lebih terarah dan maju bersama-sama.

Mengenai krisis keuangan yang kini melanda negara-negara Eropa, Indonesia, kata Dewi, belum melihat dampaknya bagi hubungan bilateral. Indonesia berharap UE dapat mengatasi krisis tersebut sehingga dapat terhindar dari dampak yang lebih parah.

Selain masalah bilateral, Menlu menyampaikan sejumlah informasi khususnya mengenai hasil-hasil Keketuaan Indonesia di ASEAN 2011. Menlu juga memberikan informasi kepada para dubes negara-negara UE mengenai pandangan Indonesia terkait isu-isu yang menjadi perhatian bersama dan isu-isu di kawasan seperti masalah Iran, Myanmar dan Semenanjung Korea.

Dalam pertemuan itu, Menlu Marty didampingi oleh penjabat Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Dubes Yuli Mumpuni dan Dubes Retno Marsudi.

Para dubes dan wakil dubes dari 23 negara anggota berasal dari Republik Ceko, Bulgaria, Prancis, Polandia, Swedia, Italia, Finlandia, Siprus, Slovania, Rumania, Denmark, Kroasia, Belgia, Jerman, Luksemburg, Portugal, Irlandia, Spanyol, Hungaria, Inggris, Belanda, Republik Hellenic dan UE.

Dalam siaran pers Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan Amerika dan Eropa Kemlu, UE merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Nilai perdagangan keduanya mencapai lebih dari 26 miliar dolar. Dari sisi investasi, UE menempati urutan ke-2 terbesar.

RI-UE saat ini dalam proses untuk meratifikasi Partnership and Cooperation Agreement (PCA). Keduanya juga tengah mencanangkan Joint Committee sebagai mekanisme baru dialog bilateral. PCA dan Joint Committe tersebut nantinya diyakini akan dapat lebih meningkatkan hubungan bilateral RI-UE. 


sumber : Antara

Hercules Hibah Australia Diremajakan


06 Januari 2012

C-130H Hercules Angkatan Udara Australia (photo : FlightCrew)
Jakarta (ANTARA News) - "Pemerintah akan merenovasi dan meremajakan atau retrofit empat pesawat C-130 Hercules hibah dari Australia," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
"Biasanya kalau dapat hibah, atau dapat pesawat, selalu kami cek, renovate, retrofit, kami betul yakinkan bahwa pesawat itu layak terbang," kata Purnomo ketika ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
"Sekitar ratusan miliar untuk empat pesawat terbang itu. Saya tak tahu persis karena belum diajukan oleh tim," katanya menyinggung perkiraan biaya peremajaan pesawat terbang transpor militer itu.
Menurut dia, tim dari kedua negara akan bertemu untuk membahas kondisi pesawat dan teknis hibah. Hasil pembicaraan tim itu bisa digunakan untuk mengukur biaya retrofit dan kemampuan keempat pesawat itu setelah diremajakan.
Yusgiantoro menjelaskan, pesawat hibah itu berjenis H, atau masuk dalam kategori pesawat baru. Hibah itu juga telah mendapat persetujuan dari Amerika Serikat.
"Karena setiap alutsista buatan Amerika Serikat, di mana pun juga, jika mau dihibahkan walau yang mau menghibahkan negara lain, harus melapor dulu pada Amerika Serikat," katanya.
Australia positif menghibahkan empat unit pesawat Hercules untuk Indonesia setelah sempat tertunda prosesnya pada 2011.
"Kemungkinan kedua tim teknis dari masing-masing negara akan bertemu pada pertengahan Januari ini," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan, Hartind Asrin, di Jakarta, Selasa (3/1).
Asrin mengatakan, dalam pertemuan itu kedua tim akan membicarakan teknis hibah yang akan dilakukan setelah sempat tertunda pada 2011. Selain mengadakan pertemuan di Jakarta, akan dilakukan pula pertemuan di Australia untuk melihat langsung empat unit Hercules yang akan dihibahkan tersebut, katanya.
Sementara itu, Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI-AU, Marsekal Muda TNI Rodi Suprasodjo, mengatakan pesawat Hercules yang diperlukan TNI-AU saat ini sebanyak 30 unit. Namun, TNI-AU hanya memiliki 21 pesawat Hercules, sehingga masih kurang sembilan pesawat.
"Kekurangan pesawat Hercules itu akan dipenuhi dari hibah dan membeli. Ke-30 pesawat Hercules akan digunakan untuk pesawat tanki sebanyak dua unit, pesawat VIP dua unit, dan pesawat operasional dua batalion sebanyak 26 unit," kata Suprasodjo.
Dia menambahkan, pesawat tipe H yang akan dihibahkan Australia akan digunakan TNI-AU untuk menggantikan tipe B yang sudah sangat tua. Selain Angkatan Udara Amerika Serikat, Indonesia adalah negara pertama di dunia yang menerima C-130 dari pabriknya. (F008)

Wamenhan Tinjau Potensi Sejumlah Perusahaan Galangan Kapal di Batam


06 Januari 2012

Kapal cepat rudal KCR-40 produksi PT. Palindo Marine Shipyard, Batam (all photos : DMC)
Batam, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Sekretaris Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) didampingi sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan dan Mabes TNI Angkatan Laut serta Tim Verifikasi KKIP, Rabu (4/1) melakukan kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan galangan kapal di Batam, Kepulauan Riau.

Kunjungan Wamenhan beserta rombongan kali ini untuk meninjau secara langsung proses pembuatan kapal serta melihat sejauh mana potensi, kemampuan dan kesanggupan perusahaan galangan kapal nasional khususnya di Batam dalam memenuhi kebutuhan pengadaan Alutsista TNI.

Kemhan dan TNI baik sebagai penentu kebijakan ataupun sebagai pengguna berkepentingan melihat secara langsung mekanisme dan kapasitas produksi yang disediakan dalam memenuhi berbagai peluang yang diberikan oleh Pemerintah.

Selain itu, peninjauan kali ini juga berkaitan dengan kepentingan dari Tim Verifikasi KKIP dalam
memonitor atau mengaudit industri pertahanan baik milik negara maupun swasta yang mencakup manajemen SDM, teknologi, infrastruktur, keuangan dan manajemen secara keseluruhan. Audit yang dilakukan Tim Verikasi KKIP tersebut berperan untuk memberikan jawaban apakah industri pertahanan memiliki kesanggupan dalam memenuhi kebutuhan Alutsista yang dibutuhkan TNI.

Kunjungan Wamenhan dan rombongan ke sejumlah perusahaan galangan kapal di Batam, diawali dengan peninjauan ke PT. Bandar Abadi Shipyard dilanjutkan peninjauan ke PT. Citra Shipyard, PT. Palindo Marine Shipyard dan Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan (Fasharkan) Mentigi. Diakhir kunjungan kerjanya ke Batam, Wamenhan juga menyempatkan diri meninjauan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) di Lantamal Batam.


Dalam peninjauan di Fasharkan Mentigi, Wamenhan dan rombongan meninjau fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal-kapal perang TNI-AL. Sementara itu, saat meninjau PT.Palindo Marine Shipyard, Wamenhan dan rombongan melihat fasilitas produksi dan proses pembuatan kapal perang jenis Fast Missile Boat (Kapal Cepat Rudal/KCR 40) yang merupakan kapal pesanan TNI AL. Dalam kesempatan tersebut Wamenhan juga sempat menguji coba dengan menaiki kapal KCR dengan nama KRI Kujang-642. Kapal tersebut merupakan kapal pesanan TNI AL yang kedua, saat ini masih dalam proses uji coba dan dalam waktu dekat akan diserahterimakan.
PT. Palindo Marine Shipyard mendapat pesanan dari TNI sebanyak dua kapal perang jenis Fast Missile Boat(Kapal Cepat Rudal/KCR 40). Kapal pertama telah diresmikan oleh Menhan pada bulan April 2011 dan sudah memperkuat Armada Perang TNI AL dengan nama KRI Clurit-641.
KCR 40 sepenuhnya dikerjakan oleh putra-putri bangsa dan sebagian besar material kapal perang tersebut diproduksi di dalam negeri. Proyek pembangunan dua unit KCR 40 juga merupakan proyek perdana dalam pengadaan alutsista dengan skema pembiayaan dalam negeri sehingga lebih efisien.

KCR 40 dibuat dari bahan high tensile steel & aluminium alloy dan mampu berlayar dengan kecepatan 30 knot. Kapal dengan teknologi tinggi itu memiliki spesifikasi panjang 44 meter, lebar 8 meter, tinggi 3,4 meter dan sistem propulasi fixed propeller 5 daun.
Kapal yang sepenuhnya di buat di PT. Palindo tersebut dilengkapi sistem persenjataan modern (Sewaco/Sensor Weapon Control), diantaranya meriam caliber 30mm enam laras sebagai sistem pertempuran jarak dekat (CIWS) dan rudal anti kapal buatan China C-705.
PT. Palindo Marine Shipyard merupakan salah satu perusahaan galangan kapal di Batam yang memiliki pengalaman selama 20 tahun dan telah memproduksi kurang lebih dua ratus kapal dengan berbagai tipe dan ukuran serta bermacam–macam tipe kapal, antara lain Crew Boat, Passenger Ferry, Patrol Boat, Rescue Boat dan jenis kapal lainnya.
Turut serta mendampingi Wamenhan sejumlah pejabat Kemhan antara lain Irjen Kemhan Laksdya TNI Gunadi, M.D.A., Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Dirjen Renhan Kemhan Marsda TNI BS. Silaen, S.IP, Dirjen Kuathan Kemhan Laksda TNI Bambang Suwarto, Dirtekind Ditjen Pothan Brigjen TNI Agus Suyarso, dan Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin.
Sedangkan dari Mabes TNI AL antara lain Asrena Kasal Laksamana Muda TNI Sumartono dan Aslog Kasal Laksda TNI Sru Handayanto. Sementara itu, Tim Verifikasi KKIP antara lain Said Didu, Prof Dr. Ir. Lilik Hedra, Sumardjono, Silmy Karim dan Dr. Timbul Siahaan. Turut pula pejabat dari Kementerian Keuangan dalam hal ini diwakili Direktur Anggaran III Ditjen Anggaran Kemkeu Sambas Muliana.(BDI/SR)


(DMC)

Kemlu Indonesia tanggapi protes Papua Nugini



Ilustrasi
Jumat, 6 Januari 2012 22:36 WIB
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Jumat menanggapi protes yang dilayangkan oleh Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O`Neil, karena pesawat asal Papua Nugini dicegat oleh pesawat TNI Angkatan Udara.

"Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, telah memanggil Duta Besar Papua Nugini di Jakarta, Peter Ila, untuk menyampaikan penjelasan mengenai masalah pencegatan tersebut yang disebabkan karena adanya permasalahan teknis dalam izin penerbangan pesawat tersebut," demikian siaran pers dari Kementerian Luar Negeri.

Menurut Kementerian Luar Negeri yang telah menghubungi sejumlah instansi terkait menyatakan bahwa TNI AU yang melakukan pengidentifikasian pesawat asing yang membawa Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, Hon. Belden Namah saat melintas di wilayah udara Indonesia pada 29 November 2011 telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia serta negara lain pada umumnya.

Tindakan yang dilakukan Komando Pertahanan Angkatan Udara Nasional (Kohanudnas) adalah pengidentifikasian elektronik dengan radar dan secara visual melalui pencegatan sesuai prosedur standar, demikian siaran pers tersebut.

Pengidentifikasian dilakukan karena terdapat perbedaan antara izin penerbangan yang dimiliki Kohanudnas dan hasil tangkapan radar bandara maupun radar Kohanudnas.

Tindakan pengidentifikasian itu telah sesuai dengan prosedur standar tanpa membahayakan pesawat jet Papua Nugini tersebut.

Dubes Peter menyampaikan apresiasinya setelah mendapat penjelasan dari Menteri Marty Natalegawa dan berencana meneruskan keterangan tersebut kepada pemerintahnya.


sumber : Antara

Kemlu: intersepsi AU sesuai prosedur

Ilustrasi
Jumat, 6 Januari 2012 23:41 WIB 

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa intersepsi yang dilakukan oleh pesawat TNI AU terhadap pesawat yang membawa Deputi Perdana Menteri Papua Nugini, Belden Namah, sesuai dengan prosedur dan tidak pernah membahayakan pesawat dimaksud.

Hal itu disampaikan oleh Pemerintah Indonesia dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, sebagai penjelasan atas pemberitaan media massa mengenai intersepsi pesawat TNI AU terhadap pesawat terkait yang melintasi wilayah Negara Indonesia pada 29 November 2011.

Menurut Pemerintah Indonesia, langkah-langkah yang dilakukan Indonesia, TNI Angkatan Udara, untuk melakukan intersepsi terhadap pesawat dimaksud telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia dan di negara-negara lain pada umumnya.

Tindakan yang diambil oleh Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas), menurut pernyataan itu adalah melakukan identifikasi elektronik dengan radar dan identifikasi visual dengan cara intersepsi sesuai prosedur standar.

Hal itu dilakukan karena terdapat perbedaan data antara "flight clearance" yang dimiliki Kohanudnas dan hasil tangkapan radar bandara maupun radar Kohanudnas.

Terkait peristiwa tersebut, Menlu RI Marty Natalegawa telah memanggil Dubes Papua Nugini di Jakarta, Peter Ilau untuk menyampaikan penjelasan mengenai masalah intersepsi yang disebabkan karena adanya permasalahan teknis dalam flight clearance pesawat itu.

Pernyataan itu menyebutkan bahwa Duta Besar Papua Nugini di Indonesia menyampaikan apresiasi atas penjelasan yang disampaikan Menlu RI dan akan meneruskan pesan tersebut kepada pemerintahannya.
(T.G003/D009) 


sumber Antara

Rusia - Iran Bahas kerjasama billateral

Rusia-Iran bahas kerjasama bilateral
Jumat, 6 Januari 2012 16:22 WIB | Dibaca
1026 kali
Moskow (ANTARA
News/Itar-Tass) -
Presiden Federasi
Rusia Dmitry
Medvedev dan Presiden Republik Islam
Iran Mahmud Ahmadinejad Kamis
melakukan percakapan telepon
mengenai prakarsa pihak Iran, kata
dinas layanan pers Kremlin.
Kedua kepala negara itu membahas
masalah-masalah penting saat ini
mengenai perkembangan kerja sama
bilateral pada tahun 2012.
Kedua presiden bertukar pandangan
tentang masalah-masalah regional.
Kedua pihak menyatakan dukungan
untuk meningkatkan upaya-upaya
menguraikan Konvensi tentang Status
Hukum Laut Kaspia, dan solusi
terhadap masalah Kaspia, termasuk
ekologi, perikanan, dan lain-lain.
Pentingnya penerapan kesepakatan
dicapai pada Konferensi Tingkat Tinggi
Kaspia Ketiga di Baku ini ditunjukkan
dalam hubungan ini.
Adapun tentang situasi Timur Tengah,
yang merupakan subjek perhatian
serius bagi masyarakat seluruh dunia,
Medvedev dan Ahmadinejad
menyatakan keyakinan adanya
kemungkinan untuk memecahkan
masalah wilayah tersebut, termasuk
situasi di Suriah, secara eksklusif
dengan metoda politik, melalui
pembentukan dialog antara semua
pihak yang bersangkutan.
Dukungan itu diungkapkan untuk upaya
yang dilakukan dalam kerangka
Perserikatan Bangsa-Bangsa, regional
dan organisasi-organisasi internasional
lainnya dalam mencapai tujuan ini.
Dmitry Medvedev menunjukkan dengan
puas penilaian positif oleh Presiden
Iran atas prakarsa Rusia: rencana
untuk restorasi tahap-demi -tahap
kepercayaan dalam program nuklir
Iran.
Para pihak sepakat untuk melanjutkan
konsultasi-konsultasi tentang masalah
tersebut. (H-RN)
sumber Antara

Papua Nugini Akan Usir Dubes RI

Papua Nugini Akan
Mengusir Dubes
Indonesia Atas Insiden
Dua Pesawat Tempur
TNI AU
Jakarta - Papua Nugini (PNG)
Perdana Menteri Peter O'Neil telah
mengancam akan mengusir Duta
Besar Indonesia dari Port Moresby,
Andreas Sitepu, menyusul insiden
November lalu di wilayah udara
Indonesia.
Dua pesawat tempur TNI AU hampir
hampir bertabrakan dengan pesawat
yang membawa wakil perdana
menteri dan pejabat senior
pemerintah PNG yang kembali dari
Malaysia, radioaustralianews.net. au
melaporkan pada hari Jumat.
Wakil Perdana Menteri PNG Belden
Namah mengatakan bahwa pesawat
tempur TNI bertindak agresif dengan
maksud untuk mengintimidasi.
"Saya sangat marah dan saya
meminta penjelasan dari pemerintah
Indonesia. Jika saya tidak
mendapatkan penjelasan dalam
waktu 48 jam, semua hubungan
diplomatik antara Indonesia dan
Papua Nugini akan tegang," kata
Namah seperti dikutip oleh news
portal.
"Saya sudah berbicara dengan duta
besar indonesia, dan bila ini terjadi
maka kami mendeportasi duta besar
Indonesia untuk meninggalkan
negara ini dan menarik duta besar
kami dari Jakarta, kami akan
melakukannya."
Kementerian Luar Negeri Indonesia
dan Departemen Pertahanan
Indonesia mengatakan mereka akan
mengeluarkan konfirmasi pada sore
ini.
Sumber : TJP/MIK

Papua Nugini Akan Usir Dubes RI

Papua Nugini Akan Usir Dubes RI

Thursday, January 5, 2012

Mobil Esmk sebagai kebangkitan Mobil Nasional

Mobil Kiat Esmk baik raja wali maupun Esmk digdaya ahir ahir ini menghiasi media cetak,elektronik,bahkan di internet.

Sebagai hasil dari karya anak bangsa seyogyanya kita semua mendukung karya anak bangsa tersebut, tentunya dari tingkat jajaran yang paling atas samapai tingkat jajaran yang paling bawa kita harus mendukungnya.

Tapi ada juga yang mencibirnya, yang disayangkan cibiran tersebut datang dari pejabat publik setingkat gubernur, bukanya mendukung eh mala mencibir.

Kita patut acungkan dua jempol terhadap pak jokowi yang telah membuat gebrakan membeli mobil kiat Esmk yang dibuat anak anak SMK dengan bengkel Kiat.

Dengan keberadaan mobil Esmk setidaknya awal dari bangkitnya kembali Mobil nasional sebagai kebangaan karya anak bangsa, sebetulnya SDM kita ini patut diperhitungkan, kita lihat saha apa sih yang gak bisa dibuat oleh bengkel bengkel kita, dari sepda motor sampai mobil mereka bisa otak atik mesin, dari yang Zim bisa hidup, dari yang lambat bisa cepat,dari yang boros bisa irit, sampai orang jepang saja bingung lo ko itukan mobil pada zaman aku masih kecil ko disini masih ada ya,bahkan larinya makin cepat. kira kira begitulah saking hebatnya teknisi kita meng otak atiknya.

Bayangkan kalo mobil esmk ini diproduksi masal tentunnya banyak menyerap tenaga kerja, pendapatan dari pajak meningkat.

Nah bola panas ini ada pada pemerintah adakah politikan will dan good will nya untuk mendukung mobil esmka sebagai mobil nasional? saran dari indonesia defence kepada pemerintah dukunglah karya anak bangsa ini, kalau ada yang kurang pemerintah harus menyuportnya dan cari jalan keluarnya dengan cara kumpulkan semua ahli dari badan pemerintah,BUMN,PT Pindad,PT DI,PT PAL saya yakin bisa. Panser anoa aja bisa konon sekelas mobil pasti bisa. Perlu dicatat anak-anak Esmk selain berhasil buat mobil mereka bisa buat laptop,ohp,dan pesawat terbang.Di korea hasil dari karya anak bangsa negeri korea sendiri mobil disana ada dan mereka didukung pemerintahnya.

Nah kita bersama sama dukung karya anak bangsa. maju lah negeriku. majulah mobnas Amin.

by Indonesia Defence

Iran akan serius menutup selat Hormus apabila Minyak Iran Dikenakan sanksi

Der Standard, koran Austria
memperingatkan bahwa Republik Islam
Iran serius terkait ancamannya akan
menutup Selat Hormuz. Mengutip
pernyataan petinggi Iran, koran ini
mengingatkan kapal induk Amerika
Serikat di Teluk Persia berada dalam
pengawasan Iran.
Koran ini mengisyaratkan terpantaunya
kapal induk AS di sekitar lokasi
manuver angkatan laut militer Iran di
Teluk Persia oleh pesawat pengintai
Tehran. Mahmoud Musavi, wakil
komandan angkatan laut Iran
menunjukkan hasil gambar dan
rekaman yang diambil pesawat
pengintai negara ini atas kapal induk AS
berupa roket, rudal, pesawat dan
peralatan militer lainnya yang berada di
kapal tersebut, tulis Der Standard dan
dilaporkan IRNA.
Menyikapi kehadiran pasukan
multilateral di perairan Teluk Persia,
koran ini menambahkan, peringatan
Iran untuk menutup Selat Hormuz
harus ditanggapi serius.
Mengutip statemen Panglima angkatan
laut Iran, Habibollah Sayyari, Der
Standard menulis, penutupan Selat
Hormuz sangat mudah dilakukan
seperti minum air, namun saat ini hal
tersebut tidak perlu dilakukan. Kami
memantau terus dan mengontrol
pergerakan di perairan Teluk Persia,
ungkap Sayyari.
Der Standard mengutip sumber-
sumber Cina menulis, mereka
memperingatkan setiap pergerakan
militer AS di kawasan. Seorang
pengamat kawakan Eropa
menekankan, Iran memiliki
kemampuan untuk menutup Selat
Hormuz. Jika hal ini terjadi, menurut
pengamat ini maka jalur pengiriman
minyak ke Barat dan seluruh dunia
akan terancam.
Koran Basler Zeitung cetakan Swiss
yang mewancarai Claudia Kemfert
mengingatkan bahwa sekitar
seperenam suplai minya dunia dikirim
melalui Teluk Persia dan Selat Hormuz.
Koran ini menambahkan, saat ini Iran
tengah menggelar manuver angkatan
lautnya selama sepuluh hari di Teluk
Persia. Dalam manuver ini Iran
menampilkan kemampuan angkatan
lautnya, kapal selam dan pesawat
mata-mata tanpa awak. Selain itu
berbagai rudal dan roket juga
diperagakan dalam latihan perang
tersebut.
Sementara itu, Wakil Presiden Iran,
Mohammad Reza Rahimi menekankan,
jika Barat menerapkan sanksi minyak
atas Iran maka saat itu setetes minyak
pun tidak akan sampai ke Barat.
Pusat riset minyak internasional di
London menekankan, jika terjadi
pembatasan jalur kapal tanker minyak
di Selat Hormuz di Teluk Persia maka
hal ini akan memicu dampak yang
cukup besar bagi pasar minyak serta
perekonomian dunia.
Dan jika Selat Hormuz ditutup total
maka harga minyak perbarel di pasar
dunia akan menembus angka 175
dolar. (IRIB Indonesia/MF /SL)

Efektifkah sanksi baru AS terhadap Iran?

AS dan rezim Zionis Israel
menggunakan berbagai cara untuk
menekan Iran dari berbagai sisi.
Belum lama ini AS mendesak Dewan
Keamanan PBB untuk menjatuhkan
sanksi baru atas Iran, namun
membentur dinding karena tidak
disetujui anggota lainnya.
Para anggota dewan keamanan menilai
tudingan baru AS terhadap Iran
mengenai program nuklir Iran yang
dijadikan alasan untuk menjatuhkan
sanksi baru terhadap Tehran tidak
memadai.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat,
Barack Obama Sabtu (31/12)
menandatangani sanksi baru anti Iran
yang dirilis Kongres negara ini. The
Wall Street Journal menilai tindakan
Obama tersebut akan memperparah
ketegangan di Teluk Persia.
Keputusan baru Washington ini
disusun untuk memaksa negara dunia
memilih bertransaksi dengan Iran atau
Amerika. Undang-undang tersebut
akan diberlakukan 60 hari mendatang,
namun khusus transaksi minyak baru
berlaku enam bulan mendatang.
Di dalam negeri AS sendiri, mayoritas
pengamat ekonomi dunia
memperingatkan dampak ekonomi bagi
kebijakan seperti ini terutama bagi
Negeri Paman Sam yang sedang dililit
krisis ekonomi.
Lalu efektifkah seruan AS untuk
mengembargo industri minyak Iran di
tingkat dunia. Korea Selatan
menyatakan bahwa negaranya akan
tetap mengimpor minyak dari Iran.
Begitu juga dengan Turki dan negara
lainnya. Perusahaan Minyak Nasional
Iran (NIOC) baru-baru ini
memperpanjang kontrak untuk
mengekspor minyak mentah ke Turki
hingga tahun 2012, di tengah tekanan
Barat yang memberlakukan sanksi
terhadap Tehran.
NIOC memperbaharui kontrak ekspor
minyak mentah dengan sejumlah
perusahaan minyak Turki, termasuk
Tubrash, importir minyak terbesar
Turki, sampai akhir 2012. Perusahaan-
perusahaan Turki terus
memperpanjang transaksi dengan
Tehran di tengah sanksi anti-Iran oleh
negara-negara Barat.
Turki merupakan pasar potensial untuk
ekspor minyak mentah Iran ke Eropa.
Pada tahun 2011, pembelian Turki dari
Iran mencapai 150.000 barel per hari
dan impor harian diperkirakan akan
meningkat menjadi 200.000 barel pada
tahun 2012.
Sementara itu, Uni Eropa masih
menunda embargo minyak Iran,
sehingga bisa menemukan alternatif
pemasok minyak ketika kebutuhan
minyak di Eropa mencapai puncak
permintaan.sumber (IRIB Indonesia/PH )

Imbas Pengurangan Anggaran Pertahanan AS Boeing tutup Pabrik di Wicita

Boeing Tutup Pabrik,
2000-an Karyawan
Kena PHK
Wichita, 13:52 Thu, 5 Jan 2012
Jurnas.com | PERUSAHAAN pembuat
pesawat terbang asal Amerika Serikat,
Boeing, Rabu waktu setempat,
mengumumkan rencananya untuk
menutup pabrik di Wichita, Kansas,
sebelum akhir 2013. "Ini keputusan
sulit, namun harus diambil
berdasarkan analisis kondisi pasary
masa kini dan masa depan," kata Wakil
Presiden Direktur Divisi Pemeliharaan,
Modifikasi dan Peningkatan "Boeing
Defense, Space and Security " (BDS),
Mark Bass.
Ia menambahkan, analisis itu juga
mengkaji kemampuan Boeing agar
tetap kompetitif dan dapat memenuhi
kebutuhan konsumen dengan solusi
terbaik dan terjangkau.
Pengumuman tersebut membuat 2.160
orang karyawannya harus kehilangan
pekerjaan di pabrik Boeing di Kansas,
tempat pangkalan Sistem Transportasi
dan Eksekutif Global perusahaan itu.
Fasilitas tersebut juga menyediakan
sarana pendukung untuk perencanaan
penerbangan dan logistik yang
terintegrasi.
Berdasarkan rencana baru Boeing,
bagian pemeliharaan, modifikasi dan
sarana pendukung pesawat akan
dipindahkan ke fasilitas Boeing di San
Antonio. Sementara pekerjaan
rekayasa akan ditempatkan di instalasi
di Oklahoma City.
Alasan utama di balik penutupan
fasilitas di Wichita adalah pengurangan
dana US$500 miliar dari anggaran
pertahanan dalam 10 tahun
mendatang. "Pada masa pengurangan
anggaran pertahanan seperti saat ini,
ditambah pergeseran prioritas
konsumen, Boeing memutuskan untuk
menutup operasinya di Wichita demi
mengurangi biaya, meningkatkan
efisiensi dan mendorong daya saing,"
kata Bass.
Dalam lima tahun terakhir, kontrak di
fasilitas Wichita telah jatuh tempo atau
mendekati akhir dan fasilitas tersebut
tidak layak mendukung kelangsungan
bisnis terutama tuntutan menciptakan
struktur biaya yang terjangkau demi
memelihara dan memperoleh bisnis
baru.
Antara/Xinhua /OANA
Jurnas

Hibah Hercules dari Australia

Indonesia Dapat Hibah
4 Hercules dari
Australia
Jakarta - Pemerintah Indonesia kembali
mendapatkan hibah pesawat tempur. Kali
ini, 4 pesawat hercules seri C130 seri H
akan dihibahkan dari Australia untuk
kepentingan pertahanan Indonesia.
"Iya betul," kata Menhan Purnomo
Yusgiantoro saat dikonfirmasi soal kabar
penerimaan 4 pesawat itu di Kantor
Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Kamis
(5/1/ 2012).
Menurut Purnomo, pesawat jumbo itu
akan dibawa ke Tanah Air setelah
melewati proses renovasi. Namun
pemerintah masih harus menyiapkan
dananya terlebih dahulu.
"Anggaran itu kan sudah diketok untuk
2012, nanti akan kita persiapkan untuk
APBN Perubahan," ungkapnya.
Lebih lanjut Purnomo menerangkan,
pesawat tersebut akan digunakan untuk
penanggulangan bencana dan
kepentingan transportasi pasukan. Meski
bekas, pesawat itu dijamin masih bagus.
"Seri C130 seri H, bagus itu masih bagus.
Seri pertama kan A, B, C, D ini ada seri
H," urainya.
Berapa biaya untuk renovasi pesawat?
Purnomo belum bisa memastikan. Yang
jelas, dana yang diperlukan berada di
kisaran ratusan miliar.
"Sebenarnya bolanya di kita, dan dananya
nggak besar. Ratusan miliar sajalah,"
ungkapnya.
sumber: detik

Pangkalan kapal selam TNI-AL dibangun di Teluk Palu

Donggala, Sulteng (ANTARA News) -
TNI Angkatan Laut sedang
membangun sebuah pangkalan
khusus untuk kapal selam dan kapal-
kapal perang di Teluk Palu.
"Pembangunannya sudah dimulai
tahun 2011 di dermaga Pangkalan TNI
AL (Lanal) Kelurahan Loli, Kota Palu,"
kata Dan Lanal Palu Kolonel Laut (P)
Budi Utomo kepada ANTARA di
Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)
Donggala, sekitar 35 km utara Kota
Palu, Kamis.
Menurut dia, pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah dan Pemkot Palu
telah membantu TNI AL berupa lahan
seluas tiga hektare untuk
mengembangkan Dermaga Lanal di
Loli tersebut menjadi pangkalan
kapal-kapal selam dan KRI.
Di atas lahan tersebut, TNI AL akan
membangun berbagai sarana dan
fasilitas untuk kepentingan pelayanan
terhadap alutsista TNI AL itu agar
bisa berfungsi maksimal sebagai
tempat istirahat, perbaikan dan
pengisian logistik kapal-kapal selam
dan kapal perang.
Fasilitas yang sedang dan akan
dibangun adalah asrama untuk awak
kapal dan juga sarana dan fasilitas
untuk perbaikan kapal.
"Pangkalan itu sekarang sudah bisa
digunakan hanya belum maksimal.
Sudah pernah diuji coba dengan
kapal selam dan sudah rutin
digunakan oleh KRI-KRI yang
beroperasi di alur laut kepulauan
Indonesia (ALKI) III Laut Banda," ujar
Budi.
Menurut Budi, Dermaga Lanal Palu di
Loli ini merupakan pangkalan kapal
selam satu-satunya di luar Jawa.
Teluk Palu ini dipilih karena lokasinya
yang sangat strategis dan konfigurasi
alur lautnya yang istimewa dan tidak
terdapat di teluk lain di Indonesia
bahkan mungkin di dunia.
"Alur laut teluk Palu mulai dari Laut
Banda sampai Loli mencapai panjang
30 kilometer dengan lebar 10 km dan
kedalaman 400 meter. Ini sangat
istimewa, sehingga raksasa sekelas
kapal induk Amerika Serikat pun bisa
masuk di sini," ujarnya.
Lokasinya juga strategis karena jarak
ke Malaysia 300 kilometer dan ke
Makassar juga 300 kilometer, jadi
berada di tengah-tengah dua titik
penting dalam strategi pertahanan
nasional.
"Kondisi perairan Teluk Palu ini pun
tidak akan terpengaruh oleh kondisi
cuaca dan iklim bagaimanapun yang
terjadi di ALKI III. Jadi teluk ini sangat
cocok untuk dijadikan tempat parade
kapal perang seperti yang pernah
dilaksanakan di Manado," ujarnya.
Ketika ditanya berapa dana yang
dikucurkan dan kapan pembangunan
pangkalan kapal selam ini selesai dan
beroperasi penuh, Budi Utomo
mengaku tidak tahu karena hal itu
tergantung pada pendanaan dari
Mabes TNI AL.
"Dana pembangunannya dikucurkan
bertahap dari Mabes. Proyeknya ada
di Mabes, kami hanya menerima
saja," ujar Budi disela-sela acara
penyerahan kapal bantuan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
kepada para nelayan dari lima
kabupaten di Sulteng.
Ia juga tidak menyebutkan berapa
kapal selam yang akan berpangkalan
di Dermaga Loli ini, namun menyebut
bahwa dalam waktu dekat ini, TNI AL
akan membeli tiga kapal selam baru
dan tidak tertutup kemungkinan
kapal-kapal itu akan ditempatkan di
pangkalan Loli ini.
sumber : Antara

Ekonomi Indonesia 2011 menggembirakan

Kamis, 5 Januari 2012 14:08
Jakarta (ANTARA
News) - Menteri
KeuanganAgus
Martowardojo
mengumumkan hasil kinerja realisasi
APBN-P 2011 yang cukup
menggembirakan, atau berada pada
tingkat aman untuk mendukung
pencapaian pembangunan nasional.
"Kinerja realisasi APBN-P 2011 aman
karena berbagai indikator ekonomi
makro 2011 seperti optimisme
perekonomian Asia di tengah krisis
global," kata Agus Martowardojo dalam
jumpa pers di Jakarta, Kamis.
Salah satu contoh dari optimisme
perekonomian tersebut adalah
peningkatan ekspor pada Januari
hingga November 2011 sebesar 32,04
persen dibanding periode yang sama
tahun 2010.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia
hingga triwulan ketiga tahun 2011
mencapai 6,5 persen, sehingga
diperkirakan pertumbuhan ekonomi
2011 dapat mencapai 6,5 persen sesuai
dengan target pertumbuhan ekonomi
APBN-P 2011.
Tingkat inflasi 2011 terkendali pada
level 3,79 persen "year on year", ini
lebih rendah dari target inflasi dalam
APBN-P 2011 sebesar 5,65 persen "year
on year".
Sejalan dengan rendahnya inflasi, rata-
rata tingkat suku bunga SPN-3 bulan
sebagai acuan pembayaran bunga
utang pemerintah dalam tahun 2011
mencapai 4,84 persen, ini dibawah
asumsi APBN-P 2011 sebesar 5,60
persen.
Selain itu, kinerja ekonomi nasional
2011 juga menggembirakan dilihat dari
nilai tukar rupiah yang stabil pada
kisaran Rp8.776 /USD. Nilai ini
mendekati asumsi APBN-P sebesar
rata-rata Rp8.700 /USD.
Harga minyak mentah Indonesia dalam
tahun 2011 mencapai rata-rata
USD111,5/ barel, lebih tinggi dari
asumsi APBN-P 2011 sebesar USD95,0/
barel.
Sementara "lifting" minyak mentah
Indonesia dalam tahun 2011 hanya
mencapai 898 ribu barel per hari, ini di
bawah target APBN-P 2011 sebesar 945
ribu barel per hari.

sumber Antara

Batlayon 436 Paskhas Menerima Radar Smart Hunter

Radar Smart Hunter untuk memandu rudal
QW-3 VSHORAD (photo : Kaskus Militer)
“Prajurit Baret Jingga”, Harus Selalu
Siap
Sebagai personel yang bertugas
mempertahankan dan menjaga keamanan
pangkalan, anggota Paskhas harus selalu
siap dan tidak boleh lupa akan bekal
pengalaman maupun pengetahuan yang
telah didapat selama penugasan, sehingga
guna memantapkan kemampuan yang
dimiliki setiap anggota, berbagai latihan
harus terus dilaksanakan.
Oleh karenanya, anggota Paskhas yang
dikenal dengan sebutan “Prajurit Baret
Jingga” tersebu, secara rutin melaksanakan
latihan menembak menggunakan senapan
laras panjang (Presisi) dengan SS-1 VI dan
SS1 V2 yang dilaksanakan oleh prajurit
Bintara dan Tamtama. Sedangan untuk
senapan laras pendek dilaksanakan oleh
Perwira dengan tiga sikap tiarap jongkok
dan berdiri di lapangan tembak Batalyon
463 Paskhas, Rabu, (4/1) .
Pada waktu yang bersamaan Aslog
Makorpaskhas, yang diwakili Mayor Psk
Tunggul memberikan pelatihan tentang
pengoperasian alutsista Radar Smart
Hunter kepada anggota Paskhas,
sehubungan dengan akan diserahkannya
alutsista tersebut ke Batalyon 463 Paskhas
yang saat ini dikomandani oleh Letkol Psk
Rossen L. Sinaga.
Radar Smart Hunter merupakan senjata
Pertahanan Udara yang berfungsi untuk
memandu Gunner Rudal Manpat QW-3
dalam menemukan sasaran lawan yang
tidak bisa dilakukan oleh penembak secara
visual.
(TNI-AU )

KRI Kujang Akan Memperkuat TNI AL

Batam - Jajaran Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Laut (TNI AL)
terus memperkuat armada lautnya.
Setelah KRI Celurit-641,dalam waktu
dekat giliran KRI Kujang-642 yang
akan memperkuat armada laut TNI
AL.
Keduanya merupakan kapal kawal
cepat rudal (KCR) produksi dalam
negeri yang dikerjakan galangan kapal
PT Palindo Marine,Batam. Kedua
kapal untuk patroli tersebut memiliki
spesifikasi yang hampir sama yakni
panjang 44 meter, lebar 7,4 meter,
berbobot 250 ton, dan mampu
berlayar dengan kecepatan
maksimum 30 knot. Kapal
dipersenjatai rudal C-705 , meriam
kaliber 30 mm enam laras, serta
meriam anjungan dua unit kaliber 20
mm.
Pengadaan kapal KCR memang
menjadi salah satu program
penguatan alat utama sistem senjata
(alutsista) TNI AL.Hingga 2024 TNI AL
butuh 24 unit kapal jenis ini.“Kapal
akan dioperasikan di wilayah Armada
Barat dan Sulawesi Utara,”kata
Asrena KSAL Laksamana Muda TNI
Sumartono di Batam kemarin. KSAL
Laksamana TNI Soeparno sebelumnya
mengatakan, program penambahan
alutsista TNI AL pada 2012 adalah
pengadaan kapal selam dan kapal
permukaan.
“Ada tiga kapal selam, dua kapal
permukaan frigate jenis perusak
kawal rudal (PKR) dan 20 kapal patroli
cepat dan kapal cepat torpedo,”
ujarnya. Satu unit kapal tersebut
berharga sekitar Rp75 miliar. Pada
pengadaan pertama yakni KRI Celurit,
pemerintah bekerja sama dengan
Bank Mandiri untuk pembiayaannya.
Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI
Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan,
pengadaan alutsista TNI AL meliputi
kapal kombatan dan nonkombatan
seperti kapal tanker dan kapal angkut
tank. Kapal perang dalam waktu dekat
diserahkan kepada KRI
Kujang-642. Selain KCR dari galangan
kapal di Batam,TNI AL juga segera
diperkuat kapal-kapal perang
produksi galangan kapal di
Banyuwangi, Trimaran.
Nama terakhir ini juga menggunakan
senjata peluru kendali dengan jarak
tembak 120 km.TNI AL memesan
empat unit dan dalam waktu dekat
satu di antaranya sudah bisa
diserahkan. Meski demikian, Trimaran
berbeda dengan Celurit maupun
Kujang. Dari segi bahan, Trimaran
menggunakan komposit serat karbon,
sedangkan Celurit dan Kujang terbuat
dari gabungan baja khusus high
tensile steel dan aluminium marine
grade.
Trimaran juga mampu melaju lebih
kencang 5 knot dari Celurit dan
Kujang. Kapal-kapal kecil dinilai cocok
dengan kondisi geografis Indonesia
yang berupa kepulauan, dibandingkan
dengan kapal besar seperti yang
banyak digunakan dalam Perang
Pasifik. Namun, kapal-kapal tersebut
harus dilengkapi dengan persenjataan
yang canggih seperti peluru kendali.
Sekjen Kemhan Marsdya TNI Erris
Heryanto mengatakan, pemerintah
sedang bersiap untuk memproduksi
peluru kendali (rudal) yang akan
dipakai mempersenjatai kapal perang
KCR yakni C-705 . Produksi akan
menggandeng perusahaan di China
yaitu Sastind. “TNI AL akan
menggunakan ini di kapal-kapal
patrolinya.Rudal ini memiliki
jangkauan 110-120 km dan
dipersiapkan untuk sasaran
permukaan,”ujarnya.
Sumber : SINDO

Wednesday, January 4, 2012

TNI AU akan diperkuat Rudal Pertahanan Udara KY80 dari Cina

06 Januari 2012

HQ-16 atau LY-80/KY-80 adalah rudal permukaan ke udara jarak sedang buatan China dengan sistem peluncuran vertikal, yang dapat menjangkau target hingga 40 km (photo : Chinese Military Review)

Untuk mendukung upaya pengamanan
wilayah udara Indonesia, Komando
Sektor Pertahanan Udara Nasional
(Kosekhanudnas) III Medan mulai
melirik penggunaan peluru kendali
produksi Cina.
Medan – Komando Sektor Pertahanan
Udara Nasional III Medan berencana untuk
mengusulkan pembelian peluru kendali
buatan Cina. Pembelian ini rencananya
akan diajukan pada pemerintah, dalam
rangka melengkapi persenjataan udara
Indonesia. Di tengah beragam ancaman
yang mungkin terjadi setiap saat.
Panglima Kosek Hanudnas Tiga Medan,
Bonar H Hutagaol mengatakan pihaknya
telah melakukan peninjauan terhadap
peluru kendali Cina. Untuk melihat
keunggulan senjata tersebut dan melihat
kemungkinan untuk membelinya. Walau
hingga kini belum ada sinyalemen yang
memungkinkan untuk membeli.
“Baru tingkat peninjauan untuk melihat
kemampuannya di Gurun Gobi,” kata
Hutagaol pada Smart FM Medan. Peluru
kendali yang diujicoba di Cina berjenis
KY-80 . Indonesia dipastikan membutuhkan
persenjataan dalam bentuk rudal yang
mampu menembak pesawat dan rudal
musuh.
Meski demikian, Bonar H Hutagaol
menambahkan, senjata yang saat ini dimiliki
oleh Komando Sektor Pertahanan Udara
Nasional III Medan masih cukup memadai.
Sehingga pembelian ini belum
dikategorikan kebutuhan prioritas. Hasil uji
coba tersebut akan dilaporkan untuk
dianalisis lebih lanjut, sembari mengukur
ketersediaan anggaran.
Cina sendiri dipilih sebagai negara
perbandingan persenjataan, sebab hingga
kini persenjataan Cina masih dapat
diunggulkan. fika rahma
Sumber Smart FM Medan

Dansatlinlamil Surabaya Lantik Komandan KRI Teluk Parigi-539


 
tnial.mil.id / KRI Teluk Hading
Jurnas.com | KOMANDAN Satuan Lintas Laut Militer (Dansatlinlamil) Surabaya Kolonel Laut (P) Ferial Fachroni, melantik Mayor Laut (P) Irwan Sondang Parluhutan Siagian sebagai Komandan KRI Teluk Parigi-539. Pelantikan berlangsung dengan upacara militer bertempat di Geladak KRI Teluk Parigi yang sedang sandar di Dermaga Ujung, Surabaya, Pekan lalu.

Berdasarkan siaran pers Dispen Kolinlamil yang diterima Jurnal Nasional, Rabu (4/1), Dansatlinlamil Surabaya mengatakan serah terima jabatan di lingkungan TNI AL merupakan upaya pembinaan organisasi dan personel secara utuh, sekaligus sebagai penyegaran semangat dan penyegaran pemikiran serta inovasi terhadap tuntutan tugas yang semakin kompleks.

”Satlinlamil Surabaya bertugas melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan terhadap unsur-unsur organiknya termasuk didalamnya pembinaan personel dan material berikut dukungan logistik dan administrasi dalam rangka kesiapan operasi angkutan laut militer, maupun dalam rangka menunjang pembangunan nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Dansatlinlamil Surabaya mengatakan semakin berat dan kompleksnya tugas Satlinlamil Surabaya kedepan didalam mendukung kegiatan Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP), menuntut Satlinlamil Surabaya untuk selalu berupaya meningkatkan kemampuan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan pelaksanaan tugas.

Seperti diketahui, jabatan Komandan KRI Teluk Parigi-539 diserahterimakan dari Mayor Laut (P) Rakhmat Arief Bintoro lulusan AAL Angkatan 42 Tahun 1996 kepada penggantinya Mayor Laut (P) Irwan Sondang Parluhutan Siagian lulusan AAL Angkatan 41 Tahun 1995 mantan Dikseskoal Tahun 2011. Selanjutnya Mayor Laut (P) Rakhmat Arief Bintoro menempati pos sebagai Pabandya Rendal Sops Kolinlamil.

Pada akhir amanatnya, Dansatlinlamil Surabaya menegaskan bahwa Komandan KRI harus mengetahui, menguasai dan memahami kondisi peralatan dan seluruh anak buah dengan segala permasalahan yang ada pada mereka. ”Cermati setiap situasi yang ada, tegas dan senantiasa mampu mengantisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis yang ada” ujarnya.

Upacara sertijab yang berlangsung khidmat itu dihadiri oleh para Komandan KRI jajaran Satlinlamil Surabaya yang sedang berada di pangkalan.

sumber : JURNAS

Wamenhan: industri perkapalan nasional harus berdaya saing



Rabu, 4 Januari 2012 20:37 WIB | 1098 Views
Sjafrie Sjamsoeddin (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Batam (ANTARA News) - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meminta industri pertahanan nasional, termasuk industri perkapalan agar membenahi sistem manajerialnya sehingga memiliki daya saing yang kuat dan sehat tidak saja di dalam tetapi juga luar negeri.

"Saya bersama tim datang untuk melihat langsung kinerja dan sistem manajerial yang dilakukan perusahaan-perusahaan kapal swasta dalam mendukung kebutuhan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut," katanya, dalam kunjungan kerjanya di tiga perusahaan galangan kapal swasta di Batam, Rabu.

Ia menilai, perusahaan kapal swasta memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan produk kapal yang berdaya saing tinggi, tidak saja untuk kapal niaga tetapi juga militer.

"Namun, untuk dapat menghasilkan produk yang sesuai kebutuhan operasional TNI yang diperlukan, harus didukung daya mampu yang memadai secara manajerial, terutama tingkat keahlian dan kemampuan sumber daya manusianya," katanya.

Para pengusaha kapal swasta juga harus mampu berinteraksi dengan Kementerian Pertahanan/TNI untuk lebih memahami spesifikasi teknik dan kebutuhan operasional yang dibutuhkan, lanjut Sjafrie.

Hal tersebut terkait dengan kebijakan politik negara untuk membangun sistem pertahanan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dengan banyaknya perusahaan kapal baik nasional maupun swasta yang berdaya saing tinggi, maka kemampuan SDM mau tidak mau akan meningkat. Daya serap tenaga kerja pun semakin tinggi, dan ini berarti mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Dari segi politik, perusahaan kapal nasional dan swasta yang berdaya saing tinggi dapat memacu kemandirian industri pertahanan nasional, yang berujung pada posisi tawar Indonesia, kata Sjafrie menambahkan.

Karena itu, pemerintah telah mencanangkan modernisasi alat utama sistem senjata selama 2009-2024 secara bertahap, terutama untuk alat utama sistem senjata bergerak seperti kendaraan tempur, pesawat tempur, dan kapal selam.

"Karena itu, saya harapkan semua perusahaan kapal di Indonesia baik nasional seperti PT PAL dan perusahaan kapal swasta dapat memperbaiki kinerja manajerialnya, kepemimpinannya, kemampuan SDM dan lainnya sehingga mampu saling bersaing secara sehat. Semua memiliki peluang sama," katanya.

Dalam kunjungannya ke Batam, Wakil Menhan melakukan kunjungan ke PT Bandar Abadi Shipyard, PT Citra Shipyard, dan PT Palindo Marine Shipyard (meninjau production line dan peninjauan KCR).

Selain itu juga akan mengunjungi Fasharkan Mentigi, Dermaga Punggur dan Puskodal TNI-AL.


sumber Antara

Pemerintah Genjot Alih Teknologi Kapal Selam Korea


TEMPO.CO, Batam - Wakil Menteri
Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin
memastikan pemerintah bakal
mendorong percepatan alih teknologi
pembuatan kapal perang dalam
negeri. Selama ini industri kapal
dalam negeri baru bisa memproduksi
non-kapal perang, seperti kapal
patroli dan kapal angkut. Sedangkan,
untuk kapal selam, masih
mengandalkan teknologi asing.
"Pemerintah sudah memprioritaskan
anggaran alat utama sistem
persenjataan (alutsista) angkatan laut
untuk transfer teknologi," ujar Sjafrie
saat meninjau industri kapal di
Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 4
Januari 2012.
Pada 20 Desember lalu, Kementerian
Pertahanan sudah menandatangani
kontrak pengadaan tiga unit kapal
selam dengan perusahaan galangan
kapal asal Korea Selatan, Daewoo
Shipbuilding Marine Enginering
(DSME). Menurut Sjafrie, kerja sama
dilakukan dengan model produksi
bersama agar terjadi alih teknologi.
Penambahan alutsista kapal selam ini
diharapkan menjadi wadah
penguatan kemampuan sumber daya
manusia (SDM) lokal dalam
pembuatan kapal selam.
Menurut Sjafrie, alih teknologi
pembuatan kapal selam sudah masuk
dalam kontrak pembelian tiga kapal
selam itu. Berdasarkan kontrak,
ketiga kapal ini menghabiskan biaya
sekitar US$ 1,80 miliar yang diambil
dari alokasi pengadaan alutsista
tahun 2010-2014.
Kepala Badan Sarana Pertahanan
Mayor Jenderal Ediwan Prabowo
mengatakan, untuk menjamin
terlaksananya alih teknologi,
pembuatan kapal selam ketiga akan
dilakukan sepenuhnya di Indonesia
melalui perusahaan produsen kapal
pelat merah PT PAL.
Pembuatan kapal pertama dilakukan
sepenuhnya di Korea dengan
mendatangkan tenaga ahli PT PAL
Surabaya untuk belajar ke Daewoo.
Mereka akan diminta belajar tahapan
desain dan turut dalam tahapan
persiapan pembangunan kapal selam
kedua.
Rencananya, dalam pembuatan kapal
tahap pertama, akan dikirim sekitar
30 tenaga ahli. Sedangkan, pada
pembuatan kapal kedua, pemerintah
akan mengirim hingga 130 orang
untuk mulai terlibat dalam praktek
pembuatan kapal selam. Barulah
nanti pembuatan kapal ketiga
sepenuhnya bisa dibuat langsung di
PT PAL. "Kami berharap pada
akhirnya SDM lokal bisa membuat
kapal selam secara penuh," ujarnya di
tempat yang sama.
Ediwan menuturkan pemerintah
menargetkan kapal selam pertama
sudah rampung pada 2015.
Sedangkan kapal kedua dan ketiga
berturut-turut selesai pada 2016 dan
2017. Pengadaan tiga unit kapal
selam baru ini akan digunakan untuk
melengkapi armada tempur TNI
Angkatan Laut. Saat ini Indonesia
baru memiliki dua kapal selam, yaitu
KRI Cakra dan KRI Nanggala, yang
sudah beroperasi lebih dari sepuluh
tahun.
Tiga kapal selam yang sudah dipesan
ini memiliki bobot dan daya angkut
yang lebih besar, dengan peralatan
dan persenjataan yang lebih baru.
"Dengan kehadiran tiga kapal selam
baru ini, diharapkan daya tempur dan
daya tangkal TNI Angkatan Laut
semakin kuat," ujarnya.
sumber: Tempo

China menentang sanksi AS ke Iran


Rabu, 4 Januari 2012 17:40 WIB | Dibaca
749 kali
Beiijing (ANTARA
News) - China, Rabu
ini, mengatakan
menentang sanksi
unilateral terhadap Iran, setelah
Presiden AS Barack Obama
menandatangani sebuah undang-
undang yang menargetkan bank sentral
Republik Islam Iran.
Langkah Washington ini ditempuh
setelah Amerika Serikat, Inggris dan
Kanada menyatakan pada November
bahwa mereka mengenakan sanksi
tambahan terhadap Iran sembari
menunjuk bukti bahwa Teheran tengah
berupaya menguasai senjata nuklir.
Teheran membantah tuduhan ini
dengan menyatakan bahwa program
nuklirnya adalah eksklusif untuk tujuan
medis dan pembangkit listrik. China
berulangkali menyatakan sanksi tidak
akan menyelesaikan masalah ini.
"China menentang penempatan hukum
dalam negeri satu negara di atas
hukum internasional dan pengenaan
sanksi unilateral terhadap negara-
negara lainnya," kata juru bicara
menteri luar negeri Hong Lei
menanggapi sanksi AS kepada Iran,
seperti dikutip AFP.
China dan Iran saling bermitra ekonomi
dalam beberapa tahun belakangan,
sebagian karena menarik dirinya
perusahaan-perusahaan Barat
menyusul sanksi terhadap Teheran.
China dan Rusia yang adalah sekutu
kunci Iran, kerap berupaya mengambil
langkah yang lebih lembut terhadap
Iran ketimbangan tiga anggota tetap
Dewan Keamanan PBB lainnya.
sumber Antara

Tuesday, January 3, 2012

Hingga 2024 KCR diproduksi 24 unit

Batam - Pemerintah Indonesia
menargetkan pembuatan 24 unit
kapal cepat berpeluru kendali hingga
2024.
Asisten Perencanaan Kepala Staf TNI
Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI
Sumartono di Batam, Rabu
mengatakan kedua puluh empat unit
Kapal Cepat Rudal (KCR) itu akan
disebar ke wilayah Barat Indonesia
dan Sulawesi Utara.
Saat mendampingi kunjungan kerja
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie
Sjamsoeddin, ia menambahkan,"Kapal
Cepat Rudal sangat diperlukan untuk
wilayah perairan yang memiliki ombak
rendah atau kepulauan,".
TNI Angkatan Laut kini telah
mengoperasikan Kapal Cepat Rudal
(KCR) KRI Clurit-641, sedangkan satu
unit lainnya yakni KRI Kujang-642
dalam tahap melengkapi peralatan
dan persenjataan.
Kedua kapal buatan PT Palindo
Marine memiliki panjang 43 m,
lebar ,40 m, berat 250 ton, kecepatan
cepat 27 knots dan akan dipersenjatai
rudal C-705 dan meriam kal 30 mm
enam laras dan meriam anjungan dua
unit kal 20 mm.
Pada kesempatan itu, Wakil Menhan
Sjafrie Sjamsoeddin menyaksikan
langsung sailing pass KRI Kujang dari
Batam ke Bintan dengan kecepatan
20 Knots.
PT Palindo kini sedang melakukan
penyelesaian KCR ketiga dan pada
2014 diharapkan telah berhasil
menyelesaikan enam KCR.
Sumber : Antara

Ketahanan ekonomi: ekonomi RI membaik rakyat makin pede

detikcom - Jakarta, Kepercayaan
konsumen menguat kembali di Desember
2011 didorong penilaian konsumen yang
semakin baik terhadap keadaan ekonomi
nasional saat ini. Indeks kepercayaan
konsumen (IKK) naik 0,2% menjadi 91,6.
"Ini adalah level IKK tertinggi dalam 6
bulan terakhir," kata Kepala Ekonom
Danareksa Research Institute Purbaya
Yudhi Sadewa dalam siaran pers, Rabu
(4/1 /2012).
Ia mengatakan, perkembangan ini
menunjukkan proses ekspansi ekonomi RI
belum terganggu gejolak perekonomian
global. Selama 2011 lalu, CCI telah
meningkat secara signifikan.
"Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan
konsumen terus membaik selama tahun
2011," ujarnya.
Dari kedua komponen utama yang
membentuk IKK di Desember, komponen
yang menunjukkan keadaan saat ini (Indeks
Situasi Sekarang atau ISS), naik 2,5%
menjadi 77,6. Kenaikan ini terjadi karena
penilaian konsumen terhadap keadaan
ekonomi nasional maupun lokal saat ini
meningkat.
Sebaliknya, komponen IKK lainnya yang
menunjukkan keadaan masa depan (Indeks
Ekspektasi atau IE), turun 1,1% menjadi
102,1. Hal ini menunjukkan optimisme
masyarakat terhadap prospek ekonomi
secara keseluruhan dalam enam bulan
mendatang sedikit menurun.
"Penurunan ini sehubungan dengan
ekspektasi adanya kenaikan harga dalam 6
bulan ke depan," katanya.
Survei menunjukkan, konsumen masih
merasa khawatir terhadap prospek
kenaikan harga barang dalam enam bulan
mendatang. Indeks yang mengukur
sentimen konsumen terhadap inflasi naik
sebesar 3% menjadi 189,0 di Desember,
yang merupakan level tertinggi dalam 4
bulan terakhir.
"Memang menurut survei terakhir, sekitar
89,9% konsumen di Desember masih
merasa khawatir terhadap kenaikan harga
barang, naik dari 86,5% pada survei bulan
sebelumnya," ucapnya.
Karena optimisme masyarakat terhadap
prospek ekonomi secara keseluruhan
dalam enam bulan mendatang sedikit
menurun, kata Purbaya, rencana konsumen
untuk membeli barang-barang tahan lama
juga menurun di Desember.
Berdasarkan hasil survei terakhir, sekitar
35,6% konsumen yang disurvei berencana
untuk membeli barang-barang tahan lama
dalam 6 bulan mendatang, turun dari
40,2% di November.
Walaupun turun, rencana konsumen untuk
membeli barang-barang tahan lama masih
tetap kuat, karena persentase konsumen
yang akan membeli barang-barang tahan
lama masih relatif tinggi, tidak terlalu jauh
dari level teringginya sejak Januari 2000.
Sementara itu, kepercayaan konsumen
terhadap kemampuan pemerintah untuk
melaksanakan tugas-tugasnya kembali
melemah di Desember. Indeks
Kepercayaan Konsumen terhadap
Pemerintah (IKKP) turun sebesar 2,21%
menjadi 86,0 dari 87,9 di November.
Pada survei terakhir, semua komponen
yang membentuk IKKP (komponen yang
menunjukkan kemampuan pemerintah
dalam menjaga stabilitas harga,
mendorong pertumbuhan ekonomi,
menyediakan dan menjaga fasilitas umum,
dan menegakkan hukum) menurun, kecuali
komponen yang menunjukkan kemampuan
pemerintah dalam menyediakan lingkungan
yang aman dan teratur (indeksnya naik
sebesar 1,06% menjadi 100,9 dari 99,8 di
November).
sumber detik