Pages

Tuesday, January 31, 2012

DPR akan Percepat Pembahasan RUU Industri Pertahanan




Pelontar Granat Otomatis (AGL)
31 Januari 2012, Senayan: Guna mencapai penyerapan penggunaan alutsista produksi dalam negeri, DPR akan mempercepat pembahasan dan penyelesaian RUU Industri Pertahanan Nasional.

"Dengan kehadiran UU tersebut akan mengikat ketentuan yang berlaku terhadap penggunaan alutsista produksi dalam negeri. Sehingga diharapkan setelah UU itu diperlakukan akan mampu mempercepat produksi alutsista dari dalam negeri sendiri," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

Memang, hasrat pemerintah memodernisasi alutsista TNI untuk mencapai kekuatan pertahanan negara secara penuh dengan memenuhinya dari produksi dalam negeri, hingga kini masih jauh panggang dari api. Sebab, belanja alutsista yang berasal dari produksi dalam negeri pada 2011 baru mencapai 13 persen.

Sementara, pada 2012 hingga 2015 pemerintah menargetkan untuk belanja alutsista dari hasil produksi dalam negeri sebesar 15 persen. Sehingga, 85 persen belanja alutsista yang ada masih dipenuhi lewat impor atau masih sangat tergantung dari alutsista asing.

"Pemerintah menargetkan untuk belanja alutsista produksi dalam negeri hingga 2015 mendatang hanya 15 persen dari anggaran belanja alutisista hingga 2015 mencapai Rp 150 triliun. Bagaimana kita mau mewujudkan kemandirian dalam industri pertahanan kalau belanja alutsista dari produksi dalam negeri saja masih rendah," ujar Mahfudz.

Untuk itu, kata Mahfudz, DPR juga akan mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk meningkatkan belanja alutsista dari produksi dalam negeri mencapai 25 persennya hingga 2014. Menurut Mahfudz, belum maksimalnya penggunaan alutsista produksi dalam negeri selama ini karena belum selesainya proses revitalisasi dan sinkronisasi seluruh industri BUMN Industri Strategis (BUMNIS) yang ada.

"Karena itu DPR sejak tahun lalu sudah mendesak Kemhan dan instansi terkait untuk segera menyelesaikan sinkronisasi BUMNIS ini agar penyerapan alutsista produksi dalam negeri tercapai," tegas Wasekjen PKS ini.

Sumber: Jurnal Parlemen

4 comments:

  1. Sy pikir DPR harus benar2 bertanggung jawab terhadap keamanan NKRI, karena DPR saat ini sering kontra dgn TNI utk masalah pembelian alusista, mereka menginginkan pembelian peralatan buatan dlm negeri sampai kemungkinan 60% sedangkan kebutuhan alutsista sangat mendesak dan kemampuan peralatan yg diinginkan belum bisa dipenuhi oleh alutsista dlm negeri, seperti MBT, Kapal selam, Pesawat tempur, Rudal pertahanan udara dll. Di indonesia ini sangat kental politik yg memang bikin keruh suasana dan bukannya membuat NKRI menjadi kuat, kami sebagai rakyat sangat menyesal memilih parlemen yg hanya bisa bikin semrawut dan kekacauan di negeri bukannya bikin suasana rakyat menjadi tenang dan nyaman.

    ReplyDelete
  2. KAN KATA BUNG KARNO JUGA PERJUANGANKU AMAT LAH MUDAH MENGUSIR PENJAJAH DARI BUMI NUSANTARA, TAPI PERJUANGANMU AMATLAH BERAT KARANA MELAWAN RAKYATMU SENDI JADI ARTINYA INDONESIA BISA HANCUR SAMA ORANG INDONESIA SENDIRI TUL GA

    ReplyDelete
  3. ada benarnya DPR bung, kan kita tidak dalam situasi perang, jadi hal2 yg tidak mendesak bisa saja diambil dari dalam negeri dengan proses bertahap, jadi kita harus juga mafhum dengan desakan DPR, jngn devisa kita keluar terus, nanti kita habis uang ,teler semua

    ReplyDelete
  4. Memang negara kita sedang dalam keadaan perang, namun kewajiban TNI untuk "segera" memenuhi atau meremajakan alutsistanya. Contoh: kt sdh punya sukoi 10, namun tidak ada rudalnya...sama saja. Sekarang kalau misalnya tiba2 terjadi konflik di perbatasan...apakah kita bisa menghadapinya? Sementara negara tetangga kita punya MBT ditempatkan di perbatasan, kt hanya punya light tank. Peswat sukhoi tidak ada rudalnya ibarat macan ompong...
    Jadi apapun yg terjadi...segera benahi alutsista, kalau yg blm bisa diproduksi beli dari luar dg memberlakukan TOT, yg sudah bisa dibuat dalam negeri harus dibeli dlm negeri dan didukung supaya bisa maju nantinya. Contohnya: PINDAD harus mendapat dukungn penuh untuk membuat MBT, PT. DI harus didukung untuk bisa memproduksi pesawat tempur dan helikopter tempur sendiri,PAL harus didukung untuk bisa membuat kapal selam, PKR, Corvert dsb.

    ReplyDelete

DISCLAIMER : KOMENTAR DI BLOG INI BUKAN MEWAKILI ADMIN INDONESIA DEFENCE , MELAINKAN KOMENTAR PRIBADI PARA BLOGERSISTA
KOMENTAR POSITIF OK