Kuala Lumpur (ANTARA News/AFP) - Perdana Menteri Najib Razak Kamis bertindak untuk menenangkan perdebatan tentang hak-hak mayoritas Malayu, dengan mengatakan perdebatan semacam itu dapat menyebabkan konflik rasial yang dapat menghancurkan prestasi negara itu.
Najib mengangkat momok pembasmian etnis di Bosnia dan Rwanda, dan Holocaust (bencana-red) di Eropa, saat dia memperingatkan pengungkapan pandangan yang menghasut di negara yang mengalami kerusuhan rasial mematikan pada 1960an.
"Jika kita membuka masalah-masalah ini untuk diperdebatkan, kita khawatir bahwa hal itu akan menyebabkan kembalinya insting primodial dalam hubungan antar berbagai ras," katanya dalam pidato utama pada kongres tahunan partainya yang berkuasa.
Malaysia yang multikultur didirikan setengah abad silam berdasarkan pada kesepakatan bahwa Muslim Malaysia dan suku-suku pribumi akan diberi hak-hak istimewa sebagai ganti kewarganegaraan bagi etnis China dan India.
"Kontrak sosial" yang secara efektif mengakui Melayu menguasai pemerintahan, dan kebijakan diskriminasi positif yang diberlakukan kemudian untuk mendekatkan kesenjangan kekayaan dengan China yang mendominasi ekonomi, semakin dibenci.
Namun Najib, yang sedang mempersiapkan pemilu yang diperkirakan tahun depan, menyerukan dihentikannya debat yang dia katakan telah "melukai" Melayu.
"Jika kita mempertanyakan kesepakatan ini maka kita akan menghancurkan kepercayaan dan rasa hormat yang kita masing-masing punyai pada satu sama lain," katanya kepada delegasi United Malays National Organisation (UMNO).
"Ini sangat berbahaya, saya ulangi, sangat berbahaya untuk sebuah negara multi etnis seperti Malaysia karena hal itu memiliki potensi untuk menghancurkan semua yang telah dicapai dalam 50 tahun terakhir," katanya.
"Apakah kita suka atau tidak, kita harus menghormati kesepakatan ini yang dicapai karena hal itu merupakan kunci bagi kelangsungan hidup bangsa kita," katanya kepada delegasi partai yang memadati aula.
Koalisi UMNO yang dipimpin Barisan Nasional, yang telah memerintah Malaysia sejak kemerdekaan, sedang berjuang untuk menjawab kekalahan pada pemilu 2008 yang memperlihatkan minoritas berbondong-bondong ke oposisi.
Koalisi kini menghadapi kehilangan semakin banyak orang Melayu -- lapisan dasar politiknya -- terhadap partai Islam konservatif PAS yang merupakan bagian dari aliansi oposisi.
Najib, yang mempunyai tugas sulit merayu kembali dukungan dari baik Melayu maupun minoritas sementara tidak mengasingkan keduanya melalui retorika yang kuat, mengakui bahwa UMNO perlu mereformasi agar memenuhi kebutuhan semua warga Malaysia.
"Kita telah meraih apa yang kita miliki bersama dengan berbagai ras untuk membangun bangsa ini," katanya.
Perdana Menteri mempertahankan kebijakan diskriminasi positif kontroversial bagi Melayu, yang memberi mereka manfaat dalam pendidikan, perumahan dan pekerjaan, namun mengakui bahwa penerapannya belum banyak yang bisa diraih.
"Apa gunanya kuota, cadangan dan perijinan jika semuanya disia-siakan. Apa gunanya kesempatan jika dipertaruhkan untuk kemanfaatan jangka pendek?" katanya disambut tepuk tangan audiens.
"Saya sebagai presiden UMNO, bersama dengan para pemimpin partai lain, akan tidak senang melihat ras Melayu menjadi ras pengemis. Kami tidak menginginkan itu."
Kebijakan aksi persetujuan diberlakukan sesudah kerusuhan rasial 1969 dalam upaya untuk mempersempit kesenjangan kekayaan yang dipersalahkan karena memicu kekerasan.
Namun, sejumlah manfaat terbesar adalah berupa entreprener Melayu yang merealisasikan serangkaian manfaat tambahan termasuk diskon pembelian properti dan proyek pemerintah yang dialokasikan secara khusus. (ANT/K004/TERJ)
Najib mengangkat momok pembasmian etnis di Bosnia dan Rwanda, dan Holocaust (bencana-red) di Eropa, saat dia memperingatkan pengungkapan pandangan yang menghasut di negara yang mengalami kerusuhan rasial mematikan pada 1960an.
"Jika kita membuka masalah-masalah ini untuk diperdebatkan, kita khawatir bahwa hal itu akan menyebabkan kembalinya insting primodial dalam hubungan antar berbagai ras," katanya dalam pidato utama pada kongres tahunan partainya yang berkuasa.
Malaysia yang multikultur didirikan setengah abad silam berdasarkan pada kesepakatan bahwa Muslim Malaysia dan suku-suku pribumi akan diberi hak-hak istimewa sebagai ganti kewarganegaraan bagi etnis China dan India.
"Kontrak sosial" yang secara efektif mengakui Melayu menguasai pemerintahan, dan kebijakan diskriminasi positif yang diberlakukan kemudian untuk mendekatkan kesenjangan kekayaan dengan China yang mendominasi ekonomi, semakin dibenci.
Namun Najib, yang sedang mempersiapkan pemilu yang diperkirakan tahun depan, menyerukan dihentikannya debat yang dia katakan telah "melukai" Melayu.
"Jika kita mempertanyakan kesepakatan ini maka kita akan menghancurkan kepercayaan dan rasa hormat yang kita masing-masing punyai pada satu sama lain," katanya kepada delegasi United Malays National Organisation (UMNO).
"Ini sangat berbahaya, saya ulangi, sangat berbahaya untuk sebuah negara multi etnis seperti Malaysia karena hal itu memiliki potensi untuk menghancurkan semua yang telah dicapai dalam 50 tahun terakhir," katanya.
"Apakah kita suka atau tidak, kita harus menghormati kesepakatan ini yang dicapai karena hal itu merupakan kunci bagi kelangsungan hidup bangsa kita," katanya kepada delegasi partai yang memadati aula.
Koalisi UMNO yang dipimpin Barisan Nasional, yang telah memerintah Malaysia sejak kemerdekaan, sedang berjuang untuk menjawab kekalahan pada pemilu 2008 yang memperlihatkan minoritas berbondong-bondong ke oposisi.
Koalisi kini menghadapi kehilangan semakin banyak orang Melayu -- lapisan dasar politiknya -- terhadap partai Islam konservatif PAS yang merupakan bagian dari aliansi oposisi.
Najib, yang mempunyai tugas sulit merayu kembali dukungan dari baik Melayu maupun minoritas sementara tidak mengasingkan keduanya melalui retorika yang kuat, mengakui bahwa UMNO perlu mereformasi agar memenuhi kebutuhan semua warga Malaysia.
"Kita telah meraih apa yang kita miliki bersama dengan berbagai ras untuk membangun bangsa ini," katanya.
Perdana Menteri mempertahankan kebijakan diskriminasi positif kontroversial bagi Melayu, yang memberi mereka manfaat dalam pendidikan, perumahan dan pekerjaan, namun mengakui bahwa penerapannya belum banyak yang bisa diraih.
"Apa gunanya kuota, cadangan dan perijinan jika semuanya disia-siakan. Apa gunanya kesempatan jika dipertaruhkan untuk kemanfaatan jangka pendek?" katanya disambut tepuk tangan audiens.
"Saya sebagai presiden UMNO, bersama dengan para pemimpin partai lain, akan tidak senang melihat ras Melayu menjadi ras pengemis. Kami tidak menginginkan itu."
Kebijakan aksi persetujuan diberlakukan sesudah kerusuhan rasial 1969 dalam upaya untuk mempersempit kesenjangan kekayaan yang dipersalahkan karena memicu kekerasan.
Namun, sejumlah manfaat terbesar adalah berupa entreprener Melayu yang merealisasikan serangkaian manfaat tambahan termasuk diskon pembelian properti dan proyek pemerintah yang dialokasikan secara khusus. (ANT/K004/TERJ)
ANTARA
No comments:
Post a Comment
DISCLAIMER : KOMENTAR DI BLOG INI BUKAN MEWAKILI ADMIN INDONESIA DEFENCE , MELAINKAN KOMENTAR PRIBADI PARA BLOGERSISTA
KOMENTAR POSITIF OK