Menteri Harus Dukung Modernisasi Alutsista

JAKARTA(SINDO) – Kebijakan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) merupakan instruksi langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Karena itu, menteri terkait anggaran seharusnya menyiapkan kebijakan yang mendukung instruksi tersebut.

Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin mengatakan Presiden SBY telah berulang kali menyatakan pentingnya modernisasi alutsista. Menteri Pertahanan pun telah melaporkan rencana penambahan anggaran alutsista sebesar Rp 50 triliun untuk rencana strategis tahap I (2011–2014) kepada Presiden. “Presiden telah memerintahkan dan sudah menyetujui penambahan anggaran,” ujarnya di Jakarta kemarin.

Karena itu, menteri-menteri terkait seperti Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas seharusnya menyiapkan kebijakan- kebijakan untuk mendukung instruksi Presiden tersebut. “Menteri terkait seharusnya bekerja dengan menyiapkan kebijakan dan seharusnya tidak mengeluh,” katanya. Rabu (20/10) dalam rapat kerja yang berlangsung alot,pemerintah dan Komisi I DPR akhirnya sepakat menutup kekurangan anggaran untuk modernisasi,pemeliharaan, dan perawatan alutsista TNI untuk rencana strategis tahap I (2011–2014) sebesar Rp50 triliun.

Dalam rapat kerja sebelumnya Senin (18/10), Menteri Keuangan Agus Martowardojo hanya menyanggupi pengalokasian lagi Rp2 triliun untuk kebutuhan pertahanan pada tahun 2011 dibandingkan kebutuhan sebesar Rp11 triliun. Pemenuhan kekurangan tersebut akan dilakukan secara bertahap mulai tahun anggaran 2011, yakni Rp2 triliun yang diambil dari dana optimalisasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011 dan Rp 9 triliun akan diupayakan melalui APBN Perubahan. Anggota Komisi I Effendi Choirie menegaskan pemenuhan Rp 11 triliun baik dalam APBN maupun APBN-P 2011 harus benar-benar diadakan tidak sekedar diupayakan.“

Jangan cuma diupayakan,tapi harus diadakan.Anggaran kita sekian ribu triliun,tapi masaksusah sekali untuk memenuhi demi kepentingan kedaulatan,”ujarnya. Anggota Fraksi PKB ini pun menyampaikan perlu adanya efisiensi dalam pembelian alutsista. “Selama ini TNI kalau beli sesuatu itu ketengan dan itu lebih mahal. Harus dengan multi-years akan lebih murah, jadi ada efisiensi,” katanya. Seperti diketahui, kebutuhan anggaran untuk rencana strategis tahap I membutuhkan total dana Rp150 triliun.

Namun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menganggarkan Rp100 triliun. Kekurangan Rp50 triliun dianggarkan secara bertahap setiap tahun dan untuk 2011 ditentukan Rp11 triliun. Saat penyerahan tiga helikopter serang jenis MI-35P kepada TNI AD di Skuadron-21 Lapangan Terbang Pondok Cabe, Rabu (20/10), Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan, untuk menjaga kedaulatan bangsa,harus ada payung kekuatan persenjataan yang modern dan untuk membangun persenjataan modern membutuhkan biaya yang besar.

“Tidak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan dan menjaga keutuhan.Ini harus dipayungi alutsista yang modern dan membutuhkan ongkos yang mahal,” katanya. Purnomo menambahkan, ke depan Kementerian Pertahanan akan terus membangun skuadron helikopter serang dan serbu. Dia pun mengingatkan agar helikopter tersebut harus dalam kondisi siap tempur.

“Pemeliharaan harus baik karena pembelian menggunakan uang rakyat,”tandasnya. Dengan tambahan tiga helikopter tersebut TNI AD memiliki total 11 helikopter generasi baru. Lima helikopter serang MI-35 P dan enam helikopter serbu jenis MI- 17V-5. Tiga helikopter tersebut dibeli dari Rusia seharga 56,1 juta USD yang juga mencakup persenjataan dan amunisi serta pelatihan bagi para calon awak pesawat di Rusia.

Sumber: SINDO