Komisi I DPR Tolak APBNP 2011 dari Kemenhan

Penulis : Scherazade Mulia Saraswati

Kamis, 07 Juli 2011 02:56 WIB     

Komentar: 0

0 0

Menhan Purnomo Yusgiantoro--MI/Usman Iskandar/rj

JAKARTA--MICOM: Kementerian Pertahanan (Kemenhan) kemungkinan hanya akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk Minimum Essential Force (MEF), setelah Komisi I DPR RI tidak akan menyetujui sepenuhnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2011 yang diajukan.

Dalam rapat kerja antara Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI dengan Komisi I DPR, Rabu (6/7), Kemenhan mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp9 triliun untuk Minimun Essential Force (MEF) dan Rp278 miliar untuk non-MEF.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, angka Rp9 triliun diajukan untuk memenuhi kekurangan dana pertepatan pembangunan MEF, yakni sebesar Rp150 triliun.

Dari Rp150 triliun itu, Bappenas baru menyediakan Rp100 triliun dan Kemenhan masih kekurangan Rp50 triliun. "Dari yang kurang Rp50 triliun itu, 2011 kita butuh Rp11 triliun, 2012 butuh Rp12 triliun, 2013 butuh Rp13 triliun, 2014 butuh Rp14 triliun," papar Purnomo yang sebelumnya duduk sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

Namun, alokasi anggaran yang diajukan Kemenhan tak disetujui oleh DPR. Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan, pihaknya tidak akan menyetuhui sepenuhnya APBNP 2011 yang diajukan pihak Kemenhan.

"Mengingat situasi keuangan sekarang ini, kemungkinan hanya disetujui sebanyak Rp2 triliun-Rp2,5 triliun saja," tegas TB Hasanuddin.

Itu pun dengan catatan bahwa anggaran tersebut harus digunakan untuk membeli perlengkapan dari dalam negeri (BUMNIP), agar memiliki nilai tambah terhadap perkembangan industri strategis dalam negeri yang sekarang ini memerlukan suntikan dana.

Perlengkapan dari dalam negeri ini sempat ditolak oleh Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono. Ia mengaku sulit memenuhi permintaan semua alustsista TNI harus menggunakan buatan industri lokal. Suku cadang pesawat tempur misalnya, harus diimpor karena tidak tersedia buatan dalam negeri. (*/OL-2)

MEDIA INDONESIA