DPR Tindak Lanjuti Pembahasan Alutsista TNI

Surplus F-16A/B USAF ditawarkan ke Indonesia. (Foto: USAF)

24 Nopember 2010, Jakarta -- Komisi I DPR akan menindaklanjuti hasil rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Bappenas, Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan Panglima TNI mengenai modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).

“Pada 8 Desember ini, Komisi I berencana mengundang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk memerinci apa saja yang dibutuhkan untuk modernisasi alutsista,” kata Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin dalam rapat Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenkeu hanya mampu mengucurkan dana sebesar dua triliun rupiah dari 11 triliun rupiah yang diminta Kemhan. Namun demikian, Kemenkeu berjanji mengucurkan kekurangan dana sebesar sembilan triliun rupiah dari pos APBN Perubahan 2011.

Pemanggilan KKIP oleh Komisi I DPR dipastikan akan membicarakan alutsista apa saja yang akan diprioritaskan pengadaannya dengan anggaran dua triliun rupiah. “Kemhan memiliki banyak pilihan pembelian, yakni F-16 yang ditawarkan Amerika Serikat maupun kebutuhan mendesak kapal selam untuk menjaga perbatasan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan pada Januari 2011, Kemhan menargetkan selesai membahas alokasi anggaran modernisasi alutsista. Pembahasan alokasi anggaran alutsista dinilai penting agar di akhir tahun 2011 tak terdapat silpa atau sisa lebih anggaran karena tak dibelanjakan.

“Ada kabar baik bahwa pembicaraan APBN-P tidak dilakukan pada pertengahan tahun, tapi sudah dibahas sejak Januari,” katanya.

Koran Jakarta