Industri Dalam Negeri Hanya Serap 15% Kebutuhan Alutsista

Rabu, 6 Juli 2011 | 17:05

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro

[JAKARTA] Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro menyatakan, industri dalam negeri hanya mampu menyerap 15 persen untuk kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) TNI saat ini.

Dari nilai RAPBN Kementerian Pertahanan (Kemhan) tahun Anggaran 2012 sebanyak Rp 9 triliun, maka hanya sekitar Rp 1,350 triliun yang kemungkinan dibelanjakan untuk alutsista dalam negeri.

Purnomo melanjutkan, untuk lokal konten non alutsista sebesar Rp 300 miliar. Yakni, untuk kebutuhan rumah sakit yang akan diberikan kepada kontraktor-kontraktor kecil.

“Saya kira kontraktor kecil juga butuh hidup, sebab pertahanan juga untuk membantu ekonomi,” kata Purnomo, saat Rapat Dengar Pendapat ( RDP) dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Rabu (6/7).

Hal itu, kata Menhan, termasuk di dalamnya untuk mengurus sertifikat tanah milik TNI yang harus keluar dana sebanyak Rp 200 miliar setiap tahun.

Sedangkan anggaran untuk joint venture, Purnomo menyebut sekitar 5 persen dari total anggaran.

Dalam joint venture, katanya, juga ada konten lokal. Setelah dihitung, maka angka yang akan dialokasikan sekitar Rp 2 triliun sampai Rp 2,5 triliun dari angka Rp 9 triliun. “Tapi semua tergantung BUMN indutri pertahanan,” katanya.

Anggota Komisi I dari Fraksi PKB Effendi Choirie tetap meminta Menhan berusaha agar untuk alokasi alutsista buatan indutsri lokal bisa sampai 100 persen.

Sedangkan untuk urusan tanah yang sering menimbulkan konflik dengan masyarakat juga bisa diselesaikan.

“Tentara menembak masyarakat karena urusan tanah, tentara menipu rakyat karena urusan tanah. Ini harap diselesaikan, sebelum Panglima TNI pensiun pada 2013 nanti,” katanya.

Demikian juga untuk urusan rumah sakit tentara.  Effendi berpendapat, banyak rumah sakit milik tentara tidak jelas keberadaannya.

Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Enggartiasto Lukito menyatakan, Kemhan harus memprioritaskan pembelian alutsista  produksi dalam negeri.

“Saat ini saja beberapa negara ASEAN tertarik pada alutsista dari Indonesia,” katanya.

Dia melanjutkan, Komisi I  mendorong agar industri dalam negeri dilakukan revitalisasi. “Industri alutsista dalam negeri akan sehat kalau ada kepastian usaha,” katanya.

Dengan membeli alutsista dalam negeri, katanya, maka uang akan berputar di dalam negeri. Karena itu, dia mengemukakan, untuk program APBNP 2012, seluruh kebutuhan Kemhan ditawarkan ke produksi dalam negeri.

“Kalau industri dalam negeri belum sanggup, ditunda dulu,” katanya.     

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, ketika Komisi I mengusulkan agar alutsista dibeli dari dalam negeri, Komisi IX setuju dengan menyediakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak Rp 4,9 triliun. Bahkan, Komisi VI sudah meminta agar BUMN yang menangani soal alutsista dilakukan revitalisasi, yakni  PT Dirgantara Indonesia, PT PAL dan Pindad dari dana PMN tersebut.

Untuk tahun 2012, Kemhan mengusulkan penambahan anggaran Rp 9 triliun. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memenuhi alutsista Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Anggaran Kemenhan untuk 2010-2014 sebanyak Rp 150 triliun. Namun  alokasi anggaran baseline sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 Rp 99,78 triliun sehingga ada kekurangan Rp 50 triliun.

Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Hanura Susaningtyas  meminta agar pengajuan APBN-P tidak lepas dari sistem program dan budgeting. “Jadi harus ada sinkronisasi antara kebutuhan TNI dan Kemhan. Jangan sampai yang diusulkan Kemhan tidak match dengan TNI,” katanya

SUARA PEMBAHARUAN