Menlu: RI Kecewa Israel Tidak Perpanjang Moratorium

New York (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia menyatakan sangat kecewa terhadap keputusan Israel tidak memperpanjang moratorium yang baru saja berakhir pada 26 September 2010, kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Markas Besar PBB, New York, Senin.

"Keputusan ini (Israel tidak memperpanjang moratorium) sangat mengecewakan, sangat tidak bisa kita terima. Dan kita sekarang bersama Palestina dan negara-negara lain akan mempertimbangkan langkah-langkah ke depannya," ujar Marty.

Karena itu, tambahnya, Indonesia bersama tiga negara lain, yaitu Brazil, India, Afrika Selatan, akan segera menyiapkan langkah-langkah untuk memberikan dukungan kepada Palestina.

Marty dimintai tanggapannya usai ia atas nama pemerintah Indonesia menandatangani "Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearances" (Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa).

Langkah-langkah yang akan ditentukan forum empat negara berkembang terkemuka yang terdiri atas Indonesia, Brazil, India, Afrika Selatan akan mencakup upaya-upaya forum tersebut untuk mengamankan proses perdamaian "akibat ulah pemerintah Israel yang sangat tidak bertanggung jawab ini", ungkap Marty.

Forum tersebut dibentuk pekan lalu untuk mendukung Palestina.

Dengan tidak memperpanjang moratorium -- yaitu penghentian sementara pembangunan permukiman oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki di Tepi Barat, Israel dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab jika perundingan damai langsung dengan Palestina mengalami kegagalan.

Perundinga baru dimulai kembali pada awal September lalu setelah terhenti sejak akhir tahun 2008.

Marty mengatakan, dalam beberapa hari terakhir ini, forum empat negara tersebut terus melakukan kontak-kontak dengan Palestina menyangkut perkembangan terakhir di lapangan.

"Sekarang kita sedang mencoba menerima dari pihak Palestina, apa yang mereka perlukan dan butuhkan dari kita... Ada beberapa opsi mengenai langkah ke depan, apakah (dukungan bagi Palestina) melalui Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB," katanya.

Di tengah seruan masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, Uni Eropa dan kuartet untuk upaya perdamaian di Timur Tengah agar Israel memperpanjang moratorium, pada Senin ternyata buldozer-buldozer telah kembali dikerahkan Israel untuk melakukan konstruksi pemukiman di Tepi Barat.

Kuartet itu terdiri atas Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Rusia dan Uni Eropa.

Palestina sendiri telah sekian kali mengeluarkan ancaman bahwa pihaknya akan menarik diri dari perundingan langsung dengan Israel jika negara Yahudi itu tidak memperpanjang moratorium.

(K-TNY/M016/S026)

 

ANTARA