Sistem Persenjataan Militer Indonesia Paling Minim di ASEAN

27 September 2010, Makassar -- Dibanding sejumlah negara di ASEAN, sistem persenjataan militer Indonesia (Alutsista) paling minim. Menurut Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal Imam Sufaat, keterbatasan anggaran pengadaan pesawat tempur tersebut menjadi kendala untuk mendatangkan pesawat-pesawat tempur tersebut.

Misalnya saja dianding Thailand dan Singapura, Indonesia masih kurang dalam jumlah pesawat tempur yang dimiliki. Sekarang, selain Sukhoi, yang kini berjumlah 10 unit, TNI AU hanya memiliki F-16 Fighting Falcon, dan F-5 Tiger. Pesawat tersebut saat ini terparkir di Skadron 3 dan skadron 14, Pangkalan Utama Iswajudi Madiun, Jawa Timur.

"Kita tidak bermaksud untuk berlomba-lomba dalam perkuatan pengadaan pesawat, namun lebih Penting adalah memprediksi ancaman keamanan," kata Imam usai penyerahan Sukhoi ke pemerintah Indonesia di Makassar, Senin 27 September 2010.

Secara bertahap, Imam mengatakan pengadaan pesawat akan terus dilakukan hingga mencapai 180 pesawat hingga tahun 2024. Jumlah tersebut sudah termasuk pesawat yang sudah dimiliki saat ini.

Kepala Staf Umum Angkatan Udara Marsekal Madya Edi Harjoko mengatakan, pesawat tempur Indonesia dengan negara tetangga punya kesamaan dan juga perbedaan, utamanya dari segi jumlah.

"Jelas dari segi jumlah kita masih kurang. Namun segi skill, kita sama dengan Malaysia, Singapura dan beberapa negara tetangga lainnya," ujar Edi.

Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro optimistis target pengadaan 180 unit pesawat tersebut akan bisa tercapai. Jumlah itu nntinya akan dibagi dalam 10 skadron yang masing-masing skadron akan menampung 16 sampai 18 pesawat.

Kondisi ekonomi yang disebutnya kian membaik bisa mendukung hal tersebut. Untuk pengadaan itu, jelas Purnomo, pihaknya berusaha menempuh tiga upaya yakni APBN, kredit ekspor, dan perdagangan dalam negeri.

"Untuk mewujudkan pertahanan yang tangguh butuh anggaran yang sangat mahal. Karena sebagian alutsista tidak bisa dibuat dalam negeri maka harus meminta bantuan negara lain untuk menjaga kedaulatan," imbuh Purnomo.

TEMPO Interaktif