Tjahjo Kumolo/Dok. Okezone
JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mendesak pemerintah segera menindaklanjuti informasi mengenai adanya wilayah perbatasan Indonesia yang dicaplok Malaysia.
Menurut anggota Komisi I DPR ini, dugaan pengambilan wilayah Camar Bulan di perbatasan Kalimantan Barat oleh Malaysia terjadi akibat tata kelola yang salah oleh pemerintah Indonesia.
“Perubahan paradigma di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam memandang, menangani wilayah perbatasan dan batas negara harus dipandang sebagai wilayah terdepan sekaligus etalase bangsa dan NKRI. Hal itu harus bisa diintensifkan melakukan pembahasan dan perjanjian bilateral dan agar pengelolaan wilayah perbatasan dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan aspek pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut,” ujar Tjahjo kepada okezone, Minggu (9/10/2011).
Lanjut Tjahjo, fungsi manajemen pengelolaan wilayah perbatasan harus dilakukan secara terpadu, tidak hanya diserahkan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten, kota.
Bagi Tjahjo adanya wilayah yang tercaplok Malaysia di perbatasan Kalimantan Barat harus diusut, siapa yang bertangung jawab. “Ini merupakan 'skandal perbatasan' apalagi kalau ditengarai adanya kompromi karena wilayah tersebut merupkan merupakan tambang batubara dan lain-lain yang berkualitas,” jelasnya.
Tjahjo mendesak pemerintan dan DPR agar membentuk tim terpadu yang independen dari berbagai elemen untuk mengusut peristiwa tersebut. “Perlu pemerintah dan DPR segera membentuk Tim terpadu dari Deplu,
Depdagri, BIN, BAIS yang independen dan yang tidak terlibat awal peristiwa itu dan untuk mengusutnya siapa yang bertanggung jawab,” paparnya.
Kata Tjahjo, pihaknya telah meminta Komisi I DPR untuk mnegusut kasus tersebut karena menurut laporan yang mereka dapat pencaplokan itu ditengarai ada skandal perbatasan.
“Data intelijen dan laporan dari Gubernur yang kami terima ditengarai ada indikasi-indikasi yang tidak benar sampai terjadinya pemerintah Malaysia berani mencaplok wilayah tersebut. Kami sudah minta kepada pimpinan Komisi I mengusut dan mempermasalahkan hal tersebut,” pungkasnya.
Menurut anggota Komisi I DPR ini, dugaan pengambilan wilayah Camar Bulan di perbatasan Kalimantan Barat oleh Malaysia terjadi akibat tata kelola yang salah oleh pemerintah Indonesia.
“Perubahan paradigma di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam memandang, menangani wilayah perbatasan dan batas negara harus dipandang sebagai wilayah terdepan sekaligus etalase bangsa dan NKRI. Hal itu harus bisa diintensifkan melakukan pembahasan dan perjanjian bilateral dan agar pengelolaan wilayah perbatasan dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan aspek pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut,” ujar Tjahjo kepada okezone, Minggu (9/10/2011).
Lanjut Tjahjo, fungsi manajemen pengelolaan wilayah perbatasan harus dilakukan secara terpadu, tidak hanya diserahkan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten, kota.
Bagi Tjahjo adanya wilayah yang tercaplok Malaysia di perbatasan Kalimantan Barat harus diusut, siapa yang bertangung jawab. “Ini merupakan 'skandal perbatasan' apalagi kalau ditengarai adanya kompromi karena wilayah tersebut merupkan merupakan tambang batubara dan lain-lain yang berkualitas,” jelasnya.
Tjahjo mendesak pemerintan dan DPR agar membentuk tim terpadu yang independen dari berbagai elemen untuk mengusut peristiwa tersebut. “Perlu pemerintah dan DPR segera membentuk Tim terpadu dari Deplu,
Depdagri, BIN, BAIS yang independen dan yang tidak terlibat awal peristiwa itu dan untuk mengusutnya siapa yang bertanggung jawab,” paparnya.
Kata Tjahjo, pihaknya telah meminta Komisi I DPR untuk mnegusut kasus tersebut karena menurut laporan yang mereka dapat pencaplokan itu ditengarai ada skandal perbatasan.
“Data intelijen dan laporan dari Gubernur yang kami terima ditengarai ada indikasi-indikasi yang tidak benar sampai terjadinya pemerintah Malaysia berani mencaplok wilayah tersebut. Kami sudah minta kepada pimpinan Komisi I mengusut dan mempermasalahkan hal tersebut,” pungkasnya.
OKEZONE
No comments:
Post a Comment
DISCLAIMER : KOMENTAR DI BLOG INI BUKAN MEWAKILI ADMIN INDONESIA DEFENCE , MELAINKAN KOMENTAR PRIBADI PARA BLOGERSISTA
KOMENTAR POSITIF OK