(Foto: JPPN)13 September 2010, Jakarta -- Mabes Polri membantah tuduhan pemerintah Australia yang menyebut jika Densus 88 Anti Teror Polri telah melakukan penyiksaan tahanan politik di Ambon Maluku. Menurut Polri Densus tak pernah berurusan dengan tahanan separatis politik Ambon.
"Untuk penangkapan RMS dan separatis, Densus 88 tidak dilibatkan. Yang menangkap dan mengurusi itu anggota Polda, seperti Brimob dan lainnya," kata Kabid Penum Polri, Kombes Pol Marwoto Soeto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/9/2010).
Namun demikian, Marwoto mengaku Polri akan mengecek kebenaran tuduhan dari pemerintah Australia itu. Densus dituduh pemerintah Australia telah melakukan penyiksaan terhadap tahanan politik yang terlibat aksi separatisme di Maluku.
Menurut data ada 12 anggota separatis di Maluku yang ditutup wajahnya dan dipukuli di wajah dan tubuhnya dengan pentungan. Salah satu tahanan mengatakan bahwa mereka dipaksa menelan cabe mentah, dan dua lainnya dipaksa untuk berciuman dan saling memeluk kalau menolak mereka dipukuli.
Australia, seperti diberitakan RNW, menyayangkan dan prihatin dengan kekejaman terhadap tahanan politik yang dilaporkan oleh Human Rights Watch dan Amnesty International itu. Mereka mengaku akan mengirim tim ke Indonesia menyelidiki penyiksaan yang dilakukan oleh anggota pasukan anti teror Detasemen Khusus Anti Teror (Densus 88) atas tahanan anggota separatis Maluku.
Apa maumu Australia
Pengiriman tim investigasi Australia guna menyelidiki penyiksaan, menempatkan Indonesia sebagai negara bawahan Australia. RMS tidak layak digolongkan tahanan politik, mereka kaum separatis. Jika pemerintah mengijinkan tim ini datang ke Indonesia, tindakan ini lebih buruk dibandingkan reaksi kemayu terhadap Malaysia dalam kasus penyanderaan tiga petugas DKP oleh Kepolisian Malaysia.
Tindakan pemerintah Australia ini, kemungkinan dilatarbelakangi bantuan ke POLRI. Mereka merasa berhak mencampuri suatu urusan, jika kepentingannya terancam.
Keberhasilan melepaskan Timor Timur dari Indonesia, menjadikan mereka merasa superior dan terus berusaha secara konsisten melepaskan provinsi-provinsi di Indonesia Timur dari NKRI secara sistematis.
Keberhasilan mereka akhirnya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia. Kami berharap Indonesia dianugerahi pemimpin berkarakter kuat dan tegas agar negara asing tidak menganggap Indonesia sebagai obyek kepentingan nasional mereka.
Tribun News/Berita HanKam
"Untuk penangkapan RMS dan separatis, Densus 88 tidak dilibatkan. Yang menangkap dan mengurusi itu anggota Polda, seperti Brimob dan lainnya," kata Kabid Penum Polri, Kombes Pol Marwoto Soeto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (13/9/2010).
Namun demikian, Marwoto mengaku Polri akan mengecek kebenaran tuduhan dari pemerintah Australia itu. Densus dituduh pemerintah Australia telah melakukan penyiksaan terhadap tahanan politik yang terlibat aksi separatisme di Maluku.
Menurut data ada 12 anggota separatis di Maluku yang ditutup wajahnya dan dipukuli di wajah dan tubuhnya dengan pentungan. Salah satu tahanan mengatakan bahwa mereka dipaksa menelan cabe mentah, dan dua lainnya dipaksa untuk berciuman dan saling memeluk kalau menolak mereka dipukuli.
Australia, seperti diberitakan RNW, menyayangkan dan prihatin dengan kekejaman terhadap tahanan politik yang dilaporkan oleh Human Rights Watch dan Amnesty International itu. Mereka mengaku akan mengirim tim ke Indonesia menyelidiki penyiksaan yang dilakukan oleh anggota pasukan anti teror Detasemen Khusus Anti Teror (Densus 88) atas tahanan anggota separatis Maluku.
Apa maumu Australia
Pengiriman tim investigasi Australia guna menyelidiki penyiksaan, menempatkan Indonesia sebagai negara bawahan Australia. RMS tidak layak digolongkan tahanan politik, mereka kaum separatis. Jika pemerintah mengijinkan tim ini datang ke Indonesia, tindakan ini lebih buruk dibandingkan reaksi kemayu terhadap Malaysia dalam kasus penyanderaan tiga petugas DKP oleh Kepolisian Malaysia.
Tindakan pemerintah Australia ini, kemungkinan dilatarbelakangi bantuan ke POLRI. Mereka merasa berhak mencampuri suatu urusan, jika kepentingannya terancam.
Keberhasilan melepaskan Timor Timur dari Indonesia, menjadikan mereka merasa superior dan terus berusaha secara konsisten melepaskan provinsi-provinsi di Indonesia Timur dari NKRI secara sistematis.
Keberhasilan mereka akhirnya ditentukan oleh kualitas kepemimpinan pemerintah Republik Indonesia. Kami berharap Indonesia dianugerahi pemimpin berkarakter kuat dan tegas agar negara asing tidak menganggap Indonesia sebagai obyek kepentingan nasional mereka.
Tribun News/Berita HanKam
No comments:
Post a Comment
DISCLAIMER : KOMENTAR DI BLOG INI BUKAN MEWAKILI ADMIN INDONESIA DEFENCE , MELAINKAN KOMENTAR PRIBADI PARA BLOGERSISTA
KOMENTAR POSITIF OK