Tuesday, May 4, 2010
Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar (kanan) dan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso berbincang sebelum rapat terbatas bidang pertahanan yang dipimpin Presiden SBY di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (4/5). Rapat terbatas tersebut membahas soal kebijakan pertahanan minimum yang dibutuhkan oleh negara (minimum essential force). (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/ed/nz/10)
04 Mei 2010, Jakarta -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan isyarat bakal menaikkan anggaran bidang pertahanan secara signifikan, karena pertumbuhan ekonomi negara semakin cemerlang.
Dalam rapat terbatas bidang pertahanan yang berlangsung di Ruang Bhineka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Presiden menyatakan alokasi anggaran untuk pertahanan pada periode 2004-2009 jumlahnya relatif kecil.
Kecil dalam artian bila dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara ASEAN dan negara tetangga lain. Relatif kecil juga bila dibandingkan dengan gross domestic product (GDP) Indonesia.
“Tapi itu bisa dijelaskan karena memang prioritas anggaran pertahanan 5 tahun yang lalu periode pasca-krisis ditujukan untuk pemulihan perekonomian nasional,” terang SBY di Jakarta, Selasa (4/5/2010).
Dengan semakin dengan besarnya GDP dan bertambahnya APBN, Presiden yakin, pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat. Bahkan bisa mencapai tujuh persen pertumbuhannya. “Sudah saatnya anggaran untuk pertahanan kita tingkatkan secara signifikan,” ujarnya.
Agar anggaran ini betul-betul efektif, sambung SBY, maka akan disusun multi-years budgeting. Dengan strategi kebijakan pertahanan yang tepat diharapkan pada tahun 2014 postur pertahanan Indonesia sudah mendekati minimum essential forces.
Hasir dalam rapat ini Menko Polhukam Widodo AS, Kepala BIN Sutanto, Seskab Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Panglima TNI Jenderal Djoko Suyanto, Meneg BUMN Mustafa Abubakar, Meneg PAN E.E. Mangindaan, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, serta Menko Kesra Agung Laksono.
Presiden menambahkan, bulan lalu di Kantor Kepresidenan telah digelar sidang kabinet terbatas khusus untuk mendengarkan laporan dan presentasi Menteri Pertahanan menyangkut konsep kebijakan pertahanan negara.
Produk itu nantinya akan ditandatangani oleh presiden dan berperan sebagai dokumen strategis dalam pengelolaan pertahanan negara. Dokumen ini juga akan menjadi rujukan kebijakan pembangunan kekuatan dan modernisasi postur pertahanan Indonesia.
“Oleh karena itu dokumen ini sangat penting, sebelum saya tandatangani, kita ingin memastikan semuanya telah dipikirkan, disusun, dan dirumuskan dengan tepat,” terangnya.
okezone
