Syahganda: Malaysia Tekan RI, Surat SBY Tak Digubris

Monday, August 30, 2010

Fajar Isnu alias Inung Bonek dengan mengenakan kaos bertuliskan 1 Love RI, membawa sebuah poster yang berbunyi 'Lawan Malaysia? SIAPA TAKUT?'. (Foto: detikFoto/Zainal Effendi)

29 Agustus 2010, Jakarta -- Ultimatum yang disampaikan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Tun Najib Rajak, Sabtu (28/8/2010) agar pemerintah Indonesia menertibkan aksi-aksi demo di Jakarta yang dapat membuat murka warga Malaysia, juga tudingan adanya demonstran bayaran, pernyataan dua juta Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia serta investasi pengusaha Malaysia di tanah air, menunjukkan Indonesia berada dalam posisi mudah ditekan pihak Malaysia.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Minggu (29/8/2010). "Pernyataan bernada tekanan itu bukti yang nyata bahwa surat Presiden SBY kepada PM Malaysia yang disampaikan Jumat (27/8/2010), tidak pernah digubris," kata Syahganda.

Karenanya, Syahganda mengaku sedih oleh respon pemerintah Malaysia terkait surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang sama sekali tidak mencerminkan rasa hormat maupun sikap bersahabat terhadap bangsa Indonesia, khususnya Presiden SBY.

"Yang dilakukan justru menekan-nekan RI. Hal ini tentu bukan sikap dewasa dari petinggi Malaysia, karena mengeluarkan sikap yang selalu merendahkan Indonesia," jelas Syahganda.

Dikatakan, pemerintah Indonesia sebaiknya tidak boleh terlalu menggambarkan sikap yang pasrah menghadapi Malaysia, baik melalui surat Presiden SBY ataupun berupa tindakan para menterinya. Sebab, lanjutnya, cara seperti itu bukan yang diinginkan oleh seluruh rakyat di tanah air.

"Rakyat dan seluruh elemen bangsa menghendaki Indonesia membangun politik yang bermartabat selaku negara besar di panggung internasional, sekaligus memuliakan harapan serta kepentingan bangsa yang berdaulat," ujarnya.

Dengan demikian, Syahganda mengharapkan Presiden SBY mengambil hikmah yang dalam atas semua permasalahan dengan Malaysia akhir-akhir ini.

Pemimpin Indonesia-Malaysia harus redakan ketegangan

Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta pemimpin Indonesia dan Malaysia segera meredakan ketegangan yang terjadi di antara kedua negara. Jika dibiarkan, dia khawatir akan menambah rumit hubungan kedua negara.

"Sekarang sudah terjadi ketegangan di tingkat publik. Sekarang tinggal bagaimana kedua elite negara itu meredakan ketegangan di masing-masing negara," kata dia seusai diskusi "Nasib TKI dan Diplomasi Setengah Hati" di Jakarta kemarin.

Hikmahanto menduga tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkirim surat kepada Perdana Menteri Malaysia Najib Razak beberapa waktu lalu adalah salah satu upaya untuk menenangkan publik, baik di Indonesia maupun Malaysia.

Insiden penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh polisi Malaysia telah memicu sejumlah demo anarkistis. Para pengunjuk rasa melempari pagar kedutaan dengan tinja. Para pendemo pun segera ditangkap polisi. Pemerintah Malaysia lalu "membalas" demo yang dinilai berlebihan itu dengan ancaman mengeluarkan travel advisory bagi warga negaranya yang akan berkunjung ke Indonesia.

Hikmahanto berharap pejabat kedua negara tak menjadikan travel advisory sebagai instrumen diplomasi. Langkah itu, menurut dia, justru akan membahayakan. Menurut Hikmahanto, kompromi perlu dilakukan.

Hingga kemarin, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan belum bisa mengeluarkan sikap berkaitan dengan ancaman travel advisory yang dikeluarkan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman pada Kamis lalu. "Kami tidak mau beranda-andai. Nanti malah membuat situasi semakin runyam," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, saat dihubungi kemarin. Dia menambahkan, hingga kemarin belum ada keterangan resmi dari pemerintah Malaysia mengenai travel advisory itu.

Rektor Universitas Indonesia Gumilar Rusliwa Somantri menilai yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia saat ini layaknya perselisihan antara kakak dan adik. "Sedikit ada perselisihan itu biasa, tapi kita harus bisa berpikir jernih," kata dia setelah memimpin upacara wisuda di Balairung UI, Depok, kemarin.

Ketegangan di antara kedua negara tak mempengaruhi dunia pendidikan. Dia mengatakan, UI tetap menjalin hubungan baik dengan universitas-universitas di Malaysia, khususnya Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Deputy Vice Chancellor UKM Hasan bin Basri mengatakan ketegangan di antara kedua negara tak mempengaruhi kehidupan sekitar 600 mahasiswa Indonesia yang belajar di UKM.

"Tidak ada perubahan dan juga tidak ada masalah," ujarnya di UI. Hasan mengakui kedatangannya ke Indonesia tidak ada hambatan.

KOMPAS/TEMPO Interaktif