TNI Siap Perang, Jika Ada Gangguan dan Keputusan Politik

 

JAKARTA - Rencana Malaysia memberlakukan travel advisory terhadap Indonesia tidak kunjung terlaksana. Ancaman tidak langsung yang dicetuskan Menlu Malaysia Datuk Seri Anifah Aman itu hingga kemarin (28/8) belum terealisasi. Negeri jiran berencana mengimbau warganya untuk membatalkan segala kunjungan ke Indonesia jika situasi hubungan dua negara tersebut terus memburuk.

Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu menyatakan belum bersikap atas ancaman tersebut. Sebab, faktanya, hingga kini pemerintah Malaysia belum mengeluarkan travel advisory. "Kami tidak ingin beranda-andai dan membuat situasi semakin runyam,'' kata Juru Bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah, saat dihubungi kemarin (28/8).

Menurut Teuku, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pemerintah Malaysia mengenai travel advisory. Kemenlu merasa itu bukan sebuah ancaman dan hanya wacana di media massa setempat.

Ketegangan Indonesia-Malaysia pecah pasca penyanderaan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepri di perbatasan dua negara tersebut di Tanjung Berakit, Riau, pada pertengahan Agustus lalu. Tiga petugas itu kemudian dibarter dengan tujuh pencuri ikan asal Malaysia. Tindakan tersebut memicu aksi demonstrasi dan pelemparan kotoran manusia ke Kedubes Malaysia di Jakarta oleh beberapa LSM. Merasa dilecehkan, Menlu Malaysia lantas memprotes aksi itu dan mengancam memberlakukan travel advisory.

Pada Jumat malam (27/8), Menlu Marty Natalegawa menyatakan telah mendesak Menlu Malaysia untuk menginvestigasi penangkapan tiga petugas dinas kelautan dan perikanan di perairan Bintan, Kepulauan Riau, pada 13 Agustus lalu. Marty menegaskan telah merespons keras tindakan di luar batas kewajaran tersebut. ''Saya sudah telepon langsung Pak Menlu Malaysia. Saya desak mereka untuk bertanggung jawab,'' kata Marty.

Menurut Marty, Malaysia siap menginvestigasi untuk kemudian hasilnya disampaikan kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya, dua negara tersebut sepakat untuk melakukan perundingan terkait dengan sengketa perbatasan itu di Kota Kinabalu, Malaysia, pada 6 September mendatang.

Perundingan tersebut akan fokus pada dua hal. Yang pertama adalah perlindungan terhadap WNI di luar negeri. ''Sebab, saya yakin kita semua terganggu dan terusik dengan langkah Malaysia,'' ujarnya.

Agenda kedua yang akan dibahas adalah sengketa perbatasan Indonesia-Malaysia. Segmen yang belum selesai, antara lain, perbatasan di sisi Selat Malaka, Selat Malaka bagian selatan, dan Laut Sulawesi.

Marty mengatakan, pemerintah telah memiliki strategi khusus dalam perundingan tersebut. ''Saya coba melaksanakan diplomasi, tidak semua bisa dibocorkan kepada publik. Yang jelas, perundingan tidak akan selesai dalam satu hari. Dengan Vietnam saja baru selesai setelah 32 tahun,'' kata Marty.

Persoalan RI-Malaysia itu terbukti disikapi dengan serius oleh pemerintah. Indikatornya, Marty bahkan rela membatalkan kunjungan ke Korut dan Korsel yang sebelumnya dijadwalkan pada 24-28 Agustus 2010. Padahal, kunjungan ke dua negara itu bertujuan untuk membahas masalah bilateral, namun tidak tertutup kemungkinan juga membahas perkembangan di Semenanjung Korea.

Sementara itu, jajaran TNI siap siaga terkait dengan memburuknya hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Panglima TNI Djoko Santoso menegaskan kesiapan TNI untuk berperang dengan negara mana pun jika memang dibutuhkan. ''Tugas pokok TNI adalah menjaga NKRI. Bila ada gangguan dari negara luar dan ada keputusan diplomatik atau politik, TNI siap perang,'' kata Djoko setelah melantik pengurus Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jambi di Gladia Room Hotel Abadi Suite kemarin (28/8). Selain menjabat panglima TNI, Djoko juga menjabat ketua umum PBSI. Sebelum melantik pengurus PBSI, dia melaksanakan pertemuan internal dengan anggota TNI se-Sumatera di Abadi Convention Center (ACC) Jambi.

Menurut Djoko, pada 6 September 2010, wakil RI dan Malaysia akan berunding di Kinabalu untuk membicarakan perbatasan kedua negara. Dia mengatakan, RI selama ini mengedepankan diplomasi dalam menghadapi urusan bilateral, termasuk masalah penangkapan tiga anggota DKP Kepri beberapa waktu lalu.(Ars)


Sbr : Jawapos