SBY Minta Jangan Ada Korupsi dalam Pengadaan Alutsista

     

Jakarta - Korupsi dalam proses pengadaan yang diungkap KPK di beberapa kementerian, hendaknya dijadikan pelajaran. Kementerian Pertahanan yang sedang meremajakan alat utama sistem senjata (Alutsista) untuk TNI dan Polri, diminta tidak terjebak masalah yang sama.

Demikian wanti Presiden SBY dalam pengantar pembukaan rapat kabinet terbatas bidang polkam. Rapat berlangsung di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (8/9/2011).

"Saya tidak ingin ada yang meleset di manapun, apalagi ada penyimpangan dan korupsi dalam proses ini. Biayanya besar," tegas SBY.

Di dalam APBN beberapa tahun terakhir, Kemenhan selalu mendapat alokasi dana yang tinggi untuk proyek peremajaan alutsista di jajaran TNI dan Polri. Hal ini karena alusista yang ada memang dinilai sudah tidak lagi memadai dengan kebutuhan dan tantangan di masa-masa mendatang.

"Pastikan pengadaan alutsista yang mahal, ratusan miliar bahkan triliunan kalau menyangkut kapal selam, pesawat tempur dan sejenisnya, tepat sasarannya. Fokus pada pengadaan dan peremajaan alutsista yang sungguh diperlukan untuk kepentingan pertahanan negara kita," sambung SBY.

Peringatan tersebut SBY tekankan kembali, sebab di masa lalu kerap terjadi praktek yang tidak tepat dalam pengadaan alutsista. Dia minta dilakukan koreksi dalam proses pengadaan alutsista agar lebih transparan dan akuntabel.

"Saya telah berikan koreksi untuk perbaikan proses dan mekanisme pengadaan alutsista yang di sana-sini kurang tepat di waktu lalu. Juga masalah transparansi dan akuntabilitas. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan," tegas SBY.

DETIK