Kemhan Targetkan Penurunan Pinjaman LN Untuk Alutsista

Super Tucano akan gantikan OV-10 Bronco, diproduksi pabrik pesawat Brasilia Embraer. (Foto: Embraer)

19 Januari 2011, Jakarta -- (ANTARA News): Kementerian Pertahanan mentargetkan penurunan alokasi pinjaman luar negeri untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan secara bertahap.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam pengarahannya pada Rapat Pimpinan TNI 2011 di Jakarta, Rabu mengatakan, pihaknya bertekad pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) dipenuhi di dalam negeri dengan pembiayaan dalam negeri.

"Kredit Ekspor itu kan pinjaman, jadi secara bertahap kita akan kurangi dan memfokuskan pengadaan dari dalam negeri," katanya.

Purnomo menambahkan, "Insya-Allah pendapatan negara bisa terus naik. Sekarang Rp1.000 triliun dan berharap bisa mencapai Rp2.000 triliun pada akhir kabinet ini. Itu berarti juga GDB kita akan meningkat, itu arti juga `income` per kapita kita akan naik,".

Pada kesempatan itu, Menhan juga meminta agar pagu Kredit Ekspor yang telah ditetapkan agar dituntaskan penggunaannya untuk mendukung pengembangan kekuatan TNI dalam kerangka kekuatan pokok minimum (minimum essential forces/MEF).

"Saya optimistis target pembangunan MEF masih bisa dicapai, untuk mencapai hal tersebut saya minta pagu pinjaman tersebut 2005-2009 yang dulu ditetapkan agar diselesaikan secepat mungkin," ujarnya.

Menurut dia, pagu yang sudah mendapat penetapan namun belum efektif agar diselesaikan secepat mungkin dengan mengikuti peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

"Kita sedang selesaikan dengan Menkeu dan Bapenas, termasuk di dalamnya untuk sektor pertahanan," ujar Purnomo, menjelaskan.

Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendapatkan alokasi anggaran Rp47,5 triliun atau sekitar 3,86 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011.

Kenaikan anggaran itu akan difokuskan pada enam bidang yang menjadi prioritas pada rencana strategis pertahanan negara 2010-2014. Enam bidang yang menjadi prioritas itu adalah pengembangan kekuatan pokok minimum, industri pertahanan nasional, pencegahan kejahatan di laut, meningkatkan rasa aman, modernisasi keamanan nasional dan peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.

Sumber: ANTARA News