Pages

INDONESIA DEFENCE adalah blog Berita,ulasan, artikel Pertahanan dan Keamanan, Industri Militer Indonesia dan Dunia, Perkembangan Alutsista terkini, serta perkembangan POLITIK DALAM DAN LUAR NEGERI.

BERITA TERKINI DI INDONESIA DEFENCE

Wednesday, March 28, 2012

Pembelian Sukhoi Abaikan Proses Alih Teknologi


(Foto: Kompas)

27 Maret 2012, Jakarta: Menjadi sebuah kelaziman bagi negara-negara yang ingin lebih mandiri industri pertahanannya, untuk menyertakan proses alih teknologi saat pembelian alusista. Indonesia pernah melakukan hal itu secara terbatas pada saat pembelian F 16.

"Anehnya pada saat pembelian Sukhoi, kita sama sekali mengabaikan alih teknologi ini. Kita tidak melibatkan BUMN bidang terkait seperti PT Dirgantara dan PT Pindad," kata juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, Poengky Indarti dalam jumpa pers koalisi tersebut di kantor Kontras siang ini.

Menurut Poengky, Indonesia seharusnya tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi, pada saat kita mengalami embargo suku cadang persenjataan kita oleh AS.

"PT Dirgantara dan Pindad kami yakini bisa berperan dalam alih teknologi dalam porsi tertentu, berkaitan dengan teknologi alusista yang kita beli dari luar negeri," kata dia.

Komisi I Seharusnya Kejar Performa Invoice dan Kontrak Pengadaan Sukhoi

Komisi I DPR RI seharusnya berani 'mengejar' Pemerintah yang diwakili Wamenhan, mengenai performa invoice dan kontrak pengadaan Sukhoi. Hal ini penting dilakukan agar dapat menjawab hal-hal yang mencurigakan dalam pengadaan jet tempur buatan Rusia tersebut, yang berpotensi merugikan negara.

"Harusnya Komisi I langsung 'mengejar' Wamenhan soal performa invoice dan kontrak. Janganlah DPR takluk dengan alasan Wamenhan, yang selalu mengatasnamakan rahasia negara," kata peneliti Imparsial Al Araf, dalam konferensi pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, di kantor Kontras siang ini.

Menurut Araf, Komisi I DPR juga harus berani meneliti lagi kontrak pengadaan Sukhoi, bahkan merevisi kontrak tersebut, bila memang ada hal-hal yang sangat merugikan keuangan negara. Terlebih lagi situasi keuangan negara saat ini sedang sulit, dan pemerintah sampai harus menaikkan harga BBM, yang berpotensi memberikan efek berganda bagi ekonomi rakyat banyak.

"Kami dari koalisi sangat mendukung modernisasi alusista TNI. Namun jangan sampai proses pengadaannya yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah sangat besar, sangat menyakitkan rakyat yang hidupnya masih susah. Ini yang ingin kami tekankan," kata lulusan Magister Menejemen Pertahanan ITB tersebut.

Selain itu Araf mendesak proses hukum harus dikedepankan terlebih dahulu, daripada proses politik dalam menyikapi kasus dugaan mark up pembelian Sukhoi. Terkait dengan hal itu Koalisi meminta KPK untuk serius menindaklanjuti laporan Koalisi tentang dugaan mark up, yang telah diserahkan pekan lalu.

"KPK harus bisa membuktikan sebagai lembaga super untuk pemberantasan korupsi, yang bisa juga mengusut kasus dugaan korupsi di TNI," kata Araf.

Transparansi Pengadaan Alutsista Dinilai Gagal

Pertemuan Wamenhan dengan Komisi I DPR RI terkait rencana pengadaan alusista berupa Sukhoi SU 30-MK2 yang jadi sorotan publik dinilai Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, tidak ada kemajuan dalam konteks penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas pejabat publik.

"Hal ini karena pemerintah belum bersedia membuka kontrak pembelian Sukhoi yang telah ditandatangani pada 29 Desember 2011. Dan pemerintah juga tidak menjawab secara tegas keterlibatan PT Trimarga Rekatama, apakah terlibat perencanaan pengadaan Sukhoi apa tidak. Disisi lain Rusia sudah membantah keterlibatan pihak Trimarga Rekatama. Jadi ini bisa-bisanya pemerintah saja," kata juru bicara Koalisi tersebut, Poengky Indarti, dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Selasa (27/3) siang ini.

Menurut Poengky dengan tidak dibukanya hal-hal tersebut, maka hal ini menunjukkan bukti kuat bahwa penggunaan anggaran senilai 470 juta Dolar AS untuk pembelian Sukhoi tidak transparan. "Hal ini juga berarti langkah pemerintah bertentangan dengan UU KIP," kata lulusan FH Unair tersebut.

Padahal prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, harus menjadi sebuah tahap yang esensial untuk menuju kepada proses pengambilan kebijakan publik yang dapat dipertanggungjawabkan. "Terlebih lagi ini memakai anggaran senilai 470 juta Dolar AS, ini jumlah yang besar sekali," kata Poengky.

Dalam kesempatan yang sama peneliti ICW, Adnan Topan Husodo, mengatakan bahwa koalisi menemukan adanya anggaran ganda dalam rencana pembelian Sukhoi. Menurut Adnan pemerintah membeli Simulator Sukhoi pada sumber anggaran yang berbeda, dan harga yang berbeda pula.

"Satu contoh, untuk APBN-P alokasi anggaran simulator Rp 376 Milyar lebih. Terus mengapa ada anggaran untuk alat yang sama dari alokasi state credit Rusia yang setara dengan Rp 427 Milyar lebih. Mengapa ada dua mata anggaran untuk beli satu alat, kenapa tidak jadi satu saja. Hal ini belum dijawab pemerintah," tanya dia.

Sumber: Suara Merdeka

7 komentar:

Anonymous said...

kalo kita beli trus minta ToT itu syaratnya gmn?

yang penting segera datangkan itu shukoinya...
kalo perlu tambah minimal 1 skuadron SU-35 dan 1 skuadron PAK FA T-50

semakin kita menunda pembelian atau peremajaan alutsista maka kita akan tertinggal jauh dengan negara lain...

semua harus coba game Red Alert 2...
disini menceritakan tentang dunia militer dan alutsistanya...
mungkin cocok buat yg kontra pembelian alutsista...

Anonymous said...

ni lsm gimana toh...kalau proforma invoice itu ditunjukan ke publik sama saja suruh orang telanjang. memang benar dugaan pak Pur...model2 yang beginian nih antek2 asing. lewat mereka pihak asing ingin mengetahui kelemahan alutsista ri dengan alasan transparasi. harusnya mulut mereka itu dibungkam.

Anonymous said...

'SOEKARNO INSPIRASI PERJUANGAN RAKYAT IRAN'
Minggu, 11 Maret 2012 15:31 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, Republik Islam Iran Iran akhir Maret ini bakal meresmikan pusat informasi komunitas Islam di Internet guna kesetaraan berinformasi menghadapi dominasi informasi yang 80 persen dikuasai pihak kapitalis.

Wakil Menteri Pers dan Media Republik Islam Iran, Mohammad Zadeh mengatakan, "Iran dan Indonesia dapat bekerja sama karena memiliki pandangan sejarah yang sama dalam Gerakan Non-Blok (GNB)."

Gagasan Soekarno di Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KTT AA) untuk mendirikan GNB banyak menginspirasi perjuangan rakyat Iran. "Soekarno adalah orang besar dengan gagasan besar yang sangat terkenal di Iran," kata Zadeh.

Sementara itu, Ketua PWI, Margiono mengemukakan, kesetaraan berinformasi sangatlah penting di antara semua bangsa. "Zaman sekarang, yang ditandai kemajuan teknologi informasi, maka kesetaraan informasi sudah menjadi keharusan," ujarnya.

Ia menambahkan, niat Iran mendirikan pusat informasi Islam patut dihargai, namun perlu dilakukan pula di berbagai negara, termasuk di Indonesia dalam kerangka menuju masyarakat informasi yang cinta damai.
Redaktur: Djibril Muhammad
Sumber: IRIB
http://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/12/03/11/m0pon6-soekarno-inspirasi-perjuangan-rakyat-iran

Anonymous said...

LSM begini, tidak punya dukungan kuat dari rakyat Indonesia. mereka hanya ingin menelanjangi sistem pertahanan Indonesia. Jadi tidak perlu diambil pusing. Saya yakin kredibilitas menhan dan wamenhan, beliau lebih faham kapan harus TOT, kapan kita tidak punya posisi tawar untuk itu. alutista kita, sudah sangat urgent untuk dimodernisasi. Paling tidak sukhoi aman dari embargo, dan bisa menjaga angkasa NKRI sampai jet tempur KFX kerjasama dengan korea siap dioperasikan.

Anonymous said...

Ada2 saja si lsm ini selalu mencari celah untk memojokkan tni untk tot rasanya agak sulit terealisasi krn membelinya sedikit terkecuali kita bongkar itu pesawat dan kita utak atik isinya dan kita buat tiruannya itupun membutuhkn waktu yang agak lama seperti pembuatan kfx/ifx joinan ama korsel tahun 2020 baru terealisasi.pesawat sukhoi adlah pesawat canggih negara kita belum mmpu ntuk membuatnya untk memenuhi kekosongan alat pemukul/penyerang tni au untk jangka pendek juga untk jangka panjang agarnggk ketinggalan sama negara tetangga sah saja tni membeli pesawat canggih dari negara lain kalo perlu beli yang banyak sepuluh sampai dua puluh skuadron,cina aja masih beli dari negara lain pd hal cina boleh dikatakn sudah mandiri alutsistanya di semua lini.

Anonymous said...

yang ngomong minta ToT itu ngarti ga, Minimal saja TNI harus membeli tuh sukhoi 2 skuadron sekaligus bukannya cuman 4, terus 6, dan sekarang 6 lg tapi udah minta ini itu, palingan juga anggota DPR-RI yg merasa paling terhormat itu yg mengeluarkan pendapat itu ... ga aneh bagi masyarakat seperti kami kalau NKRI ini suka ribut terus dan demo dimana2 karena ulah manusia2 keparat ini.

panjul said...

LSM sok pinter diplomasi,mending dikarungin aja tuh LSM yang jadi antek asing,yang mau mengebiri kekuatan militer negara ini,pake alutsista di perbarui aja masih mau bikin rusak,alutsista masih yang lama juga teriak2,emang itu LSM sanggup kasih dana buat belanja alutsista?! Bener2 udah gak waras LSM yang ky gitu,bisanya cuma jadi penjilat dan jadi antek,kumpulan orang munafik tuh.

Post a Comment

DISCLAIMER : KOMENTAR DI BLOG INI BUKAN MEWAKILI ADMIN INDONESIA DEFENCE , MELAINKAN KOMENTAR PRIBADI PARA BLOGERSISTA
KOMENTAR POSITIF OK