Jangan Kuliahi Indonesia Soal HAM

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Indonesia tidak akan membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari negara produsen yang menerapkan berbagai persyaratan, terlebih yang bersifat politik. Indonesia berkomitmen untuk tidak tergantung dengan negara asing terkait alutsista. Kepala Negara mencontohkan, ada negara yang membatalkan pesanan alutsista Indonesia. Indonesia sempat dinilai tidak menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. "Jangan menguliahi Indonesia tentang HAM. Di era penjajahan, itulah puncak pelanggaran HAM. Jangan ada anasir-anasir di negara mana pun," kata Presiden seusai memimpin rapat koordinasi bidang pertahanan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8/2012). Kepala Negara kembali menegaskan, kerja sama di bidang militer perlu dilakukan atas dasar saling menguntungkan. Indonesia dan negara mitra perlu melakukan joint production dan alih teknologi. Pada kesempatan itu, Presiden mengatakan, selalu ada pihak yang tidak puas ketika Indonesia memesan alutsista ke negara tertentu. Menurut Presiden, sepanjang pengadaan alutsista tersebut tidak merusak komitmen ASEAN, hal tersebut sah-sah saja. Indonesia Bukan Negara Agresor Pemerintah menganggarkan dana Rp 77 trilyun dalam RAPBN 2013 untuk pos pertahanan. Tingginya anggaran tersebut diperlukan buat percepatan program modernisasi dan menambah kekuatan alutsista TNI/Polri agar bisa sejajar dengan negara-negara tetangga. "Sebab, mohon maaf saja, kalau alutsista kurang kurang, kita juga diremehkan," kata Presiden SBY usai rapat kabinet di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (9/8). Sebelumnya dipaparkan, anggaran pertahanan pada 2004 besarnya Rp 21,7 trilyun. Jumlahnya lalu terus ditambah seiring dengan bertambahnya pendapatan negara dan yang kemampuan menyisihkan dana untuk modernisasi alutsista yang bahkan sejak sebelum era reformasi tidak dilakukan. "Pesan saya kenaikan anggaran ini tolong dikelola yang baik. Cegah penyimpangan, jangan nanti malah menjadikan masalah di masa mendatang," wanti SBY. Lebih lanjut SBY menegaskan, bila kebijakan pengadaan alutsista TNI bukan untuk perlombaan senjata. Melainkan menjaga kedaulan dan keutuhan NKRI yang menjadi hak serta kewajiban negara. "Antara 5-10 tahun lagi kita akan kembali jadi macan Asia. Kita mau jadi negara yang kuat, tetapi yang teduh dan melindungi," sambung SBY. Sumber : Kompas