Desmunyoto P. Gunadi / Jurnal Nasional
Bantuan dalam bentuk peralatan diperbolehkan, namun untuk personel tidak.
Bantuan dalam bentuk peralatan diperbolehkan, namun untuk personel tidak.
Jurnas.com | MENANGGAPI rencana kerja sama Pemrov Sulawesi Utara dengan militer AS dalam pengamanan wilayah laut dan perbatasan Sulut, Kepala Pusat Komuniaski Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin menyatakan, bantuan pertahanan di perbatasan hanya dapat diterima dalam bentuk peralatan.
“Selama bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan, itu diperbolehkan, namun untuk personel tidak,"kata Hartind di Jakarta, Kamis (1/2).
Hartind menuturkan, selama ini AS telah memberikan bantuan peralatan kepada Indonesia. Salah satu bantuan AS yang disebut Hartind adalah peralatan untuk memperkuat kawasan maritim Indonesia. Bantuan ini berupa radar yang telah dipasang di 12 titik sepanjang Selat Malaka dan Pulau Sumatera, mulai dari Sabang ke Batam. “Tapi secara resmi tidak ada kerja sama dengan AS di perbatasan,”ujar Hartind.
Kerja sama pengamanan perbatasan Indonesia, sebutnya, dilakukan bersama Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura, Thailand, Australia, dan India.
Pemrov Sulut disebut-sebut melakukan rencana pengamanan wilayah laut dan perbatasan dengan militer AS. Gubernur Sulut Sarundajang bahkan telah mengunjungi Angkatan Laut AS untuk mempresentasikan kesiapan Sulawesi Utara menjadi tuan rumah acara penanggulangan terumbu karang dan masalah perbatasan di Sulawesi Utara. Rencana kerja sama ini memunculkan kekhawatiran akan dilakukannya pembangunan pangkalan AS di Sulut.
“Sebenarnya tidak masalah, kita bisa terima bantuan AS itu, tapi harusnya melalui Kementerian Pertahanan,”tegas Hartind.
“Selama bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan, itu diperbolehkan, namun untuk personel tidak,"kata Hartind di Jakarta, Kamis (1/2).
Hartind menuturkan, selama ini AS telah memberikan bantuan peralatan kepada Indonesia. Salah satu bantuan AS yang disebut Hartind adalah peralatan untuk memperkuat kawasan maritim Indonesia. Bantuan ini berupa radar yang telah dipasang di 12 titik sepanjang Selat Malaka dan Pulau Sumatera, mulai dari Sabang ke Batam. “Tapi secara resmi tidak ada kerja sama dengan AS di perbatasan,”ujar Hartind.
Kerja sama pengamanan perbatasan Indonesia, sebutnya, dilakukan bersama Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura, Thailand, Australia, dan India.
Pemrov Sulut disebut-sebut melakukan rencana pengamanan wilayah laut dan perbatasan dengan militer AS. Gubernur Sulut Sarundajang bahkan telah mengunjungi Angkatan Laut AS untuk mempresentasikan kesiapan Sulawesi Utara menjadi tuan rumah acara penanggulangan terumbu karang dan masalah perbatasan di Sulawesi Utara. Rencana kerja sama ini memunculkan kekhawatiran akan dilakukannya pembangunan pangkalan AS di Sulut.
“Sebenarnya tidak masalah, kita bisa terima bantuan AS itu, tapi harusnya melalui Kementerian Pertahanan,”tegas Hartind.
sumber : JURNAS
No comments:
Post a Comment
DISCLAIMER : KOMENTAR DI BLOG INI BUKAN MEWAKILI ADMIN INDONESIA DEFENCE , MELAINKAN KOMENTAR PRIBADI PARA BLOGERSISTA
KOMENTAR POSITIF OK