Kerja Sama Industri Pertahanan ASEAN Menghemat US$ 12,5 Miliar

Jum'at, 20 Mei 2011 | 16:47 WIB

Besar Kecil Normal

 

Ahmad Zahid Hamidi. ANTARA/Fanny Octavianus

TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Pertahanan Malaysia, Dato Seri Ahmad Zahid bin Hamidi, mengatakan kerja sama industri pertahanan ASEAN berpotensi menghemat belanja persenjataan dan alat pertahanan di kawasan hingga US$ 12,5 miliar. Nilai ini setara dengan 50 persen total belanja senjata dan alat pertahanan negara-negara ASEAN setiap tahunnya.

"Setiap tahun belanja persenjataan ASEAN sekitar US$ 25 miliar," kata Ahmad Zahid dalam sesi wawancara di Jakarta, Jumat 20 Mei 2011. Jika negara-negara ASEAN bisa berkolaborasi untuk memproduksi alat persenjataan sendiri, menurut dia, impor senjata itu bisa ditekan. Aliran uang dan modal ke luar, kata Ahmad, bisa dikurangi dan dimanfaatkan oleh negara ASEAN sendiri.

Pemerintah negara-negara ASEAN sepakat bekerja sama mengembangkan industri pertahanan untuk kawasan. Kesepakatan ini ditandatangani dalam deklarasi bersama menteri-menteri pertahanan di Jakarta, Kamis 19 Mei 2011 kemarin. Konsep kerja sama yang disusun oleh Malaysia direncanakan untuk jangka panjang sampai 2030. Konsep ini sudah diadopsi sebagai resolusi.

Kerja sama akan dimulai oleh tiga negara, yakni Malaysia, Thailand dan Indonesia. Alasannya, ketiga negara ini sudah memiliki dasar kerja sama pertahanan. Indonesia kebagian tugas memproduksi alat berat dan kendaraan tempur karena sudah memiliki perusahaan-perusahaan dengan keahlian tersebut. Malaysia akan fokus memproduksi peralatan kelas menengah, sedangkan Thailand di sisi persenjataan dan alat-alat yang lebih kecil.

Sebagai permulaan, ketiga negara akan membuat perusahaan patungan yang di dalamnya terdapat saham masing-masing negara. Proyek kolaborasi pertama yang akan dibuat adalah jenis kendaraan tempur untuk keperluan khusus atau Special Purpose Vehicle (SPV). Komponen dan bahan baku dari produk ini akan disuplai oleh negara-negara ASEAN lain.

Dato Seri Ahmad Zahid mengatakan karena kesepakatan kerja sama ini baru di tingkat pemerintah, tidak bisa segera begitu saja diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggandeng kalangan swasta dan merancang perjanjian kerjasama bussines to bussines. "Pelaksanaannya akan dibuat secara formal dalam waktu dekat," kata dia.

tempo interaktif