Deklarasi Negara Palestina kembali Terganjal

Presiden Majelis Umum PBB, Joseph Deiss mengatakan, tidak ada jalan bagi negara Palestina untuk menjadi anggota badan dunia ini tanpa persetujuan Dewan Keamanan.
Majelis Umum tidak dapat memberikan suara bagi keanggotaan Palestina di PBB jika AS atau anggota tetap lain di Dewan Keamanan menggunakan hak vetonya, ujar Deiss seperti dikutip Reuters selama konferensi pers di Markas Besar PBB di New York pada hari Jumat (27/5). "Tidak ada cara lain untuk mendapatkan keanggotaan PBB," tambahnya.
Selama ini, AS senantiasa menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi sekutunya, rezim Zionis Israel. Pada bulan Februari, AS memveto resolusi Arab yang akan mengutuk pembangunan permukiman baru Zionis, meskipun 14 anggota Dewan Keamanan memberikan suara mendukung langkah itu.
Dalam pidato pada pertemuan tahunan AIPAC belum lama ini di AS, Presiden Barack Obama menegaskan ia akan menentang setiap upaya PBB untuk menciptakan sebuah negara merdeka Palestina.
Dia menegaskan kembali komitmen teguh Washington bagi keamanan Israel. Dikatakannya, AS akan melawan upaya untuk mengucilkan Israel di PBB atau forum internasional lainnya, karena legitimasi Israel bukanlah masalah untuk diperdebatkan.
Pada hari Rabu, Obama mengatakan di London bahwa rakyat Palestina keliru jika menempuh jalur PBB. Ditambahkannya, satu-satunya cara adalah menyetujui perdamaian yang adil dengan Israel.
Para pengamat mengatakan, ada indikasi kuat bahwa Washington akan memveto resolusi yang merekomendasikan keanggotaan Palestina di PBB.
Kepala Otorita Ramallah Mahmoud Abbas mengatakan, Palestina akan melanjutkan upayanya untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan PBB sebagai anggota penuh dari badan dunia ini pada bulan September.
Deiss menuturkan bahwa sejauh ini, 111 negara telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara.
Palestina saat ini hanya menyandang status pengamat tetap di PBB, yang memungkinkan mereka membuka kantor perwakilan dan akses ke pertemuan lembaga dunia itu. (IRIB/RM/AR)

IRIB