Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro (Tengah),
General Manager Operation PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) Indra
Prasetya (kiri), Direktur PT KNI Chrisna Deva (kiri dua) dan Direktur
Utama PT KNI Antung Pandoyo (kanan dua) saat meresmikan pabrik amonium
nitrat PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang, Kalimantan Timur,
Jumat (15/6). Peresmian ini menandai mulai dioperasikannya pabrik AN
terbesar di Indonesia dan memastikan kesiapan pabrik Amonium Nitrat (AN)
yang memiliki kapasitas produksi Amonium Nitrat 300.000 MT/tahun untuk
mendukung industri pertambangan Indonesia. Pabrik KNI yang merupakan
salah satu industri strategis dibawah pengawasan Kementerian Pertahanan
ini juga akan mengurangi ketergantungan akan impor Amonium Nitrat (AN)
dan akan menghemat devisa negara.(Foto: inilah/andi Anwar)
16 Juni 2012, Jakarta: Pengusaha bahan baku peledak meminta sejumlah kemudahan untuk berinvestasi di sektor interview. Kementerian Pertahanan akan merivisi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengaturan, pembinaan dan Pengembangan Badan usaha Peledak Komersial.
"Kami menerima banyak masukkan," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Bontang kepada Tempo, Jumat, 15 Juni 2012. Purnomo menerima sembilan pengusaha yang terkait bahan peledak dan lima importir. "Diantaranya kemudahan investasi dan perijinan."
Purnomo berjanji akan menindaklanjuti permintaan pengusaha ini. Pemerintah akan menyiapkan draft revisi peraturan ini. Namun Menteri Purnomo belum bisa memastikan kapan revisi ini akan dirampungkan. "Belum kami putuskan," kata dia.
Menteri Pertahanan sebelumnya mendorong badan usaha milik negara dan swasta untuk memproduksi bahan baku peledak atau ammonium nitrat. Permintaan ini disampaikan saat meresmikan PT Kaltim Nitrate Indonesia. Hingga saat ini hanya ada dua pabrik di dalam negeri yang memproduksi ammonium nitrat yaitu PT Multi Nitrotama Kimia dan PT Kaltim Nitrate Indonesia.
Saat ini Kementerian Pertahanan sedang mempelajari proposal pembangunan pabrik dari PT Batuta. Dia berharap, dengan semakin banyaknya produsen bahan baku peledak, ketergantungan impor bisa dikurangi. Dia berharap, pabrik yang beroperasi di Kalimantan Timur untuk terus memperbesar kapasitas. Menurut Purnomo, ekspansi ini perlu dilakukan karena potensi pasokan gas di wilayah ini sangat tinggi.
Sumber: TEMPO
16 Juni 2012, Jakarta: Pengusaha bahan baku peledak meminta sejumlah kemudahan untuk berinvestasi di sektor interview. Kementerian Pertahanan akan merivisi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengaturan, pembinaan dan Pengembangan Badan usaha Peledak Komersial.
"Kami menerima banyak masukkan," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Bontang kepada Tempo, Jumat, 15 Juni 2012. Purnomo menerima sembilan pengusaha yang terkait bahan peledak dan lima importir. "Diantaranya kemudahan investasi dan perijinan."
Purnomo berjanji akan menindaklanjuti permintaan pengusaha ini. Pemerintah akan menyiapkan draft revisi peraturan ini. Namun Menteri Purnomo belum bisa memastikan kapan revisi ini akan dirampungkan. "Belum kami putuskan," kata dia.
Menteri Pertahanan sebelumnya mendorong badan usaha milik negara dan swasta untuk memproduksi bahan baku peledak atau ammonium nitrat. Permintaan ini disampaikan saat meresmikan PT Kaltim Nitrate Indonesia. Hingga saat ini hanya ada dua pabrik di dalam negeri yang memproduksi ammonium nitrat yaitu PT Multi Nitrotama Kimia dan PT Kaltim Nitrate Indonesia.
Saat ini Kementerian Pertahanan sedang mempelajari proposal pembangunan pabrik dari PT Batuta. Dia berharap, dengan semakin banyaknya produsen bahan baku peledak, ketergantungan impor bisa dikurangi. Dia berharap, pabrik yang beroperasi di Kalimantan Timur untuk terus memperbesar kapasitas. Menurut Purnomo, ekspansi ini perlu dilakukan karena potensi pasokan gas di wilayah ini sangat tinggi.
Sumber: TEMPO
Presiden Direktur PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) Antung Pandoyo,
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Gubernur Kalimantan Timur
(Kaltim) Awang Faroek Ishak, saat peresmian pabrik Amonium Nitrat (AN)
terbesar di Indonesia, di kawasan Kaltim Industrial Estate, Tursina,
Bontang, Jumat (15/6/2012) pagi. Peresmian ini menandai mulai
dioperasikannya pabrik AN terbesar di Indonesia dan memastikan kesiapan
pabrik AN yang memiliki kapasitas produksi Amonium Nitrat 300.000
MT/tahun untuk mendukung industri pertambangan Indonesia. (Foto:
okezone)
16 Juni 2012, Bontang: Pemerintah menargetkan nilai investasi industri pertahanan nasional bisa mencapai sekitar Rp100 triliun dalam waktu lima tahun. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pihaknya akan terus mendorong masuknya investasi di industri pertahanan, baik oleh swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Nilai investasi industri pertahanan tersebut terdiri atas berbagai macam sektor seperti alat utama sistem senjata (alutsista), pabrik peluru kendali (rudal), dan bahan peledak berkekuatan rendah atau amonium nitrat. Peningkatan investasi juga akan menaikkan devisa negara. Menurutnya, target tersebut bisa terpenuhi tidak hanya melalui pembangunan pabrik baru, tapi juga penambahan investasi serta kapasitas produksi.
Dia mencontohkan, pabrik amonium nitrat PT KNI yang senilai Rp4 triliun. ”Saat ini kapasitas produksinya 300.000 ton per tahun, sebelumnya hanya sekitar 120.000-150.000 ton per tahun,” kata Purnomo seusai peresmian pabrik amonium nitrat PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang, Kalimantan Timur,kemarin. Purnomo memperkirakan, kebutuhan amonium nitrat nasional terus meningkat menjadi 800.000 ton per tahun pada 2014-2015.
Saat ini kebutuhan amonium nitrat sekitar 600.000 ton per tahun. ”Ditambah produksi MNK (PT Multi Nitrotama Kimia) di Cikampek, Karawang, Jawa Barat, produksi dalam negeri menjadi lebih besar,”ucapnya. Saat ini hanya ada dua pabrik amonium nitrat di dalam negeri yakni PT KNI dan PT MNK.Sebenarnya ada satu lagi perusahaan BUMN di Bontang yakni PT Dahana, namun hingga kini masih belum diketahui secara jelas soal investasinya.
Lebih lanjut Purnomo menjelaskan, saat ini investor lainnya yakni PT Batuta tengah menjajaki investasi pembangunan pabrik amonium nitrat di Bontang.Dia mengaku sudah menerima proposal rencana investasi PT Batuta. Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menambahkan, pihaknya mendukung investor di Bontang dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, keamanan berinvestasi, menjamin kepastian hukum, serta mempermudah perizinan.
Awang mengungkapkan, Bontang menempati urutan kelima dari 33 provinsi terkait penanaman modal asing (PMA), nomor tiga untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan masuk dalam 10 besar regional champion investasi. Dia menyebutkan, realisasi investasi di Bontang tahun lalu mencapai Rp38 triliun, melampaui target awal Rp32 triliun.” Tahun ini kami targetkan Rp42 triliun.Termasuk industri batubara. Dua blok migas sedang dikembangkan,”ucapnya.
Direktur Utama PT KNI Antung Pandoyo optimistis, perusahaan yang dia pimpin bakal menjadi produsen amonium nitrat terbesar di Indonesia, bahkan mungkin Asia Tenggara. PT KNI akan berperan penting sebagai aset nasional untuk melayani industri pertambangan di dalam negeri. Pembangunan pabrik tersebut juga akan menghemat devisa negara hingga USD150 juta. ”USD150 juta asumsinya harga USD500 per ton. Itu dikali 300.000 ton. Kalau harga USD600, akan lebih besar,”tandasnya.
Sumber: SINDO
16 Juni 2012, Bontang: Pemerintah menargetkan nilai investasi industri pertahanan nasional bisa mencapai sekitar Rp100 triliun dalam waktu lima tahun. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pihaknya akan terus mendorong masuknya investasi di industri pertahanan, baik oleh swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Nilai investasi industri pertahanan tersebut terdiri atas berbagai macam sektor seperti alat utama sistem senjata (alutsista), pabrik peluru kendali (rudal), dan bahan peledak berkekuatan rendah atau amonium nitrat. Peningkatan investasi juga akan menaikkan devisa negara. Menurutnya, target tersebut bisa terpenuhi tidak hanya melalui pembangunan pabrik baru, tapi juga penambahan investasi serta kapasitas produksi.
Dia mencontohkan, pabrik amonium nitrat PT KNI yang senilai Rp4 triliun. ”Saat ini kapasitas produksinya 300.000 ton per tahun, sebelumnya hanya sekitar 120.000-150.000 ton per tahun,” kata Purnomo seusai peresmian pabrik amonium nitrat PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang, Kalimantan Timur,kemarin. Purnomo memperkirakan, kebutuhan amonium nitrat nasional terus meningkat menjadi 800.000 ton per tahun pada 2014-2015.
Saat ini kebutuhan amonium nitrat sekitar 600.000 ton per tahun. ”Ditambah produksi MNK (PT Multi Nitrotama Kimia) di Cikampek, Karawang, Jawa Barat, produksi dalam negeri menjadi lebih besar,”ucapnya. Saat ini hanya ada dua pabrik amonium nitrat di dalam negeri yakni PT KNI dan PT MNK.Sebenarnya ada satu lagi perusahaan BUMN di Bontang yakni PT Dahana, namun hingga kini masih belum diketahui secara jelas soal investasinya.
Lebih lanjut Purnomo menjelaskan, saat ini investor lainnya yakni PT Batuta tengah menjajaki investasi pembangunan pabrik amonium nitrat di Bontang.Dia mengaku sudah menerima proposal rencana investasi PT Batuta. Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menambahkan, pihaknya mendukung investor di Bontang dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, keamanan berinvestasi, menjamin kepastian hukum, serta mempermudah perizinan.
Awang mengungkapkan, Bontang menempati urutan kelima dari 33 provinsi terkait penanaman modal asing (PMA), nomor tiga untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan masuk dalam 10 besar regional champion investasi. Dia menyebutkan, realisasi investasi di Bontang tahun lalu mencapai Rp38 triliun, melampaui target awal Rp32 triliun.” Tahun ini kami targetkan Rp42 triliun.Termasuk industri batubara. Dua blok migas sedang dikembangkan,”ucapnya.
Direktur Utama PT KNI Antung Pandoyo optimistis, perusahaan yang dia pimpin bakal menjadi produsen amonium nitrat terbesar di Indonesia, bahkan mungkin Asia Tenggara. PT KNI akan berperan penting sebagai aset nasional untuk melayani industri pertambangan di dalam negeri. Pembangunan pabrik tersebut juga akan menghemat devisa negara hingga USD150 juta. ”USD150 juta asumsinya harga USD500 per ton. Itu dikali 300.000 ton. Kalau harga USD600, akan lebih besar,”tandasnya.
Sumber: SINDO
No comments:
Post a Comment
DISCLAIMER : KOMENTAR DI BLOG INI BUKAN MEWAKILI ADMIN INDONESIA DEFENCE , MELAINKAN KOMENTAR PRIBADI PARA BLOGERSISTA
KOMENTAR POSITIF OK