Pages

Friday, December 16, 2011

Chinese carrier pictured at sea by US company




By Agence France-Presse on Friday, December 16th, 2011
A satellite image of China's first aircraft carrier has been captured while the vessel was undergoing sea trials in the Yellow Sea, a US company said on its website Thursday.
The 300-meter (990-foot) ship, a refitted former Soviet carrier, was photographed on December 8, said Colorado-based DigitalGlobe Inc., and an analyst from the company spotted it when reviewing images five days later.
The Beijing government said earlier this month that the carrier had started its second sea trial after undergoing refurbishment and testing.
The ship underwent five days of trials in August that sparked international concern about China's widening naval reach amid growing regional tensions over maritime disputes and a US campaign to assert itself as a Pacific power.
The South China Sea, which is believed to be rich in oil and gas and is claimed by several countries, has dominated such disputes involving China, leading to run-ins with rival claimants including Vietnam and the Philippines.
Chinese President Hu Jintao on December 7 urged the navy to "accelerate its transformation and modernization" and "make extended preparations for military combat" to safeguard national security.
Beijing only confirmed this year that it was revamping the Soviet ship, the Varyag, and has repeatedly insisted that the carrier poses no threat to its neighbors and will be used mainly for training and research purposes.
But the August sea trials were met with concern from regional powers including Japan and the United States, which called on Beijing to explain why it needs an aircraft carrier.
China only provided the first official acknowledgment of the carrier in June when Chen Bingde, the nation's top military official, gave an interview to a Hong Kong newspaper.


SUMBER DEFENCE TALK

Thursday, December 15, 2011

DPR Sarankan Pemerintah RI Buat Tank Sendiri



PT Pindad sudah memiliki prototipe tank yang cocok untuk Indonesia.

JUM'AT, 16 DESEMBER 2011, 10:47 WIB
Anggi Kusumadewi


Leopard 2A6
VIVAnews – Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyarankan pemerintah Republik Indonesia untuk membuat tank-tank sendiri daripada membeli dari pihak luar. Sebelumnya, parlemen Belanda menolak untuk menjual tank Leopard lama milik mereka ke Indonesia, dengan alasan catatan Hak Asasi Manusia (HAM) RI yang buruk di mata mereka.

Tubagus mengaku heran mendengar kabar tersebut, karena sebelumnya pemerintah sama sekali tidak pernah mendiskusikan rencana pembelian tank Leopard dengan DPR. Politisi PDIP ini mengira pemerintah berniat membuat tank sendiri, tidak membeli dari luar negeri.

“Tahun 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan PT. Pindad untuk membuat prototipe tank yang cocok di Indonesia. Sekarang, prototipe itu sudah jadi, jenis tank kelas menengah yang cocok untuk jalanan di Indonesia,” papar Tubagus kepadaVIVAnews, Jumat 16 Desember 2011.

 “Tinggal alat bidik dan meriam yang perlu dibeli, tapi fisik tank-nya sudah oke,” imbuhnya. Oleh karena itulah Tubagus mempertanyakan berubahnya rencana awal pemerintah. “Ini sedang berjalan, kok lantas ada kebijakan baru untuk membeli tank Leopard,” kata dia.

Kini, setelah parlemen Belanda menolak menjual tank Leopard mereka ke Indonesia, Tubagus meminta pemerintah RI kembali ke rencana awal mereka. “Kalau pemerintah mau konsekuen dengan program mereka, teruskan pembuatan di Pindad,” tegasnya. Menurutnya, memproduksi tank sendiri akan menguntungkan Indonesia dari banyak segi.

“Berikan kesempatan kepada anak Bangsa. Produksi dalam negeri sama artinya dengan memberi kesempatan Pindad untuk bisa berkembang, karena biaya yang dibelanjakan pemerintah akan kembali kepada negara, berhubung Pindad adalah perusahaan negara,” jelas Tubagus.

Tank Leopard tidak cocok

Tubagus mengatakan Leopard tergolong tipe tank yang paling canggih, dengan kapasitas 62 ton. Namun kapasitas tank yang berat inilah yang membuat rencana pembelian tank tersebut kontroversial dan menjadi perdebatan di antara ahli-ahli sistem persenjataan RI.

“Ini banyak dipersoalkan, karena kapasitas tank Leopard dianggap terlalu berat. Padahal, jalanan di Indonesia memiliki daya tahan dengan kapasitas rendah. Tank seberat 62 ton akan sulit bergerak di jalanan di Indonesia,” papar Tubagus.

Parlemen Belanda, Tweede Kamer, menolak menjual tank Leopard ke Indonesia, dengan alasan tidak ingin terlibat dalam pelanggaran HAM yang menurut mereka kerap terjadi di Indonesia. Mosi penolakan penjualan tank Leopard ke Indonesia, disampaikan oleh dua partai Belanda yang duduk di parlemen.

“Kita tahu mereka (RI) telah memporak-porandakan Aceh, Timor-Timur. Baru-baru ini juga terjadi kerusuhan di Papua,” kata Arjan El Fassed dari Partai Kiri Hijau yang menginisiasi mosi penolakan itu, seperti dikutip Radio Nederland Siaran Indonesia, Rabu 14 Desember 2011.

Minat Indonesia atas tank Leopard Belanda sebetulnya mendapat sambutan postif pemerintah Belanda, yang segera mengutus Menteri Pertahanan mereka, Hans Hillen, untuk menyampaikan hal tersebut kepada Tweede Kamer. Kementerian Pertahanan Belanda ingin menjual tank-tank Leopard lama mereka kepada Indonesia, sebagai bagian dari langkah penghematan besar-besaran.

Pasca penolakan parlemen Belanda, pengamat militer Indonesia Salim Said berpendapat, keputusan itu berpotensi mengganggu hubungan bilateral kedua negara. “Pasti (penolakan penjualan tank itu) akan berdampak. Apalagi situasi papua sedang menghangat. Banyak kecurigaan dari Indonesia bahwa ada elemen-elemen Belanda yang masih bermain di Papua,” terang Said.
• VIVAnews

Panglima TNI: Penyelenggaraan TNI Manunggal Masuk Desa Sesuai Target



 
Situs Resmi Mabes TNI / Mabes TNI
Jurnas.com | PENYELENGGARAAN TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ke-86 dan 87 tahun 2011, baik fisik maupun non fisik, dapat diselesaikan sesuai rencana waktu dan target yang ditentukan.

Demikian disampaikan Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono dalam sambutannya saat Raripurna TMMD ke-32 di Balai Soedirman, Jakarta, Jumat (16/12).

"Rapat Paripurna ini meliputi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program TMMD Tahun Anggaran 2011, sekaligus sebagai bahan penyempurnaan TMMD TA 2012," ucap Agus.

TMMD ini, lanjut Agus, adalah salah satu wujud Operasi Bhakti TNI yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dan kementerian, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, dan Pemerintah Daerah. Dalam TMMD ini, Panglima TNI selaku Penanggung Jawab Umum. "Sedangkan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) sebagai Penanggung Jawab Operasional (JPO)," ujar Agus.

jurnas

Lockheed Martin Rolls Out Final F-22 Raptor




By Lockheed Martin on Thursday, December 15th, 2011
The final Lockheed Martin F-22 Raptor rolled off the assembly line here today and was commemorated with a ceremony recognizing contributions from thousands of people associated with the design and construction of the Raptor fleet.
This F-22 Raptor (Lockheed Martin tail number 4195) now moves into production flight check and will deliver to the U.S. Air Force in 2012, completing the operational fleet at 187 jets.
"This event honors the many men and women of Team Raptor who have taken this plane from concept to reality," said Jeff Babione, vice president and general manager for Lockheed Martin's F-22 program. "For the last 17 years, regardless of the challenges, they always remained singularly focused, delivering the world's greatest fighter. Each Raptor – from the first jet to last jet – is a reflection of the dedication, hard work and professionalism of our workforce."
Operational F-22s are based at Langley Air Force Base, Va.; Elmendorf AFB, Alaska; Holloman AFB, N.M.; and Hickam AFB, Hawaii. Air Force F-22 units have deployed to Kadena Air Base, Japan, and Andersen AFB, Guam, as part of rotational deployments designed to enhance security in the Pacific theater. The Raptor has conducted joint and coalition training both stateside and overseas in locations including the United Arab Emirates.
Lockheed Martin partners with the Air Force to ensure Raptor availability, performance and reliability, and to enhance the aircraft's capabilities to keep it ahead of emerging and proliferating threats.
Headquartered in Bethesda, Md., Lockheed Martin is a global security company that employs about 126,000 people worldwide and is principally engaged in the research, design, development, manufacture, integration and sustainment of advanced technology systems, products and services. The Corporation's 2010 sales from continuing operations were $45.7 billion.


SUMBER: DEFENCE TALK

Russia deploys new missile system in Chechnya



The missiles will be hooked up to Russia's Glonass sat-nav system
11:51 14/12/2011
MOSCOW, December 14 (RIA Novosti)
Tags: Barnaul-T missile systemOleg KochetkovRussiaMoscow
A new missile system has been deployed in Russia’s Northern Caucasus republic of Chechnya, a senior military official said on Wednesday.
The Barnaul-T system will be hooked up to Russia’s Glonass sat-nav system.
“The new system makes for better coordination of the actions of missile defenses on all levels, and also increases their mobility and durability during battle,” Lt. Col. Oleg Kochetkov told reporters.
The new system will track and coordinate information on airborne targets, Kochetkov added.

sumber : RIA NOVOSTI

Pencurian Ikan Mengancam Kamtibmas



Desmunyoto P. Gunadi / Jurnal Nasional
Jurnas.com | TINDAKAN pencurian ikan atau illegal fishing menjadi salah satu ancaman dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di laut. Masalah lain yang mengancam kamtibmas adalah illegal logging (pembalakan liar), illegal mininghuman trafficking, imigran gelap, penyerobotan pulau/batas negara, terorisme serta penyelundupan senjata api dan bahan peledak.

Hal itu dikatakan Wakil Kepala Badan Pemelihara Keamanan Mabes Polri, Bambang Suparno saat berbicara pada seminar nasional bertajuk "Keamanan Laut Untuk Kemandirian dan Kesejahteraan" yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) di gedung Graha Jala Puspita, Jakarta, Kamis (15/12).

Menurut Bambang, berbagai masalah yang mengancam kamtibmas akan dilakukan upaya preventif melalui penegakan hukum yang efisien dan efektif. "Diharapkan terbangun sistem peradilan yang cepat dan murah serta terbangun koordinasi dalam upaya penegakan hukum," katanya.

jurnas

BERITA POLULER