Prancis dan Inggris Akan Uji Coba Nuklir

Paris, Prancis (ANTARA News) - Pemimpin Prancis dan Inggris akan menandatangani persetujuan yang mensahkan kedua negara menguji coba senjata nuklir mereka di sebuah fasilitas gabungan di Prancis, demikian menurut pernyataan Kepresidenan Prancis, Selasa.

Sebuah pusat simulasi nuklir akan didirikan di Valduc, Prancis timur, sekitar 45 kilometer barat laut kota Dijon, serta akan mulai beroperasi pada 2014, ujar pernyataan dari Kepresidenan, sebagaimana dikutip dari AFP.

Pusat simulasi tersebut akan memungkinkan ilmuwan Prancis dan Inggris dapat memperagakan sejumlah kinerja material nuklir untuk memastikan "kelangsungan hidup, keselamatan, dan keamanan atas senjata nuklir jangka panjang kedua negara," ujar pernyataan itu.

Perdana Menteri Inggris, David Cameron, dan Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy, akan menandatangani persetujuan di London pada Selasa bagi kerja sama pertahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Persetujuan kedua negara itu akan mencakup pembentukan pasukan militer gabungan dan berbagi kapal induk bagi pesawat.
(ANT/A024)

ANTARA
FOTO:masivstar.blogspot.com

Polda Jaya Siagakan Personil Pengamanan Obama

Presiden AS Barack Obama. (REUTERS/Jim Young)
Jakarta (ANTARA News) - Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menyiagakan personil untuk persiapan rencana pengamanan kedatangan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama.

"Kita bagian dari petugas yang dilibatkan untuk pengawalan," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar di Jakarta, Selasa.

Boy menuturkan persiapan pengamanan utama terhadap Obama menjadi kewenangan Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres).

Paspampres dan Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya yang akan mengatur pengamanan pada ring satu karena tamu very very important person (VVIP).

Perwira menengah kepolisian itu, menyatakan Polda Metro Jaya juga kemungkinan memfokuskan pengamanan rute kunjungan Obama pada ring dua dan tiga. "Pihak kepolisian akan mengambil peran di situ," ujar Boy.

Boy belum dapat menyebutkan jumlah personil yang turut membantu pengamanan kunjungan Obama karena masih dalam pembahasan.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah, Sabtu (30/10), menyebutkan Presiden Barack Obama akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 9-10 November 2010.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Presiden Obama ke Asia dan dilakukan setelah kunjungan ke India dan sebelum kunjungan ke Korea Selatan serta Jepang," kata Faizasyah melalui keterangan tertulisnya yang diterima ANTARA.
(T014/B010)

ANTARA

Presiden: Indonesia-Australia Perlu Kerja Sama Selesaikan Montara

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, Indonesia dan Australia perlu bekerja sama untuk mengatasi krisis tumpahan minyak Montara sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan mencegah kerusakan lingkungan lebih jauh.

"Indonesia menyampaikan perlu kerja sama mengatasi `Montara oil spoil`, agar masalah lingkungan bisa kita cegah kerusakannya dan perlu mendapatkan kompensasi bagi yang mendapatkannya," kata Presiden dalam konferensi pers bersama PM Julia Gillard di Istana Merdeka Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang hubungan luar negeri Teuku Faizasyah mengatakan, kedua negara memiliki komitmen untuk mengatasi masalah ini dengan cepat dan komprehensif.

"Pendapatnya, saya kira kedua pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka kan juga menjadi pihak yang dirugikan karena pencemaran masuk wilayah mereka. Jadi kedua Negara sama-sama memiliki kepentingan," kata Faizasyah.

PM Gillard sendiri dalam keterangan persnya tidak menyinggung secara khusus mengenai penyelesaian krisis Montara.

Kilang Montara meledak pada Agustus 2009. Akibatnya, minyak mentah di kilang itu tumpah dan mencemari Laut Timor.

Tumpahan minyak akibat meledaknya kilang milik perusahaan milik Australia, The Montara Well Head Platform itu telah mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

Pencemaran Laut Timor pada 2009 meluas ke perairan di sekitar Kabupaten Rote Ndao, bahkan hingga Laut Sawu, terutama sekitar Kabupaten Sabu Raijua dan pantai selatan Pulau Timor.
(T.P008/A041/P003)

ANTARA

Presiden Yudhoyono Terima PM Australia

Presiden Yudhoyono Terima PM Australia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) berbincang dengan Perdana Menteri Australia Julia Gillard saat acara kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/11). (ANTARA/Widodo S. Jusuf)
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa pagi menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Julia Gillard di Istana Merdeka Jakarta.

PM Gillard tiba di Istana Merdeka pukul 10.00 WIB, kemudian disambut secara resmi dengan upacara kenegaraan.

Kunjungan Gillard kali ini merupakan kunjungan pertama ke Indonesia sejak ia menjabat sebagai Perdana Menteri Australia menggantikan Kevin Rudd.

Presidendan PM Gillard kemudian melakukan pembicaraan bilateral terkait hubungan kerjasama kedua negara dalam berbagai sektor.

Usai pembicaraan bilateral, kedua pemimpin dijadwalkan melakukan konferensi pers bersama tentang pembicaraan dalam pertemuan bilateral.

Gillard melakukan kunjungan kerja dua hari di Indonesia sejak Senin (1/11) hingga Selasa (2/11).

Selama di Indonesia, PM Gillard selain bertemu dengan Presidenjuga bertemu dengan Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MPR Taufik Kiemas dan Ketua DPD Irman Gusman.

Pada Selasa siang, PM Gillard akan menghadiri acara makan siang bersama Presidendan Ibu Ani Yudhoyono di Istana Negara.

PM Australia itu akan bertolak kembali ke Australia pada Selasa malam pukul 19.30 WIB.
(ANT/A024)

ANTARA

Marsda Eddy Suyanto Jabat Pangkohanudnas

Jakarta (ANTARA News) - Marsekal Muda TNI Eddy Suyanto dilantik sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional menggantikan Marsekal Muda TNI Drajad Raharjo.

Upacara serahterima jabatan dipimpin langsung Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono di Jakarta, Selasa.

Eddy Suyanto adalah lulusan Akademi Angkatan Udara 1978 dan mengawali karirnya sebagai perwira DP Wing Pendidikan 1 Pangkalan Udara Adi Soemarmo, Solo.

Pria kelahiran Madiun, Jawa Timur itu kemudian dipercaya sebagai perwira penerbang Wing Operasi 003 Komando Pertahanan Udara Nasional.

Setahun kemudian yakni pada 1985, Eddy dipercaya untuk menjabat sebagai element leader Skadron 11 Komando Pertahanan Udara Nasional.

Ayah dari dua orang anak itu, kemudian dipercaya Komandan Skadron Udara 11 Pangkalan Udara Sultan Hassanuddin, Makassar, Komandan Skadron Udara 12 Pekanbaru, dan Komandan Pangkalan Udara Surabaya pada 1998.

Tujuh tahun kemudian, setelah menjalani dinas di beberapa posisi lainnya, Eddy dipercaya untuk menjabat Komandan Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin, Makassar.

Dua tahun kemudian, lulusan Lembaga Ketahanan Nasional pada 2004 itu pun didaulat untuk menjadi Kepala Staf Komando Operasi Angkatan Udara I pada 2007.

Karirnya terus menanjak dengan dipercayanya Eddy untuk menjabat Panglima Komando Operasi Angkatan Udara I pada 23 November 2009.
(T.R018/P003)

ANTARA

Jabatan Ketua ASEAN Harus Jadi Posisi Tawar Indonesia

Jakarta - Jabatan Ketua ASEAN yang akan disandang Presiden RI pada 2011 harus bisa dimanfaatkan untuk posisi tawar Indonesia dalam kebijakan politik internasionalnya. Kepemimpinan Indonesia juga harus dapat memperkokoh ASEAN.

"Posisi sebagai ketua ASEAN harus mampu memposisikan sebagai kekuatan penyeimbang di kawasan Asia Timur dan memperkokoh ASEAN, dan harus mampu membangun kemitraan dengan kekuatan RRC, India dan mampu menempatkan Indonesia dan ASEAN pada posisi strategis di Asia Pasifik sebagai kekuatan kawasan ekonomi strategis," kata anggota Komisi I DPR, Tjahjo Kumolo, lewat pernyataan tertulis kepada detikcom, Senin (1/11/2010).

Dia mengatakan, hubungan luar negeri juga harus selalu dilandasi oleh kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Bahkan pada era
modern ini, dapat dikatakan bahwa kepentingan ekonomi sudah lebih dominan.

"Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi kekuatan tersendiri dalam menjalankan diplomasi dengan negara lain sehingga kerja sama ekonomi baik bilateral, regional, maupun global seperti WTO, APEC, saat ini lebih dominan," jelas dia.

Sekjen PDI Perjuangan ini menambahkan, kekuatan politik dan
pertahanan suatu negara juga akan efektif jika ditunjang oleh kekuatan ekonomi dalam menjalin kerjasama dengan negara lain. Pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di suatu negara akan membuat negara tersebut memiliki posisi tawar yang sangat tinggi.

"Pada posisi ini negara wajib mengembangkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang mengutamakan kepentingan Nasional NKRI, kemanusiaan yang beradab dan demokrasi," kata dia.


"Revitalisasi prinsip bebas aktif harus dilakukan untuk melawan paham neoliberal sehingga Indonesia aktif mengedepankan kemandirian dalam memperjuangkan keadilan global," tutupnya.

DETIK

Staf Khusus Bantah Pemerintah Lamban Atasi Bencana

Jajaran Kepolisian bersama pihak terkait, Kamis (28/10), menggotong mayat seorang perempuan warga Dusun Purourougat, Desa Malakopak, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar, yang hanyut akibat gelombang tsunami. (ANTARA/Iggoy el Fitra)

JJakarta (ANTARA NEWS) - Pemerintah tidak lalai dan tidak lamban dalam menangani bencana, seperti bencana gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, kata Staf Khusus Presiden Bidang Informasi, Heru Lelono di Jakarta, Minggu.

"Adanya pemberitaan di media bahwa pemerintah dikatakan lalai dalam menangani musibah bencana Mentawai, adalah tidak benar. Semua sistem berjalan, walau dengan berbagai kendala lokasi dan cuaca yang ada," kata Heru.

Ia menambahkan, begitu mendapatkan laporan adanya bencana yang terjadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera mengeluarkan instruksi dan meminta segera diambil langkah-langkah penting untuk membantu korban.

"Begitu mendapatkan laporan, Presiden Yudhoyono dari luar negeri, langsung meminta laporan dan memberikan arahan. Wakil Presiden Boediono pada kesempatan pertama juga langsung ke lapangan," kata Heru.

Tak hanya itu, kata Heru, Presiden Yudhoyono juga meminta TNI dan Polri untuk ikut membantu, terutama dalam masalah evakuasi dan memberikan bantuan seperti distribusi logistik.

"Jadi semua berjalan dan tidak ada yang telat," kata Heru.

Ia meminta semua pihak untuk tidak saling menuding dan saling menyalahkan.

"Mari kita semua konsentrasi menangani dan membantu korban musibah dan memikirkan kehidupan mereka selanjutnya. Saling menyalahkan, saat ini tidak akan membantu apa-apa bagi korban," kata Heru.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan negara-negara sahabat untuk terlibat dalam proses rekonstruksi pasacbencana namun tidak untuk proses tanggap darurat.

"Untuk tanggap darurat, Indonesia akan selesaikan sendiri," kata Presiden dalam konferensi pers di Hotel Grand Plaza Hanoi, Minggu pagi, sebelum kembali ke Jakarta. (*)

ANT/S023/AR09

 

ANTARA