Presiden terima Sekjen PBB

Selasa, 20 Maret 2012 07:25 WIB | 1068 Views

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) menyambut kedatangan Sekjen PBB Ban Ki-moon (kanan) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3). Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Yudhoyono, Ban Ki-moon juga mengunjungi International Peace and Security Centre (IPSC) di Sentul, Bogor. (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Hal ini penting untuk mewujudkan visi 4.000 Indonesian Peacekeepers di UN Peacekeeping Operations.

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa dijadwalkan menerima Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-Moon di Istana Bogor, Jawa Barat.

Di Istana Bogor, Presiden dan Ban Ki-Moon akan melakukan pertemuan bilateral yang dijadwalkan dimulai pada pukul 09.00 WIB.

Setelah itu, Ban Ki-Moon dengan didampingi oleh Presiden Yudhoyono dijadwalkan mengunjungi International Peace and Security Centre (IPSC) di Sentul, Bogor, untuk menyampaikan pidato bertema "UN Peacekeeping: Challanges and Opportunities for Indonesia, the region and Beyond."

Ban Ki-Moon selama berada di IPSC juga dijadwalkan menyaksikan demonstrasi kegiatan dari beberapa satuan tugas di IPSC, yaitu Satuan Tugas Kesehatan, Satuan Tugas Kompi Zeni, Satuan Tugas POM atau pengaturan lalu lintas, Satuan Tugas Batalyon Mekanis atau patroli, serta Satuan Tugas Force Protection Company dan Clinic Smart Car atau mobil pintar.

Kunjungan resmi Ban Ki-Moon di Indonesia akan dilanjutkan pada Rabu 21 Maret 2012 untuk menghadiri The Second Jakarta International Defence Dialogue (JIDD II) yang akan dibuka oleh Presiden Yudhoyono

Pada forum dialog itu, Ban Ki-Moon kembali dijadwalkan menyampaikan pidato bertema "The UN and Global Security: Collaboration and Partnership."

Kunjungan resmi Ban Ki-Moon yang didampingi oleh istrinya, Ban-Soon-taek, dan sejumlah pejabat tinggi Sekretariat PBB, di Indonesia pada 19-21 Maret 2012 dilakukan atas undangan Presiden Yudhoyono.

Menurut Staf Khusus Kepresidenan Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, kunjungan Sekjen PBB itu diharapkan dapat lebih meningkatkan kerjasama Indonesia dan PBB dalam berbagai bidang termasuk untuk memastikan keberhasilan Indonesia memenuhi target pencapaian Millenium Development Goals (MDG).

Sedangkan kehadiran Ban Ki-Moon di IPSC diharapkan dapat memberikan informasi langsung tentang perkembangan terkini dari operasi tentara penjaga perdamaian PBB sekaligus memberikan kesempatan pada Sekjen PBB untuk melihat secara langsung kesiapan pemerintah Indonesia dalam mendorong peningkatan kualitas tentara penjaga perdamaian Indonesia.

"Hal ini penting untuk mewujudkan visi 4.000 Indonesian Peacekeepers di UN Peacekeeping Operations," demikian Faizasyah.

Sekjen PBB kunjungi Fasdiklat TNI

Selasa, 20 Maret 2012 09:20 WIB | 1066 Views

Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-Moon (FOTO ANTARA/Nyoman Budhiana)

Jakarta (ANTARA News) - Sekjen PBB Ban Ki-moon, akan mengunjungi Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI (Fasdiklat PMPP TNI) yang baru diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor, Selasa.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin, di Jakarta, Selasa, mengatakan, Sekjen PBB didampingi istrinya Ban Soon Taek dan sejumlah anggota delegasi PBB, pada Selasa akan menyempatkan mengunjungi Fasdiklat PMPP TNI, dalam sela-sela kunjungannya di Indonesia selama tiga hari mulai 19-21 Maret 2012.

Sekjen PBB juga memberikan kuliah umum mengenai United Nations Peace Keeping Challenge and Opportunities.

Selain memberikan paparan mengenai pasukan perdamauan dunia, Ban Ki-noon juga direncanakan akan melakukan penanaman pohon bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kawasan Peace Keeping Center tersebut.

Hartind mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian kungjungan Sekjen PBB ke Indonesia selama tiga hari. Ban Ki-moon direncanakan hadir dalam pembukaan dan menjadi keynote speaker Jakarta International Defence Dialogue II yang akan berlangsung pada Rabu (21/3) di Balai Sidang Jakarta.
(S037/A011) 

sumber : Antara

Menhan Dilaporkan ke KPK oleh LSM

Menhan Purnomo Yusgiantoro Dilaporkan ke KPK

JAKARTA - Dugaan penggelembungan harga pembelian enam pesawat tempuV Sukhoi akhirnya dilaporkan Direktur Eksekutif Imparsial Poengki Indarti ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Semua surat-surat, perhitungan-perhitungan yang menimbulkan kerugian negara sekitar US$73 juta dilampirkan," kata Poengki Indarti di kantor KPK, Jakarta, Selasa (20/3).

Menurut Poengki, pihak yang dilaporkan dalam hal ini adalah Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro selaku lembaga yang bertanggungjawab atas pengadaan Alutsista RI. Dijelaskan Poengki bahwa praktik korupsinya dengan modus penggelembungan harga pembelian pesawat tempur asal Rusia ini menggunakan agen atau rekanan.

"Karena inikan G to G, nggak boleh ada rekanan. Pemerintah Rusia mereka punya perusahaan sendiri, mereka punya kantor di sini. Namun operasionalnya dilakukan oleh Trimarga. Kecurigaan lain adalah kredit ekspor. Ini banyak ruginya, buat rekanan akan ada fee sekitar 15 persen," papar Poengki yang mengaku akan diterima oleh langsung oleh pimpinan KPK.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencium ketidakberesan dalam proses pengadaan 6 Sukhoi dari Rusia. ICW mencurigai ada penggelembungan dengan nilai total Rp1.596 triliun.

"Sejak awal proses pengadaan 6 Sukhoi oleh pemerintah Indonesia yang diwakili Kemenhan dan Rusia, diduga menggunakan mekanisme kredit eksport (KE). Ini diperkuat dengan adanya agen atau pihak ketika PT Trimarga Rekatama. Hal inilah yang membuat harga dalam pengadaan Sukhoi ini menjadi sangat fantastis," ujar Wakil Koordinator Ketua ICW, Adnan Topan Husodo hari ini.



Disampaikan dia pada tahun 2010 harga Sukhoi diketahui US$55 juta per unit, namun kemudian menjadi US$83 juta per unit pada 2011-2012. Karena itu diperoleh selisih harga US$28 juta untuk setiap unitnya.

"Sehingga total penggelembungan atau mark up untuk 6 unit mencapai US$168 juta. Kalau dihitung di rupiah US$1 adalah Rp9.500 maka totalnya menjada Rp1.596 triliun," jelas Adnan.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memastikan dalam pembelian alutsista itu tak ada unsur korupsi. "Baiknya sebelum diklarifikasi secara jelas, jangan komentar dulu. Orang cuma tahu sedikit kasih komentar macam-macam. Orang nggak ngerti menganggap kami korupsi. Sekarang saya balik menuding mereka anteknya asing, mau nggak?" kata di Gedung DPR, Senin, 19 Maret 2012.

Sumber : VIVANEWS.COM

20 Maret 2012, Jakarta: Sejumlah lembaga pegiat antikorupsi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 20 Maret 2012. Menteri Purnomo diduga melakukan korupsi dalam pembelian enam pesawat tempur Sukhoi jenis SU-30 MK2 dari Rusia.

"Kami menduga ada penggelembungan dana dalam proyek ini," kata Poengky Indarti, Direktur Eksekutif Imparsial, salah satu lembaga yang bergabung dalam koalisi tersebut saat mendatangi KPK.

Poengky mengatakan dugaan penggelembungan dana beserta dokumen-dokumennya bakal diserahkan kepada Ketua KPK Abraham Samad. Ia berharap Abraham segera menindaklanjuti laporan tersebut. "Kami telah menyiapkan sejumlah data dan informasi yang menguatkan dugaan penggelembungan dana ini," ucap dia.

Kasus ini pertama diembuskan oleh Komisi Pertahanan DPR yang melihat kejanggalan pembelian pesawat tersebut. Pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch, yang juga tergabung dalam koalisi masyarakat itu, kemudian mengkaji dan menemukan dugaan keterlibatan pihak ketiga, yakni PT Trimarga Rekatama, dalam membeli Sukhoi ke perusahaan Rusia, JSC Rosoboronexport Rusia.

Menurut Poengky, pelibatan pihak ketiga yang akrab disebut broker itu melanggar aturan pembelian. "Apalagi ada perwakilan kantor perusahaan Rusia itu di Indonesia," ucap dia.

Bahkan, kata Poengky, kebijakan ini mengakibatkan harga per unit melambung dari US$ 55 juta pada 2010 menjadi US$ 83 juta pada 2011. "Kami menduga ada fee 15-20 persen dari harga barang untuk rekanan itu (PT Trimarga)," kata dia.

Koalisi menduga kerugian negara yang ditimbulkan dari kebijakan ini mencapai US$ 70 juta atau sekitar Rp 700 miliar. Menurut Poengky, kondisi ini terjadi karena Kementerian Pertahanan tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola pembelian pesawat.

Koalisi mendesak penegak hukum mengawasi setiap kebijakan Kementerian ke depannya. "Apalagi pembelian alat utama sistem senjata ini ditaksir mencapai Rp 150 triliun," ujar dia.

Menteri Purnomo sebelumnya telah membantah adanya penggelembungan dana dalam pembelian pesawat tersebut.

Sumber: TEMPO

 

Menhan : Sebelum Diklarifikasi Secara Jelas, Jangan Asal Komentar!

JAKARTA - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro membantah adanya korupsi dalam pengadaan enam pesawat tempur jenis Sukhoi SU-30 MK2 milik Rusia. Menurut Purnomo, lembaga swadaya masyarakat yang menyebut ada korupsi dalam pengadaan itu tak mengerti persoalan.

"LSM yang bilang begitu ngga ngerti mereka," kata Purnomo seusai rapat dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (19/3).

Sebelumnya, sejumlah LSM diantaranya Indonesian Corruption Watch, Kontras, Imparsial, Elsam, Human Right Working Grup melaporkan hasil penelusuran dugaan penyimpangan dalam pengadaan enam Sukhoi ke Komisi I DPR.

Dugaan penyimpangan yang terjadi, menurut mereka, yakni permainan harga, pemilihan skema kredit, dan keterlibatan pihak ketiga. "Baiknya sebelum diklarifikasi secara jelas, jangan komentar dulu. Orang cuma tahu sedikit kasih komentar macam-macam. Orang ngga ngerti, (tuduh) kita korupsi. Sekarang saya balik, (saya sebut) mereka anteknya asing mau ngga?," kata Purnomo.

"Tolong, jangan karena negara ini demokrasi. Demokrasi ada batasnya. Demokrasi bebas, tapi kebebasan itu ada tanggungjawabnya," tambah dia.

Purnomo belum mau menjelaskan mengenai masalah itu lantaran akan dijelaskan secara resmi oleh pemerintah pada 21 Maret 2012 di Panitia Kerja Alutsista Komisi I. Sebagai Menteri, katan Purnomo, ia tak mengetahui detail setiap pengadaan alutsista. "Tolong suruh mereka (LSM) datang tanggal 21 Maret. Nanti dengerin penjelasan pemerintah. Menteri kan hanya tahu kulitnya aja," pungkas dia.



Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin mengatakan, pihaknya akan mengklarifikasi seluruh temuan berbagai LSM ke pemerintah. Komisi I, kata Tubagus, tak akan menggagalkan proses proses pembelian lantaran pesawat tempur merupakan kebutuhan.

Syarat Beli Senjata Impor Diperketat

Guna memperkuat industri pertahanan pemerintah dan swasta di Indonesia, syarat pembelian senjata impor diperketat. Anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanudin mengungkapkan usai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Industri Pertahanan, menjelaskan bahwa senjata impor boleh dibeli asal belum mampu dibuat di dalam negeri.

"Impor senjata itu masih disertai sejumlah persyaratan untuk mendorong pertumbuhan industri strategis Indonesia. Impor senjata harus disertai transfer teknologi atau setidaknya sebagian produksi dikerjakan di Indonesia dan dibuka keran imbal beli dengan barang produksi Indonesia," papar Hasanudin.

RUU Industri Pertahanan merupakan produk legislasi inisiatif DPR. Saat ini sedang dilakukan inventarisasi masalah dalam RUU tersebut.

Sumber : KOMPAS.COM

Kredit Export Agar Tidak di Dikte Negara Produsen Senjata

19 Maret 2012, Jakarta: Tuduhan
indikasi mark up terkait rencana
pembelian enam unit pesawat
tempur Sukhoi tipe SU-30MK2
dari pemerintah Rusia dibantah
oleh Menteri Pertahanan,
Purnomo Yusgiantoro. Ia
menegaskan pilihan
menggunakan kredit ekspor
karena pemerintah tidak ingin
ada pinjaman yang mengikat.
‘’Kami menghindari hal itu. Kami
harus melihat flesksibilitas
pinjaman tersebut. Apakah
mengikat atau tidak, menyulitkan
kita atau tidak." katanya di
Gedung DPR, Jakarta, Senin
(19/3). Diskresi masalah pinjaman
Sukhoi, ujarnya, di Kementerian
Keuangan cq Ditjen Pengelolaan
Hutang Negara,’’ katanya di
gedung DPR, Jakarta, Senin (19/3).
Sebelumnya, kementerian
pertahanan mendapatkan banyak
tekanan terkait pembelian enam
unit Sukhoi menggunakan
mekanisme kredit ekspor yang
lebih mahal. Bukan fasilitas state
loan yang telah disediakan oleh
Pemerintah Federasi Rusia
sebesar satu miliar dolar AS.
Menurut Purnomo, rencana
pembayaran pembelian enam
buah pesawat melalui agen
Rosoborontexport asal Rusia ini,
dinilai akan lebih efektif dan
efisien dengan menggunakan
kredit ekspor atau state kredit
milik Indonesia.
Dengan mekanisme kredit
ekspor, pemerintah bisa lebih
memberdayakan keuangan dalam
negeri. berbeda dengan
menggunakan fasilitas kredit dari
negara lain yang dikhawatirkan
dapat mengganggu kedaulatan
bangsa.
‘’Karena kita akan didikte untuk
segala hal. Makanya, hal ini
tolong dilihat dan bisa dijadikan
dijadikan pertimbangan,’’ jelas
dia.
Apalagi, tambahnya, saat ini
perekonomian Indonesia sedang
dalam kondisi yang bagus.
Sehingga, ada keinginan dari
pemerintah untuk menggunakan
konten lokal. Dalam konteks ini,
berupa sindikasi perbankan
nasional dalam pembelian
pesawat Sukhoi.
Ia pun menegaskan kalau
kementerian pertahanan tidak
pernah menunjuk agen seperti
diindikasikan oleh beberapa LSM.
‘’Perjanjian kita adalah dengan
pemerintah Rusia yang menunjuk
Rosoborontexport, agen untuk
pembelian pesawat Sukhoi. Kalau
ada agen-agen lain, kami tidak
pernah mengadakan deal dengan
agen tersebut,’’ tambah dia.
Sumber: Republika

LSM tidak mengerti persoalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri
Pertahanan Purnomo Yusgiantoro
membantah adanya korupsi dalam
pengadaan enam pesawat tempur jenis
Sukhoi SU-30 MK2 milik Rusia. Menurut
Purnomo, lembaga swadaya masyarakat
yang menyebut ada korupsi dalam
pengadaan itu tak mengerti persoalan.
"LSM yang bilang begitu ngga ngerti
mereka," kata Purnomo seusai rapat
dengan Komisi I Dewan Perwakilan
Rakyat, Senin ( 19/3/2012 ).
Sebelumnya, sejumlah LSM diantaranya
Indonesian Corruption Watch, Kontras,
Imparsial, Elsam, Human Right Working
Grup melaporkan hasil penelusuran
dugaan penyimpangan dalam
pengadaan enam Sukhoi ke Komisi I
DPR.
Dugaan penyimpangan yang terjadi,
menurut mereka, yakni permainan
harga, pemilihan skema kredit, dan
keterlibatan pihak ketiga. "Baiknya
sebelum diklarifikasi secara jelas, jangan
komentar dulu. Orang cuma tahu sedikit
kasih komentar macam-macam. Orang
ngga ngerti, (tuduh) kita korupsi.
Sekarang saya balik, (saya sebut) mereka
anteknya asing mau ngga?," kata
Purnomo.
"Tolong, jangan karena negara ini
demokrasi. Demokrasi ada batasnya.
Demokrasi bebas, tapi kebebasan itu ada
tanggungjawabnya," tambah dia.
Purnomo belum mau menjelaskan
mengenai masalah itu lantaran akan
dijelaskan secara resmi oleh pemerintah
pada 21 Maret 2012 di Panitia Kerja
Alutsista Komisi I. Sebagai Menteri,
katan Purnomo, ia tak mengetahui detail
setiap pengadaan alutsista. "Tolong
suruh mereka (LSM) datang tanggal 21
Maret. Nanti dengerin penjelasan
pemerintah. Menteri kan hanya tahu
kulitnya aja," pungkas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I
Tubagus Hasanuddin mengatakan,
pihaknya akan mengklarifikasi seluruh
temuan berbagai LSM ke pemerintah.
Komisi I, kata Tubagus, tak akan
menggagalkan proses proses pembelian
lantaran pesawat tempur merupakan
kebutuhan.

Russia to Develop New Arms Program to 2025

Topic: Russian Military Reform

Russia to Develop New Arms Program to 2025
Russia’s new state arms procurement program through to 2025 will be developed by 2015, Deputy Chief of the General Staff Maj. Gen. Igor Sheremet said on Thursday.

In 2010, a 10-year arms procurement program was adopted, until 2020.
“The state arms program is developed for a 10-year term,” he said in an interview with the Rossia 24 TV channel.
“This means that we are to develop a state arms procurement program through 2025 not later than in 2015.”
The program will be developed by the Military Analysis Committee of the Armed Forces, which is already “looking into 2030 and further on,” he said.

SUMBER : RIA NOVOSTI

Teknologi Hankam Dalam Negeri Roket R-Han 122 Siap di Uji Coba

Dalam upaya meningkatkan kemandirian bangsa terutama dalam hal pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), Kementerian Riset dan Teknologi dan komunitas iptek serta industri strategis yang termasuk dalam konsorsium mendukung Kementerian Pertahanan dalam mengembangkan Roket R-Han 122. Tujuan lain dari pengembangan roket R-Han 122 dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pengadaan dari luar negeri dengan memberdayakan potensi dan kemampuan riset anak bangsa serta industri pertahanan dalam negeri.  Roket R-Han 122 adalah roket hasil karya anak bangsa yang merupakan hasil kerjasama ini diwujudkan melalui penelitian yang dilakukan berbagai institusi diantaranya PT.Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT.Dahana yang didukung penuh oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Kementerian Pertahanan berencana kembali melakukan uji coba R-Han 122 dengan pengembangan terbarunya pada 28 Maret 2012 mendatang. Uji coba roket yang akan dilaksanakan di Pusat Latihan Tempur TNI AD, Baturaja, Sumatera Selatan rencananya dihadiri langsung oleh Menteri Riset dan Teknologi, sejumlah anggota DPR RI dan para undangan lainnya.  Persiapan uji coba yang akan dilaksanakan tersebut agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka pada tanggal 15 Maret 2012 bertempat di PT.Pindad diadakan rapat koordinasi dengan agenda pembahasan segala kesiapan peralatan dan personil serta bagaimana teknis mobilisasi keduanya yang akan diberangkatkan ke Baturaja. Sampai saat ini, roket yang rencananya akan diluncurkan sebanyak 50 buah dan peralatan pendukung sebagian telah siap diuji coba. Masing-masing stakeholder yang terlibat didalam uji coba peluncuran mempunyai peran, seperti, PT. DI berperan dalam penyiapan roket, adapun PT. PINDAD mengembangkan launcher dan firing system menggunakan platform GAZ dan Nissan yang sudah dimodifikasi dengan laras 16. Selain itu, dalam sistem pendukung peluncuran roket ini BMKG akan mendukung dengan menyediakan alat untuk menentukan posisi jatuh roket dan ITB juga akan mendukung dalam uji coba sistem kamera nirkabel untuk menangkap dan mengirim gambar saat roket sampai dilokasi target sasaran. SUMBER : KEMENTRIAN RISTEK

Assembly of First RAAF JSF Starts Soon

18 Maret 2012

RAAF remained on track to receive its first two aircraft in 2014. (photo : JSF)

Australia's first Joint Strike Fighter (JSF) aircraft, the forerunner of as many as 100 advanced combat aircraft, is set to start down the production line in the next few weeks.

Air Vice Marshal Kym Osley, head of defence's new air combat capability program, rejected criticism of the JSF by organisations such as Air Power Australia (APA) on grounds they had not seen all the classified US data on the aircraft's performance.

He said the RAAF remained on track to receive its first two aircraft in 2014.

"Our first aircraft will start to be put together in the next few weeks," he told a parliamentary committee.

Australia is presently committed to buying 14 of the advanced Lockheed Martin F-35 JSF with two arriving in 2014 and the other 12 scheduled for delivery between 2015 and 2017.

A decision on the next tranche of 58 aircraft will likely be made next year. The RAAF is looking to achieve an initial operating capability (IOC) in 2018.

The JSF has faced steady criticism that it would be late, expensive and wouldn't deliver the promised level of capability.

In a committee hearing last month APA said JSF was totally outclassed by new Russian and Chinese aircraft and radar systems and was also more expensive than the much more capable F-22 Raptor.

Air Vice Marshal Osley said the APA analysis was flawed through incorrect assumptions and a lack of knowledge of the classified F-35 air combat performance information.

He said new aircraft such as the Russian PAK-FA or the Chinese J-20 showed that threats were becoming increasingly sophisticated.

"There is nothing new regarding development of these aircraft to change defence's assessment," he said.

"We have had Australian pilots flying high fidelity simulators and they have been very impressed with the combat capabilities of the aircraft."

Defence is set to present a report on JSF to the government by the end of the year. That will allow it to assess whether JSF delays will result in an air combat capability gap which could require an interim combat aircraft such as additional Boeing Super Hornets.

Air Vice Marshal Osley said he would be looking out for significant delays in software development milestones.

"Any indications that they are failing to achieve those will be a warning to us," he said.

As well, he said, they would be looking for any loss of capability in successive software builds.

"We have a very defined requirement for what is the minimum threshold capability we need for IOC and I will be watching to make sure that software does achieve that," he said.

(BusinessSpectator)

PT Dahana (Persero) mengantongi 15 Paten Atas Penemuan Perangkat Maupun Sistem Produksi "Enerjikan Material"

 

BANDUNG - PT Dahana (Persero) mengantongi 15 paten atas penemuan perangkat maupun sistem produksi "enerjikan material" yang menjadi salah satu keunggulan perusahaan BUMN strategis itu.

"Hingga saat ini sudah ada 15 paten atas penemuan perangkat, mesin dan sistem produksi enerjikal material yang kami lakukan. Sejauh ini mendukung dan menjadi keunggulan Dahana," kata Kepala Litbang PT Dahana, Waspodo Kurniadi di Bandung, Minggu (18/3).

Menurut Waspodo paten itu diperoleh dari hasil pengembangan kreasi dan inovasi produk, terutama dalam mengembangkan mesin produksi yang memiliki kehandalan dan efektivitas dalam menghasilkan produk enerjikal material.

Peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan inovasi industri yang memproduksi bahan peledak itu makin terbuka menyusul relokasi pabrik dari Tasikmalaya ke Subang yang luasnya mencapai 600 hektar.

"Inovasi perangkat dan sistem produksi itu memberikan nilai lebih bai Dahana. Pengembangan ke depan akan diperluas dengan membentuk Institute Explosive yang merupakan wadah berkumpulnya ahli dan tenaga yang bekecipung di sektor enerjikal material," kata Waspodo.

Sementara itu, pabrik baru di Subang akan menjadi pabrik enerjikal material terbesar di Asia Tenggara dan dipastikan bisa meningkatkan kapasitas produksi dan mengembangkan produk lainnya.

"Pembangunan pabrik baru itu sudah mencapai 90 persen, termasuk gedung Energical Material Center (EMC) yang akan menjadi pusat perkantoran PT Dahana di pabrik baru itu," katanya.

Pabrik yang didesain dengan "industri hijau" itu, nantinya akan terletak di kerimbunan pepohonan di lahan bekas perkebunan keret itu.

"Lokasi itu akan dibagi ke dalam dua ring yakni ring I untuk produksi dan ring II untuk perkantoran dan fasilitas lainnya non produksi," tambahnya.

Sumber : ANTARANEWS.COM

TNI AL Terus Tambah Arsenalnya Untuk Mencapai MEF

JAKARTA- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
terus melakukan revitalisasi pada alat utama sistem
senjata untuk menjaga wilayah laut dari segala
ancaman karena peralatan yang ada sudah berusia di
atas 30 tahun yang fungsinya mulai berkurang.
"Secara kuantitas, alutsista TNI sebenarnya sudah
mencapai kekuatan pokok minimal (minimum essential
forces/MEF). Namun, karena usianya yang sudah tua,
fungsi alutsista TNI AL masih jauh dari MEF. Oleh
karena itu, saat ini kita sedang gencar mendatangkan
alutsista baru," kata Kepala Staf Angkatan Laut
Laksamana TNI Soeparno di Monumen KRI Harimau,
Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Jumat.
Kasal Laksamana Soeparno mengatakan, selain
menambah alutsista baru, strategi TNI AL ke depan
adalah memelihara semua alutsista yang ada,
merevitalisasi kemampuan alutsista yang sudah lama,
merelokasi alih fungsi sesuai kebutuhan alutsista dan
menghapus alutsista yang sudah tua.
"Prioritas pengadaan alutsista kami adalah produk
dalam negeri," ujarnya.
Kekuatan alutsista TNI AL sendiri saat ini terdiri atas
kapal perang sebanyak 151 unit, pesawat sebanyak 54
unit, dan kendaraan tempur sebanyak 339 unit.
Sementara alutsista yang saat ini sedang dipesan
adalah tiga kapal selam diesel elektrik buatan Korea
Selatan. Pengadaan kapal selam ini diperkirakan akan
selesai pada 2015 dan 2016.
"TNI AL juga akan memesan kapal selam dari PT PAL,"
katanya.
Selain itu, lanjut Soeparno, TNI AL juga akan membeli
empat kapal perusak kawal rudal dari PT PAL. Pesanan
dari industri dalam negeri berikutnya adalah 16 kapal
cepat rudal (KCR) dengan panjang 40 meter dan
empat unit kapal cepat rudal Trimaran.
"KCR 40 meter diperkirakan akan selesai akhir 2014,"
ujarnya.
TNI AL juga telah memesan 15 kapal cepat rudal
dengan panjang 60 meter, dua kapal survei, kapal latih
pengganti KRI Dewaruci yang diharapkan tiba sebelum
5 Oktober 2014 dan 12 kapal angkut tank (LST).
Tak hanya itu, TNI AL juga memesan 11 helikopter
antikapal selam, enam helikopter antikapal
permukaan, helikopter angkut dan 54 tank amfibi.
Bahkan, TNI AL juga akan mendapat hibah kendaraan
angkut personil (Armor Personel Carrier/APC) 10 unit
dari Korea Selatan.
"Kita berharap ada tambahan hibah sebanyak 25
unit," katanya seraya menambahkan TNI AL juga akan
mengajukan pengadaan tiga kapal "multi role light
frigates" dari Inggris. (ant/hrb)
(Investor Daily )

Mantan Panglima MBT Tidak cocok U wilayah Indinesia

Jurnas.com | PENGEMBANGAN industri strategis
dalam negeri penting dilakukan. Hal ini untuk
menghindari pengalaman buruk masa lalu, yakni
ancaman embargo.
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono
Sutarto berharap konsep mengutamakan alutsista
produksi dari dalam negeri mestinya dilaksanakan
dengan konsisten.
Dalam pengadaan tank, misalnya, bisa
dioptimlakan kerja sama dengan PT Pindad.
“Mestinya bisa dikerjasamakan dengan PT Pindad
untuk pengadaan tank,” kata Endriartono Sutarto,
di Jakarta, Jumat.
Lulusan Akmil 1971 itu mengusulkan agar
pemerintah mengembang pengembangan tank
ANOA buatan PT Pindad.
Jika bisa memroduksi tank, kata Endri, tidak perlu
membeli Main Battle Tank (MBT) Leopard dari
Jerman. Sebab penggunaan tank Leopard di
Indonesia tidak akan efektif karena kondisi geografi
yang banyak rawa dan hutan.
Endriartono juga mengusulkan kepada pemerintah
untuk mendukung PT Dirgantara Indonesia untuk
pembuatan roket. “Meskipun roket buatan PTDI itu
jarak tempuhnya belum mencapai 300 km, ya
dipakai dulu disamping terus meningkatkan
kualitasnya,” kata mantan KSAD itu.
Sumber junas

Indonesia Perlu Membangun MDA

Jurnas.com | PERUBAHAN situasi global
menempatkan informasi sebagai senjata penting.
Indonesia disarankan mengikuti kondisi ini untuk
pengamanan wilayah lautnya.
Situasi hari ini tidak lagi berpijak pada seberapa
besar senjata yang dimiliki sebuah kapal perang,
melainkan ditentukan oleh seberapa banyak
informasi yang dipunyai. Pengamat militer
Universitas Indonesia Andi Widjajanto
mengungkapkan, saat ini Indonesia perlu
membangun Kewaspadaan Lingkungan Maritim
atau Maritime Domain Awareness (MDA).
“Seberapa besar kita membangun informasi untuk
intelijen, surveillance (pengawasan), pengamatan
dan penginderaan,” kata Andi di Jakarta, Sabtu
(17/3). Singapura dan Malaysia sudah lebih dulu
membangun sistem MDA. Andi menjelaskan,
Singapura bahkan memiliki pusat-pusat
penginderaan di Changi.
”Agar tidak tertinggal dalam jejaring informasi
intelijen, Indonesia harus segera membangun
MDA secara serius,” katanya. Dengan MDA,
jaminan keselamatan maritim tidak lagi diukur
dalam skala nasional, tapi dalam ukuran global.
Salah satu bentuk pengumpulan informasi dari
sistem MDA adalah dengan menerapkan sistem
identifikasi pada kapal-kapal niaga. Sistem ini akan
melaporkan kondisi di sekitar kapal tersebut
kepada pusat kendali yang sekaligus menjadi bank
informasi dan menjadi modal dalam pengamanan
dan penegakan hukum di laut.

SUMBER JURNAS

INDONESIA BUTUH KAPAL INDUK

Medan,16 Maret 2012

Kalau dilihat dari luas wilayah perairan RI yang sangat  luas dan banyaknya ancaman , kita perlu armada laut dan udara yang tangguh untuk mengamankan dan mengawal negeri ini.

Kalau kita kembali menilik sejarah di era tahun 60 an militer kita di segani dunia , kenapa karena armada laut dan udaranya kuat, yang menjadi perhatian saat itu kita punya Kapal Perang jelajah KRI Irian dan kita punya pesawat pembon TU 16 badger.  Sampai sampai kita berhasil merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda ke tangan pangkuan ibu pertiwi ini.

Nah diera modernisasi sekarang dan Indonesia sedang memodernisasi militernya yang tertuang dalam renstra TNI 2010-2014 tujuannya untuk mencapai Minimum Essencial Force (MEF), wajar kita sudah ketinggalan selama 20 tahun, baik AD , AL dan AU semua dimodernisasi . di matra laut  Sepertinya kita masih membutuhkan armada yang lebih banyak seperti KS, Konvert, freegart, Destroyar dan KCR, Lantas gimana dengan kapal induk?  

Kalau menurut pendapat saya TNI AL perlu adanya Kapal Induk , kenapa ? yang pertama efek deterance , kedua bisa memobilisasi 3 matra sekaligus.  Kalau kita punya kapal induk jangan ditafsirkan untuk menginvasi, kan bisa untuk operasi non militer/ non perang, memang doktrin pertahanan kita defensive , saya kira jadi masalah dan tidak melanggar doktrin selama kita mau beritikad baik dan tidak menginvasi suatu negara, dan kita menginvasi itu tidak ada kamusnya, karena sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 " Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." artinya kita menentang invasi/menjajah.

Memang untuk saat ini kita masih perlu kapal perang (Fregart,Konvert,Destroyer,KCR) dan Kapal Selam dan kita pun jangan pesimis  bercita cita untuk mempunyai kapal induk. Jadi sangat sulit untuk mengatakan kita belum butuh kapal induk, karena tantangan dan ancaman kedepan makin komplek yang ditinjau dari luas wilayah perairan kita, setidaknya kita sudah punya konsep untuk membangun Kapal Induk (aircraft carrier).

By Indra Wijaya

Indonesia Defence 2012

KERJASAMA INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA DAN BRASIL

Jakarta, DMC – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI , Sjafrie Sjamsoeddin, Kamis (15/3) menerima kunjungan Duta Besar  Brasil untuk Indonesia, Paulo Alberto da Silveira Soares, di Kantor Kemhan, Jakarta.

Saat menerima kunjungan Dubes Brasil tersebut, Wamenhan didampingi Dirjen Strahan, Mayjen TNI Puguh Santoso, Kapusada Baranahan Kemhan, Marsma TNI Asep Sumaruddin dan Kapuskom Publik Kemhan, Brigjen TNI Hartind Asrin.

Pada kesempatan pertemuan itu Dubes Brasil dan Wamenhan membahas peluang peningkatan kerjasama pertahanan khususnya di bidang industri Alutsista. Dubes BaVil mengatakan, maksud kunjungannya kali ini bukan hanya mengarah kepada penawaran produk alutsista terbaru kedirgantaraan ataupun juga kapal perang.

Akan tetapi Pemerintah Brasil juga mengharapkan adanya peningkatan kerjasama industri  melalui produksi bersama pembangunan pesawat terbang dan kapal perang antara industri pertahanan laut dan udara kedua negaRa.

Wamenhan sangat menyambut baik penawaran pemerintah Brasil dalam hal kerjasama industri pertahanan ini. Khusus terkait industri kedirgantaraan, Wamenhan menjelaskan saat ini Pemerintah Indonesia telah memesan pesawat Sebanyak 16 unit pesawat tempur Super Tucano A29 buatan Industri Embraer Defense System, Brasil.

Wamenhan menambahkan meski telah memesan pesawat-pesawat tersebut, pemerintah Indonesia masih tetap ingin mengembangkan, bukan hanya sebagai user. Namun bisa membuka peluang untuk menjadi distributor produk pesawat ini di wilayah Asia.

Sehubungan dengan itu, Wamenhan mengharapkan jika peluang kerjasama terlebih lagi dalam hal produksi bersama pembangunan alutsista kedirgantaraan antara industri pertahanan dalam negeri PT. Dirgantara Indonesia dengan Industri Embraer Defense System, Brasil dapat diwujudkan. Diharapkan akhir  tahun 2012 kedua negara dapat mewujudkan peluang peningkatan kerjasama industri pertahanan udara. 

sumber : DMC

Publik Amerika tidak setuju Iran diserang

Rabu, 14 Maret 2012 

Ilustrasi (muslimdaily.net)

Jakarta (ANTARA News) - Sebuah survei yang baru-baru ini dilakukan di Amerika mendapati bahwa mayoritas publik Amerika Serikat tidak setuju bila Israel melakukan serangan militer terhadap Iran atas alasan program pengayaan nuklir.

Riset yang dilakukan oleh Universitas Maryland, Amerika, menyebutkan bahwa hanya 1 dari tiap 4 responden yang mendukung ide penyerangan Israel terhadap Iran.  Hampir 70 persen peserta survei lebih memilih untuk mendesak pemerintah Amerika dan sekutunya agar meneruskan upaya-upaya negosiasi damai dengan pemerintahan Teheran.

Bila dilihat dari komposisi pandangan politik, 79 persen pemilih Partai Demokrat, 58 persen Republik, dan 67 persen independen mendukung upaya pendekatan damai terhadap Iran.

Laman EurekAlert yang dipantau Antara News menyebutkan bahwa sekitar 75 persen responden survei ingin Gedung Putih melanjutkan pendekatan damai lewat Dewan Keamanan PBB, alih-alih menyerang Iran secara langsung, Rabu.

Dari survei yang diikuti oleh 727 orang pada periode 3-7 Maret 2012 itu didapati bahwa alasan utama mengapa penduduk Amerika tidak mendukung ide Iran diserang adalah karena mereka tidak yakin serangan militer akan membawa manfaat.

sumber : Antara

Warna Baru Hawk Elang Katulistiwa

15 Maret 2012

Skema warna baru pada Hawk 200 (photo : skyscrapercity)

Elang Khatulistiwa Ganti Kulit

Kurang lebih 13 tahun lamanya Skadron Udara 1 Lanud Supadio sudah memperkuat pengamanan kawasan di Indonesia bagian barat. Keberadaannya di bumi Khatulistiwa sangat dibutuhkan maklum saja Kalimantan Barat dan kawasan seputar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah kawasan yang berhadapan langsung dengan corong laut China Selatan. Sehingga tidak mengherankan kedatangan Elang Khatulistiwa di Bumi Khatulistiwa ini disambut sangat meriah dan antusias dari masyarakat maupun pemerintah daerah setempat.

Diawal kedatangannya pesawat tempur taktis ini bercorak loreng coklat namun sejalan dengan waktu dan kebutuhan maka warna atau kulit si Elang Khatulistiwa ini akan diubah menjadi loreng abu-abu. Menurut Danflight Har Skadud 1 Kapten Tek Surat, S.T, perubahan warna ini berdasarkan Petunjuk Teknik Udara (PTU) No. 126 perbaikan Ke IV tahun 2011 tentang Standarisasi Pola dan Warna pengecetan pesawat TNI AU.

“Untuk tahap awal pengecatan dilakukan terhadap 3 pesawat yaitu pesawat TT 0223, TT 0224 dan TT 0234. Sekarang ini pesawat TT 0223 dan pesawat TT 0234 sudah dilaksanakan pengecetan dan masuk tahap finishing. Sedangkan pesawat TT 0224 baru tahap pengaplasan atau penghilangan cat asli”, jelas Danflight Har.

Ia menambahkan untuk proses dari awal hingga selesai pengecatan pesawat dilaksanakan oleh anggota Banharlap Depohar 30. Untuk satu pesawat memakan waktu lebih kurang 10 hari dan rencananya ketiga pesawat ini akan ditampilkan pada acara puncak HUT Ke-66 TNI Angkatan Udara tanggal 9 April mendatang di Jakarta.

(TNI-AU)

Indonesia dan Australia kunci stabilitas kawasan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri
Luar Negeri Marty Natalegawa
mengatakan Indonesia dan Australia
merupakan negara kunci dalam
menciptakan stabilitas di kawasan,
yang sejalan dengan peran penting kedua negara dalam
berbagai forum internasional.
"Stabilitas dan keamanan baik di tingkat global maupun
di tingkat regional sangat penting bagi upaya nasional
kita untuk melakukan pembangunan ekonomi demi
kesejahteraan rakyat," kata Menlu dalam siaran pers yang
diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri
Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bertemu dengan
Menlu dan Menhan Australia di Canberra, Kamis (15/3),
dengan sejumlah agenda yang membahas isu keamanan
dan pertahanan baik pada tingkat bilateral, regional
maupun global.
Pertemuan dalam format 2+2 antara Indonesia dan
Australia tersebut merupakan tindak lanjut atas
kesepakatan pemimpin kedua negara pada kunjungan
Presiden RI ke Australia pada 2010.
Dalam kesempatan itu, secara khusus Menlu juga
menekankan masih terdapat ruang yang besar bagi
peningkatan kerja sama kedua negara khususnya dalam
bidang ekonomi, perdagangan dan investasi.
"Hubungan Indonesia dan Australia kuat, solid dan
komprehensif. Mekanisme konsultasi juga sangat
komprehensif yang melibatkan bukan hanya sektor
pemerintah namun juga elemen masyarakat luas," kata
Marty.
Pada tingkat bilateral misalnya, kata Menlu, kerja sama
keamanan kedua negara difokuskan pada peningkatan
kerja sama kedua negara dalam mengatasi berbagai
kejahatan lintasbatas.
Selain itu, dalam bidang pertahanan, kedua negara
memfokuskan kepada upaya peningkatan kerja sama
operasi militer bukan perang khususnya dalam bidang
penanggulangan bencana.
Untuk tingkat regional, dibahas pula peningkatan
fenomena human trafficking di kawasan, yang
menghasilkan kesepakatan untuk dapat mengatasi
permasalahan human trafficking melalui mekanisme Bali
Process.
Keempat pejabat tinggi negara itu kemudian melakukan
pembahasan isu strategis di kawasan seperti Laut China
Selatan, perkembangan positif demokrasi di Myanmar
dan kerjasama dalam konteks ASEAN.
Dalam kunjungan singkatnya, Menlu RI juga melakukan
kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri
Australia, Julia Gillard dan menjadi pembicara dalam
kuliah umum yang diselenggarakan oleh The Centre for
Democratic Institutions (CDI) di Australian National
University (ANU), Canberra.
Sumber antara
Pertemuan ini juga dimaksudkan untuk mempersiapkan
rencana kunjungan Presiden RI ke Australia untuk
melakukan "Indonesia-Australia Annual Leaders Meeting"
pada Mei mendatang di Darwin.

Cina Dukung Modernisasi Militer Indinesia

Kamis, 15 Maret 2012 21:45
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Republik Rakyat
China mendukung modernisasi militer Indonesia salah
satunya melalui kerja sama industri pertahanan yang
dirintis kedua negara.
"Kami sangat memahami, kekuatan militer yang
memadai diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan
keutuhan negara Indonesia," kata Duta Besar China
untuk Indonesia Liu Jian Chao di Jakarta, Kamis.
Ia mengemukakan kunjungan Menteri Pertahanan RI
Purnomo Yusgiantoro ke China akhir Februari 2012
sangat penting bagi terwujudkan kerja sama pertahanan
kedua negara yang semakin kuat, terutama dalam
pengembangan industri pertahanan kedua negara.
Bagaimana pun, lanjut Dubes Chao, kekuatan militer
Indonesia yang memadai dapat mendukung stabilitas
keamanan tidak saja di Indonesia sebagai negara
berdaulat, tetapi juga untuk mendukung stabilitas
kawasan.
Kerja sama pertahanan kedua negara sebenarnya sudah
berlangsung cukup lama, hingga pada 2006 telah dirintis
forum konsultasi bersama yang pertama di Jakarta dan
dilanjutkan dengan forum konsultasi bilateral kedua
pada 2007 di Beijing.
Forum tersebut sangat baik dan dapat membantu dalam
meningkatkan hubungan kerja sama pertahanan kedua
negara, yang telah dibuktikan dengan dilakukannya
penandatanganan Defence Cooperation Agreement (DCA)
antara Indonesia-China pada 2007.
Namun sambil menunggu DCA diratifikasi, kedua negara
membentuk forum konsultasi bilateral yang dapat terus
dilaksanakan sebagai wahana untuk meningkatkan
hubungan bilateral bidang pertahanan.
Tentang apakah kerja sama pertahanan kedua negara
akan disinggung dalam kunjungan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono ke Beijing pada 22-24 Maret 2012,
Chao mengatakan,"mungkin saja,".
Indonesia dan China kini tengah menjajaki produksi
bersama peluru kendali C-705 untuk melengkapi
persenjataan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.
Sebelumnya Indonesia juga telah mempersenjatai
beberapa kapal perang dengan peluru kendali C-802.
Selain peluru kendali, kedua negara juga tengah
menjajaki industri bersama peroketan.
sumber Antara
(R018)

Indonesia Kutuk Serangan Israel ke Gaza

Istimewa
Ri mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar berada di garis terdepan dalam menghentikan kekerasan di Jalur Gaza.

Jurnas.com | PEMERINTAH Indonesia secara tegas mengutuk aksi serangan udara Israel ke jalur Gaza. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul penyerangan Israel selama lima hari terakhir yang mengakibatkan puluhan korban jiwa. ”Indonesia secara keras kutuk serangan udara Israel tersebut,” ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam keterangan tertulis yang diterima Jurnal Nasional, Rabu (14/3).

Sikap Pemerintah Indonesia ini jelas Marty juga ditujukan untuk menanggapi pernyataan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu yang bersumpah akan terus memerintahkan serangan udara untuk membalas serangan-serangan roket yang dilancarkan para pejuang Palestina.

“Penyerangan Israel tersebut telah menyebabkan jatuhnya korban sipil yang tidak berdosa dan menimbulkan eskalasi ketegangan di kawasan tersebut,” kata Marty.

Sebab itu Pemerintah Indonesia, menyerukan berbagai kalangan untuk dapat menghentikan tindakan brutal dan tidak berprikemanusiaan yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina.

“Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus berada di garis terdepan dalam menghentikan kekerasan di Jalur Gaza. Perundingan langsung Palestina dan Israel harus kembali di dorong” kata mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI ini.

Pasalnya tambah Marty, kekerasan tidak akan memberikan solusi bagi penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

“Indonesia senantiasa konsisten memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina untuk merdeka dan berdaulat di tanah airnya sendiri dan hidup berdampingan dalam damai dengan negara-negara di sekitarnya,” katanya.

sumber : JURNAS

Kemhan Diminta Jelaskan Pengadaan Sukhoi

Suci Dian Hayati / PT. Media Nusa Pradana
Kementerian Pertahanan belum menjelaskan terkait selisih harga pembelian enam Sukhoi SU 30 MK2, sebesar 56,7 juta dollar Amerika.

Jurnas.com | KEMENTERIAN Pertahanan (Kemhan) diminta mengklarifikasi pengadaan pesawat Sukhoi SU-30MK2 yang diduga terjadi mark-up dalam prosesnya. Pengadaan Sukhoi itu juga diduga melibatkan broker. "Kementerian Pertahanan belum menjelaskan terkait selisih harga pembelian enam Sukhoi SU 30 MK2, sebesar 56,7 juta dollar Amerika atau setara dengan Rp538,6 miliar," kata wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo yang juga salah satu anggota Kelompok Masyarakat Sipil dalam jumpa pers di Kantor KontraS Jakarta, Rabu (14/3).

Sebelumnya Kemhan telah membantah ada penggelembungan dana dalam pengadaan enam pesawat tempur buatan Rusia itu. Minggu lalu, (7/3) Sekjen Kemhan Marsekal Madya Eris Herryanto menerangkan masing-masing pesawat dibeli dengan harga US$54,5 Juta. Namun begitu, Eris meminta agar masyarakat tak hanya melihat nilai kontrak tersebut. Karena selain membeli pesawat, Kemhan juga melakukan pengadaan 12 unit mesin pesawat, suku cadang, pelatihan pilot dan teknisi, serta simulasi bagi penerbang sebelum pesawat itu dioperasikan.

Sementara itu, Adnan menyebut Kemhan membeli Sukhoi seharga US$ 54,8 Juta yang berarti US$ 328,8 juta secara keseluruhan. "Sementara total anggaran yang dialokasikan untuk pembelian senilai 470 juta dollar Amerika. Ini masih ada sisa anggaran sebesar 141,2 juta dollar Amerika yang menurut Kemhan digunakan untuk membeli 12 mesin dan pelatihan 10 pilot," ujarnya.

Bila dihitung secara kasar, tutur Adnan, harga umum sebuah mesin berkisar pada angka US$ 6 juta. Jika Kemhan membeli 12 mesin berarti US$ 72 juta. Biaya pelatihan 10 pilot dia berasumsi mencapai US$ 12,5 juta. "Maka masih ada selisih harga sebesar US$ 56,7 juta atau setara Rp538,6 miliar. Ini belum dapat dijelaskan oleh Kemhan untuk kepentingan apa," katanya.

Adnan melanjutkan, pemerintah juga belum dapat menjelaskan apakah pesawat tersebut sudah memiliki berbagai macam perangkat, termasuk avionic atau instrumen digital pesawat.

Mengingat proses pembelian 6 unit Sukhoi masih sangat simpang siur, Adnan mendesak Komisi I DPR RI melakukan kontrol yang lebih ketat atas pengadaan alutsista TNI, termasuk Sukhoi.

"Selama ini tidak ada kesan yang kuat bahwa Komisi I DPR sudah sangat maksimal dalam menggunakan wewenang mereka melakukan pengawasan, termasuk memastikan bahwa anggaran yang diajukan untuk pengadaan Sukhoi sesuai dengan nilai yang wajar," ujar Adnan

SUMBER : JURNAS

Patroli Counter Rocket Launching Operation Unifil

LEBANON - Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Konga XXIII-F/UNIFIL (Indobatt) melaksanakan patroli Counter Rocket Launching Operation (CRLO) bersama dengan pasukan tentara Lebanon LAF (Lebanese Armed Force) disekitar area Kompi Chetah UN Posn 9-2, Az Ziqqiyah, Minggu (11/3).

Patroli yang diberi sandi CRLO 466 ini dilaksanakan untuk menjaga agar wilayah Indobatt, terutama disekitar sungai Litani River Area Kompi C aman dari upaya-upaya peluncuran roket oleh kelompok tertentu ke wilayah Israel.








(Sumber: Perwira Penerangan Satgas Konga XXIII-F/Unifil/ Lettu Inf Suwandi)

Wamenhan RI Terima Kunjungan Kehormatan Wamenlu Belarus

Selasa, 13 Maret 2012 20:22 

Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Belarus Sergei Aleinik, Selasa (13/3) di kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta. Kunjungan tersebut dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara khususnya kerjasama di bidang pertahanan.
Saat menerima Wamenlu Belarus,  Wamenhan RI didampingi  Dirjen Strahan Kemhan Mayjen TNI Puguh Santoso, ST, M.Sc,  Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo dan Kapuskom Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin. Sementara itu, Wamenlu Belarus didampingi 12 anggota delegasi dari berbagai institusi di Belarus.
Dalam kunjungannya, Wamenlu Belarus menyampailkan keinginan dari pemerintah Belarus untuk peningkatan kerjasama pertahanan dengan Indonesia yaitu dengan menyerahkan proposal draf kerjasama teknik militer kepada Wamenhan RI.

Menanggapi keinginan pemerintah Belarus, Wamenhan RI menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemhan menyambut baik serta akan segera mempelajari  dan menindaklajuti proposal draf tersebut. Pemerintah Indonesia berharap kerjasama pertahanan kedua negara khususnya kerjasama teknik militer didasari atas kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua pihak.

Kunjungan Wamenlu ke Wamenhan ini merupakan bagian dari serangkaian kunjungannya di Indonesia selama empat hari dari tanggal 11 hingga 14 Maret 2012. Selain berkunjung kepada Wamenhan RI, sehari sebelumnyaWamenlu Belarus didampingi delegasinya juga mengadakan kunjungan kehormatan kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senin (12/3).
Selama di Indonesia, Wamenlu Belarus dan delegasi juga direncanakan bertemu dengan Menteri ESDM RI, Menteri Ristek RI, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Wakil Menteri Perdagangan RI, Komisi I DPR RI dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Tujuan kunjungannya ke Indonesia adalah dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral kedua negara di bidang ekonomi, pertahanan, perdagangan dan Iptek.

sumber : DMC

Russia to Deploy Three S-400 Battalions in 2012

S-400 Triumph

© RIA Novosti. Valeriy Melnikov

16:11 14/03/2012

Russia will accept into service three battalions of S-400 Triumph air defense missile systems in 2012, Air Force chief of staff Major General Viktor Bondarev said on Wednesday.

“One battalion is currently being deployed at Nakhodka [Russia’s Far East], a second will be based near Moscow, and a third in the Air Force and Air Defense Force chief command. All systems will be delivered by the end of this year,” he said.

The Russian Armed Forces currently have two S-400 regiments, both near Moscow, and a third regiment is to be deployed in the Baltic Fleet.

Bondarev also said S-300 systems will soon go out of production and only S-400s will be made.

The S-400 Triumph long- to medium-range surface-to-air missile system can effectively engage any aerial target, including aircraft, unmanned aerial vehicles, and cruise and ballistic missiles at up to 400 kilometers and an altitude of up to 30 kilometers.

The Russian Defense Ministry has said there are no plans so far to export the S-400. It will be produced only for the Russian Armed Forces.

sumber : RIA NOVOSTI

Dankormar Terima Paparan Ranfib KAAVP7A1

12 Maret 2012

Samsung Techwin KAAVC7A1 versi komando (photo : Chosun)

Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) M. Alfan Baharudin didampingi Kepala Staf Korps Marinir (Kas Kormar) Brigjen TNI (Mar) A. Faridz Washington menerima paparan teknis tentang kendaraan amfibi pengangkut personel (Korea Amphibious Assault Vehicle-KAAV) versi personel (KAAVP7A1) dan Komando (KAAVC7A1) di Markas Komando Korps Marinir (Mako Kormar), Jakarta, Senin (12/3).

KAAV yang merupakan produk Samsung Techwin (STW), Defense Program Division tersebut merupakan versi terbaru dari kendaraan amfibi pengangkut personel AAV-7/ LVT-7 yang telah dimiliki Korps Marinir. Kendaraan Amfibi ini dirancang untuk memenuhi persyaratan taktis Korps Marinir dalam peperangan abad 21. Sejak diperkenalkan, KAAV telah mengalami serangkaian modifikasi dan program upgrade yang mendapatkan reputasi sebagai kendaraan serbu amfibi terbaik di dunia.

Samsung Techwin KAAVP7A1 versi angkut personil (photo : RoKMC)

KAAVP7A1 memiliki beberapa kelebihan antara lain daya tembak efektif dengan proteksi lapis baja, komando, kontrol, dan kemampuan angkut pasukan dan kargo dari kapal ke pantai. Selain itu, kendaraan ini memiliki kemampuan untuk menaklukan pantai sulit dan medan kasar.

Turut hadir dalam acara tersebut, Inspektur Korps Marinir (Irkormar), sejumlah Asisten dan Kadis Korps Marinir, serta Danmenkav-2 Marinir dengan didampingi Danyon Tankfib-2 Marinir, Danyon Ranratfib-2 Marinir dan Danyon Kapa-2 Marinir.

Samsung Techwin KAAV7 (image : Samsung Techwin)

Presentasi yang diprakarsai PT Mitra Jala Dharma tersebut diakhiri dengan pemberian cindera mata dan acara foto bersama.

(Marinir)

PERLOMBAAN SENJATA DI ASEAN

Indonesia Ikut Lomba Senjata di Asia Tenggara

KDB Bendahara Sakam (28) korvet kelas Nakhoda Ragam. TNI AL berencana mengakuisisi tiga korvet kelas Nakhoda Ragam yang ditolak AL Brunei. (Foto: Wikipedia)

13 Maret 2012, Amsterdam: Indonesia berminat membeli kendaraan lapis baja Belanda. Keinginan itu bukan hanya sekedar monopoli Indonesia. Diam-diam semua negara Asia tenggara berlomba-lomba memodernisir peralatan militernya.

Dari pesawat tempur F-16, jet Sukhoi, kapal selam, kapal perang sampai tank. Semua itu juga menyangkut gengsi. Demikian topik koran sore Belanda NRC Handelsblad.

Tidak hanya Cina yang minggu lalu menaikkan anggaran militernya dengan 100 miliar dollar. Tapi juga Filipina, Indonesia sampai Vietnam dan Singapura. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, naik pula anggaran militer mereka dengan ratusan juta dolar per tahun.

Para pengamat sampai menyebut ada semacam lomba senjata di Asia.

Baru dan Canggih

Dibanding dulu, negara-negara Asia Tenggara dan Cina kini lebih memilih kendaraan dan peralatan militer terbaru serba canggih. Yang mencolok adalah pembelian kapal selam. Malaysia baru saja membeli tiga kapal selam, Indonesia pesan tiga, Vietnam enam dan Muangthai mau beli empat dari Jerman.

Negara-negara Asia tenggara membeli senjata karena faktor perasaan kurang aman. Vietnam dan Filipina misalnya cemas akan kebijakan maritim yang akan ditempuh Beijing. Di laut Cina Selatan ada enam pulau Vietnam.

Tidak ada yang tahu apa kebijakan pertahanan Cina yang semakin menandingi pertahanan Amerika.

Selain menghadapi negara raksasa Cina, di antara rumpun negara-negara ASEAN sendiri ada juga saling curiga, tulis koran NRC Handelsblad. Negara pulau Singapura yang dikelilingi negara-negara besar seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand punya angkatan bersenjata yang patut diperhitungkan.

Indonesia dan Malaysia berulangkali ribut soal kapal-kapal penangkap ikan. Konflik di perbatasan Kamboja-Muangthai tahun 2008, menewaskan puluhan orang.

Gengsi

"Angkatan bersenjata yang canggih bukan hanya soal pertahanan tetapi juga menyangkut gengsi," ungkap Tim Huxley direktur Asia di International Institute for Strategic Studies. "Pemerintah juga perlu pamer kekuatan militer pada penduduknya," tambahnya.

Jual-beli peralatan militer tidak lepas dari praktek korupsi. Sebuah perusahaan Prancis didesas-desuskan membayar uang suap € 114,- juta pada sebuah perusahaan yang dekat dengan perdana menteri Malaysia untuk menjual tiga kapal selam.

Tapi kapal selam pertama yang diserahterimakan ternyata tidak bisa beroperasi di bawah permukaan laut.

Amerika

Lomba senjata di Asia Tenggara juga dipicu oleh campur tangan Amerika. Untuk menandingi Cina, Washington meningkatkan hubungan dan kerjasama militer dengan Filipina, Indonesia dan Australia. Berarti negara-negara tersebut lebih mudah tembus ke sektor industri militer Amerika.

Amerika sebaliknya berdalih bahwa kerja sama tersebut hanyalah dalam rangka kemitraan, demikian kutipan NRC Handelsblad.

Sumber: RNW

KAA C7A1

Dankormar Terima Paparan Ranfib
KAAVP7A1
12 Maret 2012
Samsung Techwin KAAVC7A1 versi komando (photo :
Chosun)
Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI
(Mar) M. Alfan Baharudin didampingi Kepala Staf Korps
Marinir (Kas Kormar) Brigjen TNI (Mar) A. Faridz
Washington menerima paparan teknis tentang
kendaraan amfibi pengangkut personel (Korea
Amphibious Assault Vehicle-KAAV) versi personel
(KAAVP7A1) dan Komando (KAAVC7A1) di Markas
Komando Korps Marinir (Mako Kormar), Jakarta, Senin
(12/3).
KAAV yang merupakan produk Samsung Techwin (STW),
Defense Program Division tersebut merupakan versi
terbaru dari kendaraan amfibi pengangkut personel
AAV-7/ LVT-7 yang telah dimiliki Korps Marinir.
Kendaraan Amfibi ini dirancang untuk memenuhi
persyaratan taktis Korps Marinir dalam peperangan
abad 21. Sejak diperkenalkan, KAAV telah mengalami
serangkaian modifikasi dan program upgrade yang
mendapatkan reputasi sebagai kendaraan serbu amfibi
terbaik di dunia.
Samsung Techwin KAAVP7A1 versi angkut personil
(photo : RoKMC)
KAAVP7A1 memiliki beberapa kelebihan antara lain
daya tembak efektif dengan proteksi lapis baja,
komando, kontrol, dan kemampuan angkut pasukan
dan kargo dari kapal ke pantai. Selain itu, kendaraan ini
memiliki kemampuan untuk menaklukan pantai sulit
dan medan kasar.
Turut hadir dalam acara tersebut, Inspektur Korps
Marinir (Irkormar), sejumlah Asisten dan Kadis Korps
Marinir, serta Danmenkav-2 Marinir dengan didampingi
Danyon Tankfib-2 Marinir, Danyon Ranratfib-2 Marinir
dan Danyon Kapa-2 Marinir.
Samsung Techwin KAAV7 (image : Samsung Techwin)
Presentasi yang diprakarsai PT Mitra Jala Dharma
tersebut diakhiri dengan pemberian cindera mata dan
acara foto bersama.
(Marinir )

TNI AL Belum Butuh Kapal Induk

13 Maret 2012, Senayan: TNI AL hingga kini masih
belum berminat untuk membangun kapal induk untuk
memperkuat armadanya. TNI AL memandang bahwa
kapal induk bukan kebutuhan bagi alutsista saat ini.
"Hingga kini, kami belum memiliki rencana untuk
membuat kajian untuk pengadaan kapal induk untuk
penambahan alutsista TNI AL," ujar Asisten
Perencanaan dan Anggaran (Asrena) Kasal Laksamana
Muda TNI Sumartono saat raker di Komisi I DPR
membahas APBN-P 2012 untuk anggaran Kemenhan
dan Mabes TNI, Selasa (13/3).
Hal ini disampaikan Sumartono menjawab pertanyaan
dari anggota Komisi I DPR RI Fayakun Andriadi soal
kemungkinan TNI AL memiliki rencana membangun
kapal induk untuk kebutuhan TNI AL di masa depan.
Sumartono menjelaskan, membuat kapal Induk tidak
murah, baik untuk pengadaan maupun
pemeliharaannya. Sementara untuk pengoperasiannya,
kapal induk cenderung untuk doktrin perang yang
bersifat menyerang. "Itu tentu tidak sama dengan
prinsip yang kita anut, yaitu bertahan," ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan kapal perang TNI AL hingga kini
masih pada jenis kapal kelas menengah dan kecil.
Sejenis fregard dan korvet yang punya kemampuan
daya tempur yang andal.
"Kita masih butuh jenis kapal seperti itu, masih banyak
jumlahnya. Sehingga kita bisa sebarkan kapal kelas itu di
seluruh wilayah perairan kita, untuk patroli keamanan,
sekaligus bisa menjadi kapal penyerang dalam kondisi
tertentu," tegasnya.
Sumber: Jurnal Parlemen

Rusia: Tak Ada Calo dalam Pembelian Sukhoi

 

Sukhoi.org Foto dokumentasi Sukhoi Su-30MK

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pemerintah Rusia, melalui Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, membantah adanya peran calo dalam pembelian enam unit jet tempur sukhoi SU-3-MK2 dari Rusia oleh pemerintah Indonesia.

Sejumlah pihak di Indonesia menduga, harga enam pesawat itu telah digelembungkan (mark up) sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Ada dugaan, Indonesia  telah berhubungan dengan pihak ketiga, yang berperan sebagai calo, sehingga harga jet-jet tempur serta berbagai perangkat lain terkait dengan jet-jet itu menjadi sangat mahal atau jauh di atas harga normal.

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (12/3/2012), Kedutaan Besar Rusia untuk Indonesia menjelaskan, kontrak pembelian enam jet tempur jenis SU-3-MK2 oleh Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) itu ditandatangani Kementerian Pertahanan dan JSC Rosoboroneksport pada akhir Desember 2011. JSC Rosoboroneksport, menurut keterangan itu, dibentuk sesuai dengan Ketetapan Presiden Federasi Rusia dan merupakan perantara negara Rusia untuk mengekspor dan mengimpor produksi, teknologi serta jasa militer dan dwiguna.

"Hanya JSC Rosoboroneksport yang memiliki hak untuk memasok seluruh spektrum persenjataan dan teknik militer yang diproduksi oleh perusahaan pertahanan Rusia yang diizinkan diekspor ke pasar dunia," demikian kata pernyataan tersebut.

Keterangan itu juga menjelaskan, proses persiapan dan penandatanganan kontrak pembelian enam jet tempur itu dilakukan secara langsung oleh wakil-wakil berwenang dari Kementerian Pertahanan Indonesia dan JSC Rosoboroneksport dan diadakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum kedua negara.
"Informasi tentang keterlibatan pihak ketiga dan penggelembungan harga terkait dengan itu, tidak benar," kata siaran pers itu.

Selain enam pesawat SU-30MK2, kontrak antara Rusia dan Indonesia itu juga mencakup pasal-pasal tentang pemasokan mesin pesawat terbang, set suku cadang dan pelatihan spesialis Indonesia sesuai dengan program yang disepakati oleh kedua pihak. Pengiriman partai pertama pesawat SU-30MK2 it direncanakan akan dilakuan pada akhir 2012. 

 

SUMBER : KOMPAS

Iran Mampu Membuat Kapal Induk AL Iran

Sabtu, 2012 Maret 10 16:29

 

Panglima Angkatan Laut Iran Laksamana Habibollah Sayyari mengatakan, Republik Islam memiliki keahlian untuk memproduksi kapal induk.

"Mengingat kemampuan para pakar muda di angkatan laut dan industri pertahanan negara serta universitas, Republik Islam mampu membuat kapal induk, tapi kami tidak melihat kebutuhan dalam hal itu," kata Sayyari pada Sabtu (10/3) dalam wawancara dengan IRNA.

Seraya menyoroti kemampuan besar pertahanan Iran, Sayyari menuturkan, "Sekarang, kita berada pada tingkat di mana negara mampu memproduksi peralatan yang dibutuhkan oleh angkatan laut dan angkatan bersenjata lainnya."

"Saat ini, pembuatan kapal induk bukan merupakan salah satu prioritas angkatan laut, namun negara siap untuk membangun kapal itu bila pejabat tinggi melihat adanya kebutuhan," ujarnya.

Sayyari berpendapat bahwa doktrin pertahanan Iran berbeda dengan para penjajah dan bertentangan dengan kebijakan ekspansionis kekuatan hegemonik. Ditambahkannya, strategi pertahanan Republik Islam ditujukan untuk melayani kepentingan nasional.

Pada bagian lain komentarnya, Sayyari memuji kehadiran Iran di perairan internasional dan mengumumkan bahwa Tehran berencana untuk meningkatkan partisipasinya pada tahun baru Iran (mulai 21 Maret 2012).

Angkatan Laut Iran telah meningkatkan kehadirannya di perairan internasional sejak tahun lalu. Mereka mengerahkan kapal-kapal perang di Samudra Hindia dan mengirim dua kapal perang melalui Terusan Suez ke Laut Mediterania untuk pertama kalinya pada Februari 2011. sumber :(IRIB Indonesia/RM/MF)