Mitra Pendukung Ratis Garda 4x4

Mitra pendukung Garda 4X4 dan rencana
pengembangan varian (photos : Audrey)
Tahun 2012 merupakan bagian dari
Rencana Strategis II (2010-2014) yang
memprioritaskan pada postur Minimum
Essential Force secara bertahap dan
berlanjut. Dalam rangka mewujudkan
kekuatan pokok minimum TNI dan sesuai
dengan arahan Presiden RI, Mabes TNI
telah melakukan langkah-langkah strategis
dalam rangka memenuhi kemandirian
alutsista dengan bekerjasama dan
memberdayakan industri pertahanan
nasional guna mengurangi ketergantungan
kebutuhan alutsista pada negara lain.
Pada TA. 2009, TNI telah membentuk tim
working group yang bekerjasama dengan
industri pertahanan nasional untuk
membuat Prototipe Rantis 4×4 dengan
mengadopsi filosofi humvee Amerika
Serikat yang terbukti cukup tangguh dan
stabil. Pembuatan Prototipe ke-2 Rantis ini
merupakan tindaklanjut dari Rantis
Prototipe ke-1 yang telah dipamerkan di
PTDI Bandung bersamaan dengan
peresmian pesawat CN-235 oleh Presiden
RI. Selanjutnya tim working group bersama
8 mitra TNI siap untuk memenuhi
tantangan Presiden untuk memproduksi
Rantis tersebut.
Saat ini Rantis yang digunakan TNI terdiri
dari berbagai tipe dan jenis yang dibuat
dari berbagai negara. Dihadapkan dengan
medan yang ada dan kondisi yang semakin
tua menyebabkan manuver taktisTNI dalam
melaksanakan tugas pokoknya kurang
maksimal, sehingga diperlukan Rantis
pengganti yang dibuat oleh industri dalam
negeri disesuaikan dengan kebutuhan
operasional serta didukung spesifikasi yang
sesuai dengan perkembangan teknologi
saat ini.
Panglima TNI berharap kepada tim working
group dan 8 mitra industri dapat
menghasilkan karya nyata terbaik bangsa
berupa Rantis 4×4 yang menggunakan
komponen dalam negeri dan mengurangi
penggunaan komponen luar negeri, guna
memenuhi kebutuhan alutsista dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas
pokok TNI, khususnya bagi satuan – satuan
manuver TNI di lapangan.
Adapun Rantis yang akan dibuat adalah tipe
komando dan tipe angkutan personel
dengan spesifikasi berat kendaraan 2.500
kg, berat muatan 250 – 1.500 kg, panjang
480 – 540 cm, lebar 200 cm, tinggi 183 cm,
jarak bebas dasar 39 cm, lintas kedalaman
air 78 cm, Vmaks di jalan raya 120 km/jam,
mesin diesel 4200 cc – 6000 cc Turbo
Charger Intercooler, sistem kemudi power
steering, sistem rem hydraulik dengan
cakram depan dan belakang + Anti Blocking
System (ABS),Transmisi Automatic,
suspensi independen Suspension Modul
Portal, daya jelajah 500 km, sistem
komunikasi VHF, HF dan Intercom Set.
Turut hadir dalam acara penandatanganan
Nota Kesepakatan antara lain, Wakil Kepala
Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI
Dede Rusamsi, para Asisten Panglima TNI
dan Asisten Kepala Staf Angkatan,
Kapuspen TNI Laksda TNI Iskandar
Sitompul, S.E. serta para pejabat TNI dan
mitra industri pertahanan nasional.
(Koran Bogor )

Sekarang KRI Manggala- 402 ini sudah berimbang dengan milik negara tetangga, termasuk Australia

Sistem manajemen tempur dan operasi digital baru dari Norwegia diterapkan pada KRI Nanggala. Sistem baru KRI Nanggala-402 diterapkan dari teknologi manajemen tempur dan operasi dari Norwegia. Teknologi digital itu memungkinkan komandan kapal mengambil keputusan secara lebih cepat, efisien, dan tepat atas posisi dan kedudukan kapal terhadap sasaran yang dituju. (photo : Antara)

Tuesday, 07 February 2012

Penantian panjang melihat kapal selam KRI Nanggala-402 kembali menelusup perairan Indonesia berakhir sudah. Kapal yang pernah dijuluki monster bawah laut karena kemampuan tempurnya ini kembali memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut (AL) setelah menjalani perbaikan dan perawatan menyeluruh (overhaul) di Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering, Korea Selatan. Kemarin kapal tipe U-29 buatan Jerman ini sukses berlabuh di dermaga Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Surabaya setelah menempuh perjalanan selama 21 hari. Keberhasilan overhaul KRI Nanggala-402 tersebut tentu semakin meningkatkan sistem pertahanan Indonesia di wilayah perairan.Kini Indonesia memiliki kapal selam tempur supercanggih yang mampu menjaga kedaulatan hukum dan keamanan laut dari serangan musuh. Keunggulan lain KRI Nanggala 402 pasca overhaul adalah kemampuan sonar yang mencapai 24,03 mil (40 km), kemampuan selam hingga 200 meter dengan waktu selama 52 hari, radar yang dilengkapi peta elektronik, hingga komunikasi yang terintegrasi dengan sistem lan. (photo : Audrey) Menurut Komandan Satuan Tugas Overhaul KRI Nanggala- 402 Kolonel Tunggul Suropati, ada sejumlah peranti penting yang diperbaiki dan diganti selama kapal berdimensi 59,5 meter x 6,3 meter x 5,5 meter ini berada di Korsel,di antaranya sistem kendali senjata, radar,sonar,alat komunikasi, hingga penggantian separuh badan kapal dari haluan sampai buritan. “Sekarang KRI Manggala- 402 ini sudah berimbang dengan milik negara tetangga, termasuk Australia.Sistem kendali senjata kapal ini sudah canggih.Senjata torpedo pada kapal ini bisa menembak dengan akurat dari jarak yang cukup jauh,”ungkapnya di Markas Koarmatim Surabaya kemarin. Tunggul menjelaskan, keunggulan lain KRI Nanggala-402 pasca-overhaul adalah kemampuan sonar yang mencapai 24,03 mil (40 km),kemampuan selam hingga 200 meter dengan waktu selama 52 hari,radar yang dilengkapi peta elektronik,hingga komunikasi yang terintegrasi dengan sistem lain.“Jadi meskipun di bawah laut,kapal ini bisa berkomunikasi hingga seluruh dunia,”ungkapnya. Tunggul menuturkan, banyaknya perbaikan inilah yang memerlukan waktu lama selama overhaul,termasuk biayanya yang cukup tinggi. Untuk keseluruhan perbaikan kapal, negara mengeluarkan biaya hingga USD75 juta. “Tetapi nilai itu sudah sebanding dengan kemampuan yang dimiliki.Bayangkan, KRI Nanggala-402 ini kemampuannya delapan kali dibanding kapal perang biasa,”katanya. Kepala Staf TNI AL (KSAL) Laksamana Soeparno menyambut gembira sukses overhaul KRI Nanggala-402 tersebut.Dia berharap kapal tersebut mampu menjalankan fungsinya dengan bagus,yakni melakukan infiltrasi, peperangan atas dan bawah air,penyebaran ranjau terbatas,hingga proses evakuasi.“Sudah waktunya kita memiliki kapal selam canggih seperti ini sehingga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga,”ungkap alumnus Akademi Angkatan Laut 1978 ini. Jenderal bintang empat kelahiran Surabaya ini menjelaskan,dengan wilayah perairan yang cukup luas, jumlah kapal selam yang dimiliki Indonesia jauh dari cukup.Saat ini baru ada dua kapal selam,yakni KRI Cakra- 401 dan Nanggala-402.“Kami memang sudah memesan kapal selam lagi ke Korsel, tetapi jumlahnya hanya tiga. Padahal minimal kebutuhan kita mencapai 12 unit,”tutur mantan Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat ini. Menanggapi kebutuhan tersebut,Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengaku, DPR akan terus membantu mengupayakan.Kebutuhan alutsista memang mendesak. “Tahun 2012 ini keseluruhan anggaran pertahanan kita adalah Rp72 triliun.Anggaran ini sengaja besar karena sebagian besar alutsista kita rusak,”katanya. SUMBER : sindo

DPR Dorong TNI Beli Pesawat Tanpa Awak Produksi Dalam Negeri

Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) Wulung produksi dalam negeri. Rusia memesan PUNA produksi Israel sebagai bahan pembelajaran bagi industri pertahanan Rusia. Kualitas PUNA Rusia tidak dapat menandingi kehebatan PUNA buatan Israel dalam konflik di Ossetia Utara. (Foto: BPPT)

7 Februari 2012, Senayan: Wakil Ketua Komisi I DPR RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, DPR akan mendorong TNI untuk membeli pesawat tanpa awak produksi dalam negeri, atau tidak membeli dari Israel, lewat negara Filipina, sebagaimana mengemuka belakangan ini.

"Kami dengar di dalam negeri, seperti PT Dirgantara Indonesia sudah bisa membuat pesawat tanpa awak sendiri. Jadi kita akan mendorong agar untuk pemenuhan pesawat tanpa awak TNI dapat memesan dari industri strategis dalam negeri sendiri," ujar Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/2).

Pesawat intai yang diinginkan TNI AU ini, merupakan semacam pesawat pengindera yang bisa membawa sebuah kamera untuk memotret. Pesawat ini dikendalikan semacam remote untuk diterbangkan ke wilayah tertentu yang sulit dijangkau.

"Informasinya di dalam negeri saat ini bukan saja di PT DI telah bisa mengembangkan pesawat tersebut. Termasuk Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bahkan Institut Teknologi Bandung sudah mampu membuat pesawat intai itu baik untuk tujuan sipil maupun militer," ujar politisi Golkar ini.

BPPT bahkan sudah memiliki sejumlah jenis pesawat tanpa awak seperti Alap-Alap dan Wulung. Masing-masing berbobot 20 kilogram dan 120 kilogram. Wulung bahkan bisa mengintai selama empat hingga enam jam dengan rentang kendali hingga 200 kilometer. Sementara pesawat intai Slipi seberat sembilan kilogram yang lihai digunakan di laut dan bisa dikendalikan sejauh 30 kilometer.

Agus mengatakan, dari segi kebutuhannya, TNI saat ini memang membutuhkan pesawat jenis ini. "Pesawat tersebut dibutuhkan untuk memantau perbatasan, melaksanakan patroli keamanan di Selat Malaka, dan pendeteksian dini dari gangguan keamanan pihak luar," tegasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Pengadaan UAV Mengutamakan Teknologi & Spesifikasi Teknis Kebutuhan TNI

UAV Searcher II milik RSAF. Singapur pernah meminjamkan UAV jenis ini ke Kopassus saat Operasi Mapenduma. (Foto:JEWELIFIC)

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menyatakan rencana pengadaan pesawat intai tanpa awak (UAV) belum final.

"Semua masih berproses di Kementerian Pertahanan, jadi belum final," katanya menjawab ANTARA usai memimpin upacara alih komando pengendalian Pasukan Pemukul Reaksi Cepat di Markas Divisi-1/Kostrad Cilodong, Depok, Jawa Barat, Selasa (7/2).

Ia menegaskan, TNI sebagai pengguna tidak mempersalahkan dari negara mana UAV yang akan digunakan itu diadakan. "Bagi TNI jika persenjataan yang beli sesuai dengan spesifikasi teknik dan kebutuhan operasi yang dibutuhkan maka semua `clear`... tidak masalah," ujar Panglima TNI. Agus menambahkan, "...dan semua pengadaan alutsiata itu dilakukan sesuai kerangka kekuatan pokok minimum yang telah ditetapkan,". Kedepan TNI berencana akan membangun satu skuadron pesawat intai tanpa awak.

Sebelumnya pada tahun 2006, TNI pernah menggelar tender pembelian empat pesawat UAV untuk Badan Intelijen Strategis (Bais) yang prosesnya dimenangkan oleh UAV jenis Searcher Mk II dari Israel yang dibeli melalui perusahaan di Filipina, Kital Philippine Corp. Namun hingga kini belum ada realisasi.
Untuk pembelian UAV yang satunya senilai enam juta dolar AS tersebut, Indonesia menggandeng Bank Leumi dari Inggris dan Bank Union dari Filipina sebagai penyandang dana untuk kredit ekspor.

Belakangan karena ramai dikritik DPR, proyek pengadaan tersebut tertunda. UAV buatan Israeli Aircraft Industries (IAI) ini menurut penilaian TNI dinilai paling unggul untuk pengoperasian di langit Nusantara.

Indonesia kali pertama memakai UAV buatan Israel, Searcher Mk II, yakni saat melakukan operasi militer pencarian sandera yang ditawan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Mapenduma, Papua, pada 1996. Kala itu Singapura meminjamkan UAV-nya ke Kopassus.

Singapura sendiri bukan satu-satunya negara yang memakai UAV buatan Israel. Malaysia pun telah mengoperasikannya 15 unit, sedangkan Singapura 35 unit.

Dalam pengujian tim Kementerian Pertahanan, UAV Searcher Mk II mengalahkan pesaingnya dari Irkut Rusia dan UAV Hermes buatan Elbit Israel yang diageni ELS Ventures, Belanda.

Sekjen Kementerian Pertahanan Eris Heriyanto menegaskan dalam setiap pengadaan alutsista dari mancanegara pihaknya mengutamakan teknologi yang ditawarkan disesuaikan dengan spesifikasi teknik (spektek) dan kebutuhan operasi TNI. "Jadi, yang kita lihat teknologinya, bukan dari negara mana produk alutsista itu diadakan," katanya.

Sumber : ANTARANEWS.COM

PPRC TNI Fokus Pengamanan di Perbatasan

Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Indonesia Lakma TNI Y. Didik Heru Purnomo (duduk kanan) dan Sekretaris Majelis Keselamatan Negara Malaysia Dato Mohamed Thajudeen Abdul Wahab (duduk kiri) menandatangani nota kesepahaman tentang pedoman umum penanganan masalah laut perbatasan RI-Malaysia disaksikan Menkopolhukam Djoko Suyanto (belakang kanan) dan Menteri di Departemen Keperdanamenterian Malaysia Dato' Seri Mohamed Nazri Bin Abdul Aziz (belakang kiri) di Nusa Dua, Bali, Jumat (27/1). Kesepakatan itu untuk meningkatkan kerjasama antar otoritas koordinator keamanan laut perbatasan kedua negara terutama upaya meminimalisir terjadinya penangkapan nelayan kedua negara. (Foto: ANTARA/Nyoman Budhiana/Koz/Spt/12)

7 Februari 2012, Jakarta: Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI akan memfokuskan tugas pada pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. "Segera disusun mekanisme pengamanannya," kata Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, di Jawa Barat, Selasa.

Dia memimpin upacara alih komando pengendalian PPRC dari Divisi-2/Kostrad di Malang (Jawa Timur) kepada Divisi-1/Kostrad di Cilodong (Depok, Jawa Barat).

Suhartono mengatakan, perkembangan lingkungan srategis di masa datang sangat kompleks dan beragam. Sehingga diperlukan perubahan paradigma penugasan dan strategi yang lebih komprehensif dan antisipatif.

Pada tingkat regional, beberapa potensi ancaman gangguan keamanan yang berdampak pada kepentingan nasional adalah masalah perbatasan nasional dengan sejumlah negara, separatisme, kejahatan lintas nasional dan lainnya.

Menurut dia, sangat tepat jika kami fokuskan perhatian pada wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.

"Penanganan terhadap wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar itu, sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi. Misalnya, pulau-pulau terluar ada yang berpenghuni dan tidak, maka penanganannya pun berbeda," katanya.

Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni, Malaysia, Papua Nugini, dan negara Timor Timur. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi dan 15 kabupaten- kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda.

Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, negara Timor Timur dan Papua Nugini.

Terdapat 92 pulau terdepan sebagai batas laut perairan nasional, 12 pulau diantaranya memerlukan perhatian khusus baik dari sisi keamanan, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakatnya. Mereka adalah Pulau Rondo, P Nipah, P Marore, P Miangas, P Batek, P Fani, P Fanildo, P Berhala, P Sekatung, P Dana I dan II, dan P Bras.

Komando pengendalian PPRC selama dua tahun sekali beralih dari wilayah barat (Divisi-1 Kostrad) ke wilayah timur (Divisi-2/Kostrad), dan sebaliknya secara rutin, guna memberikan pengalaman tugas PPRC secara luas dan komprehensif.

"PPRC bertugas melaksananan tindakan reaksi cepat terhadap berbagai ancaman yang terjadi, yakni menangkal, menyanggah awal dan menghancurkan musuh yang mengganggu kedaulatan Republik Indonesia," katanya.

Panglima TNI mengatakan dalam mengemban tugas itu, PPRC TNI harus mampu meningkatkan kecepatannya dalam melaksanakan manuver, tepat dalam menuju sasaran dan wilayah tertentu dan singkat dalam proses dan waktu yang dibutuhkan.

"Pelaksanaan tugas PPRC hanya satu pekan, kemudian bisa ditindaklanjuti dengan operasi oleh satuan lain. Jika PPRC bisa menuntaskan operasi dalam satu pekan itu, ya berarti kita tidak perlu ada operasi lanjutan," katanya, menambahkan.

Sumber: ANTARA News

LM Team Visit TAI to Asses RTAF's F-16 Upgrade

06 Februari 2012

F-16 MLU program at Thai Aviation Industries (all photos : TAI & Thaifighterclub)

Representatives from Lockheed Martin Aero, USAF, and DCMA to visit and assess the repair of the F-16 Mid Life Update.

On 9-11 January 2555 representatives from Lockheed Martin Aero, USAF, and DCMA visit the F-16 Mid Life Update program at Takhli Aircraft Maintenance Co., Ltd.

This visit is a continuation of the visit on May 20, 2011 where the team of Lockheed Martin and USAF is also seen in the TAI's aircraft maintenance capacity in Takhli, Nakhon Sawan Province, to prepare the F-16 MLU program.

(Thai Aviation Industries)

Parlemen Belanda Tolak Jual Tank Leopard ke RI

MBT Leopard 2A6 Bundeswehr manuver di tanah berlumpur. (Foto: Bundeswehr) 7 Februari 2012, Senayan: Parlemen Belanda telah bersikap dan memutuskan secara resmi melarang menjual tank Leopard pada Pemerintah RI. Bahkan, Parlemen Belanda mengancam memberikan sanksi pada pemerintahannya, jika tetap nekat menjual Tank Leopard ke tentara RI. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin, atas hasil pertemuan anggota Parlemen Belanda dengan anggota Komisi I DPR pada pekan kemarin. "Jadi, pada Minggu kemarin (5/2), salah satu anggota parlemen Belanda dari Partai Groenlink bernama Mariko Peters, datang dan melakukan pertemuan dengan Komisi I DPR," tegas Tubagus Hasanuddin di Gedung DPR, Selasa (7/2). Menurut Hasanuddin, anggota Parlemen Belanda tersebut diterima oleh anggota Komisi I Helmy Fauzi. Intinya, dalam pertemuan tersebut, anggota Parlemen Belanda tersebut menyampaikan informasi bahwa Parlemen Belanda memutuskan, melarang penjualan Tank Leopard. "Bahkan mereka mengancam pemerintahannya sendiri, jika sampai nekat menjual Tank Leopard itu ke Indonesia," tambahnya. Menurut Hasanuddin, berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh anggota parlemen Belanda tersebut, salah satu alasan Parlemen Belanda tidak menyetujui penjualan tank Leopard ke RI adalah terkait pelanggaran HAM. "Kalau itu alasannya, jelas kita juga membantahnya,soal praktek pelanggaran HAM itu. Karena Belanda juga telah melanggar HAM berat dengan menjajah rakyat dan bangsa Indonesia selama 3,5 abad. Itu riil dan fakta,"ujarnya. Jadi,kata Hasanuddin, dengan penjelasan yang telah disampaikan oleh anggota Parlemen Belanda tersebut, tertutup sudah pintu pembelian Tank Leopard sebagaimana direncanakan Kemenhan selama ini. "Cukup berat Belanda menjual Leopardnya ke RI. Jadi pemerintah sudah tidak perlu lagi banyak berharap dapat memiliki Tank Leopard dari Belanda. Karena Parlemen Belanda sudah mengeluarkan larangan penjualan Leopard ke RI. Makanya, saya juga setuju dengan sikap KASAD. 'Lu jual,gua beli. Lu tidak jual, gua tidak maksa'. Itu sudah pas sikap seperti itu, saya setuju," tegasnya. Sumber: Jurnal Parlemen