Minggu, 03 Juli 2011 18:26 |
Washington, (Analisa) Satu pesawat tempur F15-E, Minggu (3/7) setempat, bergegas mencegat satu pesawat kecil penumpang yang terbang di dekat lokasi peristirahatan presiden AS di Camp David, tempat Presiden Barack Obama sedang bersantai, kata beberapa pejabat militer AS. Pesawat tempur tersebut mencegat pesawat itu pada Minggu (3/7), saat pesawat tersebut terbang memasuki wilayah udara terbatas, kata Komando Pertahanan Udara Amerika Utara (NORAD) di dalam sebuah pernyataan. "Pesawat sipil tersebut, yang saluran komunikasi radionya tak berfungsi, dicegat sekitar 10 kilometer dari Camp David," kata NORAD sebagaimana dilaporkan AFP, yang dipantau Antara pada Minggu. Pesawat tempur itu "mengawal pesawat tersebut ke luar daerah itu dan pesawat tersebut mendarat di Hagerstown, Maryland, tanpa ada kejadian apa pun". Pernyataan itu menggambarkan pesawat tersebut sebagai "pesawat umum dengan dua kursi", tanpa memberi perincian lebih lanjut. (Ant/AFP) HARIAN ANALISA |
Sunday, July 3, 2011
Pesawat Jet Tempur AS Cegat Pesawat dekat Tempat Istirahat Obama
SBY dan PM Prancis Bahas Pembelian Senjata
SBY dan PM Prancis juga membahas masalah kerja sama ekonomi dan energi.
Jum'at, 1 Juli 2011, 18:38 WIB
Eko Huda S, Fadila Fikriani Armadita "Ini merupakan tonggak baru. Kunjungan ini tepat dari sisi timing. Prancis, Ketua G20 dan Indonesia, Ketua ASEAN," kata Presiden SBY di Istana Merdeka, Jumat 1 Juli 2011.
Apalagi, ujar dia, hubungan Indonesia-Prancis bukan hanya sekadar urusan bilateral tetapi juga kemitraan strategis. "Kita ingin fokus dalam perdagangan, pendidikan, industri pertahanan, budaya, dan perubahan iklim," kata dia.
Kedua negara bersepakat menciptakan peluang-peluang baru di masa mendatang, antara lain di bidang ekonomi dan investasi. Saat ini volume perdagangan dua negara tercatat US$2,5 miliar," kata dia. Selain itu, Prancis merupakan investor ke-13 di Indonesia.
Sementara di bidang pertahanan dan keamanan, kedua negara juga bersepakat mengadakan pendidikan dan pelatihan perwira militer. "Kami juga sepakat untuk pembelian senjata alutsista yang tidak bisa dibikin di Indonesia," ujar SBY.
Dalam pertemuan, SBY menjelaskan, Indonesia dan Prancis juga menyepakati soal keamanan dunia. "Termasuk perompakan di laut dan terorisme," ujarnya. Pembicaraan SBY dan Fillon juga menyinggung masalah penyelesaian konflik Timur Tengah.
Selain itu, Fillon mengatakan kemitraan strategis Indonesia-Prancis bisa menjadi dasar peningkatan di semua bidang. "Kami punya tantangan besar untuk meningkatkan kerjasama," kata dia.
• VIVAnews
Prancis ingin bekerja sama dalam pembuatan helikopter
BERITA TERKAIT
BERJABAT TANGAN: Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Budi Santoso (kiri) berjabat tangan dengan President Direktur Eurocopter Indonesia Jean-luc Alfonsi pada penyerahan perdana komponen Tailboom (bagian ekor pesawat) MK II Helikopter EC225/725 dari PT DI kepada Eurocopter di Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/3). PT DI mengerjakan pembuatan komponen tailboom dan fuselage untuk helikopter EC 225 dan EC 725 hingga 2020 dengan total biaya kontrak US$ 46 juta. (photo : bisnis-jabar)
Menurut Menteri Perindustrian, MS Hidayat, rencananya nanti malam dirinya akan bertemu dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar untuk membicarakan hal tersebut.
"Nanti malam, saya diajak ketemuan dengan Emir biar mereka bangun pabrik di Indonesia. Ini saya masuk untuk membujuk mereka (investor Prancis)," ujarnya saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat 1 Juli 2011.
Saat ditanya mengenai nilai investasi, Hidayat belum mengetahui akan hal tersebut. Sebab, dirinya belum bertemu dengan investor swasta asal Prancis yang masuk dalam rombongan kunjungan pertama Perdana Menteri Prancis ke Indonesia sejak 61 tahun terjalinnya hubungan diplomatik kedua negara.
Selain komponen pesawat, MS Hidayat menuturkan, Prancis ingin bekerja sama dalam pembuatan helikopter. "Nantinya akan bekerja sama dengan PT DI (Dirgantara Indonesia)," kata dia.
Terkait lokasi pabrik penyuplai komponen pesawat tersebut, menurutnya, Bandung merupakan pilihan yang baik. "Lokasi yang oke mungkin di Bandung ya," tutur MS Hidayat.
Sedangkan industri otomotif yang notaben-nya juga merupakan industri andalan Prancis, kata MS Hidayat, saat ini belum berkomitmen menjalin kerja sama dengan Indonesia. "Untuk otomotif kayanya persaingannya dengan Jepang, jadi masih susah yah," ujarnya.
• VIVAnews
Bandara Biak Bisa Didarati Sukhoi, Tapi Keamanan Perlu Ditingkatkan
Pesawat tempur Sukhoi TNI AU
Jumat, 01 Juli 2011 12:17 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, BIAK - Bandar Frans Kaisiepo, kabupaten Biak Numfor, Papua hingga kini masih bisa didarati pesawat tempur jenis F16 dan jenis Sukhoi buatan Rusia. Pasalnya, menurut Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional IV Biak, Marsekal Pertama TNI Muhammad Saugi, panjang landasan bandara mencapai 3.700 meter.
Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional IV Biak, Marsekal Pertama TNI Muhammad Saugi, di Biak Jumat mengakui, fasilitas kelengkapan dan persyaratan bandara Frans Kaisiepo Biak untuk pesawat jenis apapun , sehingga keberadaan bandara ini sangat strategis dalam menunjang jasa transportasi udara di kawasan Timur Indonesia.
"Jika pesawat Sukhoi dibutuhkan TNI AU ya bisa saja jenis pesawat tempur buatan Rusia itu mendarat di bandara Biak, karena itu, aset bandara ini harus dijaga bersama sebab memiliki kelebihan dibanding daerah lain," kata Marsma Muhammad Saugi.
Ia mengakui, meski fasilitas bandara Biak memenuhi syarat didarati pesawat tempur jenis Sukhoi tetapi masalah keamanan bandara harus menjadi perhatian bersama mengingat kawasan bandara Frans Kaisiepo sering menjadi jalan pintas kendaraan serta masyarakat di sekitar kawasan bandara.
Ia berharap, pihak pengelola jasa bandara Frans Kaisiepo Biak PT Angkasa Pura bersama masyarakat serta jajaran pemkab Biak Numfor dapat berkoordinasi dalam menjaga keberadaan fasilitas bandara Biak.
"Masalah pengamanan fasilitas yang dimiliki bandara Frans Kaisiepo Biak tetap mendapat perhatian bersama, karena keberadaan bandara ini menjadi pintu masuk penerbangan di kawasan Papua dan wilayah Timur Indonesia," ujarnya.
Fasilitas lain yang dimiliki landasan bandara Biak selain panjang 3.700 juga telah mempunyai lokasi stasiun pengisian bahan bakar pesawat udara serta memiliki alat navigasi berstandar internasional.
REPUBLIKA
Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional IV Biak, Marsekal Pertama TNI Muhammad Saugi, di Biak Jumat mengakui, fasilitas kelengkapan dan persyaratan bandara Frans Kaisiepo Biak untuk pesawat jenis apapun , sehingga keberadaan bandara ini sangat strategis dalam menunjang jasa transportasi udara di kawasan Timur Indonesia.
"Jika pesawat Sukhoi dibutuhkan TNI AU ya bisa saja jenis pesawat tempur buatan Rusia itu mendarat di bandara Biak, karena itu, aset bandara ini harus dijaga bersama sebab memiliki kelebihan dibanding daerah lain," kata Marsma Muhammad Saugi.
Ia mengakui, meski fasilitas bandara Biak memenuhi syarat didarati pesawat tempur jenis Sukhoi tetapi masalah keamanan bandara harus menjadi perhatian bersama mengingat kawasan bandara Frans Kaisiepo sering menjadi jalan pintas kendaraan serta masyarakat di sekitar kawasan bandara.
Ia berharap, pihak pengelola jasa bandara Frans Kaisiepo Biak PT Angkasa Pura bersama masyarakat serta jajaran pemkab Biak Numfor dapat berkoordinasi dalam menjaga keberadaan fasilitas bandara Biak.
"Masalah pengamanan fasilitas yang dimiliki bandara Frans Kaisiepo Biak tetap mendapat perhatian bersama, karena keberadaan bandara ini menjadi pintu masuk penerbangan di kawasan Papua dan wilayah Timur Indonesia," ujarnya.
Fasilitas lain yang dimiliki landasan bandara Biak selain panjang 3.700 juga telah mempunyai lokasi stasiun pengisian bahan bakar pesawat udara serta memiliki alat navigasi berstandar internasional.
REPUBLIKA
Friday, July 1, 2011
Turkey, Indonesia close to sealing key submarine deal
Indonesia is expected to shake hands with Turkey soon on the production of two submarines, a Turkish Ministry of Defense official has told Today's Zaman. | |
Speaking on condition of anonymity in line with the ministry's policy, the source said bilateral talks were launched between the two allies when Indonesia made Turkey the offer because of “recent notable improvements in the Turkish shipbuilding industry as well as Turkey's constructive foreign policy approach.” Those talks, according to the official, have proven “very productive” and “the deal is very close.” Once the expected deal between the two states is signed, Turkish defense firm Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) will partner with German Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (HDW) for the construction of two Type 209 submarines for Indonesian naval forces in the Gölcük shipyard in northwestern Turkey. The Type 209 diesel-electric attack submarines are also used by Turkish Armed Forces (TSK) and can reach a speed of 11 knots (20 kilometers/hour) at the surface and up to 22.5 knots when submerged. They are armed with eight bow 533 millimeter torpedo tubes and 14 torpedoes. They can carry 38 staff onboard. The official also expressed hope that Turkey could receive more and bigger defense orders from overseas as it continues to improve its production capacity. Presently, Turkey has one defense industry exports office in Washington, D.C., and plans to open three more offices in Belgium and Qatar as well as in either Azerbaijan or Turkmenistan. todayszaman |
S. Korean firm named among final bidders for Indonesian sub project
According to the Defense Acquisition Program Administration (DAPA), Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. will compete with a French company for the project.
"The project is worth about US$1 billion," an official with the DAPA said. "Companies from Germany and Russia were eliminated from the bidding."
Indonesia plans to acquire three Type 209 submarines, which were first developed by Germans in the early 1970s.
Indonesia expects to name a preferred bidder later this year. The DAPA official was optimistic about Daewoo's chances.
"If the deal is reached to export submarines to Indonesia, it will allow us to increase submarine exports to other Southeast Asian countries," the official added.
In May, the South's state-run Korea Aerospace Industries (KAI) agreed to export T-50 trainer jets to Indonesia.
Separately, an unidentified South Korean shipbuilder has been named a preferred bidder to export mine countermeasures ships to India, the DAPA said.
An official said the Indian project is worth about $500 million, and the contract is expected to be reached in August.
YONHAP
Thursday, June 30, 2011
China’s Aircraft Carrier Is A Highly Vulnerable Extravagance
By Lexington institute on Wednesday, June 29th, 2011
It has been more than twenty years since the U.S. Navy had a major naval vessel as a target in the event of war. In the 1970s and 1980s the Soviet Navy produced a series of major surface combatants to tempt the U.S. Navy. There were large destroyers, a number of cruiser classes and even the Kirov class of nuclear-powered battlecruisers. Then there were several helicopter and aircraft carriers of the Moskva, Kiev and Tbilisi/Admiral Kuznetsov classes. At its peak, the Soviet Navy deployed more than sixty large surface combatants. Today that number has been reduced to around 28 large surface combatants with no aircraft carriers.
Now China is kindly offering the U.S. Navy the opportunity to practice at least some elements of a fleet-on-fleet engagement. According to reports from WestPAC, China will send its first aircraft carrier out for sea trials next week. It is also an old ship, the Soviet-era Varyag which was under construction when the “Evil Empire” collapsed twenty years ago. It sat partly completed at dockside for years before the PLA Navy made a bid for it. There it sat for additional years as the original construction yard hunted high and low for the construction plans and Beijing and Moscow dickered over price and who would do the remaining work to finish out the vessel. Finally, in 2000 it was towed to the Chinese port of Dalian where it has been undergoing reconstruction and outfitting ever since.
Apparently, the ex-Varyag, now reportedly named the Shi Lang, is ready for its coming out party. The Chinese carrier is a big ship, over 900 feet. It will deploy with conventional take-off and landing aircraft. The main candidate for this role is the J-15, modeled on the Russian Sukhoi Su-33 carrier-based fighter. The J-15 may also include avionics and equipment from the J-11B multirole fighter program, which is based on Russia’s Su-27 fighter.
In addition there are reports that China is developing the J-18 Red Eagle vertical/short-takeoff-and-landing (VSTOL) fighter. Less clear is what the PLA is doing to develop the kind of support aircraft that are required in order to conduct competent air operations.
It appears that the PLA did not just buy an ex-Soviet era aircraft carrier but, more significantly, it has bought into a Soviet era vision of a rising world power requiring a blue water Navy. In the process, the Soviet Union wasted enormous resources creating naval forces that were virtually irrelevant both politically and militarily. China, like the Soviet Union/Russia is a continental power. Even with a growing economy Beijing will not have the resources to build both effective land and air force and a blue water navy.
Moreover, deploying an aircraft carrier even with a complement of strike aircraft is not the same thing as having an operationally effective carrier strike group. The PLA Navy will have to develop the capability to provide 360 degree air and missile defense, fleet ASW, underway replenishment and air/sea coordination. Where is the Chinese navy’s equivalent of the Aegis air/missile defense system, E-2D airborne surveillance and C2 or the Los Angeles class SSN?
The reality is that the U.S. Navy should welcome the Chinese effort to create its own blue water navy. The U.S. Navy has a seventy year history of being able to engage and destroy hostile surface fleets. The name Shi Lang could also be translated as “big fat target.”
Now China is kindly offering the U.S. Navy the opportunity to practice at least some elements of a fleet-on-fleet engagement. According to reports from WestPAC, China will send its first aircraft carrier out for sea trials next week. It is also an old ship, the Soviet-era Varyag which was under construction when the “Evil Empire” collapsed twenty years ago. It sat partly completed at dockside for years before the PLA Navy made a bid for it. There it sat for additional years as the original construction yard hunted high and low for the construction plans and Beijing and Moscow dickered over price and who would do the remaining work to finish out the vessel. Finally, in 2000 it was towed to the Chinese port of Dalian where it has been undergoing reconstruction and outfitting ever since.
Apparently, the ex-Varyag, now reportedly named the Shi Lang, is ready for its coming out party. The Chinese carrier is a big ship, over 900 feet. It will deploy with conventional take-off and landing aircraft. The main candidate for this role is the J-15, modeled on the Russian Sukhoi Su-33 carrier-based fighter. The J-15 may also include avionics and equipment from the J-11B multirole fighter program, which is based on Russia’s Su-27 fighter.
In addition there are reports that China is developing the J-18 Red Eagle vertical/short-takeoff-and-landing (VSTOL) fighter. Less clear is what the PLA is doing to develop the kind of support aircraft that are required in order to conduct competent air operations.
It appears that the PLA did not just buy an ex-Soviet era aircraft carrier but, more significantly, it has bought into a Soviet era vision of a rising world power requiring a blue water Navy. In the process, the Soviet Union wasted enormous resources creating naval forces that were virtually irrelevant both politically and militarily. China, like the Soviet Union/Russia is a continental power. Even with a growing economy Beijing will not have the resources to build both effective land and air force and a blue water navy.
Moreover, deploying an aircraft carrier even with a complement of strike aircraft is not the same thing as having an operationally effective carrier strike group. The PLA Navy will have to develop the capability to provide 360 degree air and missile defense, fleet ASW, underway replenishment and air/sea coordination. Where is the Chinese navy’s equivalent of the Aegis air/missile defense system, E-2D airborne surveillance and C2 or the Los Angeles class SSN?
The reality is that the U.S. Navy should welcome the Chinese effort to create its own blue water navy. The U.S. Navy has a seventy year history of being able to engage and destroy hostile surface fleets. The name Shi Lang could also be translated as “big fat target.”
Subscribe to:
Posts (Atom)
BERITA POLULER
-
Rusia Jamin Indonesia Bebas Embargo Militer TEMPO.CO , Jakarta - Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Alexander A. Ivanov, menyatakan pem...
-
Rencana kedatangan alutsista TNI 2010-2014 dengan anggaran pembelian US$ 15 Milyar : Renstra TNI 2010-2014 memberikan nuansa pelangi terhad...
-
T-90S Rusia (Main Battle Tank Russia) Kavaleri Peroleh 178 Unit Kendaraan Tempur Kaveleri TNI Angkatan Darat (AD) akan mendapatkan tambah...