Ban Terpilih Kembali Sebagai Sesjen PBB

Rabu, 22 Juni 2011 02:49 WIB | 924 Views

Sekjen PBB Ban Ki-moon. (FOTO ANTARA/AFP PHOTO)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (ANTARA News) - Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggota 192 negara pada Selasa memilih Ban Ki-moon untuk masa bhakti kedua sebagai sekretaris jenderal badan dunia itu.

Sidang Umum PBB secara aklamasi mendukung mantan menteri luar negeri Korea Selatan itu, lapor AFP.

Masa bhakti keduanya selama lima tahun akan mulai 1 Januari 2012 dan berlangsung hingga 2016.

Setelah aktivitasnya pada masa bhakti pertama relatif biasa-biasa saja, Ban mencuri perhatian di panggung internasional dalam beberapa bulan terakhir karena pembelaannya kepada para pengunjuk rasa di kawasan Arab melawan para pemimpin mereka.

Ban menggantikan Kofi Annan pada Januari 2007, lapor Reuters. (M016/K004)

Antara

RI Harapkan Ban Ki-moon Majukan Negara Berkembang

Rabu, 22 Juni 2011 20:29 WIB | 576 Views

Sekjen PBB Ban Ki-Moon (FOTO ANTARA/REUTERS/Andres Stapff/djo/11)

New York (ANTARA News) - Indonesia berharap Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon akan terus berupaya mengedepankan kepentingan negara-negara berkembang serta memajukan kemitraan antara perhimpunan negara Asia Tenggara dan PBB.

Harapan itu disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Hasan Kleib, di New York, Selasa, menyusul ditetapkannya Ban Ki-moon sebagai Sekjen PBB untuk masa jabatan kedua, yaitu untuk periode 1 Januari 2012 hingga 31 Desember 2016.

Masa jabatan kedua Ban Ki-moon itu ditetapkan melalui sebuah resolusi yang disahkan secara aklamasi di Markas Besar PBB, New York, oleh Majelis Umum PBB yang beranggotakan 192 negara, termasuk Indonesia.

Hasan berharap Ban dapat membawa PBB yang efektif, efisien dan transparan serta mengedepankan kepentingan negara berkembang dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal target-target pembangunan milenium (MDGs), perubahan iklim, penanganan bencana serta kemiskinan.

"Dua-pertiga anggota PBB adalah negara-negara berkembang. Kita harapkan Sekjen Ban Ki-moon menjadi penyambung kepentingan negara-negara berkembang, juga dalam hal kemitraan dengan negara-negara maju," kata Hasan ketika menjawab pertanyaan ANTARA.


ASEAN

Sebagai Ketua Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) tahun 2011, maka Indonesia juga berharap Sekjen Ban Ki-moon akan memajukan kemitraan menyeluruh antara ASEAN dengan PBB.

Rancangan kemitraan tersebut saat ini sedang disusun oleh ASEAN dan PBB dan diharapkan akan ditandatangi pada KTT ASEAN-PBB pada November nanti di Bali.

Berkaitan dengan itu, ungkap Hasan, Perutusan Tetap RI (PTRI) di New York mengadakan pertemuan bulanan yang dihadiri para duta besar negara ASEAN guna membahas berbagai elemen kemitraaan menyeluruh ASEAN-PBB.

Setiap pertemuan juga dihadiri oleh para pejabat tinggi kantor Sekjen PBB.

"Bahkan Sekjen PBB (Ban Ki-moon) sendiri bulan lalu secara langsung menghadiri pertemuan yang dilangsungkan di PTRI New York... Harapan kita, Sekjen PBB akan terus membantu dan terlibat dalam penyusunan kemitraan menyeluruh," kata Hasan.

"Dan yang terpenting, juga mendukung pelaksanaan kemitraan tersebut mulai tahun depan," tambahnya.

ASEAN saat ini beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar.(*)

Antara

TNI AU Patroli Pengamanan Selat Malaka

Fokker F27 TNI AU/Angkasa

 Rabu, 22 Juni 2011 20:41 WIB | 465 Views

Would you like to visit the website to find out more? Yes No

Tanjungpinang (ANTARA News) - TNI Angkatan Udara melaksanakan patroli udara pengamanan di perairan Selat Malaka bersama dengan Angkatan Udara Singapura, Malaysia dan Thailand.

Kapten Pilot pesawat pengintai Foker 27 TNI AU, Kapten Pnb Media di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu, mengatakan operasi bersama pengamanan Selat Malaka bertujuan untuk meningkatkan pengamanan jalur pelayaran tersebut dari berbagai tindak kejahatan.

"Patroli bersama juga bertujuan untuk mempererat hubungan negara bertetangga dalam hal pertahanan dan keamanan," kata Media sebelum terbang dari Pangkalan Udara TNI AU di Tanjungpinang.

Media mengatakan, operasi pengamanan bersama yang dikenal dengan "Eyes in the Sky (EiS)" tersebut melakukan pemantauan dari udara mengenai aktivitas di perairan Selat Malaka dan langsung memberikan informasi kepada pusat operasi jika terjadi tindak kejahatan seperti perompakan, "illegal fishing" atau kegiatan lain.

"Kami juga langsung berkoordinasi dengan kapal perang RI (KRI) yang berpatroli jika ada tindak pelanggaran di laut," ujarnya.

EiS yang sudah dimulai sejak 2005 tersebut, menurut dia, dilakukan secara bergantian selama satu bulan diluar operasi rutin pengamanan masing-masing negara.

"Patroli dengan pesawat TNI AU sudah dilakukan sejak Selasa (21/6) dan berakhir hari ini dengan menyertakan anggota patroli dari Singapura, Malaysia dan Thailand. Pada saat menggunakan pesawat patroli Singapura atau Malaysia ada juga anggota TNI AU yang ikut," terangnya.

Komandan Lanud Tanjungpinang, Letkol Pnb M Jusuf Hanafie mengatakan, Pangkalan Udara TNI AU Tanjungpinang dalam operasi EiS digunakan sebagai pangkalan aju, karena berada dekat perbatasan dengan negara tetangga dan sebagai bantuan operasi pendukung.

"Diharapkan dengan operasi EiS tersebut bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perairan Selat Malaka, sehingga jalur pelayaran yang padat tersebut lebih aman," kata Hanafie.

Selat Malaka dibatasi Pulau Rondo hingga Pukhet di sebelah utara dan di sebelah selatan dibatasi oleh Pulau Karimun hingga Tanjung Piai, dengan panjang seluruhnya mencapai sekitar 500 mil atau 926 kilometer.

Patroli pengamanan Selat Malaka yang juga dikenal dengan "Malacca Straits Sea Patrol (MMSP)" sebelumnya hanya dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura, sedangkan Thailand baru bergabung, sehingga prosedur operasi baku pengamanan Selat Malaka di disesuaikan saat pertemuan tujuh petinggi Angkatan Laut negara peserta di Batam pada 2010.(*)

SUMBER :ANTARA

TNI AL Akan Beli Dua Kapal Survei

KRI Dewa Kembar 932 (photo : Kaskus Militer)

Jakarta (ANTARA News) - TNI Angkatan Laut akan membeli dua kapal survei dan pemetaan atas dan bawah permukaan laut baik untuk kepentingan pertahanan dan militer maupun umum.

"Proses pengadaannya, kami sudah membuka lelang terbuka untuk pengadaan dua kapal itu," kata Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio di Jakarta, Rabu.

Ditemui usai membuka seminar nasional hidro-oseanografi, ia mengatakan, sudah ada beberapa negara yang menawarkan diri untuk membuat dua kapal tersebut.

"Sudah ada beberapa perusahaan dan negara yang menawarkan diri, namun belum kita putuskan yang jelas semua melalui proses lelang," katanya kepada ANTARA.

Tentang negara mana saja yang sudah tertarik untuk pengadaan dua kapal itu, Marsetio mengaku belum mendapatkan data rinci.

"Yang jelas sudah ada. Penambahan kapal survei dan pemetaan atas dan bawah permukaan laut itu sangat penting, untuk memaksimalkan kegiatan mendapatkan data hidrografi dan oseanografi ," ujarnya.

Marsetio menjelaskan posisi geografis Indonesia yang berada di persimpangan dua benua dan dua samudra memiliki konsekuensi tinggi.

Karena itu, lanjut Marsetio, perlu kegiatan survei dan pemetaan atas dan bawah permukaan laut yang memadai untuk mengetahui secara rinci kondisi, situasi dan apa yang terjadi di wilayah perairan nasional.

"Produk survei dan pemetaan yang berkualitas sesuai standar nasional tentu harus didukung wahana apung (kapal) survei dan pemetaan serta SDM yang memadai dan berkualitas pula," tuturnya.(*)


(Antara)

Visit the Most Advanced Missile Staging the World in Vietnam

22 Juni 2011

S-300: distance detection is 300 km, destroying targets in close range is 5 km, the distance is 150 km distance, altitude 27,000 m and the lowest is 10 meters. (all photos : Quansuvn/QDND)

Air Defense - Air Force recently held for the union officials, journalists and news agencies, press relations and sightseeing air workout recombinant S-300PMU1 missile air defense mission of the 64 - 361 air defense divisions.

Sports teams have to stand between the sun to see the training unit, but the sun is not up to the top of the dump fire drills have been completed since the process started and controlled combination of S-300 PMU1 operation takes only a few minutes.

S-300PMU1 System is not missiles range produced by the Russian Federation, is considered the most sophisticated appearance on the world arms market today. (The system owns Russian S-400, more modern S-300 but not exported. It is expected that the next time, Russia will complete the research and manufacture of air defense systems S-500, more modern , has a range of warfare in space).

Compare features with the U.S. Patriot missile, the S-300 PMU1 remarkable, as the farthest distance to destroy, destroy the highest altitude, velocity target the largest extinction; weight of the warhead, protected area coverage of air defense weaponry S-300 PMU1 also larger.

The complex missile defense system is not dynamic, multi-channel used to destroy all means of modern air raid of the enemy in the present and future, including strategic aircraft and tactics, the kind of strategic ballistic missiles, campaign-strategy at all elevations, velocities, under all conditions with intense noise and the technical tricks, different tactics.


Lieutenant Colonel Le Van Thanh - Doan Doan 64 air defense - said receiving unit has several weapons this year. Equipped with a combination of non determination of the Party, State and people, are receiving and using the most modern weapons was an honor and responsibility of the unit.

To master modern weaponry, the unit outside officials to study in your country of access to scientific and technological world while improving accountability, academic research, creative application of scientific and public technology, combat readiness, to cope with the situations occurring in the air, protecting the skies of Hanoi capital and the north.

With these weapons, air defense forces to preserve the peace of mind the sky of the country.

(DatViet)

Indonesia Dipastikan Terima Hibah 24 Pesawat F-16 Dari AS

F-16C Block 30/32 menggunakan mesin Turbofan F100-PW-200 dari Pratt & Whitney

JAKARTA - Kementerian Pertahanan memastikan tidak ada lagi masalah soal tawaran hibah 24 pesawat F16-A bekas dari Amerika Serikat (AS). "Sudah tidak ada masalah. DPR-RI sudah ke Kongres Amerika dan mereka sudah menyetujui," ujar Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR, Rabu (22/6).

Ia menegaskan anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk membeli pesawat baru kini dialihkan untuk meng-upgrade 24 pesawat F-16 block 25 ke block 32. Termasuk 10 pesawat yang kini dimiliki Indonesia. "DPR hanya menyarankan untuk kehati-hatian."

Poernomo mengatakan belum tentu pesawat hibah tersebut sudah bisa datang ke Indonesia awal tahun ini. Karena paling tidak dalam satu tahun, upgrading dari pabrikan hanya mampu tiga sampai lima unit. "Bertahap nantinya, setahun paling lima pesawat. Jadi, butuh empat tahunan." ujarnya. "Pembayarannya pun tergantung dari penyelesaian pesawat yang diupgrade," katanya.

Sebelumnya, pengamat militer Jaleswari Pramodhawardani mengatakan ada beberapa hal yang harus dikritisi dalam hibah tersebut. Pertama, pemerintah mesti terlebih dulu memastikan apakah penyediaan suku cadang dan perawatannya satu paket dengan hibah ke-24 F16 bekas. Pemerintah juga diminta untuk memastikan ke-24 armada itu dalam kondisi bagus.

Yang juga harus diperhatikan pemerintah, kata Jaleswari, adalah varian alutsista. Keberagaman alutsista itu tidak menguntungkan Indonesia. Meski banyak hal harus dipertimbangkan sebelum menerima hibah Amerika, Jaleswari tetap menganggap tawaran 24 F16 bekas jauh lebih tepat dibanding pemerintah membeli pesawat tempur baru.

Sumber : TEMPOINTERAKTIF.COM

F-16C Block 30/32 menggunakan mesin Turbofan F100-PW-200 dari Pratt & Whitney

JAKARTA - Kementerian Pertahanan memastikan tidak ada lagi masalah soal tawaran hibah 24 pesawat F16-A bekas dari Amerika Serikat (AS). "Sudah tidak ada masalah. DPR-RI sudah ke Kongres Amerika dan mereka sudah menyetujui," ujar Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR, Rabu (22/6).

Ia menegaskan anggaran yang sebelumnya disiapkan untuk membeli pesawat baru kini dialihkan untuk meng-upgrade 24 pesawat F-16 block 25 ke block 32. Termasuk 10 pesawat yang kini dimiliki Indonesia. "DPR hanya menyarankan untuk kehati-hatian."

Poernomo mengatakan belum tentu pesawat hibah tersebut sudah bisa datang ke Indonesia awal tahun ini. Karena paling tidak dalam satu tahun, upgrading dari pabrikan hanya mampu tiga sampai lima unit. "Bertahap nantinya, setahun paling lima pesawat. Jadi, butuh empat tahunan." ujarnya. "Pembayarannya pun tergantung dari penyelesaian pesawat yang diupgrade," katanya.

Sebelumnya, pengamat militer Jaleswari Pramodhawardani mengatakan ada beberapa hal yang harus dikritisi dalam hibah tersebut. Pertama, pemerintah mesti terlebih dulu memastikan apakah penyediaan suku cadang dan perawatannya satu paket dengan hibah ke-24 F16 bekas. Pemerintah juga diminta untuk memastikan ke-24 armada itu dalam kondisi bagus.

Yang juga harus diperhatikan pemerintah, kata Jaleswari, adalah varian alutsista. Keberagaman alutsista itu tidak menguntungkan Indonesia. Meski banyak hal harus dipertimbangkan sebelum menerima hibah Amerika, Jaleswari tetap menganggap tawaran 24 F16 bekas jauh lebih tepat dibanding pemerintah membeli pesawat tempur baru.

Sumber : TEMPOINTERAKTIF.COM

Anggaran Pertahanan Diusulkan Naik

JAKARTA - Anggaran sektor pertahanan tahun depan diusulkan naik sekitar 30 persen, dari Rp 47 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 61 triliun. Peremajaan alutsista menjadi salah satu fokus penggunaan anggaran pertahanan tahun 2012.

”Kami berharap pembelian senjata jangan parsial, tidak ada transfer teknologi dan tanpa uji coba seperti terjadi selama ini,” kata anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin, yang dihubungi di Jakarta, Selasa (21/6). Padahal, sebanyak 49 persen usulan anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai.

Dia mencontohkan pembelian pesawat latih dari Korea Selatan (T-50 Golden Eagle). Hingga kini belum ada transfer teknologi yang dilakukan kepada PT Dirgantara Indonesia. Demikian pula pembelian pesawat EMB-314 Super Tucano dari Brasil, tidak ditegaskan klausul transfer teknologi ke pihak Indonesia. Rencana pengadaan dua kapal selam bertenaga diesel juga dianggap kurang tepat karena teknologi diesel mudah dideteksi sonar.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan Hartind Asrin mengatakan, proses anggaran masih berlangsung, tetapi pihaknya fokus pada belanja rutin dan pengadaan alutsista. ”Kami juga melakukan ofset, yakni pembelian pesawat latih tempur dari Korea T-50. Sebaliknya mereka membeli pesawat CN-235 dari Indonesia,” ujar Hartind.


A/T-50 Golden Eagle buatan KAI, Korea Selatan

Dia menyatakan, Kemhan fokus pada kesiapan tempur atau minimum essential force (MEF). Selain itu, ada pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian di Sentul, Bogor, yang membutuhkan biaya besar.

Namun, pembelian alutsista dalam jumlah kecil, seperti pengadaan dua atau empat pesawat tempur, dinilai tidak punya efek tangkal. ”Kenapa kita tak mengadakan secara utuh dalam satu tahun anggaran satu skuadron, semisal 18 Sukhoi senilai Rp 9 triliun. Tahun berikut bisa diadakan lima batalion tank. Praktis akan tersusun kekuatan utuh di darat, laut, dan udara,” ujar Hasanudin. Ia mengatakan, rencana anggaran itu menyinggung upaya perbaikan kesejahteraan prajurit yang kebanyakan masih merana.

RAPBN sektor pertahanan di Kemhan diusulkan Rp 3,3 triliun, di Mabes TNI Rp 7,03 triliun, TNI AD Rp 26,663 triliun, TNI AL Rp 13,249 triliun, dan TNI AU Rp 11,262 triliun.

Sumber : KOMPAS