Rusia Paksakan State Credit untuk Kapal Selam, Kemhan Terpaksa Beli Sukhoi Pakai KE

Suci Dian Hayati / PT. Media Nusa Pradana
Penggunaan state credit sebenarnya lebih menguntungkan bagi pemerintah.

Jurnas.com | PEMBELIAN enam unit pesawat tempur Sukhoi SU-30MK2 dilakukan dengan menggunakan kredit ekspor (KE) karena pemerintah Rusia tak mau menerima jika pembelian dilakukan melalui state credit.

"Padahal, penggunaan state credit lebih menguntungkan Indonesia," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat kerja Komisi I dengan Kemhan dan TNI di DPR RI, Senin (26/3). State credit yang tersedia untuk Indonesia bernilai US$1 miliar dan baru digunakan US$300 juta.

Menurut Sjafrie, pemerintah Rusia meminta state credit digunakan untuk pembelian kapal selam. Namun, pengadaan kapal selam oleh Indonesia tidak dilakukan melalui Rusia melainkan dari Korea Selatan. “Mereka memaksa sisa kredit dihabiskan untuk membeli kapal selam,” ujarnya.

Karenanya, pemerintah Indonesia memutuskan membeli Sukhoi menggunakan kredit ekspor. Namun begitu, untuk menyiasati beban pembayaran, Kemhan memasukkan pembelian suku cadang Sukhoi menggunakan state credit.

Penggunaan state credit sebenarnya lebih menguntungkan bagi pemerintah. Misalnya, tenor (jangka waktu pinjaman) lebih panjang yaitu sekitar 15 tahun, dengan bunga rendah. Dengan kredit ekspor hanya 2-5 tahun dengan bunga yang lebih besar.

sumber : JURNAS

RI akan beli pesawat tanpa awak teknologi Israel

Senin, 26 Maret 2012

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pertahanan berencana membeli empat pesawat tanpa awak dari Filipina.

Menurut Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsuddin dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, pesawat tanpa awak yang akan dibeli dari Filipina itu menggunakan teknologi dari Israel.

Sejauh ini, rencana pembelian pesawat tanpa awak itu masih menunggu persetujuan DPR.

"Yang paling spesifik dalam masalah pembelian 4 pesawat tanpa awak ini sebesar 16 juta dolar Amerika Serikat, apabila disetujui oleh DPR sehingga kontraknya efektif, maka pesawat itu akan diterima dalam waktu 18 bulan setelah kontrak," kata Sjafrie.

 Ia menjelaskan, pesawat tanpa awak ini mampu terbang dengan radiusnya 200-400 kilometer. Pesawat tanpa awak ini juga, kata dia, dapat dioperasikan manual dengan daya jelajah terbang selama 20 jam.

Ia menambahkan, produk Filiphina ini dibuat oleh Kital Philippine Corporation (KPC). Mereka mengkombinasikan mesin dari Italia, infrastruktur dari Filipina dan teknologi dari Israel.

"Kami membeli teknologi. Ini yang perlu bapak-bapak ketahui bahwa kita tidak membeli ke Israel tetapi membeli teknologi sebagai bagian yang terintegrasi ke dalam sistem yang ada di pesawat tersebut. Kami berhubungan ke perusahaan asal Filipina, Kital Philippine Corporation (KPC) itu. Dan kami tidak berhubungan dengan Israel," jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta rencana pembelian pesawat tanpa awak tersebut dibatalkan sebab Indonesia sudah bisa mempunyai produk serupa bahkan dibeli negara tetangga seperti Malaysia.

Ketika menjawab Muzani, Sjafrie menerangkan produk Indonesia belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Misalnya soal radius terbang yang 200 kilometer, tidak bisa digunakan secara otomatis serta soal kamera. Ia meminta agar Indonesia tetap membeli empat pesawat tanpa awak teknologi Israel itu. 

 

sumber : Antara

Latihan Bersama Satpaska & US Navy Seals di Laksanakan di Guam, AS

JAKARTA - Latihan bersama Flas Iron (Flash Iron 12-01 JCET) antara Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) dan US Navy Seals kembali dilaksanakan. Latihan bersama selama 23 hari (24 Maret sampai 16 April 2012) kali ini di selenggarakan di Guam, Amerika.

Latihan meliputi Military Free Fall, Maritime Craft Aeral Delivery System, Combat Diving dan Final Training Exercise. Personel akan diuji kemampuannya, baik secara individu maupun tim dengan pemantapan standar prosedur operasi khususnya manuver di lapangan, dibawah pimpinan Komandan Satuan Tugas Flash Iron 12-01 JCET Kolonel Laut (P) R. Eko Suyatno sebagai Komandan Satkopask Koarmabar.

Menurut Pangarmabar, banyak hal yang harus dimiliki oleh para pelaku latihan, yaitu kesamaan persepsi, rencana latihan jangka panjang serta sistem dan metode latihan yang tepat terutama dalam hal teknik maupun taktik operasi-operasi yang bersifat khusus, sesuai fungsi asasinya di bidang Naval Special Warfare.

Selain taktik, strategi dan teknologi, keberhasilan pelaksanaan tugas maupun latihan juga ditentukan oleh doktrin/mental kejuangan yang terkait erat dengan semangat, dedikasi, kekompakan dan rasa kebersamaan yang mendalam dari semua prajurit peserta latihan.


Simulasi penyergapan teroris Satpaska. (Foto: ANTARA/Syaiful Arif/Koz/mes/10)

Melalui latihan bersama tersebut, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yaitu memantapkan kerjasama antara TNI AL dan US Navy sekaligus perkembangan hubungan bilateral bagi kedua negara yang sudah terjalin dengan baik selama ini.

Pangarmabar menegaskan kepada prajurit peserta latihan Flash Iron 12-01 JCET untuk melaksanakan latihan secara serius, bersungguh-sungguh, bertanggungjawab dan terintegrasi sesuai dengan materi dan SOP.

Sumber : POSKOTANEWS.COM

Apel Pengamanan Kenaikan BBM

MEDAN - Personel TNI AD dan Polri melakukan persiapan menuju lokasi pengamanan usai upacara apel siaga di Karebosi, Makassar, Sulsel, Senin (26/3) dan di Mako Brimob Polda Sumut, di Medan, Minggu (25/3). Sejumlah aparat TNI/Polri disiagakan guna mengamankan obyek vital menyusul rencana mahasiswa melakukan unjuk rasa menolak kenaikan Bahan Bakar MInyak (BBM) secara besar-besaran. FOTO ANTARA/Sahrul Manda Tikupadang/Koz/Spt/12.

sumber : Antara

Philippine Navy to Sign Contract for MRVs this July

23 Maret 2012

Two MultiRole Vessels (MRVs) along with three new helicopters will be ordered to the Navy. While PT PAL offers Strategic Sealift Vessel LPD for Philippines Navy (photo : Defense Studies)

MANILA — Philippine Navy (PN) flag-officer-in charge Vice Admiral Alexander Pama on Thursday expressed optimism that the contracts for the service's two multi-role vessels (MRVs) will be signed by July this year.

With the expected signing of this vital document, the contracting shipbuilder can proceed ahead with the construction of the above-mentioned ships as per design specification of the Philippine government.

The acquisition cost for the two MRVs is estimated to be worth P10 billion.

Pama said that the two vessels would greatly increase the PN's patrolling and disaster relief mission capabilities as the proposed ships are capable of cruising even at the heaviest seas,aside from being equipped with helicopters and and LCMs, allowing them easy access to calamity-stricken communities.

Aside from the MRVs contract, the PN chief stated that the contract for the three brand-new helicopters for the naval service will also be signed by the end of the year, giving the command's air arm new equipment to fulfill its mandate of patrolling and securing Philippine maritime sovereignty.

(Zamboa Times)

Fayakhun Minta Menlu Klarifikasi atas Peluncuran Rudal Korut

Fayakhun Andriadi (JPI/Andri Nurdriansyah)

Senayan - Anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi meminta Kemenlu RI untuk segera mengklarifikasi  informasi rencana peluncuran rudal Korea Utara pada April mendatang yang diarahkan Ke Asia Tenggara, karena berpotensi melintasi wilayah kedaulatan RI.

"Selama ini hubungan dengan Negara Korut cukup dekat. Karena itu, dengan adanya informasi tersebut, Kemenlu harus segera berkomunikasi dengan Pemerintah Korut," kata Fayakhun di DPR, Sabtu (24/3).

Fayakhun mengatakan, jika benar rudal yang akan diluncurkan berpotensi melintasi wilayah RI, maka Pemerintah Indonesia perlu minta jaminan pihak Korut bahwa aktifitas tersebut tidak membahayakan keselamatan warga negara RI.

Politisi Golkar ini percaya, meski kemampuan sistem pertahanan RI masih terbatas, namun TNI memiliki kemampuan untuk menembakkan rudalnya guna mematahkan benda asing yang memasuki wilayah RI. "Kita punya rudal penangkis serangan udara. Di Jakarta saja ada dua batalion," ujar dia.

Sebelumnya, Amerika Serikat mengingatkan bahwa peluncuran rudal Korea Utara pada 15 April mendatang, akan diarahkan ke Asia Tenggara dan Australia. Peringatan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kurt Campbell dalam pertemuan dengan Menlu Australia, Bob Carr di Sydney hari Jumat (23/3).

Selama ini, rudal jarak jauh Korea Utara selalu diarahkan ke arah timur, yakni ke arah Jepang. Namun sekarang menurut laporan dinas intelejen Amerika Serikat, arah peluncuran rudal itu untuk pertama kalinya ke selatan.

"Bila peluncuran itu berjalan seperti yang direncanakan Korea Utara, maka kami perkirakan daerah yang menjadi sasaran adalah di wilayah antara Australia, Indonesia, dan Filipina," kata Kurt Campbell yang merupakan Wakil Menlu AS untuk Asia Timur dan Pasifik, seperti dilaporkan harian The Sydney Morning Herald.

sumber : Jurnal Palemen

Jakarta Amerika Serikat (AS) menyebut peluncuran roket jarak jauh Korea Utara pada 15 April akan berdampak ke Indonesia. 

Pemerintah Indonesia tidak khawatir atas hal itu. Sebab Indonesia dan Korea Utara mempunyai hubungan yang cukup baik.

"Dengan kebijakan CBM (Confidence Building Measure), untuk saling mempercayai, tidak ada saling curiga mencurigai. Hubungan kita dengan Korut sangat baik. Tidak ada alasan apa pun kita khawatir," ujar Juru Bicara Kemenhan Brigjen TNI Hartind Asrin kepada detikcom, Minggu (25/3/2012).

Hartind mengatakan, pihaknya telah menghubungi atase pertahanan RI di Beijing, China, untuk mengkonfirmasi kebenaran laporan pemerintah Amerika Serikat yang menuding uji coba roket Korut dapat berimbas kepada Indonesia. Bahkan Hartind mengatakan Kemenhan telah menghubungi badan intelijen Korut dua hari lalu.

"Mereka membantah roket yang akan diluncurkan adalah senjata militer. Kata mereka itu roket untuk kepentingan sipil, yaitu penempatan satelit Korut," jelas Hartind.

Sebelumnya dilaporkan, seorang pejabat senior AS memperingatkan, wilayah Australia, Indonesia dan Filipina dapat terpengaruh roket Korea Utara yang akan diluncurkan bulan depan.

"Jika uji coba rudal Korea Utara terlaksana, kami menilai dampaknya kira-kira sampai ke wilayah di antara Australia, Indonesia dan Filipina," kata Asisten Menlu AS untuk Asia Timur dan Pasifik, Kurt Campbell, seperti dikutip Harian Sydney Morning Herald, Sabtu (24/3).

Campbell kemudian meminta Indonesia, Australia dan Filipina untuk mengutuk rencana Korut meluncurkan roket tersebut.

Korea Utara sendiri mengatakan roket itu diluncurkan untuk menempatkan satelit di angkasa, tetapi Amerika Serikat dan sekutunya yakin peluncuran itu sebagai dalih uji coba senjata

sumber Detik

BPK Audit Pembelian Sukhoi Mulai Dari Era Pemerintahan Megawati

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit pembelian jet tempur Sukhoi yang disinyalir terjadi penggelembungan harga. Audit investigasi dilakukan setelah ada sinyal permintaan khusus dari Presiden.

“Benar, biasanya Presiden mempersilakan BPK memeriksa, dan itu kami periksa secara khusus untuk tujuan tertentu, itu laporan tersendiri,” kata Anggota I BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, saat dihubungi Jurnal Nasional di Jakarta, Sabtu (24/3).

Saat ini, katanya lagi, BPK masih melakukan pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun 2011. Pemeriksaan laporan keuangan ini akan rampung pada Mei 2012. Namun, kewajaran laporan keuangan itu tidak secara khusus memeriksa satu per satu laporan pembelian atau pengadaan alutsista di Kementerian Pertahanan.

“Kami melihat apa yang bertambah dalam pengadaan alutsista tahun ini, baru nanti dilihat bagaimana prosesnya. Jadi pemeriksaan laporan keuangan tahun 2011 beli apa saja, 2010 apa saja. Pemeriksaan akan dilakukan dari zaman Presiden Megawati juga,” ujarnya.

Ia pun menanggapi prosedur pembelian Sukhoi oleh Kementerian Pertahanan. Menurut dia, ada perbedaan prosedur pembelian alutsista di dalam dan luar negeri. Sistem pembelian di luar negeri, bisa melalui G to G (government to government) dan B to B (business to business). “Bicara proses pembelian, ada ketentuan peraturan perundannya, ada Keppres pengadaan di luar negeri dengan dalam negeri. Tapi saya harus lihat dulu (detil peraturannya),” ujar Moermahadi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun mempersilakan BPK melakukan audit investigasi. Audit diminta dilakukan sejak sebelum ia menjabat sebagai Presiden, hingga saat ini.

Sumber : JURNAS.COM

 

Presiden: Usut Pengadaan Sukhoi

Sejumlah prajurit TNI AU bersama tentara AU Rusia menurunkan pesawat sukhoi dari perut pesawat Antonov milik Rusia setibanya di Bandara Hasanuddin Makassar, Jumat (26/12). Dua pesawat tersebut merupakan pesanan TNI AU dari enam yang akan dibeli. (Foto: As/Yusran Uccang/ant)

24 Maret 2012, Beijing: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan aparat penegak hukum dan intansi terkait untuk mengusut dan menginvestigasi dugaan pelanggaran hukum dalam proses pengadaan pesawat tempur Sukhoi.

"Buka dan investigasi secara utuh. Kalau ada penggelembungan, tindak siapapun, baik dari (pemerintahan) dulu sampai sekarang," kata Kepala Negara di sela-sela kunjungan kenegaraan di Beijing, Republik Rakyat China, Sabtu.

Menurut Presiden Yudhoyono, rakyat memiliki hak untuk mengetahui kebenaran, apalagi sudah ada pihak yang mempertanyakan proses pengadaan pesawat tempur buatan Rusia itu.

Terlepas dari polemik pesawat Sukhoi, Yudhoyono menegaskan TNI tetap harus dipersenjatai secara layak.

Menurut dia, Indonesia sebagai negara besar yang berdaulat harus memperkuat sistem pertahanan.

Oleh karena itu, peremajaan alat utama sistem persenjataan harus dilakukan.

"Setelah perekonomian kita baik, tentara kita perkuat untuk mempertahankan setiap jengkal Tanah Air," katanya.

Kewenangan di Tangan Pemerintah

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, kewenangan kontrak pembelian enam jet tempur Sukhoi Su-30MK2 ada di tangan pemerintah. Sjafrie yang ditemui di sela Jakarta International Defense Dialogue, Kamis (22/3), menerangkan, ada bagian legislative dan peran eksekutif dalam pembelian senjata.

“Kalau ini merupakan kewenangan pemerintah. Mari kita melihat secara jernih.” ujar Wakil Menhan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanudin sebelumnya menyanggah keterangan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang mengatakan kontrak pembelian Sukhoi sudah disetujui Komisi I DPR. Bahkan, disebutkan Menhan, Wakil Ketua Komisi I terlibat dan memimpin tim DPR dalam panitia kerja tersebut.

“Sampai saat ini Komisi I belum final menyetujui pembelian tersebut. Pembahasan kedua justru baru akan dilakukan hari Senin, 26 Maret. Panja tidak berhak memutuskan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Keputusan ada di siding pleno Komisi I,” kata Tubagus.

Dia juga mempertanyakan, mengapa sudah dilakukan kontrak, padahal belum mendapat persetujuan DPR.

Dipermasalahkan

Para aktivis antikorupsi yang dipimpin Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti mempermasalahkan pembelian Sukhoi yang diduga terjadi penggelumbungan harga dan indikasi korupsi. Total biaya pembelian enam unit pesawat tanpa senjata tersebut mencapai 470 juta dolar AS.

Hal tersebut lebih mahal daripada nilai pembelian oleh Vietnam yang membeli pesawat sejenis dua tahun lebih awal dengan senjata lengkap. Harga tersebut juga masih lebih mahal daripada produk tercanggih Sukhoi Su-30MKM oleh Tentara Udara Diraja Malaysia yang sudah lengkap dipersenjatai.

Imparsial, Indonesia Corruption Watch, bersama tujuh lembaga mengadukan dugaan penggelembungan harga dan kemungkinan terjadinya korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi awal pekan ini.

Sumber: ANTARA News/KOMPAS

 

Komisi I DPR Akan Gelar Rapat Terbuka Soal Pengadaan Alutsista

JAKARTA - Komisi I DPR RI, Senin (26/3) dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Wakil Menteri Pertahanan Syafrie Syamsudin membahas berbagai isu pengadaan Alutsista TNI.

Menurut Wakil Ketua Komisi satu DPR RI Hayono Isman, rapat dilakukan secata terbuka, dengan agenda pengadaan jet tempur Sukhoi, tank Leopard, kapal korvet eks Brunei. "Rapat kerja harus dinyatakan terbuka kepada pubilk karena berbagai isu penggemblungan anggaran pembelian alutsista tersebut yang sudah beredar di publik," ujar Hayono, saat dihubungi Liputan6.com.

Sejumlah lembaga swadaya masyar kat (LSM) mengadukan pembelian alutsista ke Komisi Pertahanan DPR. Tak hanya itu mereka meminta KPK untuk turun tangan melakukan investegasi. Pengaduan ini ditanggapi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dirinya memastikan dalam pembelian alutsista itu tak ada unsur korupsi.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menyoroti, ada indikasi kejanggalan harga dari pembelian pesawat tempur Sukhoi Rusiat. Sejumlah LSM itu pun mempertanyakan mengapa Indonesia lebih memilih menggunakan skema dana pinjaman luar negeri atau kredit komersial. "Padahal ada MoU antara Pemerintah dengan Rusia terkait dengan state credit yang dialokasi sebesar US$1 miliar," kata Adnan.

Menurut Adnan, dengan menggunakan kredit dari Pemerintah Rusia, Indonesia akan mendapat keuntungan pengembalian masa pinjam yang lebih lama jika dibandingkan pemakaian kredit komersial.

Sumber : LIPUTAN6.COM

Perisai Rudal As

5329 Views
Perisai Rudal: Adu Strategi AS- Rusia yang akan
Terus Berlanjut
Kamis, 2012 Maret 22 17:48
Pasca publikasi berita yang menyebutkan Amerika
berkeinginan menyerahkan informasi mengenai instalasi
perisai rudalnya di Eropa kepada Rusia, para pejabat
Amerika dengan segera membantah berita ini. Seorang
pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Amerika yang
tidak ingin namanya disebutkan mengatakan bahwa
instalasi perisai rudal Eropa merupakan tema penting
yang dibicarakan dengan pihak Rusia dalam pertemuan
sebelumnya. Dalam pertemuan itu, kedua pihak
menyepakati kelanjutan partisipasinya terkait isu perisai
rudal lewat perundingan.
Menurutnya, pemerintah Amerika akan memberikan
kesempatan Rusia berpartisipasi dalam masalah perisai
rudal dalam bentuk bilateral atau dalam kerangka
NATO. Pejabat Kemenlu Amerika ini menambahkan
bahwa rencana Amerika untuk menempatkan perisai
rudal di Eropa sangat transparan dan Rusia juga
mengetahui dengan baik bahwa rencana ini digelar
untuk melindungi sekutu Amerika di Eropa dari
serangan sebagian negara.
Sementara Sekjen NATO, Anders Fogh Rasmussen hari
Rabu (21/3) tanpa menyinggung perbedaan pendapat
antara Rusia dan Amerika soal perisai rudal AS di Eropa
mengatakan, "Situasi politik di dalam negeri Rusia
sendiri menjadi kendala bagi penyelenggaraan
pertemuan akan datang para pemimpin Dewan Rusia-
NATO yang dijadualkan akhir bulan Mei di Chicago,
Amerika." Ditambahkannya, "Penyelenggaraan
pertemuan para pemimpin NATO dan Rusia di Chicago
telah disampaikan dalam bincang-bincang dengan
Vladimir Putin, Presiden terpilih Rusia. Kedua pihak
sama-sama memahami dan menilai waktu pelaksanaan
pertemuan ini tidak terlalu tepat dengan mencermati
kondisi dalam negeri Rusia."
Perlu diketahui bahwa pertemuan para pemimpin NATO
rencananya akan diselenggarakan di akhir bulan Mei di
Chicago dan agenda utama yang akan dibicarakan
adalah situs perisai rudal. Sementara pertemuan para
pemimpin Dewan Rusia-NATO akan diselenggarakan di
sela-sela pertemuan ini. Para pejabat Rusia sebelum ini
telah mengumumkan bahwa mengingat belum
dicapainya kata sepakat antara Rusia dan Amerika
terkait penempatan perisai rudal di Eropa dan
ketidakpedulian partner "Barat" Rusia akan
kekhawatiran Moskow membuat tidak ada alasan untuk
melaksanakan pertemuan ini.
Para pejabat Rusia berkali-kali menyatakan bahwa
penempatan perisai rudal di Eropa membahayakan
keamanan Rusia. Oleh karenanya, Rusia menuntut
adanya jaminan agar perisai rudal ini tidak digunakan
terhadap Rusia. Amerika sendiri hingga kini tidak pernah
menyatakan kesediaannya untuk memberikan jaminan
yang diminta Rusia.
Namun penolakan Rusia soal penempatan perisai rudal
NATO di Eropa tidak membuat Amerika dan sekutu
NATO-nya surut dari upaya untuk menempatakan
perisai rudal di negara-negara lain. Rusia sendiri melihat
penempatan perisai rudal Amerika di Turki dan rencana
penempatan perisai rudal di Rumania pada tahun 2015
dan pada tahun 2018 di Polandia, begitu juga program
AS lainnya dalam bentuk kesepakatan dengan Spanyol
merupakan langkah AS untuk menyempurnakan
lingkaran situs perisai rudal global Amerika. Strategi ini
dengan sendirinya akan melemahkan kemampuan rudal
strategis Rusia.
Oleh karenanya, selain menyatakan penolakannya akan
rencana ini, Rusia juga melakukan langkah-langkah yang
sama dengan menempatkan instalasi radar di kawasan
Kaliningrad dan rudal Iskandar di daerah ini. (IRIB
Indonesia)

Menhan: Saya Tidak mengerti dgn LSM yang menuding ada korupsi dlm pembelian 6 sukhoi

Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo
Yusgiantoro mengaku tidak mengerti soal tudingan
adanya praktik korupsi dalam pengadaan enam jet
tempur Sukhoi MK2 dari Rusia bisa muncul.
Menurutnya, mekanisme pengadaan alat utama sistem
pertahanan (alutsista) melalui prosedur yang ketat
sehingga kecil kemungkinan ada penggelembungan
dana.
"Proses pengadaan alutsista itu tidak mudah dan ada
mekanisme. Banyak tim yang terlibat untuk mengawasi.
Jadi, kecil kemungkinan ada korupsi dalam pengadaan,"
kata Purnomo di Jakarta, Rabu (21/3).
Purnomo kemudian menjelaskan proses pengadaan
Sukhoi di kementeriannya. "Kalau Sukhoi pertama dari
TNI AU karena mereka yang tahu spesifikasinya. Lalu
naik ke Mabes TNI. Di Mabes TNI akan dilihat operation
requirement. Baru Kemenhan yang melakukan negosiasi
harga," katanya.
Di Kemenhan, pengadaan tersebut dianalisis tim
evaluasi. Setelah dievaluasi, proses pengadaan
kemudian dibahas di high level committee (HLC) yang
diketuai Wamenhan selain juga dibahas tim konsultasi
pencegah penyimpangan pembelian barang dan jasa.
"Setelah digodok lalu dilaporkan ke menteri sebagai
penanggung jawab anggaran," katanya.
Pada posisi sebagai penanggung jawab anggaran inilah,
kata Purnomo, tudingan mark up itu diarahkan
kepadanya. "Saya itu di ujung sekali (pada proses
pengadaan)," katanya.
Sumber : Media Indonesia

Anggaran meningkat untuk modernisasi militer

Presiden: Anggaran Naik untuk Modernisasi
Militer
Presiden Yudhoyono memegang senapan serbu SS2-V5
bersama Sekjen PBB, Ban Ki-Moon, saat meninjau
booth Pindad di JIDD 2012 (Akreditasi Foto: HE219)
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
menyatakan, peningkatan belanja militer Indonesia
tidak untuk memicu perlombaan senjata. Peningkatan
tersebut semata-mata bagian dari modernisasi militer
Indonesia.
"Belanja pertahanan yang meningkat ini harus dilihat
dalam konteks proses biasa modernisasi militer dan
tidak untuk mendorong perlombaan senjata", kata
Yudhoyono, Rabu (21/3), saat membuka Jakarta
International Defense Dialogue (JIDD), di Jakarta.
Acara tahunan ini dihadiri para pejabat sipil dan militer
negara asing. Tema JIDD 2012 adalah Operasi Militer
Selain Perang (Military Operations Other Than War).
Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia berupaya
meningkatkan kemampuan militer agar dapat
memenuhi kekuatan minimum. Persenjataan dan
perlengkapan militer Indonesia lainnya sekitar satu
dekade tidak mengalami perkembangan akibat
persoalan ekonomi ataupun embargo senjata.
Menurut Yudhoyono peningkatan belanja militer tidak
hanya dilakukan Indonesia. Negara-negara lain juga
melakukan hal serupa. Seperti halnya Indonesia, negara
lain, dinilai Yudhoyono, menambah anggaran militer
tetap dalam konteks modernisasi biasa.
Akan tetapi, bagaimanapun, menurut Yudhoyono,
peningkatan anggaran pertahanan tetap mesti disertai
dengan sikap saling percaya diantara negara-negara,
khususnya diantara angkatan bersenjata mereka.
"Kita semua pun tahu, rasa saling percaya itu tidak
muncul dalam waktu semalam. Itu semua memerlukan
waktu dan mensyaratkan upaya keras untuk
menjaganya," katanya.
Mendorong sikap saling percaya, menurut Yudhoyono,
juga sangat penting dalam konteks menjaga perdamaian
di kawasan yang menyimpan potensi konflik, seperti
kawasan Laut China Selatan. Dikawasan ini, ada
persoalan rumit terkait sengketa wilayah.
Penyelesaian sengketa-sengketa wilayah di Laut China
memerlukan waktu lama untuk diselesaikan tuntas.
Sumber : KOMPAS

Philippine Navy to Sign Contract for MRVs this July

Philippine Navy to Sign Contract for MRVs
this July
23 Maret 2012
Two MultiRole Vessels (MRVs) along with three new
helicopters will be ordered to the Navy. While PT PAL
offers Strategic Sealift Vessel LPD for Philippines Navy
(photo : Defense Studies)
MANILA — Philippine Navy (PN) flag-officer-in charge
Vice Admiral Alexander Pama on Thursday expressed
optimism that the contracts for the service's two
multi-role vessels (MRVs) will be signed by July this
year.
With the expected signing of this vital document, the
contracting shipbuilder can proceed ahead with the
construction of the above-mentioned ships as per
design specification of the Philippine government.
The acquisition cost for the two MRVs is estimated to
be worth P10 billion.
Pama said that the two vessels would greatly increase
the PN's patrolling and disaster relief mission
capabilities as the proposed ships are capable of
cruising even at the heaviest seas,aside from being
equipped with helicopters and and LCMs, allowing
them easy access to calamity-stricken communities.
Aside from the MRVs contract, the PN chief stated that
the contract for the three brand-new helicopters for
the naval service will also be signed by the end of the
year, giving the command's air arm new equipment to
fulfill its mandate of patrolling and securing Philippine
maritime sovereignty.
(Zamboa Times )

Bulava Missile in for More Tests

Bulava Missile launch
© Photo Courtesy of Northern Fleet press service

17:32 20/03/2012

MOSCOW, March 20 (RIA Novosti)

A series of test launches for the Bulava intercontinental missile are planned for the summer, a source at the Russian Navy said on Tuesday.

Russian Defense Minister Anatoly Serdyukov said earlier in the day the Bulava will enter service in October.

It was not immediately clear how many launches will be conducted or whether their outcome could affect the plans to adopt the missile.

Russian experts have questioned how wise it is to adopt the troubled Bulava missile for service, suggesting it would cause more security problems than it would solve.

Military analyst Viktor Baranets said it was a “reckless” and “dangerous” move since the missile was underdeveloped.

“In its current form the missile could be even more dangerous for the [Russian] navy than for an enemy navy,” he said.

President Dmitry Medvedev said in late December that the Bulava SLBM flight tests were completed and it will now be adopted for service with the Russian Navy.

Russia successfully test launched two Bulava missiles on December 23.

© RIA Novosti.

Timeline of Bulava missile launches

Only 11 of 18 or 19 test launches of the troubled Bulava have been officially declared successful.

However, some analysts suggest that in reality the number of failures is considerably higher. Russian military expert Pavel Felgenhauer said that of the Bulava's first 12 test launches, only one was entirely successful.

Despite several previous failures officially blamed on manufacturing faults, the Russian military has insisted that there is no alternative to the Bulava.

The Bulava (SS-NX-30) SLBM, developed by the Moscow Institute of Thermal Technology (since 1998), carries up to 10 MIRV warheads and has a range of over 8,000 kilometers (5,000 miles). The three-stage ballistic missile is designed for deployment on Borey-class nuclear submarines.

 

 

sumber : RIA NOVOSTI

Menhan: JIDD Fokus Pada Ancaman Nonmiliter

Wahyu Wening / Jurnal Nasional
Dari forum ini, juga diharapkan terjadi kerja sama di bidang pertahanan di antara Negara-negara yang mengikuti kegiatan tersebut.

Jurnas.com | MENGHADAPI peralihan ancaman dari militer ke ancaman nonmiliter, Kementerian Pertahanan yang menyelenggarakan Jakarta International Defence Dialogue (JIDD) 2012 berfokus pada operasi militer selain perang. Dari forum ini, juga diharapkan terjadi kerja sama di bidang pertahanan di antara Negara-negara yang mengikuti kegiatan tersebut.

“Saya juga berharap dapat memfasilitasi konteks pertahanan dan pertemuan bilateral para delegasi,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro saat memberi sambutan dalam acara JIDD di Jakarta Convention Center, Rabu (21/3).

Menurut Purnomo, kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 21-23 Maret ini akan fokus pada topik operasi selain perang. “Yaitu sudut pandang pertahanan di kawasan, menanggulangi ancaman cyber, kerja sama internasional dan menudukung keamanan nasional dan global,” jelas Purnomo.

Dikatakan Purnomo, lebih dari perwakilan 40 negara dan 50 orang pembicara internasional beserta 1.300 pesera menghadiri forum dialog pertahanan terbesar di ASEAN ini. Jumlah ini cenderung meningkat dibandingkan acara serupa tahun 2011 lalu. “Terdiri dari perwakilan internasional seperti PBB, Uni Eropa, dan NATO, serta peneliti dalam dan luar negeri,”tambah Purnomo.

sumber : Jurnas

 

Dialog Pertahanan & Pameran Alutsista Digelar Hari Ini di Jakarta

JAKARTA - Kementerian Pertahanan dan Universitas Pertahanan kembali menyelenggarakan Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) 2012. Acara bertemakan Asia Pacific Security and Defense Expo (Apsdex) ini di dalamnya juga memamerkan produk dari berbagai perusahaan dan industri pertahanan dalam negeri serta asosiasi dan industri internasional terkemuka.

“Forum JIDD ini menjadi ajang untuk mempromosikan kerja sama antarpemerintah guna menghadapi berbagai ancaman dan permasalahan keamanan baik di kawasan regional maupun internasional,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta, Rabu (21/3).

Menurutnya, penyelenggaraan JIDD ini merupakan kali kedua setelah event yang sama sukses digelar pada 2011 lalu. Penyelenggaraan JIDD kali ini mengambil tema Military Operation Other Than War.

“Hal yang spesifik dalam kegiatan ini adalah pembahasan isu-isu pertahanan yang mencakup aspek militer dan nir militer maupun sejumlah isu tradisional dan non tradisional,” ujar Hartind.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen PBB Ban-Ki Moon dijadwalkan akan turut menghadiri acara ini. Selain itu, lebih dari perwakilan 40 negara dan 50 orang pembicara internasional lainnya bersama 1.300 peserta menghadiri forum dialog pertahanan terbesar di ASEAN ini.

Sumber : JURNAS.COM

Members of the Royal Thai Military Delegation to See Demo of Ukrainian Tank "Oplot"

21 Maret 2012

Oplot main battle tank (photo : Ukraina MoD)

On March 20, Royal Thai military delegation headed by the Chief of Royal Thai Army General Prayut Chan-O-Cha acquainted with Ukrainian main battle tank "Oplot".

Demo show was held at a military firing range of the 1st single tank brigade, stationed in Chernihiv.

Tank crew demonstrated the dynamic battle features andtechnology. In particular, tank carried practical shooting with a staff weapon "Oplot".

"I am convinced that Ukraine is a leading country in the world in tank body through construction. Striking evidence of this is a tank "Oplot" - a powerful, modern military machine", the Chief of Royal Thai ArmyGeneral Prayut Chan-O-Cha.

(Ukraina MoD)

Guspurla Prioritaskan Pembangunan Komando & Pengendalian Laut Terintegrasi

Menhan Purnomo Yusgiantoro dan KSAL saat berkunjung ke pusat komando dan pengendalian di Changi Naval Base, Singapore (Foto: MINDEF)

JAKARTA - Komandan Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat, Laksamana Pertama TNI Achmad Taufiqoerrochman mengatakan salah satu prioritas ke depan adalah bagaimana membangun komando dan pengendalian (kodal).

"Komando dan pengendalian harus kita bangun. Sebab saat ini masih mengandalkan penggunaan radio. Padahal kemampuan ilmu dan teknologi (IT) berkembang begitu pesat. Ini belum dimanfaatkan dengan baik, sehingga kita masih mengandalkan untuk menggunakan radio. Oleh karena itu, saat ini sedang dipikirkan bagaimana menggunakan satelit,” kata Komandan Guspurla Koarmabar, Laksma TNI Achmad Taufiqoerrochman di kantornya di Jakarta, Rabu (21/3).

Mantan Komandan Satuan Patroli Komando Armada RI Kawasan Timur ini, menjelaskan, meski sudah ada Puskodal (Pusat Komandan dan Pengendalian) di Koarmabar, namun kemampuannya masih terbatas dimana belum tersambung sampai ke kapal. “Jika mau disambungkan ke kapal tentu membutuhkan teknologi agar kapal bisa mampu menangkap satelit. Namun tentu membutuhkan biaya yang cukup mahal,” kata Komandan Pembebasan Sandera KM Sinar Kudus di Somalia ini.

Dia menegaskan kodal itu sangat strategis. Sebab begitu kalah dalam hal kodal, kalah kita. Karena pasukan sulit dikoordinasi apabila kodal dipotong oleh lawan. “Sebab perintah komandan dari satuan-satuan yang ada pasti tidak akan jalan. Jadinya satuan bisa bingung sendiri dan keluar. Ya menyerah. Jadi di situlah peran teknologi,” katanya.

Achmad Taufiqoerrochman adalah sosok perwira tinggi TNI AL yang cerdas dan memiliki keberanian. Tidak hanya memiliki kemampuan bertempur di laut tetapi juga memiliki wawasan dan strategi dalam melihat perkembangan regional dan global. Salah satu pandangannya adalah bahwa strategi yang paling baik untuk memenangkan peperangan sebenarnya tanpa harus bertempur.

Taufiqoerrochman juga menjelaskan bahwa kemampuan dasar Gugus Tempur laut adalah bertempur di laut. Karena itu, harus mengetahui bagaimana kemampuan anti serangan udara atau serangan rudal, peperangan permukaan laut, dan peperangan kapal selam.

Menurutnya, tantangan kedepan adalah bagaimana peduli pada lingkungan maritim. Prinsipnya harus peduli pada aspek maritim karena akan berdampak kepada aspek keamanan, ekonomi dan lingkungan.

Berdasarkan pengalaman di Somalia, kata Taufiqoerrochman, ternyata pengguna laut itu mempunyai ancaman bersama yaitu aspek keamanan (perompakan) dan lingkungan hidup. Laut masih menjadi lalu lintas yang berdampak ekonomi.

Karena itu, untuk menghadapi tantangan di laut, negara-negara di dunia sudah menyadari bahwa tidak bisa sendiri tetapi perlu bekerja sama. “Ke depan perlu mempunyai jaringan untuk sharing informasi. Artinya kita mendapatkan informasi dari negara lain, sebaliknya kita menyampaikan kepada mereka,” katanya.

Taufiq yang pernah memimpin pembebasan sandera di Selat Malaka ini, menyatakan sampai saat ini selalu bertemu dengan jaringan negara-negara lain guna berkoordinasi dalam hal operasi pengamanan di wilayah laut.

Dikatakannya, isu terorisme juga menjadi perhatian Gugus Tempur Laut. Namun sejauh ini belum ada kejadian teroris melancarkan serangan melalui laut. Terkait posisi Selat Malaka, dia menilai bahwa posisi Selat Malaka tetap menjadi wilayah sangat strategis.

Sumber : JURNAS.COM

Membangun Kepercayaan Kepada negara tetangga

Jakarta - Banyak negara yang menambah anggaran
pertahanan dan alat-alat persenjataannya, termasuk
Indonesia. Agar tak menimbulkan ketegangan di
kawasan, maka harus membangun kepercayaan antara
negara-negara kawasan.
"Kita perlu mempromosikan langkah-langkah
membangun kepercayaan yang lebih besar. Hal ini
penting mengingat modernisasi militer dan anggaran
pertahanan yang meningkat sedang berlangsung di
banyak negara, termasuk di Indonesia," jelas Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam acara Jakarta
International Defense Dialogue (JIDD) di Jakarta
Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu
(21/3/2012).
Belanja pertahanan yang meningkat, imbuh SBY, harus
dilihat dalam konteks proses normal dalam rangka
modernisasi militer, bukan merupakan perlombaan
persenjataan.
"Namun, kita harus memastikan bahwa peningkatan
persenjataan harus disertai dengan kepercayaan yang
lebih besar dan kepercayaan antara negara, dan
khususnya antara militer mereka. Dan seperti yang kita
semua tahu, kepercayaan dan keyakinan tidak muncul
ke permukaan dalam semalam, butuh waktu untuk
memelihara dan membutuhkan upaya lebih besar
untuk mempertahankannya," jelas SBY.
SBY mencontohkan di Laut China Selatan, di mana
masih terjadi sengketa perbatasan dan kepemilikan
antara negara China dan negara-negara ASEAN lainnya.
Persengketaan wilayah ini membutuhkan waktu lama
untuk menyelesaikannya, baik secara diplomatik
maupun yurisdiksi secara hukum.
"Sambil menunggu solusi dari sengketa teritorial,
pilihan terbaik berikutnya adalah fokus membangun
kepercayaan, memastikan bahwa negara-negara yang
mengklaim mengikuti aturan perilaku yang
meminimalkan konflik," tutur SBY.
Salah satu membentuk kepercayaan antar negara
sejalan dengan meningkatkan belanja pertahanan,
adalah dengan latihan militer bersama.
"Ya, sudah ada sejumlah latihan di wilayah kami.
Namun masih ada ketimpangan dalam melakukan
latihan-latihan militer bersama, khususnya di kalangan
negara-negara besar dimana potensi persaingan
strategis adalah masih cukup tinggi. Memang, tingkat
kenyamanan di kalangan militer tertentu masih di
bawah apa yang seharusnya, dan ini tetap menjadi
tantangan untuk wilayah kami," jelas SBY.
Selain untuk tujuan pertahanan, latihan militer
bersama ini juga untuk mengatasi ancaman bencana
alam. Seperti latihan gabungan militer Indonesia-
Australia.
"Tentu selain latihan gabungan untuk ancaman nyata
bencana alam, kita juga membangun kepercayaan, itu
yang penting," tegasnya.
Sumber : ANTARA

Membangun postur TNI-AL harus konsisten

Rabu, 21 Maret 2012 

Kapal selam TNI-AL KRI Cakra/401, dalam satu pelayaran permukaan di perairan Tanah Air. Pada dasawarsa '60-an, Indonesia memiliki 12 kapal selam kelas Whiskey buatan Rusia yang cukup menggentarkan kekuatan militer Barat untuk merecoki kedaulatan fisik nasional pada masa itu. Sebagian kapal selam kelas Whiskey itu bahkan sempat "dipinjamkan" secara sembunyi-sembunyi kepada Pakistan saat berkonfrontasi perbatasan dengan India. (FOTO ANTARA)

... dimulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan, karena sangat rentan terhadap dinamika lingkungan dan kondisi riil negara...

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News) - TNI-AL menyusun dokumen kebijakan perencanaan holistik 2013 dengan target mewujudkan pembangunan kekuatan pokok minimum. Kepala Staf TNI-AL, Laksamana TNI Soeparno, menegaskan, hal itu mutlak memerlukan konsistensi agar tidak bias dan meleset dari target.

"Untuk itu kita perlu terus menyamakan visi, misi serta kesatuan tekad dalam melaksanakan pembangunan TNI-AL yang dimulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pelaksanaan, karena sangat rentan terhadap dinamika lingkungan dan kondisi riil negara," katanya, di Markas Besar TNI-AL, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu.

Dia memimpin Olah Yudha Rencana Strategis TNI-AL tahun anggaran 2013 yang diikuti segenap pemimpin puncak matra laut TNI itu. Rapat kerja tahunan itu bertujuan menyinkronisasikan perkiraan intelijen jangka pendek, penyelenggaraan operasi, sistem dukungan logistik, perencanaan personel, program, hingga anggaran pada 2013 nanti.

Pembangunan yang telah direncanakan, baik dalam dokumen Minimum Essential Force (MEF) TNI AL maupun rencana strategis TNI-AL 2010-2014, harus dikawal dan dijamin bersama. Sebagai gambaran, TNI-AL menginginkan armada kapal selam sekelas KRI Nanggala/402 sebanyak enam unit hingga tiga tahun ke depan.

Kapal cepat kelas KRI Clurit yang sangat efektif dalam patroli perairan dangkal dan menengah, dibeli dari galangan kapal dalam negeri hingga puluhan unit, lengkap dengan sistem arsenalnya.

"Kita perlu menjamin konsistensi pelaksanaan pembangunan kekuatan pokok minimum. Hal tersebut juga langkah strategis yang paling realistis dapat dilaksanakan TNI-AL sebagai bagian integral TNI," kata Soeparno.

Tanpa konsistensi, maka arah pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan postur TNI-AL yang diingginkan akan menjadi bias dan makin sulit untuk dicapai. (*)

sumber : Antara

TNI AL usir pesawat Malaysia langgar wilayah ( Perairan Ambalat)

Puspenerbal saat ini tengah menunggu kedatangan 5 pesawat jenis CN 235-220 untuk memperkuat unsur patroli maritim (Foto: ALERT 5)

SURABAYA - Pesawat patroli TNI-AL mengusir satu pesawat Tentara Diraja Malaysia yang melanggar wilayah Indonesia dengan terbang di atas Karang Unarang, Perairan Ambalat, Kalimantan Timur.

Direktur Perencanaan Dan Pengembangan Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal), Kolonel Laut (P) Imam Musani, ketika dihubungi ANTARA di Surabaya Selasa (20/3) mengatakan, pesawat Malaysia yang melakukan pelanggaran itu berjenis CN-235 dengan nomor lambung M44-05.

"Peristiwa pengusiran terjadi sekitar pukul 10.32 WITA. Saat itu pesawat patroli TNI-AL jenis Casa NC-212-200 melihat pesawat Malaysia melintas masuk wilayah RI di atas Karang Unarang," katanya.

Pesawat Casa TNI-AL yang dipiloti Mayor Laut (P) Imam Safii dan sedang melakukan Operasi Tameng Hiu di wilayah Tarakan, Perairan Ambalat dan sekitarnya, langsung bergerak membayang-bayangi pesawat milik Malaysia dan selanjutnya melakukan pengusiran.

Kolonel Imam Musani menambahkan, peristiwa pelanggaran batas wilayah yang dilakukan pihak Tentara Diraja Malaysia tersebut, bukan terjadi kali ini saja.

Selain melanggar batas wilayah udara, kapal perang milik Tentara Diraja Malaysia juga beberapa kali memasuki wilayah perairan RI dan diusir kapal perang Indonesia yang sedang patroli.

"Ke depan, kami akan lebih mengintensifkan kegiatan operasi dengan menambah frekuensi kegiatan patroli udara," ujar Musani.

Menurut ia, Puspenerbal saat ini tengah menunggu kedatangan lima unit pesawat baru jenis CN-235-220 yang dipesan TNI-AL dari PT Dirgantara Indonesia untuk memperkuat armada udara yang ada saat ini.

Beberapa waktu sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno menegaskan bahwa masalah pengamanan di wilayah pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga tetap menjadi prioritas dari TNI-AL.

Sumber : ANTARANEWS.COM

Indonesia Siapkan Tiga Heli Mi-17 bagi Misi Perdamaian PBB

Sejumlah pasukan perdamaian Indonesia melakukan simulasi penyelamatan yang disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen PBB Ban Ki-moon di Indonesia Peace and Security Centre (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3). Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Yudhoyono, Ban Ki-moon mengunjungi IPSC di Sentul, Bogor untuk melihat secara langsung sarana dan fasilitas yang tersedia di pusat misi pemeliharaan perdamaian itu. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/12)

20 Maret 2012, Jakarta: Pemerintah Indonesia berencana menyiapkan tiga helikopter angkut untuk membantu misi perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon telah meminta Indonesia untuk menyiapkan heli tersebut. “Saya minta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono apakah bisa menyumbang heli. Presiden mengatakan akan mempertimbangkannya,” kata Sekjen PBB saat memberikan ceramah dalam tinjauannya ke Fasilitas Pendidikan dan Pelatihan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3).

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan, Presiden telah menginstruksikan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk menyiapkan heli tersebut. “Presiden telah menginstruksikan Panglima dan KSAD untuk mempersiapkan tiga helikopter angkut untuk membantu misi perdamaian di Kongo," kata Sjafrie.

Menurut Sjafrie, tiga unit helikopter tersebut adalah heli Mi-17. Selain itu, Indonesia berencana mengajukan penjualan produk-produk militer non-alutsista agar bisa diakomodasi oleh PBB.

Indonesia, kata Sjafrie, juga unggul dalam produk-produk militer non-alutsista. “Seperti ransum tentara, pakaian, atau sepatu, bisa juga diakomodasi oleh PBB,” katanya.

Sumber: Jurnas

IPSC Bentuk Kontribusi RI Bagi Perdamaian Dunia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) dan Sekjen PBB Ban Ki-moon (kiri) melihat sejumlah simulasi kegiatan pasukan perdamaian Indonesia di Indonesia Peace and Security Centre (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3). Selain melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Yudhoyono, Ban Ki-moon mengunjungi IPSC di Sentul, Bogor untuk melihat secara langsung sarana dan fasilitas yang tersedia di pusat misi pemeliharaan perdamaian itu. (Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf/Koz/mes/12)

20 Maret 2012, Sentul, Jawa Barat: Menjaga perdamaian dunia telah menjadi bagian utama dari kebijakan luar negeri Indonesia semenjak menjadi anggota PBB pada tahun 1957. Indonesia Peace and Security Centre (IPSC) merupakan salah satu bentuk kontribusi Indonesia dalam upaya tersebut. 


"Melalui pasukan perdamaian, Indonesia memainkan peranan aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya ketika bersama Sekjen PBB Ban Ki-moon mengunjungi IPSC di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3) siang. 


Indonesia baru-baru ini mengirimkan sekitar 1.974 pasukan perdamaian yang ditempatkan di tujuh wilayah operasi. "Kehadiran Pusat Perdamaian dan Keamanan ini memiliki tujuan yang lebih tinggi. Kami berharap akan menjadi salah satu dari 10 negara teratas yang turut berkontribusi dalam perdamaian dunia," SBY menjelaskan.

Menurut Kepala Negara, Indonesia ingin menambah jumlah personel perdamaian hingga 4 ribu orang. "Tapi jumlah saja tidak cukup. Saat ini, operasi perdamaian mencapai lingkungan yang lebih kompleks," SBY menambahkan.

Sebelumnya, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan pasukan penjaga perdamaian dunia ditugaskan untuk melindungi rakyat sipil dari kekerasan. Misalnya seperti yang terjadi di Darfur, Sudan Selatan, dan Republik Demokratik Kongo. 


"Semua itu bisa dilakukan jika para personel perdamaian dapat bertindak cepat dan fleksibel. Mereka juga membutuhkan peralatan dan teknologi yang mutakhir untuk menyelesaikan tugas mereka," kata Ban Ki-moon. 


Helikopter merupakan alat transportasi yang sangat dibutuhkan, terlebih untuk kondisi wilayah seperti Sudan Selatan. "Saya berulang kali meminta negara anggota PBB yang memiliki helikopter mau menyumbangkan helikopter mereka agar misi dapat diselesaikan," kata Ban Ki-moon.

IPSC dibangun di atas tanah seluas 261 hektar, termasuk pusat pelatihan yang mempunyai lima fungsi. IPSC adalah sebuah institusi yang didedikasikan untuk meningkatkan kapasitas dalam operasi perdamaian dunia, mencakup terorisme dan manajemen penanggulangan bencana alam. Di sini juga melatih pasukan siap tempur Indonesia, juga pusat bahasa. 


Pembangunan IPSC akan selesai pada tahun 2014. Di masa depan, lanjut SBY, IPSC juga untuk mengembangkan pelatihan bagi tenaga ahli sipil. "Mereka akan dilatih cara berdiplomasi, membuat perdamaian, mediasi, dan perdamaian pasca konflik," ujar Presiden.

Indonesia punya komitmen kuat dan harus bekerja keras menyelesaikan pembangunan IPSC ini. Tapi Indonesia tidak dapat melakukannya sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi dengan PBB dalam pengembangan kapasitas nasional diperlukan. 


"Saya akan meminta IPSC untuk mengeksplorasi dan mengembangkan pelatihan, berkolaborasi dengan departemen operasi perdamaian PBB," kata SBY.

Usai memberikan sambutan, Ban Ki-moon memberikan hadiah simbolis berupa helm biru yang biasa dipakai pasukan perdamaian PBB. Hadiah ini merupakan apresiasi PBB terhadap Indonesia.


Terlihat hadir, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menhan Purnomo Yusgiantoro, dan Seskab Dipo Alam. Hadir pula isteri Ban Ki-moon, Ban Soon-taek.

Sumber: Presiden RI

Indonesia Siap Lipatgandakan Personel Misi Perdamaian

Jurnas.com | INDONESIA berencana meningkatkan jumlah pasukan Tentara Nasional Indonesia dalam misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa. Saat ini, Indonesia menyumbang sekitar 2.400 personel pasukan perdamaian.

Namun, jumlah tadi akan dilipatgandakan menjadi 4.000 personel. “Kita ingin tingkatkan ke middle chief, jadi bukan hanya untuk pasukan,” kata Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Brigjen TNI Imam Edi Mulyono di kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/3).

Ia menilai pembentukan PMPP merupakan suatu keharusan untuk menyiapkan pergantian-pergantian pasukan. Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Indonesia dapat meningkatkan jumlah personelnya untuk misi perdamaian dunia karena konflik keamanan di dalam negeri sudah menurun. "Konflik di dalam negeri sudah menurun tinggal 10 persen, yang tadinya diatas 50 persen," jelas Sjafrie. Sjafrie menambahkan, keterlibatan Indonesia dalam perdamaian dunia bukan dalam rangka peace making, tetapi peace keeping.

Dia berharap, melalui PMPP ini Indonesia menjadi tempat untuk pelatihan internasional untuk keperluan misi perdamaian dunia. Untuk membangun tempat ini, Kemhan menganggarkan dana untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp132 miliar, namun hanya diperoleh Rp40 miliar dari APBN.

Untuk mensiasatinya, pembangunan PMPP dilakukan melalui swakelola. Dia mencontohkan, pembangunan gedung dilakukan oleh kompi Zeni TNI Angkatan Darat. Selain itu, pembangunan dilakukan dengan kontraktual dengan melakukan lelang tender.

Kawasan IPSC Sentul ini memiliki luas 261,712 hektare. Selain menjadi PMPP, tempat ini menyediakan fasilitas untuk menjadi tempat pasukan gerak cepat (standby force), tempat pelatihan penanggulangan teror, Universitas Pertahanan, pusat pelatihan bahasa, latihan penanggulangan bencana dan latihan olahraga militer

 

sumber : Jurnas

Asia Pasar Senjata Terbesar

Sebuah Ultimax 100 MK8 dipamerkan di Singapore Air Show di Singapura, 16 Februari lalu. Sebuah kajian yang dipublikasikan SIPRI mengungkapkan, Asia telah menjadi importir senjata terbesar di dunia dengan India menempati tempat pertama disusul Korea Selatan (Korsel). Singapura berada di tempat kelima.

STOCKHOLM – Asia telah menjadi importir terbesar senjata di dunia. Hal ini terlihat pada kajian yang dilakukan Institut Penelitian Perdamaian Internasional (SIPRI) yang berbasis di Stockholm.

Secara global volume perdagangan senjata pada periode 2007—2011 lebih tinggi 24% dibandingkan pada periode 2002—2006.Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perdagangan senjata di Asia dan Oceania mencapai 44% dari perdagangan impor senjata di seluruh dunia.Angka itu tentu lebih tinggi dibandingkan dengan hanya 19% untuk wilayah Eropa, 17 untuk Timur Tengah,11% untuk Amerika Selatan dan Utara,serta 9% untuk Afrika.

India adalah importir senjata terbesar pada periode 2007—2011 dengan persentase impor mencapai 10% dari volume perdagangan internasional. Diikuti oleh Korea Selatan (Korsel) dengan 6%,China dan Pakistan (masing-masing 5%), serta Singapura (4%). Impor senjata India, Korsel, China, Pakistan, dan Singapura mencapai 30% dari volume perdagangan internasional. “Impor senjata India meningkat menjadi 38% pada periode 2002—2006 dibandingkan dengan 2007–2011,” demikian keterangan SIPRI yang dikutip AFP.

“Itu termasuk pengiriman pesawat udara pada periode 2007—2011 meliputi 120 Su-30MK dan 16 MiG-29K dari Rusia serta 20 Jaguar Ss dari Inggris.” Ketika India menjadi importir senjata terbesar, tetangga yang juga musuh bebuyutannya, Pakistan menjadi pengimpor senjata terbesar ketiga.“Pakistan membeli pesawat tempur pada periode 2007—2011 yakni 50 JF-17 dari China dan 30 F-16,” papar SIPRI. India dan Pakistan juga mengimpor tank dalam jumlah besar.

“Sebagian besar negara pengimpor senjata kini terus mengembangkan industri senjata mereka. Dengan demikian, itu memengaruhi penurunan pasokan senjata dari luar,”kata Pieter Wezeman,peneliti senior Program Impor Senjata SIPRI. Pada 2006—2007 China merupakan pengimpor senjata terbesar dunia.Kini Beijing hanya menempati urutan keempat.“ Penurunan impor China dipengaruhi peningkatan industri senjata China,” demikian keterangan SIPRI.

Dengan penurunan peringkat China dalam impor, India merebut posisi itu. SIPRI menyimpulkan, peningkatan posisi India itu karena faktor Pakistan. Sementara setelah tidak lagi menjadi pengimpor senjata terbesar, China kini terus membuat terobosan. Negeri Panda itu kini justru menjadi pengekspor terbesar keenam senjata setelah Amerika Serikat (AS), Rusia, Jerman, Prancis,dan Inggris.

Bagaimana dengan Eropa? Yunani menjadi importir terbesar senjata pada periode 2007—2011. Antara 2002— 2011 Suriah juga mengalami peningkatan senjata sebanyak 580% dan sebagian besar mengimpor dari Rusia. Sedangkan Venezuela juga mengalami peningkat 554% pada periode yang sama. Timur Tengah secara keseluruhan mengalami pengurunan sebesar 8% pada periode yang sama.Tapi,SIPRI memperingatkan bahwa tren itu bakal berbalik.

“Selama 2011 Pemerintah Bahrain, Mesir, Libya, Tunisia,dan Suriah menggunakan senjata impor untuk menekan para demonstran.Tudingan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional pun dilakukan negara-negara itu,” demikian temuan SIPRI. Revolusi Musim Semi Arab berawal ketika rakyat Tunisia berhasil menggulingkan Zine el Abidine ben Ali awal tahun lalu.

Banyak negara Timur Tengah lainnya juga mengalami hal serupa seperti Tunisia. “Ekspor senjata ke negara yang terkena dampak Revolusi Musim Semi Arab memicu kritikan dari publik dan menjadi perdebatan di parlemen pada sejumlah negara pengekspor senjata, ”ungkap SIPRI. Volume ekspor senjata ke negara-negara Afrika meningkat sebesar 110% pada 2007— 2011.

Khususnya untuk periode yang sama pada Afrika Utara meningkat sebesar 273%. Maroko yang sempat diguncang revolusi mengalami peningkatan impor senjata sebesar 443%. Siapa yang paling diuntungkan dalam perdagangan senjata? Jawabannya adalah AS. SIPRI mencatat AS memasok 30% perdagangan senjata di seluruh dunia dan menjual senjata dan perlengkapan tempur kepada 80 negara.Sebesar 60% perdagangan senjata asal AS adalah pesawat.

Rusia juga menjadi pesaing AS dalam penjualan senjata. Moskow menguasai 24% perdagangan senjata dengan pasar utama adalah China.Posisi ketiga ditempati oleh Jerman dan diikuti oleh Prancis.

sumber: SINDO