Russia Close to Sign Su-35 Fighter Deal With China

Sukhoi Su-35 multirole fighter

© RIA Novosti. Anton Denisov

07:23 06/03/2012

MOSCOW, March 6 (RIA Novosti)

Russia and China may soon sign a $4-bln contract on the delivery of 48 Sukhoi Su-35 Flanker-E fighter jets to the Chinese air force, Russia’s Kommersant business daily said on Tuesday.

“The sides have practically agreed on the delivery of 48 Su-35 multirole fighters, worth $4 billion, to China,” Kommersant said citing a source in the Russian defense industry.

According to the paper, the only obstacle remaining is Moscow’s demand that Beijing should guarantee the protection of copyrights on the production of Su-35s without proper licensing.

“Moscow is not only aiming to ensure its presence on the Chinese [combat aircraft] market, but also attempting to prevent the potential copycat production of Russian aircraft for subsequent sales to third parties with predatory pricing,” a Russian government source told Kommesant.

China has a record of building advanced combat aircraft based on Russian and other foreign designs, and relied almost entirely on copies of Soviet designs until the Sino-Soviet split in 1960.

© RIA Novosti.

4++ generation fighter Su-35S

The Chinese Chengdu J-10 fighter is based heavily on the cancelled Israeli Lavi fighter demonstrator, the Shenyang J-11 is a replica of the Su-30 Flanker-C, and the Chinese/Pakistani Chengdu FC-1 iuses Russian engines and other technology from the MiG-29. The J-15 is a Chinese-built derivate of the Sukhoi T-10K-3, a carrier-borne fighter prototype which China acquired from Ukraine.

The Su-35, powered by two 117S engines with thrust vectoring, combines high maneuverability and the capability to effectively engage several air targets simultaneously using both guided and unguided missiles and weapon systems.

The aircraft has been touted as "4++ generation using fifth-generation technology."

sumber : RIA NOVOSTI

Kemenhan Gandeng Korsel Bangun Pesawat Tempur Generasi 4,5 Smi Stealth (Siluman)

Pesawat tempur KFX/IFX

Rabu, 07 Maret 2012 07:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam mewujudkan kekuatan pokok minimun atau minimun essential force dalam alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) bekerja sama dengan industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, Kemenhan juga menggandeng industri pertahanan dari Korea Selatan (Korsel).

Menhan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, perusahaan Korsel yang diajak kerja sama adalah dalam produksi bersama untuk menghasilkan pesawat tempur maupun kapal selam. Dia merujuk pada program pengembangan pesawat tempur masa depan yang diberi kode KF-X/IF-X (Korea Fighter Experiment/Indonesia Fighter Experiment) yang akan dibuat Korean Aerospace Industry, bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia.

Belum lagi pengadaan tiga kapal selam yang dimenangkan Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co, yang salah satunya dibuat di PT PAL. "Sebab dalam kontrak terdapat mekanisme transfer of technology. Ini yang kami kembangkan," terang Purnomo, kemarin.

KF-X/IF-X merupakan pesawat tempur generasi 4,5 yang mempunyai kemampuan diatas F-16 Blok 50 (pesawat tempur generasi 4) tetapi dibawah F-35 (pesawat tempur generasi 5). Dibandingkan F-16, KF-X/IF-X diproyeksi memiliki radius serang lebih tinggi 50 persen, sistim avionik yang lebih canggih serta kemampuan stealth (pesawat siluman).

sumber : REPUBLIKA

Ditolak Belanda, Kemenhan Incar Jerman Beli Leopard

Tank Leopard

Selasa, 06 Maret 2012 15:38 WIB

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin membeberkan alasan kunjungannya ke Jerman dan Prancis pada pekan lalu. Dikatakannya, kunjungan itu terkait dengan komitmen defence cooperation dan modernisasi alutsista militer. Untuk kunjungan di Jerman, katanya, Indonesia memiliki komitmen untuk bersama-sama mendukung modernisasi peralatan TNI. Salah satunya, rencana pembelian main battle tank/MBT alias tank tempur utama Leoprad 26A.

Diterangkan Sjafrie, Jerman merupakan produsen dan pengguna Leopard dan di sana terdapat 15 batalian Tank Leopard. Pihaknya bersama petinggi Mabes TNI AD mengadakan observasi untuk mengetahui keunggulan, baik secara teknis maupun taktik.  ”Ternyata Leopard itu cukup sederhana cara perawatan dan penggunaannya,” katanya di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Selasa (6/3).

Sjafrie menekankan, proses pembelian MBT di Jerman merupakan salah satu opsi yang sedang dikaji. Dijelaskannya, Jerman mengusulkan adanya kerjasama modernisasi ini secara government to government (G to G). Artinya kaitan pembelian Leoprad tidak hanya membeli peralatannya, namun juga sistemnya. Sistem yang dimaksud, imbuhnya, pemeliharaan sampai bagaimana persiapan amunisinya.

Disebutkannya, jika proses dalam negeri telah selesai baik secara adminsitrasi maupun politik selesai maka segera pemerintah Jerman akan mendukung pengadaan MBT kepada Indonesia. “Ini yang sementara kita jajaki,” ujar Sjafrie.

Dia menjelaskan, mengapa Kemenhan beralih ke Jerman, bukan lagi ke Belanda. Menurut Sjafrie, Jerman merupakan negara original country alias produsen Leoprad. Sehingga meski Indonesia membeli peralatan Leoprad dari negara manapun maka harus tetap menggunakan ijin penjualan dari Jerman. Opsi itu, paparnya, lantaran melihat proses pembelian darimana yang lebih mudah, lancar, dan efisien.

SUMBER : REPUBLIKA

RUDAL C-705 DIPRODUKSI DI INDONESIA

VIVAnews -- Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro menegaskan, Indonesia menganut prinsip kebijakan yang sifatnya bebas dan aktif. Termasuk bidang kemiliteran, kita tak tergantung pada salah satu negara atau kepentingan.

Alat utama sistem senjata (alutsista) TNI berasal dari berbagai negara, misalnya, F-16 dan helikopter Apache dari Amerika Serikat, dan pesawat Sukhoi dari Rusia. Pemerintah juga menggandeng China untuk bekerja sama mempersenjatai militer Indonesia dengan peluru kendali.

"Sekarang sedang dibicarakan untuk membangun pabrik peluru kendali di Indonesia yaitu C-705," kata Purnomo di Kementerian Pertahanan, Selasa 6 Maret 2012.

Purnomo menjelaskan, pihaknya juga akan menggenjot produksi alutsista dalam negeri. "Kalau tidak bisa, kita akan lakukan joint production, atau transfer teknologi," kata dia. Kerjasama soal itulah yang sedang dibicarakan dengan China.

Peluru kendali jenis C-705 memiliki jarak tembak sampai 140 kilometer. "Peluru kendali ini kalau kita bisa produksi dalam negeri, kita akan pasang di daerah perbatasan untuk pengamanan," kata dia.

Rudal C-705 akan melengkapi armada Kapal Cepat Rudal (KCR) milik TNI Angkatan Laut.Proses kerjasama produksi rudal ini dilakukan Kementrian Pertahanan RI dan Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMEIC) yang menjadi pemegang proyek pengerjaan rudal C-705.

Mampu hancurkan kapal

Rudal C-705 kali pertama diperkenalkan ke publik pada ajang Zhuhai Airshow ke-7 tahun 2008.

Seperti dimuat Wikipedia, misil ini adalah pengembangan dari C-704, dan bentuknya lebih menyerupai miniatur C-602. Pengembangan rudal baru ini fokus ke tiga hal: elemen mesin, hulu ledak, dan sistem pemandu.

Pengembangnya mengklaim, desain modular dari mesin baru meningkatkan jangkauan rudal yang sebelumnya 75-80 km, menjadi sampai 170 kilometer.

C-705 dipersiapkan untuk mengkandaskan kapal perang lawan yang berbobot hingga 1.500 ton. Daya hancur yang dihasilkannya bisa mencapai 95,7%, ideal untuk menenggelamkan kapal.

Bobot hulu ledak: 110 kilogram

Daya jangkau: 75 km,  170 km dengan tambahan roket pendorong

Mesin: roket padat

Sistem pemandu: radar, TV, atau IR

Target: kapal dengan bobot samlat 1,500 ton

Platform peluncuran: pesawat, permukaan kapal, kendaraan darat

Daya hancur: 95,7 persen

• VIVAnews

Menhan : Tak ada mark up dalam pembelian enam Sukhoi itu

Jakarta -Kabar tak sedap berhembus terkait pengadaan enam pesawat Sukhoi Su-30 MK2 buatan Rusia yang akan melengkapi armada TNI Angkatan Udara.

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencurigai ada penggelembungan dengan nilai total Rp1.596 triliun. Sebab, diduga menggunakan mekanisme kredit eksport (KE). Ini diperkuat dengan adanya agen atau pihak ketika PT Trimarga Rekatama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus ini.

Terkait itu, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mempersilakah lembaga antikorupsi menyelidiki perkara itu. "Oh silakan, nggak ada masalah. Silakan diselidiki. Proses kami lewat berjenjang, no problem. Tapi tolong informasinya yang akurat," kata dia di Kementerian Pertahanan, Selasa 6 Maret 2012.

Purnomo kembali menegaskan, tak ada mark up dalam pembelian enam Sukhoi itu. "Yang kami lakukan, kami akan membangun skuardon Sukhoi yang jumlahnya 16. Kita punya 10 sekarang, jadi kurang enam," dia menambahakan.

Pembelian pertama, dia menceritakan, dilakukan pada 2007. "Tentu harganya berbeda. Tapi perbedaannya tidak banyak, karena perbedaan hanya untuk meng-cover inflasi. Tidak ada perbedaan yang besar dan signifikan sehingga itu di mark-up," kata dia.

Purnomo memperingatkan, semua pihak untuk berhati-hati melihat nilai kontrak. "Nilai kontrak kita di samping beli Sukhoi juga peralatan lain. Engine yang kita dapatkan 12. Jadi tidak bisa dibandingkan apple to apple dengan Vietnam," tambah dia.

Pembelian Sukhoi, dia menambahkan, juga tak lepas dari pengawasan. "Kami juga punya dua organ yang mengawasi, pertama HLV (High Level Commite) yang ditunjuk presiden. Karena kita mendapat budget yang besar untuk 5 tahun ini. Kedua, Tim Konsultasi Pencegahan Penyimpangan pembelian produk-produk barang dan jasa pemerintah," kata dia.

Dijelaskannya, satu paket senilai US$470 juta digunakan untuk pembelian 6 Sukhoi, suku cadang satu paket, engine 12 unit, training 10 penerbang dan 35 teknisi.

Bagaimana dengan dugaan keterlibatan pihak ketiga, PT Trimarga Rekatama?

"Kontrak Sukhoi itu goverment to goverment. Rusia menunjuk Rosoboroneksport untuk melakukan kontrak kerjasama dengan kita. Kita tidak melihat ada agen atau perantara," kata Purnomo.

Kalaupun itu ada, bukan kita yang menunjuk tapi urusan mereka. "Saya tidak kenal perusahaan itu, dan saya tidak tahu perusahaan itu kaitannya dengan kita apa, di kontrak tidak ada," tambah dia.

Sementara soal kredit ekspor, Purnomo menjelaskan, itu bukan dalam rangka pengadaan Sukhoi, tapi untuk kapal selam. "Jadi tidak betul itu menggunakan kredit ekspor Rusia."

Sumber : VIVANEWS

Indonesia Pasar Potensial F-35

 

 jsf.mil Pesawat tempur generasi kelima F-35

SINGAPURA, KOMPAS.com — Kontraktor utama pembuat pesawat F-35 Lightning II, Lockheed Martin, melirik Indonesia sebagai salah satu negara pasar potensial untuk penjualan pesawat generasi kelima berteknologi stealth tersebut.

Demikian diungkapkan majalah pertahanan Jane's Defence Weekly (JDW) edisi 22 Februari 2012. Direktur pencarian pelanggan internasional Lockheed Martin, Dave Scott, mengatakan, kepercayaan komunitas internasional terhadap pesawat yang dibuat dalam program Joint Strike Fighter (JSF) itu makin tumbuh setelah Jepang memutuskan membeli F-35 akhir tahun lalu.

Selain Jepang, negara yang dipandang sebagai calon pelanggan potensial pesawat berkemampuan mengelak dari deteksi radar itu adalah Korea Selatan, yang sudah mengajukan permohonan proposal penawaran, dan Singapura, yang menjadi salah satu partisipan kerja sama keamanan JSF.

Di luar kedua negara itu, Lockheed Martin melihat Indonesia dan Thailand juga menjadi pasar potensial. Kedua negara tersebut saat ini tengah mencari calon pengganti armada pesawat F-16 Fighting Falcon mereka yang sudah mulai tua.

"F-35 adalah pesawat pengganti untuk pesawat F-16, F-18, A-10, Mirage, dan pesawat jet tempur generasi keempat lainnya. Jadi, logis jika melihat ke semua basis pelanggan kami yang saat ini mengoperasikan pesawat (generasi) itu dan mengatakan mereka akan menjadi pelanggan potensial F-35," tutur Scott.

Program JSF saat ini masih menghadapi berbagai masalah teknis, penundaan produksi, dan pembengkakan biaya pengembangan, serta sudah mencatat rekor sebagai program pengembangan senjata termahal dalam sejarah Pentagon. Dalam kesepakatan dengan Jepang, satu unit pesawat ini dihargai tak kurang dari 120 juta dollar AS (Rp 1,1 triliun). 

sumber : Kompas

TNI akan Tempatkan Pesawat Tempur di Papua

5 Maret 2012, Timika: Markas Besar TNI Angkatan Udara merencanakan menempatkan sejumlah pesawat tempurnya di wilayah Papua.

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat kepada wartawan di Timika, Senin, mengatakan, rencana penempatan sejumlah pesawat tempur tersebut dalam rangka menjaga kedaulatan udara nasional.

"Kami ada rencana seperti itu ke depan. Sementara ini pesawat-pesawat yang ke Papua hanya untuk mengenal medan sekaligus melatih operasional suatu pangkalan," jelas KSAU Imam Sufaat usai meresmikan Satuan Radar 243 Timika.

Ia mengatakan, Bandara Mozes Kilangin Timika layak untuk didarati pesawat tempur. Namun pesawat tempur tidak bisa dioperasikan dari Pangkalan TNI AU Timika karena terkendala ketersediaan bahan bakar mengingat pesawat tempur setelah terbang 1,5 jam harus mengisi kembali bahan bakar.

"Ini yang menjadi kendala. Kami berharap Pertamina bisa masuk ke Timika sehingga nantinya pesawat tempur kita bisa dioperasikan dari Timika. Hal itu tidak berarti kondisi di Timika tidak aman, tetapi untuk penerbang sendiri harus tahu kondisi di suatu tempat," jelas orang nomor satu di jajaran TNI AU itu.

Sejauh ini baru tiga Bandara di Papua yang bisa didarati oleh armada pesawat tempur yaitu Biak, Jayapura dan Merauke.

Marsekal TNI Imam Sufaat pada Senin pagi meresmikan Satuan Radar 243 Timika yang berlokasi di Kampung Kamoro Jaya-SP1 Timika, Papua.

Bersamaan dengan itu, KASAU juga melantik Letkol Lek Sudirman sebagai Komandan Satuan Radar (Satrad) 243 Timika.

KSAU yang didampingi sejumlah perwira tinggi dari Mabes TNI AU tiba di Timika sejak Minggu (4/3) menggunakan pesawat Boeing TNI AU. Pada Minggu malam, KSAU dan rombongan menggelar tatap muka dengan jajaran Pemkab Mimika dan manajemen PT Freeport.

Setelah meresmikan Satuan Radar 243 Timika, KSAU bersama rombongan langsung kembali ke Jakarta.

Sumber: ANTARA News

Skadron Udara 21 Latihan Penembakan dengan Maverick

5 Maret 2012, Palembang: Satu Flight Black Panther Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru bertolak ke Lanud Palembang dalam rangka melaksanakan latihan penembakan dari udara ke darat (Air To Ground) jarak menengah dengan menggunakan rudal Maverick. Keberangkatan para penerbang tempur yang memiliki motto “Temukan dan Hancurkan” tersebut dilepas langsung oleh Komandan Lanud Pekanbaru, Kolonel Pnb Bowo Budiarto, SE di Shelter Skadron Udara 12, Minggu (4/3).

Pada latihan yang direncanakan berlangsung selama satu minggu tersebut melibatkan seluruh penerbang dan beberapa teknisi pesawat yang dipimpin langsung oleh Komandan Skadron Udara 12 Lanud Pekanbaru, Letkol Pnb Prasetya Halim. Selain sebagai latihan rutin, latihan Maverick ini bertujuan untuk terus membina dan meningkatkan kemampuan para penerbang dalam melaksanakan misi-misi penerbangan maupun melaksanakan penembakan dari udara ke sasaran yang ada di darat dengan menggunakan rudal Maverick.

Hawk Manuver Di Atas Jembatan Ampera

Langit cerah diatas bumi Sriwijaya yang terasa panas pagi itu seakan membuat terlena masyarakat kota Palembang pada umumnya untuk melakukan aktifitas keseharian yang tertunda karena cuaca mendung dan beberapa hari belakangan diguyur hujan.

Aktifitas masyarakat dengan berbagai kepentingan di hari libur itu, tiba-tiba terusik oleh suara gemuruh mesin pesawat yang semakin lama semakin jelas dan menggelegar seakan membelah angkasa dan bumi yang dipijak saat empat pesawat Hawk 100/200 dari Skadron Udara (Skadud) 12 Lanud Pakanbaru melakukan manuver diatas kota Palembang khususnya diatas jembatan Ampera kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan yang saat itu sedang ramai pengunjung.

Decak kagum dan bangga terpancar lewat kata lebih-lebih apabila mengetahui bahwa Lettu PNB Arie Prasetyo, salah satu dari mereka adalah merupakan putra daerah yang saat itu terbang bersama Komandan Skadud 12, Letkol PNB Prasetya Halim.

Seusai melakukan manuver sebagai ungkapan salam pertemuan kepada seluruh masyarakat Sumatra Selatan khususnya kota Palembang, akhirnya tepat pukul 08.35, ke empat pesawat tersebut mendarat di Bandara Int’ SMB II Palembang disambut langsung Komandan Lanud Palembang, Letkol PNB Adam Suharto didampingi pejabat jajaran Lanud Palembang.

Selanjutnya rombongsn menuju ke Base Ops untuk melaksnakan breafing sebelum melaksanakan Latihan Maverick selama beberapa hari kedepan di wilayah Sumatra Selatan. Sedangkan untuk pergeseseran personel pendukung, peralatan dan amunisi latihan ini didukung satu pesawat angkut C-130 Hercules dari Skadron Udara 32 Lanud Abd. Saleh Malang dan satu pesawat EC-120B Colibri dari Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma, Kalijati.

Sumber: TNI AU

Tb Hasanudin Tuding Ada Mark Up Pengadaan 6 Unit Sukhoi

Wahyu Wening / Jurnal Nasional
DPR sudah menanyakan soal ini kepada Kemhan.

Baca juga:

Hercules TNI Angkut Material Masjid dan Gereja ke Papua

Menhan Saksikan Penandatanganan Kontrak Pembelian CN- 295

F-16 Jajal Radar Saumlaki Timika

Pesawat Intai Kemhan US$8 Juta Per Unit

Pesawat Intai Tanpa Awak Dikirim Tahun Ini

Jurnas.com | KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta menyelidiki pengadaan enam pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2 oleh Kementerian Pertahanan. Hal ini terkait adanya dugaan penggelembungan dana (mark up) dalam pembelian enam pesawat tersebut.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan, dalam APBN 2010-2014 alokasi dana pembelian enam pesawat tempur buatan Rusia itu senilai US$470 juta (sekitar Rp4,27 triliun) menggunakan skema state credit. Pengadaan itupun harus dilakukan dengan cara Government to Government (G to G).

“Tapi kemudian memakai kredit ekspor, dan tidak lewat Rosoboron, tapi dengan sebuah PT X di Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin di pabrik pesawat nasional PT DI di Bandung, Jumat (2/3). Rosoboron adalah semacam BUMN di Rusia, yang menjadi pintu ekspor produk militer Rusia.

Padahal, menurut Tubagus, terdapat sisa dana sekitar US$760 juta dari US$1 miliar yang disediakan pemerintah Rusia. Jika sebelumnya harga satu unit pesawat sekitar US$55 juta, akhirnya mengalami kenaikan jadi US$60-70 juta per unit.

“Ambillah harga tertinggi US$70 juta jadinya US$420 untuk enam unit. Jadi ada perbedaan US$50 juta (sekitar Rp454,9 miliar),” kata Tubagus. Menurutnya, DPR sudah menanyakan soal ini kepada Kemhan tapi tidak mendapat jawaban memuaskan. “Jawabannya muter-muter. Ya sudahlah karena ini menyangkut user di TNI AU dan broker kita serahkan saja ke KPK,” kata Tubagus.

KPK tak perlu takut memeriksa permainan anggaran ini agar kerugian negara bisa diselamatkan.

sumber : JURNAS

Satuan Radar Timika diresmikan

Senin, 5 Maret 2012

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal TNI Imam Sufaat. (FOTO ANTARA)

Radar adalah mata dan telinga yang tidak boleh tidur dan sangat berbahaya apabila tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal

Timika (ANTARA News) - Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufaat meresmikan Satuan Radar 243 Timika yang berlokasi di Kampung Kamoro Jaya-SP1, Timika, Papua, Senin.

Bersamaan dengan itu, Kasau juga melantik Letkol (Lek) Sudirman sebagai Komandan Satuan Radar (Satrad) 243 Timika.

Marsekal Imam Sufaat mengatakan pembangunan Satuan Radar 243 Timika merupakan perwujudan dari program strategis yang telah disusun untuk mengcover situasi dan kondisi serta kerawanan wilayah udara bagian timur Indonesia terhadap pelanggaran udara.

Satuan Radar 243 Timika yang berada di jajaran Kosek Hanudnas IV Biak dibangun sejak 2009 di atas lahan seluas 298.786 meter.

Radius jangkauan operasi radar di Timika akan over lapping dengan Satuan Radar 245 Saumlaki bagian barat di Provinsi Maluku dan juga akan over lapping dengan Satuan Radar 244 Merauke di bagian timur Papua.

Dengan telah beroperasinya radar-radar tersebut, maka seluruh wilayah udara Indonesia bagian timur dapat dicover dan tidak ada lagi area kosong yang tidak termonitor radar.

Melalui beroperasinya Satuan Radar Timika ini juga konsep strategis gelar Kosek Pertahanan Udara Nasional IV di wilayah Indonesia bagian timur dapat terus diwujudkan mengingat di wilayah ini terdapat sejumlah obyek vital nasional dan merupakan jalur penerbangan internasional.

Marsekal Imam Sufaat mengakui hingga saat ini kemampuan, kekuatan dan gelar radar TNI AU dibandingkan dengan luas wilayah udara nasional Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan yang diharapkan.

Dengan keterbatasan jumlah radar yang dimiliki itu mengakibatkan pelaksanaan tugas pengamatan dan pemantauan seluruh obyek yang bermanufer di wilayah udara Indonesia belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kasau berpesan agar seluruh satuan radar senantiasa melakukan analisis dan pengkajian dalam upaya meningkatkan kemampuan karena fungsi satuan radar sangat vital bagi organisasi perang dalam menjaga kedaulatan negara.

"Radar adalah mata dan telinga yang tidak boleh tidur dan sangat berbahaya apabila tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal," pesan Imam Sufaat.

sumber : Antara

PT. DI Serahkan 3 Helikopter ke TNI

2 Maret 2012, Bandung: Seiring dengan komitmen pemerintah terhadap penggunaan produksi industri pertahanan dalam negeri, kekuatan Alutsista TNI kembali diperkuat dengan kehadiran tiga unit Helikopter Bell 412 EP, masing-masing 2 unit untuk TNI AD dan 1 unit untuk TNI AL, produksi kedirgantaraan dalam negeri dalam hal ini PT. Dirgantara Indonesia (DI) yang mendapat lisensi langsung dari Bell Helicopter Textron Inc, Amerika Serikat.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan dan penyerahan Berita Acara Serah Terima tiga unit Helikopter Bell 412 EP yang dilakukan oleh Direktur PT. DI Budi Santoso, Asisten Logistik (Aslog) Kasal Laksda TNI Sru Handayanto dan Wakil Asisten Logistik (Waaslog) Kasad Brigjen TNI Nengah Widana, Jum’at, (2/3), di Rotary Wing Hall PT. DI, Bandung.

Penyerahan dan penandatanganan tersebut disaksikan langsung Menteri Pertahanan (Menhan) RI Purnomo Yusgiantoro, Pimpinan Komisi I DPR RI, TB. Hasanudin, Kasal Laksamana TNI Soeparno, Wakasad Letjen TNI Budiman, S.IP., Ka Baranahan Kemhan RI Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, Mabes AD dan Mabes AL.

Penyerahan tiga unit Helikopter Bell 412 EP APBN-P TA. 2011 tersebut merupakan penyerahan tahap pertama dari total pesanan berjumlah 7 unit. Saat ini, PT DI masih mengerjakan sisa 4 unit Bell 412 EP yang diperuntukkan 2 unit bagi TNI AD dan 2 unit untuk TNI AL. Total anggaran yang digunakan dari APBN-P 2011 untuk pengadaan 1 unit Helikopter Bell 421 EP ini sekitar 102 Milyar Rupiah, dan total anggaran untuk pemesanan sebanyak 7 Unit Helikopter Bell 421 EP membutuhkan sekitar 700 Milyar Rupiah.

Pengadaan Helikopter Bell 412 EP dilakukan berdasarkan Rencana Strategis TNI Angkatan Darat dan Angkatan Laut Tahun 2009-2014 sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI, khususnya helikopter angkut militer, yang selanjutnya armada ini akan memperkuat Alutsista TNI Angkatan Darat di Skadron 12 serbu Pusat Penerbangan AD (Puspenerbad) dan Skadron 400 Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal).

Helikopter Bell 412 EP ini merupakan seri terbaru di kelasnya dan merupakan jenis helikopter angkut militer yang handal karena dapat mengangkut 10 orang personel serta mampu mengangkut beban sekitar tiga ton. Meski demikian, helikopter angkut ini bisa dipersenjatai dengan senapan mesin sehingga dapat digunakan untuk kegiatan operasi militer sekaligus operasi bantuan kemanusiaan serta penanganan bencana alam.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro mengatakan Pembelian helikopter Bell- 412 EP oleh kedua Angkatan merupakan bukti nyata komitmen pemerintah terhadap penggunaan produksi industri pertahanan dalam negeri. Selain itu menjadi bukti keberhasilan industri pertahanan dalam negeri khususnya PT.DI dalam memenuhi kebutuhan Alutsista TNI sehingga meningkatkan kemampuan operasional.

“Saya meyakini bahwa PT.DI akan berupaya secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan Alutsista pertahanan Indonesia, karena PT.DI telah berkomitmen akan tetap eksis jika produk-produknya dapat dimanfaatkan secara kontinyu oleh Kementerian Pertahanan dan TNI,” Ungkap Menhan.

Menurut Menhan, dalam rangka mendukung kemandirian dalam produksi Alutsista kedepannya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan, akan tetap concern dan terus melakukan berbagai terobosan. Diantaranya, melakukan penyiapan perangkat lunak pengembangan industri dalam negeri maupun optimalisasi pendayagunaan produksi dalam negeri melalui kontrak pengadaan alat peralatan TNI.

“Pada akhirnya diharapkan kita dapat meningkatkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri sehingga dapat meminimalisasi ketergantungan pengadaan Alutsista dari luar negeri,” tutur Menhan.

Sumber: Kemhan

Indonesia TidakTerpengaruhPenempatan TentaraAS di Asia Pasifik

Jurnas.com | PEMERINTAH Indonesia
tidak terpengaruh atas
kebijakanPemerintah Amerika Serikat
(AS) yang kini banyak menempatkan
tentaranya di kawasan Asia Pasifik.
Menurut Juru Bicara Kementerian Luar
Negeri (Kemlu) RI, Michael Tene, hal
utama yang diinginkan Pemerintah
Indonesia adalah terciptanya
perdamaian dan stabilitas di kawasan.
”Itu merupakan kebijakan Pemerintah
AS, dan kebijakan tentara
sekutunya.Adapun Pemerintah
Indonesia tetap mengikuti
perkembangan ini karena kami
menginginkan kawasan tetap damai,
aman serta stabil,” ujar Michael di
Kantor Kemlu RI, Jakarta, Jumat (2/3).
Seperti diketahui, Pemerintah AS
belakangan memutuskan menarik
tentaranya dari kawasan Eropa. AS kini
lebih memfokuskan penempatan bala
tentaranya di kawasan Asia Pasifik.
Terciptanya perdamaian dan stabilitas
itu kata Michael bukan keinginan
Pemerintah Indonesia semata. Namun
juga menjadi keinginan negara-negara
di kawasan Asia Pasifik lainya.
Mengingat perdamaian dan stabilitas
menjadi modal untuk mengembangkan
pembangunan ekonomi dan sektor
lainya.
”Utamanya pembangunan dalam
berbagai sektor untuk
mensejahterakan rakyat,” katanya.

sumber jurnas

US Aprroved the RWR's Software Development Support for Malaysia and Australia

Radar Warning Receiver on F/A-18 A/
B/C/D Hornet configuration.
Raytheon™ AN/ALR-67(V)3 couples
sophisticated digital receiver
technology with Power PC G4 based
processing power, yielding superior,
reliable performance in high density,
complex electromagnetic
environments. The system is
integrated with all F/A-18 avionics
and is supported by a
comprehensive, state-of-the-art PBL
sustainment program. (photo :
vnfawing)
Raytheon Co., Goleta, Calif., is being
awarded a $48,663,690 cost-plus-
fixed-fee, indefinite-delivery/
indefinite-quantity contract for
software development support of the
ALR-67(V) 3 radar for the U.S. Navy
and the governments of Australia,
Kuwait, Qatar, Malaysia, Switzerland,
Canada, and various other future
foreign military sales customers.
Work will be performed in Point
Mugu, Calif., and is expected to be
completed in February 2017. Contract
funds will not expire at the end of the
current fiscal year.
This contract combines purchases for
the U.S. Navy ($28,891,633; 59.2
percent) and, under the Foreign
Military Sales Program, the
governments of Australia
($4,550,055; 9.4 percent), Kuwait
($1,975,745; 4.1 percent), Qatar
($1,975,746; 4.1 percent), Malaysia
($1,975,746; 4.1 percent),
Switzerland, ($1,382,049; 2.8
percent), Canada ($1,386,915; 2.9
percent), and other future foreign
military sales customers ($6,525,801;
13.4 percent). This contract was not
competitively procured pursuant to
FAR 6302-1. The Naval Air Systems
Command, Weapons Division, China
Lake, Calif., is the contracting activity
(N68936-12-D-0018).
(US DoD )

AS Kurangi JumlahPangkalan F-35

WASHINGTON DC: Khawatir
dengan perkiraan biaya operasional dan
perawatan yang bisa mencapai 1 triliun
dollar AS (Rp 9,07 kuadriliun), Angkatan
Bersenjata Amerika Serikat memutuskan
mengurangi jumlah pangkalan yang akan
menjadi basis operasi pesawat tempur
masa depan F-35 Lightning II.
Majalah penerbangan Aviation Week,
Jumat (2/3/2012), menyebutkan, dua
calon operator utama F-35 di AS, yakni
Angkatan Udara dan Angkatan Laut AS,
mulai meninjau kembali rencana
pengoperasian jet tempur generasi kelima
tersebut untuk memangkas biaya operasi
dan perawatan (O&S cost).
Kepala Staf AU AS Jenderal Norton
Schwartz mengatakan, pihaknya semula
berencana menempatkan F-35 di lebih
dari 40 pangkalan. "Dengan
perkembangan terbaru ini, kami
mengurangi jumlah pangkalan menjadi
sekitar 30 pangkalan saja," ujar Scwartz.
Pengurangan basis operasi F-35 ini
sejalan dengan rencana AU menutup
beberapa pangkalan dalam rangka
pengurangan kelebihan infrastruktur yang
mereka operasikan hingga 20 persen. AU
AS berencana mengoperasikan varian
F-35A untuk menggantikan armada
pesawat F-16 Fighting Falcon.
Ini adalah perkembangan terbaru dari
program Joint Strike Fighter (JSF), yang
sebelumnya sudah diwarnai sederet kabar
tak mengenakkan, mulai dari
pembengkakan biaya pengembangan
program, berbagai masalah teknis yang
ditemukan saat uji terbang, dan
kemungkinan penundaan produksi,
pengurangan jumlah pesanan, sampai
pembatalan pesanan.
Departemen Pertahanan AS telah
memutuskan menangguhkan pemesanan
179 unit F-35 dalam lima tahun ke depan
sebagai bagian dari langkah penghematan
anggaran pertahanan AS. AS sedianya
akan membeli sekitar 2.400 unit F-35
untuk menggantikan seluruh armada F-16,
F/A-18, dan AV-8B Harrier II, yang selama
ini menjadi andalan AU, AL, dan Korps
Marinir AS.
Kabar tersebut memicu kekhawatiran
negara-negara calon pembeli F-35 bahwa
harga satuan pesawat itu akan naik lagi.
Jepang sudah menyatakan akan
membatalkan rencana pembeliannya
apabila harga dinaikkan dan jadwal
pengiriman tertunda.
Sementara Italia, salah satu dari delapan
negara di luar AS yang menjadi mitra
utama program JSF, sudah memutuskan
memotong rencana pembelian 131 unit
F-35 sebesar 30 persen. Negara-negara
lain dikhawatirkan akan mengikuti langkah
Italia.
Meski demikian, dalam pertemuan yang
difasilitasi Menteri Muda Pertahanan
Nasional Kanada Julian Fantino di
Kedutaan Besar Kanada di Washington
DC, AS, Kamis hingga Jumat (2/3/2012),
perwakilan sembilan negara mitra JSF,
yakni AS, Kanada, Inggris, Australia, Turki,
Denmark, Norwegia, Italia, dan Belanda,
menyatakan tetap mendukung penuh
program F-35 tersebut.
Sumber : Kompas

PT DI Serahterimakan Tiga Heli NBell-412 EP ke TNI

JAKARTA - PT Dirgantara Indonesia
(PT DI) menyerahkan tiga unit
helikopter NBell 412 EP pesanan TNI.
Dua unit helikopter Bell 412 EP
merupakan pesanan TNI AD, dan
pesanan TNI AL satu unit.
Serah terima ketiga helikopter yang
akan disaksian Menteri Pertahanan
Purnomo Yusgiantoro ini, dilakukan di
pabrik PT DI di Bandung hari ini,
Jumat (2/3). "Penyerahan helikopter
NBell 412 EP ini merupakan realisasi
dari alokasi pengadaan alutsista yang
bergerak untuk BUMNIP dengan
memprioritaskan produk dalam
negeri sebagai komitmen pemerintah
dalam memberdayakan BUMNIP,”
kata Direktur Utama PT DI Budi
Santoso.
Menurutnya TNI AD berencana
meningkatkan kemampuan udaranya
terutama Skadron-12 Serbu Pusat
Penerbang TNI AD (Puspenerbad)
dengan kekuatan 32 unit helikopter,
yaitu 24 heli serbu dan 8 unit heli
serang.
Heli NBell-412 EP buatan PT DI (Foto:
DETIK.COM)
Penyerahan kedua unit heli Bell ini
merupakan awal penyerahan dari
rencana tersebut. Helikopter angkut
dan serbu yang merupakan jenis heli
medium dengan kapasitas 15
personel ini telah dioperasikan
Skadron-11/ Serbu dan Skadron-21/
Sena Puspenerbad.
Begitu juga untuk TNI AL, telah
mengoperasikan NBell 412 SP dan
NBell 412 HP. Helikopter NBell 412 EP
ini merupakan generasi terakhir dari
jenis helikopter Bell 412 yang masuk
armada helikopter Skadron- 400
Pusat Penerbang TNI AL
(Puspenerbal).
Penyerahan helikopter ini dilakukan
oleh Dirut PT DI Budi Santoso dengan
Waaslog KSAD Brigadir

Panglima TNI: Soal Calo Sukhoi Harus Dicek Kebenarannya!

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana
TNI Agus Suhartono menegaskan
benar tidaknya keterlibatan calo
dalam pengadaan enam unit jet
tempur Sukhoi dari Rusia, harus dicek
kembali kebenarannya.
"Ya saya kok merasa keberadaan calo
itu belum tentu benar, harus dicek
lagi kebenarannya," katanya
menjawab ANTARA usai memimpin
panen padi varietas unggul Siliwangi
Parikesit Dewi Sri Agung (SP DSA) di
Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cariu,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu
(3/3).
Ia menegaskan setiap proses
pengadaan alutsista senjata termasuk
jet tempur Sukhoi harus diajukan dari
markas besar masing-masing
angkatan, yakni Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
setelah sebelumnya melalui tender
terbuka.
"Setelah ditentukan produk dengan
spesifikasi teknik dan kebutuhan
operasi yang dibutuhkan, maka
diajukan ke Mabes TNI untuk
dilanjutkan pengajuannya ke
Kementerian Pertahanan. Di
Kementerian Pertahanan diuji kembali
hingga memasuki tim evaluasi
pengadaan. Di sinilah baru ketahuan
apakah ada mark up atau tidak, ada
calo atau tidak," kata Agus.
Jika memang ada penggelembungan
harga atau keberadaan calo, maka
semua pihak yang terlibat dari mulai
tingkat mabes angkatan hingga
Panglima TNI yang meneruskan
pengajuan itu ke Kementerian
Pertahanan harus bertanggung
jawab.
"Tapi saya merasa kok tidak benar.
Proses pengadaannya juga terus
berjalan. Ya harus dicek kembali,"
ujar Panglima TNI menegaskan.
Kementerian Pertahanan menyatakan
tidak ada calo dalam pengadaan jet
tempur Sukhoi.
"Sampai detik ini, kami hanya
berhubungan dengan pihak JSC
Rosoboronexport sebagai wakil resmi
pemerintah Rusia dalam pengadaan
pesawat Sukhoi," kata Kepala Badan
Sarana Pertahanan Kemhan RI
(Kepala Baranahan Kemhan RI)
Mayjen TNI Ediwan Prabowo.
Sumber : ANTARANEWS.COM

Sisa Anggaran APBN 2011 Dialokasikan ke TNI dan Polri

JAKARTA - Sebagian sisa anggaran lebih (SAL) tahun 2011 akan digunakan untuk kepentingan Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian.

Hal ini akan diajukan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat, saat pembahasaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 mulai awal April.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Selasa (28/2/2012).

Tak dijelaskan oleh Hatta alasan, nilai, maupun peruntukan, dana sisa anggaran lebih (SAL) tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa sebagian besar dana SAL akan digunakan untuk kepentingan proyek infrastruktur.

SAL tahun 2011 yang dapat digunakan senilai Rp 30 triliun. Sesuai dengan ketentuan, 20 persen di antaranya harus dialokasikan langsung untuk program pendidikan. Dengan demikian SAL yang tersisa adalah Rp 24 triliun.

Sumber : KOMPAS.COM

Puspenerbal Akan Tambah 10 Helikopter dan 3 Pesawat

26 Februari 2012

Pesawat CN-235 pesanan TNI AL per Januari 2012 (photo : Indonesia Raya)

TRIBUNJATIM.COM,SURABAYA- Program pembangunan kekuatan unsur udara untuk mengantisipasi potensi ancaman dari laut dalam tahun ini Pusat Penerbangan Angkatan Laut (Puspenerbal) TNI AL akan menambah 10 Helikopter dan tiga pesawat patroli maritim (Patmar).

KSAL Laksamana TNI Soeparno mengatakan, kebutuhan Helikopter dan Patmar tersebut adalah tuntutan mengimbangi kekuatan lawan, terutama Helikopter yang memiliki kemampuan Anti Kapal Permukaan (AKPA) dan Anti Kapal Selam (AKS).

“Ini adalah Prioritas teutama Helikopter dengan kemampuan AKS yang paling ditakuti oleh kapal selam lawan yang disinyalir sering melakukan kegiatan spionase melalui perairan teritorial maupun alur laut,” papar Soeparno usai menjadi Irup Sertijab Komandan Puspenerbal di Apron Hanggar Lanudal Juanda, Jumat (23/2/2012).

Heli Anti Kapal Selam dan Anti Kpal Permukaan akan melengkapi arsenal TNI AL (photo : ADF)

Selain Helikopter AKPA dan AKS pihaknya juga memesan jenis Helikopter angkut taktis. Untuk pesawat terbang, Puspenerbal dalam tahun ini juga akan menambah tiga pesawat Patroli Maritim (Patmar).

“Satu pesawat sudah selesai dan akan diserahkan tanggal 28 nanti,” jelasnya.

Sementara untuk pesawat lama seperti jenis pesawat Nomad, kata Soeparno jika masih bisa dirawat, pesawat tersebut tetap akan dipakai.

“Akan dipelajari lagi rencana grounded, kalau bisa dipertahankan akan dipakai,” pungkasnya.

(TribunNews)

 

Satkopaska Koarmatim Unjuk Kemampuan Penghancuran Instalasi Musuh

27 Februari 2012, Surabaya: Sebagai pasukan elit TNI AL, Satuan Komando Pasukan Katak (Satkopaska) Koarmatim memiliki kemampuan operasi peperangan laut khusus, seperti infiltrasi ke daerah lawan melalui laut dan udara. Konsentrasi kekuatan tersebar di beberapa wilayah strategis, merupakan acaman serius yang harus segera dilumpuhkan dan dihancurkan. Untuk membuka pintu masuk bagi pasukan lain menuju daerah sasaran, Pasukan Katak mendapat tugas menghancurkan instalasi pertahanan musuh yang berada di daerah garis pantai.

Kemampuan itu ditunjukkan pada saat Satkopaska Koarmatim menggelar latihan beberapa waktu lalu. Dengan mengunakan sebuah pesawat angkut militer, satu tim Kopaska Koarmatim yang terdiri dari 7 orang personel melakukan penerjunan (military Free Fall) tidak jauh dari target yang akan di hancurkan. Kondisi medan tempur yang berada di garis pantai itu didominasi hutan dan semak belukar. Hal ini sangat membantu gerak tim Kopaska untuk berlindung dari pengamatan musuh. Tim penghancur ini dipimpin oleh Komandan Tim Mayor Laut (P) Yudo Ponco membentuk Taktik Satuan Kecil (Tactical Small Unit) bergerak senyap mendekati sebuah bangunan berupa gudang senjata dan amunisi milik musuh.


Terdapat sekitar lima orang di dalam bangunan itu. Salah satu diantara mereka sedang berdiri disebuah pos penjagaan dengan senjata lengkap. Sedangkan 4 orang lainnya sedang duduk-duduk sambil berbincang dengan rekan mereka di dalam bangunan utama. Melihat kondisi itu, supaya dapat masuk kedalam instalasi musuh sebelumnya harus melumpuhkan seorang penjaga yang ada diluar. Sniper Kopaska menggunakan senjata M14 kaliber 7,62 mm berhasil melumpuhkan penjaga dari tempat tersembunyi.

Sejurus kemudian tim Kopaska menyerbu ke dalam instalasi musuh dengan melemparkan granat tangan. Suara ledakan granat disusul rentetan tembakan senjata otomatis M4 A-1 dan M60 kaliber 7,62mm yang digunakan Kopaska, mengejutkan 4 orang yang ada di dalam. Kedatangan Pasukan Katak secara tiba-tiba membuat musuh tidak dapat memberikan perlawanan yang berarti. Dalam waktu singkat, 5 orang musuh dapat dilumpuhkan. Selanjutnya tim Kopaska melakukan demolisi (penghancuran) instalasi gudang senjata dan amunisi musuh kemudian segera melakukan pengundurun.


Pertempuran itu merupakan salah satu rangkaian latihan K-2 Cantoka Senayudha “Gurila” (gunung rimba laut) yang berlangsung sejak tanggal 10 sampai dengan tanggal 29 februari 2012. Latihan K-2 tahun 2012 dibuka oleh Komandan Satkopaska Koarmatim Kolonel Laut (P) Yeheskiel Katiandagho, di Mako Kopaska Koarmatim Ujung Surabaya belum lama ini, Jum’at (10/02). Sebanyak 152 personel gabungan Kopaska dan staf terlibat dalam kegiatan tersebut. Sedangkan personel Kopaska yang terlibat sebagai pelaku ada 5 tim, masing-masing tim terdapat 7 orang. Materi yang diterapkan dalam gladi tempur K-2 Kopaska tersebut adalah kemampuan menembak (markmanship), melintasi medan pegunungan (mountainering), landing dan dropping pasukan melalui laut dan udara serta intelijen tempur.

Selain itu, gladi tempur Gurila juga mempelajari materi tentang Ilmu Medan Membaca Peta (IMMP), survival, pengintaian pantai, navigasi laut, Taktik Satuan Kecil (Tsk) serta demolisi. Sebagai puncak latihan K-2 Cantoka Senayudha dilaksanakan gladi tempur gabungan dari beberapa materi latihan yang disebut full mission profile. Latihan K-2 Kopaska diselenggarkan secara rutin 3 kali dalam setahun dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme serta kerja sama tim Kopaska dalam menyelenggarakan peperangan laut khusus.

Sumber: Dispenkoarmatim

RI Butuh MBT

27 Pebruari 2012, Jakarta: Untuk
menjaga integritas Negara
Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI), Indonesia membutuhkan
Tank Kelas Berat. Karenanya
diperlukan modernisasi alutsista,
yang salah satunya dengan
memilih pengadaan Tank
Leopard. Hal tersebut dikatakan
Menteri Pertahanan RI Purnomo
Yusgiantoro pada saat
memberikan keterangan pers,
Jumat (24/2) di kantor
Kementerian Pertahanan, Jakarta.
Menhan, menjelaskan terkait
penempatan Tank Leopard ini
tidak akan ditempatkan di wilayah
Papua. Karena menurut Menhan
kondisi geografis di Papua tidak
memungkinkan untuk dilalui jenis
kendaraan tempur Tank Berat.
Untuk tahap selanjutnya, Menhan
menyampaikan bahwa Indonesia
melalui TNI Angkatan Darat
berencana akan membangun
Batalyon Tank dalam
pembangunan kekuatan /
modernisasi Angkata Darat.
Menhan Purnomo Yusgiantoro
menekankan, Indonesia
membutuhkan Tank Berat atau
Main Battle Tank (MBT), karena
yang dimiliki Indonesia selama ini
hanya Tank Ringan atau Light
Battle Tank (LBT) seperti Scorpion
dan AMX 13.
Menurut Purnomo Tank Leopard
merupakan jenis alutsista tank
yang memiliki teknologi terbaik
saat ini. Ditambahkan Menhan
walaupun Tank Leopard
berukuran besar, namun tetap
dapat melalui lokasi tanpa
infrastruktur, termasuk melalui
sungai sedalam empat meter.
Pemerintah telah mempersiapkan
anggaran pengadaan Tank Kelas
Berat, sesuai dengan kebutuhan
dari TNI AD. Saat ini kondisi
ekonomi Indonesia membaik atau
kuat dengan pertumbuhan
ekonomi mencapai 6,5% pada
tahun 2011, sehingga
moderinisasi TNI di mungkinkan
dilakukan.
Kemhan: Leopard Masih
Dinegosiasikan
Kementerian Pertahanan
menyatakan rencana pembelian
sekitar 100 unit "Main Battle
Tank" (MBT) jenis "Leopard 2A6"
masih dinegosiasikan dengan
pihak Belanda.
"Kita masih negosiasikan, belum
ada keputusan final," kata Kepala
Pusat Komunikasi Publik
Kementerian Pertahanan Brigjen
TNI Hartind Asrin ketika
dikonfirmasi ANTARA di Jakarta,
Senin.
Ia menambahkan, sambil terus
melakukan negosiasi Pemerintah
Indonesia juga melakukan
penjajakan ke beberapa negara
lain untuk pengadaan "Leopard",
antara lain Jerman.
"Kami juga melakukan langkah-
langkah antisipasi dengan
mencari alternatif ke beberapa
negara," kata Hartind.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan
Purnomo Yusgiantoro
menegaskan Indonesia
membutuhkan main battle tank
atau tank berat seperti Leopard
yang direncanakan akan dibeli
dari Belanda.
"Kami percaya, negara yang kuat
harus memiliki sistem pertahanan
yang kuat. Di negara maju mana
pun, ketika ekonomi membaik,
sistem pertahanannya pasti
meningkat," katanya.
Rencana pembelian tank Leopard
mendapat penolakan tidak saja di
dalam negeri tetapi juga di
Belanda, sebagai negara penjual.
Di dalam negeri, beberapa
anggota Komisi I DPR menolak
rencana itu. DPR menilai
spesifikasi tank Leopard tak cocok
dengan kondisi medan Indonesia.
Sejumlah kalangan menilai
Leopard tidak cocok untuk kontur
geografis Indonesia.
Parlemen Belanda tidak setuju
atas rencana Pemerintah Belanda
menjual tank ke Indonesia.
Alasan yang disebut dalam mosi
adalah tentara Indonesia "pernah
melanggar HAM di Aceh, Timor
Timur, dan Papua Barat."
Atas kontroversi itu tim teknis
Kementerian Pertahanan telah
berangkat ke Belanda untuk
melihat langsung kondisi tank
berat dimaksud, kesesuaian harga
dan negosiasi secara politik.
Sumber: Kemhan/ ANTARA News