Russia to Build 6 Submarines Annually – Deputy PM

Russia to Build 6 Submarines Annually
© RIA Novosti. Sergey Guneev

20:53 02/02/2012

Russia will start producing six submarines and one aircraft carrier annually starting in 2013, Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin said on Thursday.

“By 2013, production capacity [at Russian shipyards] will allow us to build six submarines and an aircraft carrier every year,” Rogozin told reporters, adding that the number includes both nuclear and diesel-powered submarines.

As a result, the production output will surpass that of the Soviet era when Russia built an average of five submarines annually, he said.

Rogozin earlier said the production had been bogged down in the past by a lack of financing, outdated equipment and a shortage of skilled labor.

Russia is planning to build eight Borey class strategic submarines and up to 10 Graney class attack subs by 2020.

 Fire-damaged Sub Will Cost $16.5 mln. to Repair – Rogozin

Russian nuclear submarine Yekaterinburg
© REUTERS/ Andrei Pronin

The cost to repair the Yekaterinburg, a Russian nuclear submarine damaged by fire late last December, will total about 500 million rubles ($16.5 million), Russian Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin said on Thursday.

“The repairs will cost about 500 million rubles,” Rogozin said.

Some media reports previously said the costs would exceed 1 billion rubles but Rogozin denied those reports.

On December 29, the outer hull of the Yekaterinburg, a Delta-class nuclear submarine, caught fire during repairs at a shipyard in northwest Russia's Murmansk Region. Seven crewmembers and two responders were injured as they battled the fire, which was put out the following day.

There was no radiation leak because the reactors had been shut down before repairs began.

The submarine’s hydro acoustic system was disabled by the fire and will need to be replaced before it is brought back into service.

Delta-class submarines have an outer skin of anechoic rubber, designed to absorb sound from sonars to make the boat harder to detect, that can burn in a dry environment. However, the boat has a double hull of thick steel, which would protect its interior from external fire.

The repairs are scheduled to start this summer.

Disposal of Russian Third Generation Nuclear Subs Suspended

Disposal of Russian Third Generation Nuclear Subs Suspended
© RIA Novosti.

21:00 02/02/2012

SEVERODVINSK, February 2 (RIA Novosti)

Russia has decided to suspend the planned disposal of third-generation strategic nuclear submarines currently in service with the Navy, Deputy Prime Minister Dmitry Rogozin said on Thursday.

“The most successful projects will undergo two repairs instead of one. The subs' period of service will be extended to 30-35 years instead of the current 25,” Rogozin told journalists.

He also said Akula (Typhoon) class submarines will be upgraded and their electronics and armaments replaced every seven years.

According to Rogozin, this will help gain time until all eight Borey class strategic submarines are deployed by 2020.

The deputy premier also said a naval vessel construction development program for the next 30 years is expected to be worked out soon.

sumber : RIA NOVOSTI

Russian Navy to Receive Mistral Warship in 3 Years

French navy command ship Mistral
The first Mistral class amphibious assault ship will be put in service with the Russian Navy in 36 months, Russian Navy Commander Adm. Vladimir Vysotsky said on Wednesday.

Russia and France signed a $1.2-billion contract on two French-built Mistral class ships, including the transfer of sensitive technology, in June 2011. Two more ships are expected to be 80% built in Russia, 20% in France.

“The first Mistral class ship was laid down at a DCNS shipyard in Saint-Nazaire on February 1,” Vysotsky said.

The French-built ships will be named Vladivostok and Sevastopol, the admiral said.

A Mistral-class ship is capable of carrying 16 helicopters, four landing vessels, 70 armored vehicles, and 450 personnel.

The Russian military has said it plans to use Mistral ships in its Northern and Pacific fleets.

sumber : RIA NOVOSTI

Belanda Tetap Tarik Ulur Lepas Tanknya

  2 Februari 2012 - 2:19pm

MBT Leopard 2A6 Bundeswehr manuver di tanah berlumpur. (Foto: Bundeswehr)

Pemerintah Belanda sudah kebelet ingin menjual alat utama sistem pertahanan (alutsista) tua mereka. Cuma, begitu ada negara yang bereaksi dan berniat membeli tank-tank, parlemen menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Begitu bunyi kalimat pembuka di harian De Pers hari Rabu (01/02).

Debu pasir bertebangan di sekitar tank tempur Leopard A26. Demikian foto yang terlihat di brosur Kementerian Pertahanan. Kabinet Mark Rutte ingin menambah kas negara dari penjualan 119 tank tipe tersebut. Calon pembeli sudah bermunculan, tapi perkaranya tidak sesederhana itu. Lihat saja kasus Indonesia. Perdebatan seru mengenai penjualan mencuat, baik di negara pemakan keju maupun di negara dengan 245 juta penduduk.

Parlemen Belanda kepingin tahu apa rencana Indonesia, negara kepulauan yang memiliki ratusan hektar hutan, terhadap satu tank yang beratnya setara dengan lima puluh mobil Golfs Volkswagen. Lebih-lebih anggota parlemen khawatir dengan isu hak asasi manusia misalnya dengan rakyat Papua, penduduk asli Nugini. Akhir tahun lalu 12 orang tewas dan ratusan orang ditangkap ketika unjuk rasa pecah.

Menurut organisasi hak-hak asasi manusia, ada demonstran yang bahkan harus mendekam 20 tahun di tahanan dengan dalih mengacu pada undang-undang lama warisan Belanda kolonial. Bagi Partai Sosialis (SP), partai Buruh (PvdA) dan Partai Kiri Hijau (GroenLinks) serta partai Kristen Sosial Konservatif (ChristenUnie) ini sudah cukup menjadi alasan untuk urung melepaskan tank Belanda ke Indonesia. Alasan Partai Kebebasan (PVV) lain lagi. Penduduknya yang 86 persen muslim menjadi alasan keberatan bagi mereka.

Tapi ke mana rongsokan Belanda ini harus dijual? tulis De Pers. Selama bertahun-tahun, Belanda tidak pernah keberatan memasok tank ke Arab Saudi dan kendaraan lapis baja ke Mesir dan Bahrain, tapi sekarang banyak anggota parlemen yang keberatan. Bahkan untuk melepaskannya ke negara seperti Yaman dan Turkmenistan, mereka masih harus pikir-pikir dulu.

Ini tidak terlalu mengejutkan. Pada 14 Februari tahun lalu Belanda sontak dipermalukan ketika tayangan televisi mengenai pemberontakan Musim Semi Arab memperlihatkan lewatnya kendaraan perang yang dicurigai mirip dengan alat perang tua Belanda.

Dalam tanggapan terhadap pertanyaan anggota parlemen dari GroenLinks, Arjan El Fassed, Menteri Luar Negri Uri Rosenthal akhirnya harus mengakui bahwa Belanda lebih dari sekali melepaskan surplus pertahanannya ke Bahrain. "Ini termasuk kendaraan lapis baja (panser) 35 M-113 dan 25 YPR," tukas menteri dari Partai Liberal Konservatif (VVD) itu.

"Juga di Mesir, pada insiden Maspero bulan Oktober, dimana 27 korban tewas, banyak panser yang digunakan," kata anggota dewan Joël Voordewind dari ChristenUnie. "Besar kemungkinan panser-panser bekas kami juga ada di antaranya."

Belanda rupanya pemasok besar kendaraan lapis baja. Hanya ke Mesir saja, antara tahun 1996 dan 2006 sudah lebih dari seribu panser yang terjual. Bahrain dan Mesir bersama-sama menyumbang kas negara Belanda sejumlah 200 juta euro.

Sekarang Indonesia juga berani membayar jumlah yang sama untuk tank-tank Leopard A26. Jumlah yang sulit ditampik oleh Menteri Pertahanan Hans Hillen, padahal kementeriannya harus menghemat 1 miliar euro. Untuk jumlah setinggi ini, menteri dari CDA itu rela mengesampingkan sebentar "moralitasnya."

Anggota dewan Martijn van Dam asal PvdA, yang sebelumnya gagal menghentikan rencana pengiriman tank ke Mesir berkomentar: "Negara yang sudah jelas-jelas ingin membeli tank, malah dilarang. Lihat dong negara-negara yang telah kita pasok sebelumnya, sebanyak apa demokrasi terjadi di sana?" Demikian De Pers.

SUMBER : RADIO NEDERLAND

Pembaruan persenjataan TNI-AD bertahap

MBT Leopard 2A6 Bundeswehr manuver di tanah berlumpur. (Foto: Bundeswehr)

Kamis, 2 Februari 2012 16:19 WIB 

Yogyakarta (ANTARA News) - Masyarakat sudah mahfum bahwa persenjataan TNI-AD banyak yang sudah lama. "Pembaruan persenjataan itu untuk menggantikan yang telah tua," kata Letnan Jenderal TNI Azmyn Y Nasution, di Yogyakarta, Kamis.

Dia menjadi salah satu pembicara dalam seminar "Membangun Karakter bangsa Melalui Pendidikan Wawasan Kebangsaan" di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, sebagian besar persenjataan TNI-AD telah berusia tua, sehingga perlu diganti. Pergantian akan dilakukan secara bertahap.

"Pemerintah telah menyediakan anggaran yang cukup memadai. Anggaran itu bukan untuk menambah tetapi mengganti persenjataan yang telah tua," katanya.

Ia mengatakan, alutsista yang akan diperbarui antara lain senjata, panser, dan tank. Jika pengadaan Tank Leopard nanti disetujui, maka TNI-AD akan menggunakan tank jenis itu.

"Pengadaan Leopard akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan satu batalyon, yakni Batalion Kavaleri 8 Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur," katanya.
(B015)

SUMBER : Antara

Jangan skeptis soal Leopard

Kamis, 2 Februari 2012 21:20 WIB 

Leopard 2A5, sementara yang direncanakan untuk dibeli TNI-AD dari Angkatan Darat Kerajaan Belanda sebanyak 100 unit adalah tipe yang lebih mutakhir, Leopard 2A6. (wikipedia)

... jangan spektis melihat permasalahan. Tank ini bisa di segala medan dan tidak masalah digunakan seperti tank dalam Perang Dunia Kedua...

Jakarta (ANTARA News) - Belum final rencana pembelian 100 tank 2A6 Leopard buatan Jerman dari Angkatan Darat Kerajaan Belanda. Rektor Universitas Pertahanan, Letjen TNI Syarifudin Tippe, mengajak masyarakat jangan skeptis melihat permasalahan tentang itu.

TNI-AD memerlukan main battle tank (MBT) Leopard 2A6 karena tank bekas asal Belanda itu memiliki teknologi canggih. "Tank ini bisa menjangkau sasaran secara presisi. Kita perlu tank ini, untuk mengembangkannya di masa depan," katanya, di Jakarta, Kamis.

Rencana pembelian 100 unit tank Leopard dari pemerintah Belanda merupakan keputusan yang tepat.

Di sisi lain, Tippe yang berasal dari korps infantri bisa menerima pendapat bahwa Leopard dengan bobot kosongnya yang 62 ton tidak pas dengan keadaan infrastruktur dan topografi Tanah Air.

Menurut dia, Leopard didesain bisa beroperasi di segala medan, sehingga cara melihatnya harus diproyeksikan menghadapi medan peperangan dan tidak semata mempermasalahkan penempatannya di Jakarta dan Surabaya.

"Kita jangan spektis melihat permasalahan. Tank ini bisa di segala medan dan tidak masalah digunakan seperti tank dalam Perang Dunia Kedua," ujar Syarifudin.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI-AD, Jenderal TNI Pramono E Wibowo, menegaskan, rencana pembelian 100 unit Leopard masih dalam perundingan. "Kami ini sedang mencari yang sesuai dengan permintaan prajurit di lapangan serta anggaran yang tersedia, " kata Wibowo, di sela Rapat Pimpinan TNI Angkatan Darat 2012.

KSAD juga mengatakan telah meminta maaf kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena komunikasi yang kurang berjalan dengan baik antara TNI AD dan badan legislatif. Dana dari pemerintah untuk meremajakan arsenal militer Indonesia sebanyak Rp14 triliun. (ANT)

sumber : ANTARA

Jaleswari: Cegah Mark Up, TNI Harus Mampu Hapus Broker Alutsista

www.tni.mil.id
Sesuatu yang menyangkut APBN itu harus transparan karena menyangkut dana publik

Baca juga:

Kemhan Bolehkan KPK Pantau Pengadaan Barang

Presiden Cium Godaan ke Arah Penyimpangan dalam Pengadaan Alutsista

CSIS Nilai Wajar Pembelian Alutsista Pakai Utang Luar negeri

Kemhan Akui Terpaksa Pakai Utang Luar Negeri untuk Pengadaan Alutsista

Anggaran Alutsista TNI Angkatan Udara Bertambah

Jurnas.com | PENGAMAT Pertahanan Jaleswari Pramodhawardani menyambut baik imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta semua pihak menjalankan secara benar pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) di Tanah Air.

Menurut Jaleswari, semua pihak utamanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) sudah seyogianya menerapkan prinsip transparan dan akuntabilitas dalam pengadaan Alutsista tersebut. ”Saya kira pernyataan Presiden SBY itu tepat karena Alutsista itu dibeli dari APBN. Sesuatu yang menyangkut APBN itu harus transparan karena menyangkut dana publik,” ujar Jaleswari saat berbincang dengan Jurnal Nasional, Kamis (2/2).

Jaleswari melanjutkan dirinya dapat memahami imbauan Presiden SBY tersebut. Pasalnya sambung dia, sudah menjadi rahasia umum apabila pengadaan Alutsista TNI selama ini kerap disusupi oleh broker atau makelar.

”Broker-broker harus dihilangkan. Karena Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono beberapa tahun lalu juga pernah menyatakan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) itu penuh borok dan bocor,” katanya.

Untuk itu kata Jaleswari lagi, dalam rangka penerapan transparansi dan akuntabilitas tersebut maka TNI harus konsisten dalam menjakankan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan. Renstra ini harus tetap dijalankan secara berkelanjutan meski terjadi pergantian di pucuk pimpinan TNI. ”Tidak hanya TNI tapi juga semua pihak harus mendukung berjalanya Renstra tersebut,” katanya.

 

sumber : JURNAS

Kemhan: Bantuan Perbatasan Hanya Diterima dalam Bentuk Peralatan

Desmunyoto P. Gunadi / Jurnal Nasional
Bantuan dalam bentuk peralatan diperbolehkan, namun untuk personel tidak.

Baca juga:

Kemhan Bolehkan KPK Pantau Pengadaan Barang

Pemprov Sulut Kerja Sama Perbatasan dengan AS, Kemhan Merasa Dilangkahi

Kemhan Akui Terpaksa Pakai Utang Luar Negeri untuk Pengadaan Alutsista

Pembelian Tank Leopard Belum Diputuskan

Wamenhan: Modernisasi Alutsista Pil Pahit Kemhan

Jurnas.com | MENANGGAPI rencana kerja sama Pemrov Sulawesi Utara dengan militer AS dalam pengamanan wilayah laut dan perbatasan Sulut, Kepala Pusat Komuniaski Publik Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hartind Asrin menyatakan, bantuan pertahanan di perbatasan hanya dapat diterima dalam bentuk peralatan.

“Selama bantuan yang diberikan dalam bentuk peralatan, itu diperbolehkan, namun untuk personel tidak,"kata Hartind di Jakarta, Kamis (1/2).

Hartind menuturkan, selama ini AS telah memberikan bantuan peralatan kepada Indonesia. Salah satu bantuan AS yang disebut Hartind adalah peralatan untuk memperkuat kawasan maritim Indonesia. Bantuan ini berupa radar yang telah dipasang di 12 titik sepanjang Selat Malaka dan Pulau Sumatera, mulai dari Sabang ke Batam. “Tapi secara resmi tidak ada kerja sama dengan AS di perbatasan,”ujar Hartind.

Kerja sama pengamanan perbatasan Indonesia, sebutnya, dilakukan bersama Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan wilayah laut, Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, Filipina, Vietnam, Singapura, Thailand, Australia, dan India.

Pemrov Sulut disebut-sebut melakukan rencana pengamanan wilayah laut dan perbatasan dengan militer AS. Gubernur Sulut Sarundajang bahkan telah mengunjungi Angkatan Laut AS untuk mempresentasikan kesiapan Sulawesi Utara menjadi tuan rumah acara penanggulangan terumbu karang dan masalah perbatasan di Sulawesi Utara. Rencana kerja sama ini memunculkan kekhawatiran akan dilakukannya pembangunan pangkalan AS di Sulut.

“Sebenarnya tidak masalah, kita bisa terima bantuan AS itu, tapi harusnya melalui Kementerian Pertahanan,”tegas Hartind.

 

sumber : JURNAS

Presiden Cium Godaan ke Arah Penyimpangan dalam Pengadaan Alutsista

Wahyu Wening / Jurnal Nasional
Prinsip transparan dan akuntabel berlaku bagi pengadaan di semua domain.

Baca juga:

Bantah Ada Pelengseran, Jero Minta Kader Demokrat Jaga Citra Partai

Jero Wacik Tegaskan Kembali Demokrat Tetap Solid

Menang di Florida, Romney Klaim Calon Terkuat Republik

Dari “Cinta Coca-Cola”, Presiden Filipina Terpikat dengan Perempuan Korea

Presiden Menerima Ketua Sinode Papua

Jurnas.com | SEMUA pihak diminta menghindari praktek bisnis alutsista yang tidak benar dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Dari praktik tidak benar ini ujung-ujungnya membuat kemampuan prajurit berkurang. Presiden mencium masih berjalan praktek bisnis alutsista yang tidak benar itu.

"Jangan ada mark up, jangan ada lobi sana, lobi sini, menggalang sana menggalang sini. Akhirnya harganya menjadi berlebihan, negara dirugikan. Jumlahnya berkurang, sehingga kemampuan negara, kemampuan prajurit kita untuk berperang menjadi berkurang. Itu prinsip yang harus kita pegang teguh," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di kantornya, Jakarta, Kamis (2/2).

Presiden meminta jajarannya mempetanggungjawabkan penggunaan anggaran negara. Kementerian terkait harus memberikan penjelasan kepada publik atas penggunaan anggaran, agar tidak terjadi kesalahan informasi. "Saya sudah sampaikan itu. Menhan harus aktif, semua harus aktif untuk menjelaskan. Jangan isunya digeser ke sana kemari, dan bisa membingungkan semua. Jelaskan dengan baik, komunikasikan dengan baik," ujar Kepala Negara.

Kementerian Pertahanan diminta membuat perencanaan yang tertata terkait pengadaan alutsista. Presiden sendiri udah memberikan kebijakan dasar soal itu. "Yakni menggunakan industri dalam negeri sendiri manakala itu tersedia, dan itu wajib," kata Presiden.

Namun bila tidak tersedia, boleh mengadakan dari luar. Namun mesti dilakukan di atas kerangka kerja sama yang baik. "Saya masih mencium godaan-godaan ke arah itu, dan kalau terjadi akan kita berikan tindakan yang tegas, termasuk siapa yang mengajak untuk melakukan penyimpangan dalam pengadaan alutsista," kata Presiden.

Prinsip transparan dan akuntabel berlaku bagi pengadaan di semua domain di negeri, di kementerian manapun. "Mari kita pertanggungjawabkan anggaran yang tidak sedikit yang tujuannnya baik, untuk negara kita, kedaulatan negara kita, pertahanan dan keamanan kita, melindungi rakyat dan tanah air kita," kata Presiden.

 

sumber : JURNAS

Presiden rapat bahas pusat pelatihan pasukan perdamaian

Kamis, 2 Februari 2012 15:06 WIB | 414 Views

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (FOTO ANTARA)

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melangsungkan sidang kabinet terbatas membahas perkembangan pembangunan pusat pelatihan pasukan perdamaian di Sentul Bogor yang ditargetkan selesai 2014.

Dalam sid ng kabinet bidang Politik Hukum dan Keamanan yang berlangsung di Kantor Presiden Jakarta, Kamis siang, Presiden mendengarkan penjelasan dari Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan menteri terkait mengenai perkembangan pembangunan pusat pelatihan tersebut.

"Kawasan yang dibangun itu penting, berkaitan dengan tugas pokok kita menyangkut sesuatu yang belum kita miliki padahal manfaat dan kegunaannya sangat besar," kata Presiden.

Presiden menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif berkontribusi dalam pengiriman pasukan perdamaian di bawah bendera PBB di daerah-daerah konflik.

Di pusat pendidikan pasukan perdamaian di Sentul tersebut, kata Kepala Negara selain akan didirikan pusat pelatihan bahasa, juga akan dibangun tempat latihan untuk penanganan tanggap darurat bencana alam serta pelatihan kontra teroris.

"Kita juga ingin memiliki kampus yang representatif untuk Universitas Pertahanan. Meski sudah berjalan (universitas-red) tersebut, namun kita memerlukan fasilitas yang lebih representatif," katanya.

Presiden juga mengatakan kebutuhan Indonesia yang aktif mengirimkan pasukan perdamaian adalah perlunya pangkalan bagi pasukan perdamaian yang siap diberangkatkan kapan pun.

"Semua kita bangun bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran dan prioritas," tegasnya.

Hadir dalam sidang kabinet tersebut menteri-menteri di jajaran Polhukam antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Mendagri Gamawan Fauzi, Mendikbud Muhammad Nuh, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, para kepala staf tiga angkatan, Menkeu Agus Martowardojo dan sejumlah pejabat lainnya.

No S-400 Missile Exports Before 2015

S-400 Triumph air defense system
© RIA Novosti. Artem Jitenev

13:13 02/02/2012

MOSCOW, February 2 (RIA Novosti)

Russia has no plans to export S-400 Triumf air-defense systems before 2015 and may not start deliveries to Belarus and Kazakhstan until after 2014, a state-controlled arms exporter said on Thursday.

“Until 2015 all the S-400s will be manufactured for Russian needs only,” Rosoboronexport head Anatoly Isaikin said.

The S-400 (SA-21 Growler) air defense system is expected to form the cornerstone of Russia's theater air and missile defenses by 2020.

The S-400 can engage targets at a range of up to 400 km and an altitude of 40,000-50,000 meters. The system uses an array of assets optimized for engaging ballistic and cruise missiles.

S-400 Triumf air missile defense system

sumber : RIA NOVOSTI

Pemprov Sulut Kerja Sama Perbatasan dengan AS, Kemhan Merasa Dilangkahi

Jurnas.com | KEMENTERIAN Pertahanan mengkonfirmasi tidak menerima laporan kunjungan Gubernur Sulawesi Utara Sinjo Sarundajang ke Angkatan Laut (AL) Amerika Serikat yang mempresentasikan kesiapan Sulawesi Utara menjadi tuan rumah acara penanggulangan terumbu karang dan masalah perbatasan di Sulawesi Utara. Kunjungan gubernur ini telah mendapat kritikan keras dari DPR RI.

“Belum ada laporan ke Kementerian Pertahanan untuk bantuan Amerika Serikat menjaga perbatasan Sulawesi Utara,” kata Kepala Pusat Komunikasi Publik Brigjen Hartind Asrin di Jakarta, Kamis (2/2). Menurut Hartind, segala bentuk bantuan yang berkaitan dengan pertahanan seharusnya dilakukan melalui Kementerian Pertahanan.

“Approval-nya seharusnya melalui Kementerian Pertahanan," katanya. Isu adanya pengamanan wilayah perbatasan ini mengemuka saat pertemuan antara Wakil Gubernur Sulut Djauhari Kansil dengan Konsulat Jenderal Amerika Serikat, 24 Januari 2012 lalu.

Gubernur Sulut sendiri diberitakan telah melakukan pertemuan dengan para prajurit dan petinggi militer AS di San Diego kemarin (1/2) waktu setempat. Pertemuan ini sekaligus memberi masukan kepada peserta Mid Planing Conference, Pacific Partnership 2012 yang akan dilaksanakan di beberapa kabupaten dan kota Sulawesi Utara, Juni nanti.

Komisi I DPR RI memprotes tindakan pemrov Sulut yang mengatur pengamanan wilayah lautnya dengan Amerika. DPR menganggap tindakan ini telah melampaui kewenangan sekaligus melangkahi pemerintah pusat.

sumber : JURNAS

Utang Luar Negeri Tinggi Untuk Pembelian Alutsista Dari Luar

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) akan mengoptimalkan pinjaman dari bank dalam negeri untuk pembelian alutsista, karena selama ini pinjaman lebih banyak menggunakan utang luar negeri.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI Hartind Asrin di Jakarta, Rabu (1/2) mengatakan, pihaknya melalui "High Level Committe" (HLC) akan melakukan pembicaraan mendalam dengan Kementerian Keuangan untuk memaksimal pinjaman dari dalam negeri yang digunakan untuk pembelian alutsista.

"Pinjaman utang dari luar negeri akan lebih banyak digunakan dibandingkan pinjaman dari dalam negeri. Hal ini lebih disebabkan masih banyaknya persenjataan yang harus dibeli dari luar negeri, karena BUMN Industri Pertahanan dan Industri Strategis belum mampu memproduksi alutsista yang dibutuhkan TNI," kata Hartind.

Ia mencontohkan, pembuatan tank di Indonesia baru bisa untuk kelas ringan seperti Panser Anoa, sedangkan untuk MBT masih harus dibeli dari luar negeri. "Pembelian alutsista baru harus dengan syarat 'Transfer of Technology' (ToT)," katanya.

Hartind mengatakan, "PT Pindad saat ini belum bisa membuat meriam kaliber besar dan proyektilnya dengan kualitas baik, yang bisa dibeli dari Industri ini hanya senjata perorangan. Pesawatpun demikian, yang bisa dibeli dari PTDI untuk sekelas CN-235 dan SuperPuma.

Ia menambahkan, HLC yang diketuai oleh Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin akan menjelaskan secara detail mengenai teknis tingginya utang luar negeri untuk pembelian alutsista kepada Komisi I DPR pada Februari ini. Tak hanya itu, kata dia, Kemhan juga akan melakukan pembicaraan untuk penurunan pajak pembelian alutsista dari luar.

Sumber : DEPHAN.GO.ID

Kanada Tawarkan Kerjasama Latihan & Transfer Teknologi Industri Dirgantara

JAKARTA - Angkatan Udara Kanada ingin memperluas kerja sama kedirgantaraan dengan Indonesia, khususnya industri kedirgantaraan militer dan sipil.

Hal itu terungkap dalam kunjungan kehormatan Atase Pertahanan (Athan) Kanada di Jakarta Kolonel Michel Latouche kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Imam Sufaat di Jakarta, Rabu (1/2).

Juru bicara TNI AU Marsekal Pertama TNI Azman Yunus usai menghadiri pertemuan tersebut mengatakan, kunjungan dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan Angkatan Udara kedua negara.

Athan Kanada juga menyampaikan undangan ke KSAU untuk mengunjungi Kanada serta membicarakan kemungkinan peningkatan kerja sama di bidang militer, termasuk bidang pendidikan dan latihan.

Selain itu, Angkatan Udara Kanada juga ingin meningkatkan hubungan kerja sama di bidang kedirgantaraan, khususnya dalam pengembangan industri strategis kedirgantaraan.

"Tidak itu saja, Kanada juga ingin berperan serta dalam program peningkatan alutsista TNI AU dan penerbangan sipil Indonesia," kata Azman.

Ia juga mengungkapkan, Kanada memandang peran Indonesia makin penting sebagai salah satu kekuatan ekonomi dan politik di Asia Pasifik, selain China, India, Jepang dan Korea Selatan.

Karena itu, Pemerintah Kanada berharap bisa berperan serta dalam pengembangan kemampuan kedirgantaraan Indonesia baik melalui kerja sama Angkatan Udara maupun industri kedirgantaraan, termasuk kerja sama yang melibatkan transfer teknologi kedirgantaraan kepada Indonesia.

Sumber : ANTARANEWS.COM

Pemaparan KSAD Soal MBT Leopard Buat Terkesima Anggota Komisi 1 DPR

JAKARTA - Kehadiran Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo dalam Rapat Kerja Kementerian Pertahanan dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (24/1), sudah dinanti-nanti. Wakil rakyat pun menyiapkan puluhan pertanyaan yang sebagian besar mengarah pada ketidaksetujuan mereka atas rencana TNI AD membeli main battle tank.

Yang terjadi, Pramono selama 20 menit, dengan kemampuan retorikanya, membuat sebagian anggota Komisi 1 DPR terdiam. Ia memaparkan kondisi alutsista TNI AD. Mereka yang hadir seperti menahan napas dan sesekali bertepuk tangan.

Pramono memulai kisahnya dari alokasi anggaran untuk modernisasi peralatan TNI AD senilai Rp14 Trilyun. Ia lalu mengadakan studi, meninjau kondisi geopolitik dan perimbangan kekuatan di kawasan, komparasi kekuatan Angkatan Darat sejumlah negara dilihat dari jumlah prajurit dan alutsista yang dipakai. Indonesia tertinggal jauh.

Disimpulkan, alokasi anggaran akan dibelikan main battle tank (MBT), rudal anti pesawat dan peluncur roket multilaras. Rudal anti pesawat milik TNI AD saat ini dibuat tahun 1960 dan tidak mampu lagi mengejar pesawat yang saat ini kecepatannya sudah supersonik. "Meriam dari ditangani letnan dua yang baru lulus sampai letnan itu pensiun meriamnya masih harus bekerja," ceritanya.

Pramono bercerita bagaimana ia meminta masukan dari atase pertahanan sampai pengguna. "Biasanya yang diminta tak dibelikan, yang dibelikan tak dibutuhkan. Saya ingin mengubah ini," katanya.

Belanda yang Menawarkan

Untuk survey pembelian MBT Leopard, tim TNI AD yang dipimpin oleh wakil KSAD Letjen Budiman dikirim ke Eropa. Belanda menawarkan 100 tank Leopard karena akan menghapus satu divisi tank demi penghematan. Harga yang diperoleh TNI AD lebih murah dibandingkan informasi dari rekanan di Indonesia. "Salahkah kami kalau dengan US$287 juta dari 44 tank ternyata bisa dapat 100 unit?" katanya.

Walaupun ada tentangan dari parlemen Belanda, ada tim dari kementrian Pertahanan Belanda datang ke Indonesia menemui Pramono. Mereka bertanya, apakah Indonesia serius ingin membeli MBT Leopard. Pramono menjawab, "Belanda jual, aku beli. Belanda tidak jual, aku pergi. Kita tak akan mengemis."

Pramono menegaskan, rencana pembelian Leopard itu masih dipelajari, tetapi sudah mendapat sorotan dari sejumlah negara. Ia meminta maaf kalau sekiranya kemampuan komunikasinya kurang sehingga menimbulkan salah persepsi dari Komisi 1 DPR. Prosesnya berlanjut dengan ada undangan resmi pemerintah Belanda kepada TNI AD. Jerman juga datang ke Indonesia untuk bernegoisasi.

Kepemilikan ALutsista Menaikkan Wibawa Bangsa

Pidato Pramono ditunjang tim TNI AD yang menampilkan diagram dan foto di layar. Tampak foto militer Malaysia sedang latihan perang di utara Kalimantan. Penyamaan dengan Malaysia dan Singapura yang memiliki tank kelas berat menjadi alasan utama TNI AD. Di Asia Tenggara hanya Timor Leste, Filipina dan Indonesia yang tak memiliki tank kelas berat.


Tank PT-91 Pendekar milik AD Malaysia dalam sebuah latihan perang di Utara Kalimantan. (Foto: Stardefense.blogspot.com)

Ia juga menegaskan, kepemilikan senjata utama yang kuat akan menaikkan wibawa bangsa. "Lu cabut patok, gue sikat," katanya, yang mendapatkan tepuk tangan panjang dari hadirin.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Wakil Ketua Komisi 1 DPR Tubagus Hasanuddin dan Ketua Komisi 1 DPR Mahfudz Siddiq memberikan apresiasi. "Ada ungkapan yang saya demen, Pak. Luar biasa. 'Lu cabut patok, gue sikat'," kata Mahfudz.

Anggota Komisi 1 DPR, Tri Tamtomo, Susaningtyas Kertopati dan Enggartiasto Lukito, mengaku terkesima dengan penjelasan KSAD. Tampaknya jalan tank dari Belanda itu akan mulus.

Sumber : KOMPAS

PTDI Buat Simulator Pesawat

CN-235. (Foto: Airbus Military)

2 Februari 2012, Jakarta: PT Dirgantara Indonesia (DI) mulai melakukan ekspansi bisnisnya dengan membuat simulator pesawat. Pengembangan tersebut tidak jauh bisnis utama perusahaan yaitu membuat pesawat dan komponen pesawat. Direktur Aircraft Service PT DI Rudi Wuraskito mengatakan, sudah ada beberapa unit simulator yang berhasil dibuat. Misalnya untuk pesawat jenis CN 235 dan Helikopter Super Puma. Tidak hanya itu, perusahaan yang dahulunya bernama Industri Pesawat Terbang Nasional (IPTN) tersebut juga membuat simulator untuk kapal laut. "Ada 3-4 simulator yang sudah kita buat," ungkap Rudi.

Untuk 1 unit simulator CN 235, lanjut Rudi, dijual seharga USD 12 juta. Sementara simulator Super Puma harga jualnya tidak diketahui. Sebab, PT DI hanya salah satu pemasok komponen. Bukan kontraktor utama. Tapi, untuk 1 unitnya perusahaan yang berpusat di Bandung tersebut mendapatkan USD 3 juta. "Itu sebagian saja. Kita subkontraktor. Kontraktor utama di Kementerian Pertahanan," katanya.

Menurut Rudi, PT DI baru mau fokus menekuni bisnis simulator tersebut. Dulunya, perseroan tidak bisa melakukan ekspansi usaha karena diminta fokus membuat pesawat saja."Awal kita membuat simulator karena ada yang minta. Malaysia yang memiliki 8 pesawat CN 235 meminta dibuatkan simulatornya. Super Puma karena TNI Angkatan Udara butuh. Cuma kita sifatnya membantu. Ada main kontraktor," kata Rudi.

Ditegaskan Rudi, saat ini pihaknya belum bisa langsung bersaing dengan produsen simulator lainnya. Terutama dari sisi branding. Harus dibangun kepercayaan dengan konsumen terlebih dahulu. "Kita lakukan kerja sama dengan yang sudah branded. Sehingga lebih murah harganya," ucap Rudi.

Untuk membuat simulator, tambah Rudi, hal utama yang diperlukan adalah data base pesawat. Data perilaku pesawat pasti dimiliki pabrik. Hanya, untuk mendapatkan data base tersebut tidak mudah. Harganya pun sangat mahal, mencapai 20 persen dari total harga simulator. "Kalau harga simulator USD 10 juta, maka data basenya USD 2 juta. Kalau bikin sendiri pakai teknologi kita bisa saving 30-40 persen. Ada penghematan yang cukup banyak," katanya.

Dikatakan Rudi, dalam 4-5 tahun mendatang diharapkan PT DI sudah mampu bersaing dengan produsen simulator lainnya. Saat ini, perusahaan sedang merintis dari yang keculu. Jika langsung memulai dengan besar banyak yang tidak percaya. "Simulator banyak ke aplikasinya. Sejauh ini kita lihat produk karena pesawat terbangnya apa," ujarnya.

Sumber: JPNN

Pemda Dilarang Terima Bantuan Militer dari AS

Korvet kelas Sigma di dermaga Ujung Surabaya. (Foto: Koarmatim)

2 Pebruari 2012, Jakarta: Pemerintah Provisin (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) diminta tidak mengambil keputusan sendiri soal bantuan berupa dukungan militer untuk menjaga perbatasan laut dari Amerika Serikat (AS). Setiap bantuan dari luar negeri dalam bentuk apapun harus melalui pemerintah pusat.

Hal ini dikatakan Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Reydonnyzar Moenek, Kamis (2/2). "Penerimaan bantuan luar negeri tidak termasuk wewenang pemda (pemerintah daerah). Ada baiknya Gubernur Sulawesi Utara konsultasi dengan pemerintah pusat dan DPR," kata Reydonnizar.

Dia mengingatkan, sebelum menerima bantuan penjagaan militer perbatasan dengan Filipina tersebut, harus ada kesepakatan yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan.

Karena itu, pihaknya meminta agar Pemprov Sulut tidak gegabah menerima bantuan, apalagi Kemendagri belum menerima laporan tersebut secara resmi. Meski begitu, pihaknya menyatakan, pengelolaan wilayah perbatasan bukan menjadi ranah Kemendagri. "Kami hanya mengelola potensi wilayah perbatasan. Soal pertahanan bukan ranah kami," ujar Reydonnyzar.

AS menawarkan bantuan ke Indonesia untuk memperkuat keamanan di kawasan Laut Sulut, salah satunya yang berbatasan dengan Filipina. Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Djouhari Kansil, Selasa (24/1), menggelar pertemuan dengan Deputy Political Counselor Kedutaan Besar AS di Indonesia Daniel Rochman dan Kapten Adriaan J Jansen dari Angkatan Laut AS.

"Pertemuan ini mendiskusikan bentuk-bentuk dukungan Amerika Serikat dalam rangka memperkuat pengamanan perbatasan di Sulawesi Utara yang memiliki daerah berbatasan dengan negara tetangga seperti Filipina," ungkap Juru Bicara Pemprov Sulut, Christian Sumampow.

Bantuan Militer AS untuk Keamanan Maritim Indonesia

Dari tahun anggaran 2006 hingga 2008, pemerintah Amerika Serikat (AS) telah memberikan bantuan dana sebesar 57 juta dolar AS atau sekitar Rp 510 miliar lebih melalui the National Defense Authorization Act Section 1206. Bantuan itu untuk mendukung Indonesia dalam membuat sebuah sistem pengawasan maritim terpadu atau IMSS.

Sistem pengawasan tersebut ditempatkan di beberapa lokasi strategis, seperti Selat Malaka, Laut Sulawesi, dan Selat Maluku.

Pengoperasian IMSS secara penuh akan meningkatkan kemampuan Indonesia untuk mendeteksi, melacak, serta memantau kapal-kapal yang melewati perairan Indonesia dan internasional.

"Kemampuan seperti ini sangat penting untuk memerangi pembajakan, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan, dan terorisme baik di dalam perairan wilayah Indonesia maupun di perbatasan," kata laman Kedutaan Besar AS untuk Indonesia seperti dikutip Republika, Rabu (1/2).

IMSS juga membantu untuk mencapai tujuan AS dan Indonesia di bidang maritim, seperti yang telah dicanangkan dalam Kemitraan Komprehensif, serta menjadikannya sebuah contoh untuk kerjasama multilateral dengan Malaysia dan Filipina.

IMSS adalah jaringan terintegrasi antara kapal dengan pantai berbasiskan sensor, perangkat komunikasi, dan komputasi dengan mengumpulkan, mengirimkan, menganalisis dan menampilkan larik yang luas mengenai data kelautan. Dalam sistem ini, juga termasuk sistem identifikasi otomatis (AIS), radar permukaan, kamera pengintai, sistem pemosisi global (GPS), monitor peralatan, dan transmisi radio lalu lintas maritim di daerah operasional yang luas.

“Kemampuan melakukan sensor berulang-ulang dan banyakanya jalur komunikasi yang tersedia membuat IMSS menjadi sebuah sistem yang kuat dan handal.”

IMSS secara resmi diserahkan kepada Pemerintah Indonesia setelah dilakukan uji coba di Surabaya tanggal 25 Oktober 2011. IMSS dioperasikan oleh Angkatan Laut Indonesia, yang terdiri dari 18 Stasiun Pengawasan Pesisir (CSS), 11 Kapal berbasis radar, dua Pusat Komando Daerah, dan dua Pusat Komando Armada (Jakarta dan Surabaya).

Pemerintah AS tetap berkomitmen untuk meningkatkan kewaspadaan di wilayah perairan ini, dan telah mengalokasikan dana tambahan sebesar 4,6 juta dolar AS untuk pemeliharaan hingga 2014.

Sumber: Republika

Legislator PD: Jangan Permasalahkan Pembelian UAV

UAV Searcher MKII produksi IAI, Israel. (Foto: IAI)

1 Februari 2012, Jakarta: Saat ini, Indonesia memerlukan pesawat intai tanpa awak untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.

"Jangan permasalahkan dulu asal pembelian pesawat intai tanpa awak itu, saat ini, kita butuh UAV," kata anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat, Mayjen (Purn) Yahya Sacawirya kepada itoday, Rabu (1/2).

Yahya sendiri belum tahu kebenaran rencana pihak TNI AU yang akan membeli UAV dari Filipina buatan Israel. "Saya akan cek kebenaran itu, ini juga terkait suku cadangnya," ungkapnya.

Kata Yahya, UAV sangat diperlukan untuk memonitor lokasi yang tidak terjangkau oleh pesawat berawak, terutama daerah perbatasan. "UAV itu untuk memonitor dan memotret wilayah Indonesia yang tidak terjangkau," paparnya.

Ia juga sangat menyetujui, bila TNI AU membeli pesawat intai dari PT Dirgantara Indonesia (PT DI). "Justru pertanyaannya, pesawat intai buatan PT DI mampu atau tidak. Kalau canggih dan mampu, saya sangat setuju," jelasnya.

Lanjutnya, Malaysia saja sudah memiliki UAV berteknologi tinggi, dan mampu mendeteksi serta memonitor lawan yang memasuki wilayahnya. "Saat ini, Indonesia sangat butuh pesawat intai," pungkasnya.

Mahfud MD: Indonesia Hampir Beli F-16 dari Israel

Rencana Indonesia membeli jet tempur dari Israel bukan baru kali ini saja. Di era Presiden Abdurrahman Wahid, bahkan Indonesia sudah pernah deal membeli pesawat canggih dari negeri Zionis tersebut.

Hal itu diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD kepada Republika, Kamis (2/2).

Mahfud MD mengaku, semasa menjabat menteri pertahanan pada 2000, pihaknya sudah deal untuk membeli pesawat jet tempur F-16 dari Israel.

Pasalnya saat itu belasan jet tumpur TNI AU tidak bisa terbang akibat embargo alutsista oleh Amerika Serikat (AS). "Setelah dilakukan kanibalisasi, dua unit F-16 bisa terbang untuk sementara waktu," ujar Mahfud.

Langkah selanjutnya, pihaknya menyiasati keadaan dengan berencana membeli jet tempur tersebut dari Israel. Dana yang disiapkan sudah ada, dan pesawat harus datang segera sebab jet tempur yang dimiliki TNI AU jumlahnya sedikit dan sangat rawan kalau postur kekuatannya tidak ditambah segera.

Akhirnya, imbuh Mahfud, tercapai kesepakatan dengan Israel untuk membeli jet tempur melalui negara perantara Yordania. "Jadi begitu lah, kita membeli melalui Yordania, dan mereka yang dapat dari Israel. Israel sendiri beli dari Amerika. Kalau tidak begitu, tak ada pesawat kita yang bisa terbang," paparnya.

Sayangnya, lanjut Mahfud, kesepakatan yang sudah di depan mata itu lenyap. Ini lantaran Gus Dur lengser terlebih dulu dari kursi presiden. "Semuanya jadi batal, dan kekuatan pertahanan TNI AU kritis," jelas Mahfud.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Shiddiq mengkritik kebijakan TNI AU yang berencana membeli pesawat intai dari Israel. Politisi PKS ini menengarai, pembelian itu melalui skema tidak langsung dengan membeli pesawat melalui negara perantara, sebab Indonesia memesannya dari Filipina, dan Filipina yang mengorder dari Israel.

Meski dibantah Mabes TNI AU, Komisi I DPR bergeming menolak pembelian pesawat tanpa awak buatan Israel Aerospace Industries (IAI) itu, sebab negeri Zionis itu dituding pelanggar hak asasi manusia (HAM) terbesar di dunia.

Sumber INDONESIA TODAY/Republika

TNI Diminta Cari Opsi Lain Untuk Pembelian UAV

RAAF Australia merupakan salah satu tetangga Indonesia yang menggunakan UAV buatan Israel (Foto: AVIATIONNEWS.EU)

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik mengungkapkan, TNI berencana membeli pesawat pengintai tanpa awak dari Israel. Dan Komisi I DPR belum menyatakan setuju dengan rencana ini.

Belum ada kejelasan jenis pesawat intai (UAV) apa yang akan dibeli dari pabrikan Israel Aerospace Industry (IAI). Namun dikatakan tujuan utama pembelian ini untuk memantau daerah perbatasan.

"TNI berencana membeli UAV untuk patroli perbatasan. Dari sisi kebutuhan ini menjadi prioritas," kata Mahfudz kepada detikcom, Rabu (1/2). Namun Komisi I menyoroti rencana pembelian UAV ini, karena dibeli dari Israel. TNI diminta mencari opsi yang lain.

"Terkait rencana pembelian dari Israel ini, Komisi I pernah sampaikan pandangannya agar tidak membeli ke sana dan cari opsi lain," imbau Mahfudz. Alasan Mahfudz sederhana, Israel adalah negara pelanggar HAM. Utamanya menyangkut Palestina.

"Kalau negara Barat seringkali soroti pelanggaran HAM di Indonesia dalam pembelian alutsista, maka Israel adalah negara pelanggar HAM terbesar di dunia," jelas Wasekjen PKS ini.

Namun rencana pembelian pesawat intai sudah masuk prioritas. Tinggal kesepakatan TNI dan DPR menyangkut dari mana pesawat ini dibeli. "Persisnya saya nggak inget. Tapi pembeliannya itu sudah masuk dalam shopping list belanja alutsista 2010-2014,"tandasnya.

Sumber : DETIKNEWS.COM

Sukhoi Fifth Generation Fighter Not to Bid in South Korea’s Aircraft Tender

The Sukhoi PAK FA is a new Russian stealthy air superiority fighter

Our Bureau

 

Mon, Jan 30, 2012 13:53 CET

      Russia’s chief military aircraft producer had opted not to take part in South Korea’s largest-ever arms tender worth $7.3 billion for new fighter aircrafts , The Korea Times reported today.

      The winner of the FX-III tender will supply South Korea’s Air Force with 60 advanced fighter jets with stealth capabilities.

      A spokesman for South Korea’s Defense Acquisition Program Administration (DAPA), said, “No Russian firm submitted an application to attend the program’s explanatory session, which was a prerequisite to participate, by the Friday registration deadline”.

       Sukhoi was earlier listed as one of the four contenders for the FX-III project with it’s T-50 PAK-FA Stealth Fighter, according to DAPA. The Sukhoi was up against American manufacturers Boeing, offering the F-15SE Silent Eagle, Lockheed Martin with the F-35 Lightning II and the European Aeronautic Defense and Space Company (EADS)’s Eurofighter Typhoon.

      Sukhoi pulled out of the race because it had not sought approval from the Russian government and the local trade mission, officials at the Trade Representation of the Russian Federation in Korea said. 

 

sumber :DEFENSEWORLD

Russia to Modernize 30 Tu-22M3 Bombers by 2020

About 30 Tu-22M3 strategic bombers from Russia's Long Range Aviation fleet will be modernized by 2020
© RIA Novosti. Sergey Piatakov

16:10 31/01/2012

MOSCOW, January 31 (RIA Novosti)

About 30 Tu-22M3 strategic bombers from Russia's Long Range Aviation fleet will be modernized by 2020, Russian Air Force spokesman Col. Vladimir Drik said on Tuesday.

"We plan to upgrade about 30 strategic bombers to the M3M standard,” Drik said.

Tu-22M3 (NATO reporting name Backfire-C) is a supersonic, swing-wing, long-range strategic bomber that Russia uses mainly to patrol the skies over its southern borders, Central Asia and the Black Sea region.

The Tu-22M3 has a flight range of 6,800 km (4,300 miles) and can carry a 24,000 kg (52,910 lb) payload, including nuclear bombs and cruise missiles fitted with nuclear or conventional warheads. Aircraft of the M3M standard can be equipped with a wider range of weapons.

As of 2008, the Russian Air Force had at least 141 Tu-22M3 bombers in service.

Maj. Gen. Anatoly Zhikharev, commander of Long Range Aviation, earlier said that Russia's strategic aviation fleet will undergo extensive modernization while Russia’s next generation strategic bomber, the PAK DA, is being developed by the Tupolev Design Bureau.

He said the modernized aircraft will be equipped with new equipment, communications systems, cockpits and avionics.

sumber : RIA NOVOSTI