Panser Anoa dan N219 ada di ITB

Pesawat N219. (Foto: BBPT)
4 Februari 2012, Jakarta: Sebuah
panser Anoa buatan PT Pindad
menutup Jalan Ganesha,
Bandung, Sabtu, 4 Februari 2012.
Mobil komando itu dipamerkan
pada ITB Fair yang berlangsung
3-5 Februari 2012.
Puluhan pengunjung terlihat
mengerumuni kendaraan
berbahan baja tersebut yang
ditempatkan tepat di seberang
gerbang kampus ITB. Sebagian
memanfaatkan untuk memotret
dan menaiki kabin belakang
panser yang dibuka.
Tak jauh dari situ, PT Dirgantara
Indonesia memamerkan
purwarupa pesawat N219.
Pesawat berpenumpang 19 orang
itu dirancang untuk digunakan di
daerah terpencil sekaligus
sebagai pengangkut barang.
ITB Fair merupakan acara rutin
dua tahunan. Acara ini
menampilkan berbagai karya
mahasiswa ITB yang tergabung
dalam puluhan himpunan
kampus, dosen, juga sejumlah
produk BUMN dan swasta.
Menurut salah seorang panitia
acara, Adelia, beberapa wahana
yang bisa dinikmati pengunjung
tanpa tiket itu adalah planetarium
kecil, gua ITB, dan alunan musik
angklung yang dimainkan oleh
robot alias Klungbot. "Ada juga
festival kuliner mulai jam makan
siang nanti," ujarnya, Sabtu, 4
Februari 2012.
Acara yang dimulai pukul 10 pagi
hingga 10 malam itu tersebar dari
depan gerbang hingga tengah
kampus. Malam nanti, juga akan
digelar Pasar Malam dengan
iringan musik.
Sumber: TEMPO

Kami Dukung Presiden Yang Membrikan Intruksi Agar Pengadaan aLutsista bebas dari Mark Up

Jakarta - Komisi I DPR mendukung
penuh peringatan Presiden SBY pada
sidang terbatas kabinet bidang
Polhukam hari ini Kamis (2/2 ) soal
pengadaan Alutsista.
"Yaitu harus hindari mark-up akibat
percaloan dan utamakan produk
dalam negeri," ujar Ketua Komisi I
DPR Mahfudz Siddiq dalam pesan
singkatnya yang diterima
Jurnalparlemen.com.
Kata Mahfudz, untuk menghapuskan
praktek mark-up, Kemhan dan Mabes
TNI serta ketiga angkatan harus
terbuka kepada Komisi I DPR tentang
penganggaran dan penetapan
kontrak pembelian. "Juga harus
dipastikan tidak ada lagi terjadi
perubahan-perubahan di tengah
jalan. Kita semua tahu harga alutsista
sifatnya abu-abu, tidak seperti belanja
modal lainnya," ujarnya.
Sehingga, kata Mahfudz pengadaan
alutsista itu memang harus terbuka.
Agar tidak ada ruang bagi praktek
mark-up. "Adapun soal pengadaan
dari dalam negeri, Presiden harus
cermat monitor daftar belanja
alutsista dan bila perlu konfirmasi
langsung kesiapan perusahaan-
perusahaan industri pertahanan
nasional dalam memenuhi produk
alutsista," tegasnya.
Sebagai contoh, kata Mahfudz, pada
tahun 2011 alokasi belanja alutsista
ke dalam negeri baru sekitar 13
persen. Dengan alokasi anggaran
modernisasi alutsista 2010-2014
sebesar Rp 150 triliun, mestinya
minimal 40 persen dibelanjakan di
dalam negeri atau dengan skema
joint-production.
"Ini penting untuk merevitalisasi
industri pertahanan nasional yang
mulai didukung keuangannya oleh
Menkeu melalui PMN sebesar Rp 3
triliun pada 2011. Jika hal-hal ini
dijalankan dengan penuh komitmen,
maka Komisi I DPR tidak ragu untuk
terus mendorong peningkatan
anggaran modernisasi alutsista TNI
yang sudah banyak usang," ujarnya.
Juga yang terpenting, menurut
Mahfudz, perlunya peningkatan
prioritas modernisasi alutsista matra
laut untuk maksimalkan pengamanan
wilayah maritim Indonesia yang
sangat luas dan masih rawan
terhadap lalu-lintas ilegal yang
merugikan perekonomian nasional.
"Saat ini potensi kerugian negara per
tahun akibat illegal fishing, illegal
logging, penyelundupan BBM, dan
perompakan ditaksir mencapai nilai
Rp 40 triliun," ujarnya.
Mahfudz menambahkan, bahwa
Presiden SBY punya kesempatan 2
tahun lagi untuk majukan TNI dari
aspek alutsista dan kesejahteraan
prajurit. Sehingga Indonesia ke
depan benar-benar disegani di
kawasan dan bisa secara mandiri
mengontrol wilayah kedaulatannya.
"Last but not least, prinsip yang sama
juga harus dijalankan oleh Polri yang
anggaran belanja modalnya juga
sangat besar," tegasnya.
Sumber : Jurnal Parlemen

Pengadaan UAV yang penting Harus Sesuai Spek dari TNI AU

Jakarta - TNI AU memastikan akan melakukan pengadaan
enam unit Pesawat Terbang Tanpa Awak (PPTA). Keenam
pesawat ini nantinya akan ditempatkan di Landasan Udara
(Lanud) Supadio di Pontianak.
“Dalam rencana pengadaan untuk memenuhi Minimum
Essential Forces (MEF) kami akan mengadakan enam unit
PPTA,”kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau)
Marsekal Pertama TNI Azman Yunus di Jakarta, Jumat
(3/2 ).
Menurut Azman, TNI AU berencana menempatkan
pesawat tersebut di Pontianak. Ke depan, TNI AU
berharap memiliki satu skadron PPTA. “Kalau butuh
skadron pesawat tanpa awak, bisa saja. Kami akan menuju
kesana,” jelasnya.
TNI AU disebut-sebut akan melakukan pengadaan PPTA
asal Israel. DPR RI menolak rencana pembelian ini. DPR
beralasan, Israel telah terlalu banyak melakukan
pelanggaran HAM.
Bagi TNI AU, dari manapun pesawat itu tidak menjadi
pertimbangan asalkan memenuhi spesifikasi yang
dibutuhkan. Namun begitu, kepastian apa yang menjadi
kebutuhan TNI AU dari PPTA tersebut belum disusun
karena tim penyusunnya belum terbentuk.
Sebelumnnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro
menyatakan belum mengetahui rencana pengadaan PPTA
tersebut.
Sumber : JURNAS

Menhan : Banyak Ragamnya Alutsiata Yang Kita Beli

Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro
mengakui saat ini banyak proyek pengadaan alutsista (alat
utama sistem persenjataan). "Kalau dihitung, tidak tahu.
Jumlahnya saya belum tahu," kata dia, usai sidang kabinet
terbatas di kantor Presiden, Kamis 2 Februari 2012.
Jenis alutsista yang dibeli Indonesia pun beragam, ada
yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Tapi,
pemerintah mengusahakan agar pembelian senjata
memang sesuai dengan kebutuhan. "Prosesnya dari user
(TNI AD, TNI AL atau TNI AU), ke Mabes TNI, baru ke
Menhan. Dari situ (baru) ada pembelian," kata Purnomo.
Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono telah meminta
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengutamakan
pengadaan alutsista dari industri dalam negeri. "Manakala
tidak tersedia, boleh mengadakan dari luar. Tapi dengan
format yang baik, dengan kerangka kerja sama yang baik
supaya di kemudian hari bisa mandiri," ucap Presiden.
Sebelumnya, saat membuka Sidang Kabinet Terbatas
bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Presiden meminta
agar kultur mark up dan kongkalikong dalam pengadaan
alutsista dihilangkan. "Saya sudah lama menengarai dulu,
kultur mark up, kultur kongkalikong dengan perusahaan-
perusahaan tertentu, sehingga merugikan negara. Kami
bertekad jangan lagi ada seperti itu," kata Presiden.
Yudhoyono menjelaskan pemerintah tetap memberi ruang
dan kesempatan bagi setiap orang untuk berbisnis di
pengadaan alutsista. Namun jangan sampai ada lobi dan
penggalangan dukungan berbagai pihak hingga terjadi
mark up dan negara pun dirugikan. "Saya tahu barangkali
tidak nyaman kebijakan seperti ini. Ada yang merasa
dirugikan atau kurang penghasilan. Tapi harus dilakukan di
era kita harus pertanggungjawabkan belanja kalau
menyangkut anggaran negara," ujarnya.
Segala praktek pengadaan alutsista yang tidak benar,
menurut SBY, harus segera dihentikan. "Saya masih
mencium godaan-godaan ke arah itu. Dan kalau itu terjadi,
beri tindakan tegas termasuk siapa yang mengajak
melakukan penyimpangan pengadaan alutsista. Hakikatnya
semua pengadaan di negeri ini, di kementerian mana pun,"
katanya.
Sumber: TEMPO

LAPAN KEMBNGKAN SATELIT MIKRO

JAKARTA - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
(Lapan) tengah mengembangkan satelit mikro Lapan-A2
yang dijadwalkan akan diluncurkan pada semester dua
tahun 2012 dan membawa misi utama melakukan
observasi bumi.
"Satelit ini dimuati video RGB Camera Surveilance, Sistem
Deteksi Kapal laut Automatic Identifiction System (AIS) dan
Alat komunikasi Orari untuk penanganan bencana," kata
Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Lapan, Dr Ing
Soewarto Hardhienata di Jakarta, Kamis (2/2 ).
Peluncurannya masih akan menggunakan roket peluncur
satelit PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) milik India dari
stasiun peluncuran Sriharikota, India dan akan
ditempatkan pada orbit ekuatorial untuk melewati wilayah
Indonesia setiap 97 menit atau sampai 14 kali sehari.
Pengembangan satelit mikro program 2008-2013 ini
dilaksanakan di Pusat Teknologi Satelit Lapan dengan
menerapkan pengetahuan dan pengalaman selama
pengembangan satelit mikro Lapan-Tubsat.
Lapan sebelumnya telah berhasil mengembangkan satelit
mikro berbobot 70 kg dengan nama Lapan-Tubsat (Lapan-
A1) bekerja sama dengan Technishe Universitaet Berlin
Jerman dan telah diluncurkan sejak Januari 2007 dengan
roket yang sama.
"Satelit itu saat ini masih berfungsi dengan baik dan pada
Januari 2012 telah genap berusia 5 tahun di orbit,"
katanya.
Selain Satelit Lapan-A2 , Lapan kini tengah
mengembangkan Satelit Lapan-IPB yang difokuskan untuk
kepentingan ketahanan pangan dengan muatan Imager
untuk citra resolusi 18 megapixel dengan lebar cakupan 90
km dan Automatic Identifiction System (AIS).
"Satelit mikro Lapan-IPB rencananya akan diluncurkan
akhir tahun 2013, juga dengan roket India dari india.
Bedanya kalau Lapan-A2 ditempatkan pada orbit
ekuatorial, Lapan-IPB akan ditempatkan pada orbit polar
(kutub ke kutub) dan akan melintasi Indonesi 2-4 kali
sehari saja.
Kedepannya agar Indonesia tidak terus tergantung pada
negara lain dalam meluncurkan satelit, Lapan juga tengah
mengembangkan Roket Pengorbit Satelit yang merupakan
roket empat tingkat dan sedang dipersiapkan roadmap-
nya.
"Roket 4 tingkat ini terdiri dari dari 6 unit roket yakni 5
roket RX-420 sebagai roket pendorong dan 1 roket utama
RX-320 yang sudah diujicobakan dan diluncurkan
sebelumnya," ujarnya.
Sumber : ANTARANEWS.COM

6 Februari 2012: Selamat Datang KRI Nanggala 402

JAKARTA - Kapal selam TNI-AL, KRI
Nanggala-402 kini tengah dalam
pelayaran kembali ke Tanah Air usai
menjalani reparasi total di galangan
kapal Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering, Okpo, Korea Selatan.
Dijadwlkan kapal akan tiba di
pangkalannya di Koarmatim TNI-AL,
Surabaya, pada 6 Februari nanti.
KSAL, Laksamana TNI Soeparno, dan
sejumlah besar pimpinan TNI-AL
beserta pimpinan DPR akan
menyambut kehadiran kembali kapal
selam tipe U-209/ 1300 buatan Jerman
pada 1981 itu. Kehadirannya
menambah kelengkapan kekuatan
kapal selam Indonesia, karena
sebelumnya kapal selam KRI
Cakra-401 telah lebih dahulu
diretrofit di galangan yang sama.
Selama perbaikan, kapal telah
diperkuat strukturnya, termasuk
"kulit" bajanya, sistem navigasi dan
persenjataan serta sistem sonarnya.
Sistem sonar ini sangat vital, karena
berfungsi sebagai mata, telinga dan
indra pendeteksi kapal musuh.

KRI Nanggala-402 dikomandani
langsung keberangkatannya dari
Korea oleh Letnan Kolonel Pelaut
Purwanto, dengan melayari perairan
Selatan Korea Selatan hingga
memasuki perairan Nusantara.
Nanggala berada di Korea sejak
Desember 2009 dan usai menjalani
sea trial pasca perbaikan pada
Desember 2011 lalu.
DSME sebelumnya juga sukses
meretrofit kembali KRI Cakra-401
pada Mei 2004 hingga 13 Februari
2006. Selama proses perbaikan,
tenaga ahli Indonesia juga
diberdayakan untuk mengetahui dan
menguasai teknologi perbaikan kapal
selam dari Korea Selatan.
KRI Nanggala-402 dan KRI Cakra-401,
dibuat di galangan kapal
Howaldtswerke, Kiel, Jerman pada
1981 dari tipe U-209/ 1300. Kapal ini
memiliki bobot mati 1.395 ton,
berdimensi 59,5 meter x 6,3 meter x
5,5 meter. Dengan mesin diesel
elektrik mampu melaju dengan
kecepatan kurang lebih 25 knot di
dalam air, menyelam di kedalaman
sekitar 200 meter dari permukaan lut,
dan diawaki 35 anak buah kapal
termasuk komandannya.
Di kawasan, selain Indonesia,
Singapura juga memiliki empat kapal
selam bekas Kerajaan Swedia dari
kelas Sjoormen (kelas Challenger);
diikuti Malaysia yang membeli juga
kapal selam baru kelas Scorpene dari
Perancis.
Sumber : ANTARANEWS.COM

Indonesia serahkan dokumen larangan uji coba nuklir ke PBB

Jumat, 3 Februari 2012 13:53 WIB 

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, menyerahkan dokumen ratifikasi traktat pelarangan menyeluruh uji coba nuklir atau Comprehensive Nuclear Test-Bali Treaty (CTBT) ke Perserikatan Bangsa-bangsa dalam kunjungannya ke New York pada pekan ini.

"Dokumen itu sudah diserahkan dalam kunjungan Menlu ke markas PBB," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michael Tene, kepada pers di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya ratifikasi traktat pelarangan yang diserahkan Indonesia, maka masih tersisa delapan negara yang melakukan ratifikasi.

"Mereka adalah India, Pakistan, Iran, Israel, Mesir, Amerika Serikat, Korea Utara, dan China," jelas Michael.

Indonesia merupakan negara ke-36 yang mengesahkan ratifikasi pada awal Desember tahun lalu. Dari 44 negara pemilik reaktor dan senjata nuklir (Annex II), baru 36 negara yang meratifikasi traktat itu.

"Kami terus mendorong agar negara ataupun pihak-pihak yang belum meratifikasi untuk mengesahkannya segera, agar traktat tersebut memiliki kekuatan legal dan mengikat," tambah dia.

Sebelumnya, Indonesia sempat menunda ratifikasi karena menunggu negara-negara yang memiliki nuklir lebih dulu meratifikasi traktat ini. Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, berpendapat dunia yang bebas nuklir akan mendorong perdamaian dunia.

"Jaminan dari ancaman senjata nuklir hanya bisa dicapai dengan penghapusan uji coba senjata nuklir tanpa syarat dan tanpa standar ganda," ujar Marty beberapa waktu lalu.

Dengan dilakukannya ratifikasi, nantinya akan menginspirasi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara untuk segera meratifikasi traktat tersebut dan mewujudkan kawasan itu menjadi daerah bebas nuklir melalui penandatanganan protokol bebas nuklir.
SUMBER : Antara