3 Pebruari 2012, Jakarta: Rencana pembelian pesawat tanpa awak milik Israel menuai kecaman. Salah satunya dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Melalui kadernya di DPR, Al Muzzammil Yusuf mendesak Kementerian Pertahanan dan TNI mempertimbangkan aspek teknis dan politis terkait rencananya membeli pesawat intai milik Israel.
"Sebagai penjaga konstitusi, TNI harus tegas menolak bekerja sama dengan Israel, negara penjajah yang bertentangan dengan Konstitusi RI," ujar anggota Komisi I DPR di Jakarta, Jumat (3/2).
Karena, menurut Muzzammil yang juga Wakil Ketua FPKS DPR itu, secara teknis, TNI nantinya akan kesulitan dalam pengadaan suku cadangnya mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Sedangkan secara politis, kata Muzzammil, bekerja sama dengan Israel tidak sesuai dengan Konstitusi RI karena Israel adalah penjajah yang telah banyak menewaskan korban sipil di Palestina.
"Dalam Pembukaan UUD 1945 telah jelas-jelas bahwa Indonesia tidak mengakui penjajahan yang dilakukan oleh negara mana pun, termasuk Israel. Bagaimana mungkin ini tidak menjadi pertimbangan TNI dan Kemenhan dalam membeli pesawat intai atau alutsista lainnya," ujarnya.
Lebih lanjut Muzzammil mengatakan, dirinya mendapatkan informasi bahwa tender pesawat intai ini sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2006. Tiga besar calon pemenang tender adalah perusahaan berasal dari Filipina, Rusia, dan Indonesia.
"Perusahaan dari Filipina inilah yang merupakan perwakilan dari Israel yang diduga telah menjadi pemenang dalam tender pesawat intai di Kemenhan. Apakah informasi ini benar? Saya berharap penjelasan dari Kemenhan," kata Muzzammil.
Muzzammil berharap agar TNI dan Kemenhan benar-benar mempertimbangkan kedua aspek tersebut dan konsisten untuk mendukung kemajuan dan kemandirian industri pertahanan strategis dalam negeri.
TNI AU Berencana Beli 16 Pesawat Tanpa Awak Israel
Mabes TNI AU mengakui berencana membentuk satu skuadron pesawat tanpa awak alias unmanned aero vehicle (UAE). Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Azman Yunus, menyatakan kebutuhan TNI AU yang mendesak di antaranya adalah pemenuhan pesawat tanpa awak.
Azwan mengaku, pesawat intai diperlukan untuk membantu operasionalisasi TNI AU dalam merekam data potensi ancaman wilayah perbatasan dari udara. "Kami ingin membentuk satu skuadron atau 16 unit pesawat tanpa awak," kata Azwan kepada Republika, Kamis (2/2).
Menurut Azwan, TNI AU dalam kapasitas sebagai operator atau pengguna pesawat. Adapun pemilihan pesawat dan dari mana negara tempat pembelian pesawat menjadi kewenangan penuh Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Karena itu, pihaknya tidak mengetahui alasan mengapa akhirnya pilihannya jatuh kepada pesawat buatan Israel. "Kami hanya menyodorkan pesawat intai yang bisa terbang selama 10 sampai 13 jam. Yang memilih spesifikasi itu Kemenhan," terangnya.
Sumber: Republika
