Pages

Wednesday, June 22, 2011

China's 5G fighter 'a showoff'





J-20 China's fifth-generation

LE BOURGET (France), June 20 (RIA Novosti)
China's fifth-generation fighter program is more for effect than substance, Russia's leading aircraft maker said on Monday.
China carried out its first test-flight of a fifth-generation stealth fighter in January.
"It was more a demonstration than a real program," Mikhail Pogosyan, head of United Aircraft Corporation, said.
The Chinese aircraft industry is developing successfully but it lacks what is required for a breakthrough, he said.
"There will be no breakthroughs here. Great scale and great experience are needed to carry out such programs," Pogosyan said.
Russia is testing its own fifth-generation aircraft T-50 PAK FA developed by the Sukhoi design bureau. The aircraft is expected to become operational in 2015.
China's prototype Black Silk J-20 stealth fighter is thought to be similar to the U.S. F-22 Raptor and the Russo-Indian T-50 jets, although imagery and video footage appearing on the internet suggested the Chinese model is larger. This means it could be capable of flying a longer range and carrying a heavier load.
China has been working on a future fighter program since the mid-1990s, and the J-20 is notionally anticipated to enter service around 2018-2020.

RIA NOVOSTI

First China aircraft carrier sea trial next week

By Agence France-Presse on Wednesday, June 22nd, 2011
First China aircraft carrier sea trial next week

China's first aircraft carrier, Varyag -- a remodeled Soviet-era vessel -- will go on sea trials next week, a report said Tuesday, amid escalating tensions in the South China Sea.
China's top military official reportedly confirmed earlier this month that Beijing is building a huge aircraft carrier, the first acknowledgement of the ship's existence from China's secretive defence program.
The Hong Kong Commercial Daily, which broke the story of the vessel's confirmation, quoted unnamed military sources saying the carrier will go on sea trials on July 1 but will not be officially launched until October 2012.
The sources said the test has been expedited in view of rising tensions in the South China Sea -- home to two potentially oil-rich archipelagos, the Paracels and Spratlys -- in recent weeks.
China's military "hopes it will show the strength of the Chinese maritime forces to deter other nations which are eying the South China Sea in order to calm tensions," the sources said.
They added that the sea trial date was also picked to celebrate the 90th anniversary of the Chinese Communist Party, but noted that factors such as weather could affect the planned test run.
China's military did not immediately respond to an AFP request for comment.
Tensions between Beijing and other rival claimants to the strategically vital South China Sea have heightened recently.
China has claimed mineral rights around the disputed Spratly Islands in the South China Sea, and argued that foreign navies cannot sail through the area without Beijing's permission.
In September, Japan and China also clashed over the disputed Senkaku Islands, known as the Diaoyu Islands in China, located in the East China Sea.
But Chinese officials have previously said that its first aircraft carrier would not pose a threat to other nations, in accordance with Beijing's defensive military strategy.
The Chinese aircraft carrier plan was confirmed when the chief of the General Staff of the People's Liberation Army, Chen Bingde, confirmed the ship's existence in an interview with the Hong Kong paper.
He said the 300 metre (990-foot) former Soviet carrier, originally called the Varyag, was being overhauled. The ship is currently based in the northeast port of Dalian.
An expert on China's military has reportedly said the carrier would be used for training and as a model for a future indigenous-built ship.
The Varyag was originally built for the Soviet navy but construction was interrupted by the collapse of the Soviet Union in 1991.
The PLA -- the largest army in the world -- is hugely secretive about its defence programs, which benefit from a large military budget boosted by the nation's runaway economic growth.

Pesawat Angkatan Udara Korsel Jatuh

model: 
Il-103
class: 
general aviation

Selasa, 21 Juni 2011 21:09 WIB | 747 Views
Seoul (ANTARA News/AFP) - Sebuah pesawat latih militer jatuh di Korea selatan, Selasa, menewaskan seorang instruktur dan seorang siswa, kata seorang juru bicara angkatan udara.

Pesawat bermesin tunggal itu jatuh di ladang padi 1,6 km dekat landas pacu ketika akan mendarat dekat akademi angkatan udara di daerah Cheong, 120 km selatan Seoul, kata juru bicara itu.

Penyelidikan sedang dilakukan menyangkut penyebab kecelakaan itu.

Pesawat Ilyushin II-103 buatan Rusia itu adalah salah satu dari pesawat-pesawat latih yang digunakan angkatan udara Korsel. Korsel menerima 23 pesawat jenis itu dari Rusia pada 2004 sebagai bagian pembayaran pinjaman.(*)

(Uu.H-RN/A023)


Antara

Ban Terpilih Kembali Sebagai Sesjen PBB


Rabu, 22 Juni 2011 02:49 WIB | 924 Views
Sekjen PBB Ban Ki-moon. (FOTO ANTARA/AFP PHOTO)
Perserikatan Bangsa-Bangsa (ANTARA News) - Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggota 192 negara pada Selasa memilih Ban Ki-moon untuk masa bhakti kedua sebagai sekretaris jenderal badan dunia itu.

Sidang Umum PBB secara aklamasi mendukung mantan menteri luar negeri Korea Selatan itu, lapor AFP.

Masa bhakti keduanya selama lima tahun akan mulai 1 Januari 2012 dan berlangsung hingga 2016.

Setelah aktivitasnya pada masa bhakti pertama relatif biasa-biasa saja, Ban mencuri perhatian di panggung internasional dalam beberapa bulan terakhir karena pembelaannya kepada para pengunjuk rasa di kawasan Arab melawan para pemimpin mereka.

Ban menggantikan Kofi Annan pada Januari 2007, lapor Reuters. (M016/K004)


Antara

RI Harapkan Ban Ki-moon Majukan Negara Berkembang

Rabu, 22 Juni 2011 20:29 WIB | 576 Views
Sekjen PBB Ban Ki-Moon (FOTO ANTARA/REUTERS/Andres Stapff/djo/11)
New York (ANTARA News) - Indonesia berharap Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon akan terus berupaya mengedepankan kepentingan negara-negara berkembang serta memajukan kemitraan antara perhimpunan negara Asia Tenggara dan PBB.

Harapan itu disampaikan Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Hasan Kleib, di New York, Selasa, menyusul ditetapkannya Ban Ki-moon sebagai Sekjen PBB untuk masa jabatan kedua, yaitu untuk periode 1 Januari 2012 hingga 31 Desember 2016.

Masa jabatan kedua Ban Ki-moon itu ditetapkan melalui sebuah resolusi yang disahkan secara aklamasi di Markas Besar PBB, New York, oleh Majelis Umum PBB yang beranggotakan 192 negara, termasuk Indonesia.

Hasan berharap Ban dapat membawa PBB yang efektif, efisien dan transparan serta mengedepankan kepentingan negara berkembang dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal target-target pembangunan milenium (MDGs), perubahan iklim, penanganan bencana serta kemiskinan.

"Dua-pertiga anggota PBB adalah negara-negara berkembang. Kita harapkan Sekjen Ban Ki-moon menjadi penyambung kepentingan negara-negara berkembang, juga dalam hal kemitraan dengan negara-negara maju," kata Hasan ketika menjawab pertanyaan ANTARA.


ASEAN

Sebagai Ketua Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) tahun 2011, maka Indonesia juga berharap Sekjen Ban Ki-moon akan memajukan kemitraan menyeluruh antara ASEAN dengan PBB.

Rancangan kemitraan tersebut saat ini sedang disusun oleh ASEAN dan PBB dan diharapkan akan ditandatangi pada KTT ASEAN-PBB pada November nanti di Bali.

Berkaitan dengan itu, ungkap Hasan, Perutusan Tetap RI (PTRI) di New York mengadakan pertemuan bulanan yang dihadiri para duta besar negara ASEAN guna membahas berbagai elemen kemitraaan menyeluruh ASEAN-PBB.

Setiap pertemuan juga dihadiri oleh para pejabat tinggi kantor Sekjen PBB.

"Bahkan Sekjen PBB (Ban Ki-moon) sendiri bulan lalu secara langsung menghadiri pertemuan yang dilangsungkan di PTRI New York... Harapan kita, Sekjen PBB akan terus membantu dan terlibat dalam penyusunan kemitraan menyeluruh," kata Hasan.

"Dan yang terpenting, juga mendukung pelaksanaan kemitraan tersebut mulai tahun depan," tambahnya.

ASEAN saat ini beranggotakan 10 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja dan Myanmar.(*)


Antara

TNI AU Patroli Pengamanan Selat Malaka


Fokker F27 TNI AU/Angkasa
 Rabu, 22 Juni 2011 20:41 WIB | 465 Views
Tanjungpinang (ANTARA News) - TNI Angkatan Udara melaksanakan patroli udara pengamanan di perairan Selat Malaka bersama dengan Angkatan Udara Singapura, Malaysia dan Thailand.

Kapten Pilot pesawat pengintai Foker 27 TNI AU, Kapten Pnb Media di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu, mengatakan operasi bersama pengamanan Selat Malaka bertujuan untuk meningkatkan pengamanan jalur pelayaran tersebut dari berbagai tindak kejahatan.

"Patroli bersama juga bertujuan untuk mempererat hubungan negara bertetangga dalam hal pertahanan dan keamanan," kata Media sebelum terbang dari Pangkalan Udara TNI AU di Tanjungpinang.

Media mengatakan, operasi pengamanan bersama yang dikenal dengan "Eyes in the Sky (EiS)" tersebut melakukan pemantauan dari udara mengenai aktivitas di perairan Selat Malaka dan langsung memberikan informasi kepada pusat operasi jika terjadi tindak kejahatan seperti perompakan, "illegal fishing" atau kegiatan lain.

"Kami juga langsung berkoordinasi dengan kapal perang RI (KRI) yang berpatroli jika ada tindak pelanggaran di laut," ujarnya.

EiS yang sudah dimulai sejak 2005 tersebut, menurut dia, dilakukan secara bergantian selama satu bulan diluar operasi rutin pengamanan masing-masing negara.

"Patroli dengan pesawat TNI AU sudah dilakukan sejak Selasa (21/6) dan berakhir hari ini dengan menyertakan anggota patroli dari Singapura, Malaysia dan Thailand. Pada saat menggunakan pesawat patroli Singapura atau Malaysia ada juga anggota TNI AU yang ikut," terangnya.

Komandan Lanud Tanjungpinang, Letkol Pnb M Jusuf Hanafie mengatakan, Pangkalan Udara TNI AU Tanjungpinang dalam operasi EiS digunakan sebagai pangkalan aju, karena berada dekat perbatasan dengan negara tetangga dan sebagai bantuan operasi pendukung.

"Diharapkan dengan operasi EiS tersebut bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perairan Selat Malaka, sehingga jalur pelayaran yang padat tersebut lebih aman," kata Hanafie.

Selat Malaka dibatasi Pulau Rondo hingga Pukhet di sebelah utara dan di sebelah selatan dibatasi oleh Pulau Karimun hingga Tanjung Piai, dengan panjang seluruhnya mencapai sekitar 500 mil atau 926 kilometer.

Patroli pengamanan Selat Malaka yang juga dikenal dengan "Malacca Straits Sea Patrol (MMSP)" sebelumnya hanya dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura, sedangkan Thailand baru bergabung, sehingga prosedur operasi baku pengamanan Selat Malaka di disesuaikan saat pertemuan tujuh petinggi Angkatan Laut negara peserta di Batam pada 2010.(*)


SUMBER :ANTARA

TNI AL Akan Beli Dua Kapal Survei



KRI Dewa Kembar 932 (photo : Kaskus Militer)

Jakarta (ANTARA News) - TNI Angkatan Laut akan membeli dua kapal survei dan pemetaan atas dan bawah permukaan laut baik untuk kepentingan pertahanan dan militer maupun umum.

"Proses pengadaannya, kami sudah membuka lelang terbuka untuk pengadaan dua kapal itu," kata Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Marsetio di Jakarta, Rabu.

Ditemui usai membuka seminar nasional hidro-oseanografi, ia mengatakan, sudah ada beberapa negara yang menawarkan diri untuk membuat dua kapal tersebut.

"Sudah ada beberapa perusahaan dan negara yang menawarkan diri, namun belum kita putuskan yang jelas semua melalui proses lelang," katanya kepada ANTARA.

Tentang negara mana saja yang sudah tertarik untuk pengadaan dua kapal itu, Marsetio mengaku belum mendapatkan data rinci.

"Yang jelas sudah ada. Penambahan kapal survei dan pemetaan atas dan bawah permukaan laut itu sangat penting, untuk memaksimalkan kegiatan mendapatkan data hidrografi dan oseanografi ," ujarnya.

Marsetio menjelaskan posisi geografis Indonesia yang berada di persimpangan dua benua dan dua samudra memiliki konsekuensi tinggi.

Karena itu, lanjut Marsetio, perlu kegiatan survei dan pemetaan atas dan bawah permukaan laut yang memadai untuk mengetahui secara rinci kondisi, situasi dan apa yang terjadi di wilayah perairan nasional.

"Produk survei dan pemetaan yang berkualitas sesuai standar nasional tentu harus didukung wahana apung (kapal) survei dan pemetaan serta SDM yang memadai dan berkualitas pula," tuturnya.(*)


(Antara)

BERITA POLULER