Indonesia Macan Asia …?
Pada Kompas, Sabtu 2 Agustus 2008, hal 10, yang memuat berita tentang Geopolitik : Asia Tidak Bisa Lagi Jadi “Penumpang”, Anis Baswedan (Rektor Universitas Paramadina) berpendapat bahwa saat ini Indonesia tidak tercantum dalam peta kebangkitan Asia karena terlalu fokus pada diri sendiri.
Dipikir-pikir pernyataan tersebut ada benarnya, namun kesibukan NKRI adalah mempersiapkan diri mengejar ketinggalan terutama tujuh pilar kebijaksanaan Barat.
Menurut Khisore Mahbubani (Dekan Lee Kuan Yew School of pubic Policy, National University of Singapore) tujuh pilar kebijaksanaan Barat adalah
Kebijakan ekonomi pasar bebas.
Penguasaan ilmu dan teknologi.
Pragmatisme.
Pencarian bakat baru dari setiap lapisan masyarakat.
Kultur perdamaian.
Penegakan hukum.
Pendidikan.
Permasalahannya adalah mampukah Indonesia menjadi macan di Asia ?
Presiden Indonesia, Bp. SBY menyatakan ”Indonesia Bisa”
Kekuatan Asia
China. China akan menjadi kekuatan utama di kawasan asia dan diprediksikan mampu menyaingi AS. Pembangunan kekuatan militer masih terus dilakukan dan kehadiran mereka di laut China Selatan merupakan tindak lanjut dari visi dan misi mereka. Hal ini merupakan kebangkitan RRT dengan strategi keseimbangan militer di Selat Taiwan. Mereka berusaha membentuk sistem internasional yang bersifat multipolar untuk menghadapi pengaruh militer dan ekonomi AS. Selain itu, China juga telah memperluas pengaruh strategis di kawasan Asia Tengah dengan membentuk The Shanghai Cooperation Organization dan membentuk hubungan kemitraan strategis dengan Rusia. Namun mereka masih mebutuhkan lingkungan yang aman dan bersahabat dengan negara lain.
Jepang. Kebangkitan militer Jepang, setelah kalah perang, membuat kekhawatiran di kawasan Asia. Potensi untuk berkembang lebih jauh dapat dipastikan karena adanya dukungan kekuatan ekonomi dan kekuatan teknologinya. Hal ini dapat diketahui melalui geostrateginya : Jangkauan keamanan laut 100 mil dan geopolitiknya : Keamanan energi dan pasar. Mereka mengetahui bahwa 75 % dari suplai energi ke Jepang dan 40 % merupakan jalur perdagangan Jepang melewati wilayah perairan Asia Tenggara. Tindakan yang dilakukan Jepang adalah mengirim kekuatan militernya untuk melakukan operasi militer ke luar negeri meskipun masih sebatas membantu AS. Saat ini, Jepang melakukan serangan terhadap negara yang dianggap berbahaya bagi keamanan Jepang (Asia Pasific Defence Reporter, May 2001) atau sia dalam proyek TMD (Theatre Missile Defence) dengan AS untuk keamanan nuklir di kawasan Asia Timur atau Pasifik Barat.
India. Kemajuan Angkatan Laut India akan mempengaruhi kestabilan kawasan. Kekuatan militer India maju pesat terutama AL yang mulai beroperasi di sekitar perairan Nicobar dan Andaman (di sebelah utara NAD). Mereka membangun dua gugus satuan kekuatan kapal induk sesuai dengan motonya sebagai ”Pengawal lautan Hindia”.
Indonesia
Kekuatan negara dapat dibentuk melalui ekonomi dan militer, hubungan kedua sektor ini berbanding lurus. Artinya, baik ekonomi maupun militer yang dibangun terlebih dahulu akan saling memengaruhi. Meskipun, anggaran negara masih diprioritaskan pada sektor kesehatan dan pendidikan.
Indonesia dengan sishankamrata berusaha mengembangkan kekuatan militer melalui kekuatan pokok minimum. Untuk mencapai kekuatan pokok minimum memang masih ada pertanyaan seperti : Berapa jumlah kekuatan minimum untuk pertahanan negara ? Tingkat satuan minimum apa yang harus digelar ? Sifat operasi minimum apa yang harus dilakukan oleh Satuan ? dan seterusnya.
Saat ini ketiga matra sedang berbenah mengikuti kebijakan Presiden tahun 2005, yaitu : TNI AD melakukan pemantapan, TNI AL dan TNI AU melakukan pengembangan dan modernisasi kekuatan, dengan konsep pembangunan pertahanan adalah bebasis kemampuan (capability based defense) bukan berbasis ancaman (threat based defence) dan menerapkan konsep trimatra Terpadu yaitu memadukan seluruh kemampuan dan kekuatan di ketiga matra tersebut.
Semoga dengan rencana tersebut Indonesia menjadi macan Asia, minimal sejajar dengan ketiga negara tersebut di atas.
Amin …
sumber:http://cenya95.files.wordpress.com/2008/08/kapal1.gif
Friday, October 29, 2010
Dampak Militerisme Jepang Dibahas di Jakarta
foto:http://cenya95.files.wordpress.com/2008/08/kapal1.gif
Jakarta (ANTARA News) - Dampak militerisme Jepang di kawasan Asia Pasifik akan dibahas dalam satu seminar yang diselenggarakan Global Future Institute pada 25 Oktober di Jakarta.
Keterangan pers GFI, Sabtu, mengungkapkan penjajahan Jepang di Indonesia selama tiga setengah tahun, pada 1942-1945, berdampak begitu besar, terutama dalam hal kekerasan terhadap masyarakat sipil.
Kekerasan seperti perbudakan seks (jugun lanfu) dan kerja paksa (romusha) merupakan beberapa kasus yang sangat memilukan dan membekas pada masyarakat Indonesia.
Seminar yang bertema "65 Tahun Kapitulasi Jepang Dalam Perang Asia Pasifik: `Comfort Women, Romusha, dan Sejarah Kelam Militerisme Jepang di Asia Pasifik`", berupaya mengkritisi aksi Jepang di masa lalu dan prospek dampak yang berkembang saat ini.
Pada seminar itu akan dibeberkan fakta pada masa lalu dan penyelesaian penggantian pampasan perang oleh Jepang dan membahas perkembangan militerisme Jepang yang meningkat saat ini sehingga memanaskan konstelasi politik Asia Pasifik.
Peningkatan militerisme Jepang ini dipicu oleh modernisasi kekuatan militer China yang membuat AS sebagai sekutu Jepang di Asia mendesak Angkatan Bela Diri Jepang mengimbangi militer China.
Seminar itu akan menghadirkan beberapa pembicara, antara lain, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, TM Hamzah Thayeb, wartawan Algemeen Dagblad, Hilde Janssen serta pejabat dari Ditjen Rehabilitasi Lanjut Usia Departemen Sosial.
GFI memandang Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang sangat berkepentingan mengingatkan kembali sepak terjang militer Jepang dan serangkaian kejahatan perang yang dilakukan dalam kurun waktu antara 1942-1945.
Indonesia bukan satu-satunya negara di kawasan Asia Pasifik yang menjadi korban Jepang karena masih ada Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar dan Korea Selatan. (*)
Antara
Jakarta (ANTARA News) - Dampak militerisme Jepang di kawasan Asia Pasifik akan dibahas dalam satu seminar yang diselenggarakan Global Future Institute pada 25 Oktober di Jakarta.
Keterangan pers GFI, Sabtu, mengungkapkan penjajahan Jepang di Indonesia selama tiga setengah tahun, pada 1942-1945, berdampak begitu besar, terutama dalam hal kekerasan terhadap masyarakat sipil.
Kekerasan seperti perbudakan seks (jugun lanfu) dan kerja paksa (romusha) merupakan beberapa kasus yang sangat memilukan dan membekas pada masyarakat Indonesia.
Seminar yang bertema "65 Tahun Kapitulasi Jepang Dalam Perang Asia Pasifik: `Comfort Women, Romusha, dan Sejarah Kelam Militerisme Jepang di Asia Pasifik`", berupaya mengkritisi aksi Jepang di masa lalu dan prospek dampak yang berkembang saat ini.
Pada seminar itu akan dibeberkan fakta pada masa lalu dan penyelesaian penggantian pampasan perang oleh Jepang dan membahas perkembangan militerisme Jepang yang meningkat saat ini sehingga memanaskan konstelasi politik Asia Pasifik.
Peningkatan militerisme Jepang ini dipicu oleh modernisasi kekuatan militer China yang membuat AS sebagai sekutu Jepang di Asia mendesak Angkatan Bela Diri Jepang mengimbangi militer China.
Seminar itu akan menghadirkan beberapa pembicara, antara lain, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, TM Hamzah Thayeb, wartawan Algemeen Dagblad, Hilde Janssen serta pejabat dari Ditjen Rehabilitasi Lanjut Usia Departemen Sosial.
GFI memandang Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Pasifik yang sangat berkepentingan mengingatkan kembali sepak terjang militer Jepang dan serangkaian kejahatan perang yang dilakukan dalam kurun waktu antara 1942-1945.
Indonesia bukan satu-satunya negara di kawasan Asia Pasifik yang menjadi korban Jepang karena masih ada Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar dan Korea Selatan. (*)
Antara
Danjen Kopassus: Video Kekerasan Harus Jadi Pelajaran
Danjen Kopassus TNI-AD Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus. (ANTARA)
Danjen Kopassus TNI-AD Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus. (ANTARA)
Ngamprah (ANTARA News) - Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Brigjen TNI Lodewijk F Paulus menyatakan, prajurit harus menjadikan tersebarnya video kekerasan yang dilakukan militer sebagai studi kasus sekaligus pelajaran berharga.
"Prajurit Kopassus harus bisa menjunjung tinggi HAM," kata Lodewijk F Paulus kepada wartawan usai menutup Pelatihan Hukum Humaniter dan HAM untuk prajurit Kopassus di Pusdikpassus Batujajar Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jabar, Jumat.
Oleh karena itu, kata dia, untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, hukum humaniter dan HAM dimasukkan sebagai kurikulum bagi prajurit Kopassus.
"Tuntutan terhadap pasukan Kopassus bukan hanya kepandaian dalam taktik berperang melainkan juga harus menjiwai hukum secara benar dan proporsional," kata
Dia menjelaskan, pelaksanaan pelatihan hukum dan HAM itu tidak ada kaitannya dengan tersebarnya video kekerasan melainkan sebagai kegiatan rutin tahunan Kopassus.
Kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap hukum dan HAM bagi prajuritnya itu, kata dia, telah diselenggarakan sejak 2001.
Menurut Lodewijk, prajurit Kopassus diharuskan tidak hanya bertempur dengan baik tapi juga harus benar agar tidak ada lagi kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan prajurit Kopassus.
"Setiap materi yang telah diajarkan dalam pelatihan harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan ditularkan kepada prajurit lainnya sehingga dalam menjalankan tugasnya ada kesatuan visi," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Hukum Kopassus Letkol Chk I Nyoman Suparta menerangkan, kegiatan pelatihan itu diselenggarakan bagi seluruh prajurit yang ada di kesatuan Kopassus.
Pelatihan yang ditutup Jumat, diikuti 48 prajurit.
Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Fadilah Rusdi Rizki Law Office dan Pusat HAM Norwegia (NCHR)
"Dalam pelaksanaannya acara ini dipantau langsung oleh Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Komnas HAM memantau pelaksanaan metode yang kita gunakan dalam pelatihan ini," katanya.(*)
(ANT-215/C/s018/r009)
Antara
Danjen Kopassus TNI-AD Mayjen TNI Lodewijk F. Paulus. (ANTARA)
Ngamprah (ANTARA News) - Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Brigjen TNI Lodewijk F Paulus menyatakan, prajurit harus menjadikan tersebarnya video kekerasan yang dilakukan militer sebagai studi kasus sekaligus pelajaran berharga.
"Prajurit Kopassus harus bisa menjunjung tinggi HAM," kata Lodewijk F Paulus kepada wartawan usai menutup Pelatihan Hukum Humaniter dan HAM untuk prajurit Kopassus di Pusdikpassus Batujajar Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jabar, Jumat.
Oleh karena itu, kata dia, untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, hukum humaniter dan HAM dimasukkan sebagai kurikulum bagi prajurit Kopassus.
"Tuntutan terhadap pasukan Kopassus bukan hanya kepandaian dalam taktik berperang melainkan juga harus menjiwai hukum secara benar dan proporsional," kata
Dia menjelaskan, pelaksanaan pelatihan hukum dan HAM itu tidak ada kaitannya dengan tersebarnya video kekerasan melainkan sebagai kegiatan rutin tahunan Kopassus.
Kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap hukum dan HAM bagi prajuritnya itu, kata dia, telah diselenggarakan sejak 2001.
Menurut Lodewijk, prajurit Kopassus diharuskan tidak hanya bertempur dengan baik tapi juga harus benar agar tidak ada lagi kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan prajurit Kopassus.
"Setiap materi yang telah diajarkan dalam pelatihan harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan ditularkan kepada prajurit lainnya sehingga dalam menjalankan tugasnya ada kesatuan visi," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Hukum Kopassus Letkol Chk I Nyoman Suparta menerangkan, kegiatan pelatihan itu diselenggarakan bagi seluruh prajurit yang ada di kesatuan Kopassus.
Pelatihan yang ditutup Jumat, diikuti 48 prajurit.
Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama Fadilah Rusdi Rizki Law Office dan Pusat HAM Norwegia (NCHR)
"Dalam pelaksanaannya acara ini dipantau langsung oleh Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Komnas HAM memantau pelaksanaan metode yang kita gunakan dalam pelatihan ini," katanya.(*)
(ANT-215/C/s018/r009)
Antara
Indonesia Usulkan Integrasi Kerjasama ASEAN-PBB
Hanoi (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengusulkan integrasi kerjasama negara-negara anggota ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menciptakan kerjasama yang terukur dan menyeluruh.
"Presiden mengemukakan konsep untuk meningkatkan hubungan ASEAN dan PBB menjadi yang sifatnya komprehensif karena selama ini sifatnya sektoral," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ketika ditemui setelah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan puncak ASEAN-PBB yang digelar di National Conventional Center, Hanoi, Vietnam, Jumat petang.
Marty mengatakan, selama ini negara-negara anggota ASEAN hanya bekerjasama dengan badan-badan utusan PBB secara terpisah. Menurut dia, belum pernah ada kerjasama antara negara anggota ASEAN dengan seluruh badan PBB secara terintegrasi.
Untuk itu, katanya, Indonesia mengusulkan kerjasama terpadu. Dengan begitu, ASEAN dan PBB akan dapat membangun kerjasama di berbagai bidang secara komprehensif atau menyeluruh.
Menurut Marty, kerjasama yang komprehensif dan lintas sektoral itu akan mempermudah proses penilaian atau evaluasi terhadap setiap kemajuan atau bahkan kelemahan kerjasama yang sedang dilakukan.
Marty menjelaskan, kerjasama yang terintegrasi juga merupakan usulan Indonesia yang akan diusung selama menjabat sebagai Ketua ASEAN pada 2011.
"Tadi hal ini oleh Sekjen PBB disambut positif, jadi kita akan bekerja untuk mencapai hal tersebut," kata Marty.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti pertemuan puncak ke-3 ASEAN-PBB di di National Conventional Center, Hanoi. Dalam pertemuan itu, Presiden Yudhoyono didampingi oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Sebelum memulai pertemuan, para pemimpin negara anggota ASEAN dan Sekjen PBB Ban Ki-moon sebagai mitra wicara melakukan sesi foto bersama.
Pada sesi foto itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdiri di antara Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung dan Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah.
Pertemuan puncak ke-3 ASEAN-PBB merupakan salah satu sesi dalam rangkaian pertemuan puncak ke-17 ASEAN di Hanoi, Vietnam.(*)
(T.F008/H-KWR/R009)
Antara
Pasukan Korut Tembak Pos Militer Korsel
Seorang tentara Korut melihat dengan menggunakan binokular di sisi utara desa perbatasan Panmunjom di zona bebas militer yang memisahkan dua Korea di Paju. (ANTARA/REUTERS/Jo Yong-Hak)
Seorang tentara Korut melihat dengan menggunakan binokular di sisi utara desa perbatasan Panmunjom di zona bebas militer yang memisahkan dua Korea di Paju. (ANTARA/REUTERS/Jo Yong-Hak)
Seoul (ANTARA News/AFP) - Pasukan Korea Utara , Jumat menembaki satu pos militer Korea Selatan dekat perbatasan mereka yang tegang dan tentara Korea Selatan membalas, kata militer Seoul, meningkatkan ketegangan menjelang KTT G-20 bulan depan.
Korea Utara (Korut) menembakkan dua peluru ke pos penjagaan garis depan pada pukul 17:26 waktu setempat (15:26 WIB) dan tentara-tentara Korea Selatan (Korsel) segera menmbalas dengan tiga tembakan senapan mesin, kata Gabungan Kepala Staf.
"Tidak ada lagi tembakan-tembakan setelah itu. Kami sekarang mengawasi dengan seksama gerakan-gerakan mereka," kata seorang juru bicara kepada AFP.
Ia mengatakan tidak ada yang cedera di pihak tentara Korsel dalam penembakan dekat Zona Demiliterisasi (DMZ) yang memisahkan kedua negara itu.
Baku tembak kadang-kadang terjadi dekat perbatasan yang dijaga ketat itu.
Tetapi insiden Jumat di daerah Hwacheon sekitar 90 km timur laut Seoul, terjadi pada saat penting ketika Korsel sedang bersiap-siap menjadi tuan rumah KTT G-20 di Seoul 11-12 November.
Ketegangan lintas perbstasan tinggi sejak Korsel menuduh Korut mentorpedo sebuah kapal perangnya Maret lalu yang menyebabkan 46 pelautnya tewas.
Jumat siang Korut mengatakan hubungan kedua negara akan menghadapi satu "dampak bencana besar" jika Korsel tetap bersikeras menolak dialog yang bertujuan untuk meredakan di semenanjung itu.
Dialog pertama militer antar Korea dua tahun lalu berakhir September tanpa kemajuan setelah Seoul menuntut Pyongyang meminta maaf atas tenggelamnya kapal perang Korsel itu.
Pyongyang menolak menerima penemuan dari penyelidikan multinasional yang menyalahkan tragedi itu pada serangan malam hari Korut. Korut mengatakan pihaknya adalah korban dari satu kampanye fitnah.
Militer negara komunis itu menawarkan dialog putaran kedua pada 22 Oktober. Tetapi Korsel menolak tawaran itu dengan mengatakan tidak ada perubaan dalam sikap Korut.
Penolakan dialog "sama artinya dengan konfrontasi dan perang", kata militer Korut dalam sebuah pernyataan.(*)
(Uu.H-RN/M043/R009)
Antara
TNI Siagakan Empat KRI untuk Mentawai
KRI Teluk Cirebon.
29 Oktober 2010, Jakarta -- menyiagakan empat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk membantu penanganan korban bencana tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Kadispenum Puspen TNI Kolonel Cpl Minulyo di Jakarta, Jumat mengatakan, empat KRI yang sewaktu-waktu siap diberangkatkan ke lokasi bencana yaitu KRI Imam Bonjol, KRI Teluk Gilimanuk, KRI Teluk Peleng dan KRI Teluk Sabang.
Untuk penanggulangan bencana di Mentawai, TNI telah memberangkatkan 2 (dua) Kapal Republik Indonesia (KRI), pada Rabu (27/10) yaitu KRI Teluk Manado dan KRI Teluk Cirebon.
Selain KRI, TNI juga telah menerbangkan satu pesawat Hercules A-1321 yang membawa dua ton bantuan sosial dari Presiden RI. "TNI juga menyiagakan satu pesawat Hercules A-1328 untuk pengiriman bantuan ke lokasi bencana," kata Minulyo.
Ia menambahkan, personel TNI yang ditugaskan ke Mentawai akan bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Propinsi Sumatera Barat dan Basarnas untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban serta melakukan pengobatan terhadap warga masyarakat setempat dengan mendirikan Rumah Sakit Lapangan.
Sedangkan untuk penanggulangan bencana letusan Gunung Merapi di DIY, TNI khususnya yang berlokasi di wilayah Kodam IV/Diponegoro telah menyiagakan 5.665 personel dan peralatannya yang terdiri dari alat berat, truk angkut personel, mobil tangki air, tenda, dapur umum, genset dan berbagai peralatan lain serta kebutuhan logistik yang apabila sewaktu-waktu digerakkan, untuk menghadapi kemungkinan terburuk akibat letusan Gunung Merapi.
"Dari kekuatan yang disiagakan, 2.165 personel TNI telah diterjunkan ke lokasi bencana untuk membantu evakuasi masyarakat, pencarian korban dan pertolongan kepada para pengungsi di lokasi pengungsian," kata Minulyo.
Republika
29 Oktober 2010, Jakarta -- menyiagakan empat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) untuk membantu penanganan korban bencana tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Kadispenum Puspen TNI Kolonel Cpl Minulyo di Jakarta, Jumat mengatakan, empat KRI yang sewaktu-waktu siap diberangkatkan ke lokasi bencana yaitu KRI Imam Bonjol, KRI Teluk Gilimanuk, KRI Teluk Peleng dan KRI Teluk Sabang.
Untuk penanggulangan bencana di Mentawai, TNI telah memberangkatkan 2 (dua) Kapal Republik Indonesia (KRI), pada Rabu (27/10) yaitu KRI Teluk Manado dan KRI Teluk Cirebon.
Selain KRI, TNI juga telah menerbangkan satu pesawat Hercules A-1321 yang membawa dua ton bantuan sosial dari Presiden RI. "TNI juga menyiagakan satu pesawat Hercules A-1328 untuk pengiriman bantuan ke lokasi bencana," kata Minulyo.
Ia menambahkan, personel TNI yang ditugaskan ke Mentawai akan bergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Propinsi Sumatera Barat dan Basarnas untuk melakukan pencarian dan evakuasi korban serta melakukan pengobatan terhadap warga masyarakat setempat dengan mendirikan Rumah Sakit Lapangan.
Sedangkan untuk penanggulangan bencana letusan Gunung Merapi di DIY, TNI khususnya yang berlokasi di wilayah Kodam IV/Diponegoro telah menyiagakan 5.665 personel dan peralatannya yang terdiri dari alat berat, truk angkut personel, mobil tangki air, tenda, dapur umum, genset dan berbagai peralatan lain serta kebutuhan logistik yang apabila sewaktu-waktu digerakkan, untuk menghadapi kemungkinan terburuk akibat letusan Gunung Merapi.
"Dari kekuatan yang disiagakan, 2.165 personel TNI telah diterjunkan ke lokasi bencana untuk membantu evakuasi masyarakat, pencarian korban dan pertolongan kepada para pengungsi di lokasi pengungsian," kata Minulyo.
Republika
KASAD: Tiga Batalyon TNI AD Dikerahkan ke Lokasi Bencana
Pesawat Hercules menurunkan bantuan melalui parasut bagi korban tsunami akibat gempa 7,2 SR, di Dusun Purourougat, Desa Malakopak, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumbar, Kamis (28/10). Bantuan logistik dan obat-obatan mulai disalurkan melalui helikopter dan pesawat ke sejumlah daerah yang terkena gelombang tsunami. (Foto: ANTARA/Iggoy el Fitra/mg/Koz/mes/10)
29 Oktober 2010, Bandung -- Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI George Toissuta mengatakan bahwa sekitar tiga batalyon TNI- AD dikirim ke lokasi bencana di Mentawai dan Merapi.
Usai melantik Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen TNI Moeldoko menggantikan Mayjen TNI Pramono Edi Wibowo di Bandung, Jumat, Kasad menyatakan bahwa dari tiga batalyon yang dikerahkan ke daerah bencana tersebut, maka dua di antaranya adalah Batalyon Kesehatan dan Infanteri.
Selain dua tempat yang mengalami musibah itu , TNI AD juga masih menurunkan pasukannya di Wasior, Papua Barat, yang terkena banjir bandang awal oktober lalu.
" Saat ini kita terjunkan pasukan sedikitnya tiga batalyon, untuk membantu proses evakuasi, dalam operasi kemanusiaan penanggulangan bencana di beberapa daerah di Indonesia," ujar Kasad Jenderal George Toissuta.
Bahkan pihak TNI akan menambah jumlah personelnya jika diminta pemerintah. Untuk sementara TNI-AD mengirimkan tiga batalyon terlebih dahulu, lalu pengiriman dilakukan sesuai kebutuhan .
" Saat rekonstruksi setelah tanggap darurat, kita akan turunkan kembali pasukan Zeni untuk rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana," terang Kasad.
Untuk pengiriman bantuan saat ini, TNI mengirimkan bantuan melalui udara, karena terkendala oleh medan bencana yang begitu sulit ditembus alat transportasi, seperti di Mentawai dan Wasior.
" Kita drop bantuan dari udara dengan menerjunkan anggota Kostrad, untuk memberikan makanan dan beberapa bantuan yang diberikan pemerintah," ujar Kasad.
Untuk bencana di Gunung Merapi, Kasad menyatakan TNI AD membuka rumah sakit lapangan, dan tim kesehatan yang keliling ke tenda-tenda pengungsian.
ANTARA News
29 Oktober 2010, Bandung -- Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI George Toissuta mengatakan bahwa sekitar tiga batalyon TNI- AD dikirim ke lokasi bencana di Mentawai dan Merapi.
Usai melantik Panglima Kodam III Siliwangi Mayjen TNI Moeldoko menggantikan Mayjen TNI Pramono Edi Wibowo di Bandung, Jumat, Kasad menyatakan bahwa dari tiga batalyon yang dikerahkan ke daerah bencana tersebut, maka dua di antaranya adalah Batalyon Kesehatan dan Infanteri.
Selain dua tempat yang mengalami musibah itu , TNI AD juga masih menurunkan pasukannya di Wasior, Papua Barat, yang terkena banjir bandang awal oktober lalu.
" Saat ini kita terjunkan pasukan sedikitnya tiga batalyon, untuk membantu proses evakuasi, dalam operasi kemanusiaan penanggulangan bencana di beberapa daerah di Indonesia," ujar Kasad Jenderal George Toissuta.
Bahkan pihak TNI akan menambah jumlah personelnya jika diminta pemerintah. Untuk sementara TNI-AD mengirimkan tiga batalyon terlebih dahulu, lalu pengiriman dilakukan sesuai kebutuhan .
" Saat rekonstruksi setelah tanggap darurat, kita akan turunkan kembali pasukan Zeni untuk rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana," terang Kasad.
Untuk pengiriman bantuan saat ini, TNI mengirimkan bantuan melalui udara, karena terkendala oleh medan bencana yang begitu sulit ditembus alat transportasi, seperti di Mentawai dan Wasior.
" Kita drop bantuan dari udara dengan menerjunkan anggota Kostrad, untuk memberikan makanan dan beberapa bantuan yang diberikan pemerintah," ujar Kasad.
Untuk bencana di Gunung Merapi, Kasad menyatakan TNI AD membuka rumah sakit lapangan, dan tim kesehatan yang keliling ke tenda-tenda pengungsian.
ANTARA News
Subscribe to:
Posts (Atom)
BERITA POLULER
-
Rusia Jamin Indonesia Bebas Embargo Militer TEMPO.CO , Jakarta - Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Alexander A. Ivanov, menyatakan pem...
-
Rencana kedatangan alutsista TNI 2010-2014 dengan anggaran pembelian US$ 15 Milyar : Renstra TNI 2010-2014 memberikan nuansa pelangi terhad...
-
T-90S Rusia (Main Battle Tank Russia) Kavaleri Peroleh 178 Unit Kendaraan Tempur Kaveleri TNI Angkatan Darat (AD) akan mendapatkan tambah...