Pages

Tuesday, October 19, 2010

Indonesia Minta DK-PBB Desak Israel Bongkar Pemukiman

New York (ANTARA News) - Indonesia meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera mendesak Israel untuk membongkar pemukiman-pemukiman yang dibangunnya di wilayah Palestina yang diduduki Israel.

Indonesia mengingatkan bahwa konstruksi yang terus dilakukan Israel di wilayah tersebut selalu menjadi bantu sandungan yang mengancam gagalnya perundingan damai dengan Palestina.

"Kami percaya Dewan Keamanan akan mengambil langkah yang sama dengan segera mendesak Israel untuk membongkar pemukiman-pemukiman, menghentikan pembangunan maupun rencana pengembangan pemukiman di Wilayah Palestina yang Diduduki," kata Wakil Tetap RI/Duta Besar untuk PBB-New York, Hasan Kleib, ketika berbicara dalam sidang Dewan Keamanan di Markas Besar PBB, New York, Senin.

Langkah sama yang diacu Hasan adalah ketika Dewan Keamanan melalui Resolusi 465 mengeluarkan desakan terhadap Israel untuk membongkar pemukiman di wilayah Palestina serta segera menghentikan pembangunan dan rencana pembuatan pemukiman di wilayah-wilayah Arab yang didudukinya sejak tahun 1967, termasuk Yerusalem.

Berkaitan dengan situasi terakhir menyangkut perundingan langsung Israel-Palestina yang baru dimulai kembali pada 2 September lalu --namun kini terancam gagal, Hasan mengingatkan konstruksi yang dilakukan Israel terus menjadi salah satu masalah utama bagi perdamaian.

"Kebijakan dan praktik pembangunan pemukiman oleh Israel, yang ditujukan untuk mengubah susunan demografi, karakter fisik serta status Wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur, itu sungguh merupakan pelanggaran yang sangat menyolok terhadap hukum internasional," tegas Hasan.

Perundingan damai secara langsung antara Israel dan Palestina yang baru saja dimulai kembali pada 2 September lalu --setelah terhenti sejak akhir tahun 2008-- dikhawatirkan banyak pihak mengalami jalan buntu karena Palestina mengancam akan menarik diri dari perundingan.

Ancaman itu telah beberapa kali dinyatakan Palestina karena Israel tidak memperpanjang moratorium, yaitu penghentian sementara pembangunan pemukiman di Tepi Barat yang berakhir pada 26 September 2010.

Satu hari setelah moratorium itu berakhir, buldoser-buldoser kembali dikerahkan Israel untuk meneruskan pembangunan pemukiman yang sebelumnya dihentikan selama 10 bulan.

Indonesia sendiri bersama tiga negara berkembang terkemuka lainnya, yakni Brazil, India dan Afrika Selatan, membentuk forum bersama untuk mendukung Palestina, termasuk dalam upaya meneruskan proses perundingan damai langsung dengan Israel.

Untuk pertama kalinya, para menteri luar negeri keempat negara anggota forum tersebut menggelar pertemuan mereka pada September lalu di New York, di sela-sela Debat Umum ke-65 Majelis Umum PBB.

Dewan Keamanan PBB terdiri dari lima anggota tetap, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan China; serta 10 anggota tidak tetap.

Saat ini kesepuluh anggota tidak tetap tersebut adalah Jepang, Austria, Meksiko, Brazil, Bosnia-Herzegovina, Turki, Lebanon, Uganda, Nigeria dan Gabon.
(TNY/B010)
ANTARA

Pangdam: Prajurit Jangan Takut Pada Hukum Dan HAM

Jayapura (ANTARA News) - Panglima Komando (Pangdam) XVII Cenderawasih, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI, Hotma Marbun meminta prajurit TNI agar tidak takut pada aturan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Karena hukum dan HAM bukan untuk ditakuti melainkan untuk ditaati. Apabila selama pelaksanaan tugas kita dapat mentaati semua hukum dan aturan yang berlaku, maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan," kata Pangdam Hotma Marbun saat memimpin upacara penerimaan dan pembekalan prajurit satuan tugas (Satgas) Batalyon Infantri (Yonif) 141/AYJP di Jayapura, Selasa.

Satgas Yonif 141/AYJP akan menggantikan Satgas Yonif 527/Baladibya Yodha dan Satgas Yonif 330/TD menggantikan Satgas Yonif 713/Satya Tama sebagai Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG.

Pangdam Hotma Marbun menegaskan, setiap prajurit TNI tidak perlu takut dan ragu-ragu dalam bertindak, jika terjadi gangguan keamanan yang membahayakan masyarakat, pos dan diri pribadi, asalkan selalu berpedoman pada aturan.

"Setiap tindakan seorang prajurit TNI harus sesuai aturan. Jangan sampai tindakan satu orang oknum akan membuat nama korps tercemar," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, pangdam Hotma Marbun juga mengingatkan, tempat tugas baru para prajurit yang akan menjaga wilayah perbatasan RI-PNG cukup beresiko, karena daerah itu rawan tindakan kriminal dan gangguan keamanan.

Ia berpesan agar prajurti bisa hidup berdampingan dan melakukan pembinaan kepada masyarakat di sekitar perbatasan untuk meningkatkan kesadaran tentang kehidupan berbangsa dan bernegara serta patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

"Selain itu, wilayah perbatasan juga rawan tindakan kriminal seperti penyelundupan, jual beli senjata maupun amunisi, dan merupakan wilayah yang dapat digunakan untuk kegiatan infiltrasi/eksfiltrasi intelijen asing ke wilayah Papua," papar Pangdam Hotma Marbun.

Untuk menghadapi kerawanan tersebut, katanya, satgas pamtas harus tetap waspada dan terus berpatroli keamanan maupun patroli pemeliharaan patok secara intensif.

Dan juga melakukan pembinaan kepada masyarakat di sekitar perbatasan untuk meningkatkan kesadaran tentang kehidupan berbangsa dan bernegara serta patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

"Hal tersebut merupakan tugas pokok satuan pengamanan perbatasan, yaitu menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), di sepanjang wilayah perbatasan darat RI-PNG," ujar Pangdam Hotma Marbun.

Wilayah perbatasan RI-PNG memiliki panjang kurang lebih 780 kilo meter, memanjang dari daerah Skouw di sebelah utara, membujur sampai selatan hingga sungai Benscbach, dan hanya ditandai dengan 52 patok batas atau monumen.

Kondisi medan perbatasan RI-PNG pada umumnya berupa pegunungan dan hutan belantara serta sungai-sungai, sehingga sangat sulit jika ditempuh melalui jalur darat.  (MBK/K004)
 
ANTARA

Wapres: Indonesia dan China Saling Melengkapi

Wapres: Indonesia dan China Saling Melengkapi
Nanning, China (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono mengatakan, Indonesia dan Republik Rakyat China saling melengkapi dalam hubungan bilateral yang semakin baik.

"Indonesia dan China itu saling melengkapi. Jadi saya yakin hubungan kedua negara akan semakin baik," katanya, saat berdialog dengan 250 pimpinan perusahaan China di sela-sela ASEAN-China Expo 2010 di Nanning, China, selasa.

Wapres mengatakan, masing-masing negara memiliki keunggulan yang dapat dikerjasamakan dan saling melengkapi.

"Dengan saling melengkapi itu, maka Indonesia dan China dapat bersatu menjadi kekuatan ekonomi dunia," kata Boediono.

Dalam dialog yang didampingi beberapa menteri Kabinet Indonesia Bersatu II itu, Boediono mengatakan, Indonesia memiliki banyak peluang yang dapat dikerjasamakan dengan China, semisal bidang infrastrusktur,minyak, gas, agrikultur, permesinan dan konstruksi.

"Indonesia adalah negara yang masih terus bertumbuh dan dalam pembangunannya banyak memerlukan kemitraan dengan sejumlah pihak termasuk pengusaha asal China," tuturnya.

Wapres mengatakan, dengan jumlah penduduk sekitar 237 juta orang dan sumber daya melimpah maka Indonesia menjadi tujuan negara yang strategis bagi perdagangan di dunia, terutama untuk infrastruktur, energi, dan bisnis agrikultura.

"Investor China dan terus kunjungi Indonesia. Jika ada yang belum segera kunjungi Indonesia," kata Wapres Boediono yang dalam dialog itu didampingi Menteri Perdagangan Mari Pangestu, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar dan perwakilan PT Pertamina dan PLN.

Wapres mengatakan, saat ini ada sekitar 10 persen dari total populasi penduduk di Indonesia berasal dari ekonomi kelas menengah atas. Sementara pendapatan per kapita pada 2010 ditargetkan akan menjadi 3.000 dolar AS.

"10 persen populasi [Indonesia dari kelas ekonomi] menengah atas," katanya.

Di samping itu, tambah Boediono, sekitar 59 persen penduduk Indonesia saat ini berusia di bawah 29 tahun dan siap menjadi tenaga kerja potensial yang memiliki kinerja optimal untuk bekerja di perusahaan yang akan dibangun investor asal China di dalam negeri.

Pemerintah Indonesia telah memperkuat kerja sama bilateral dengan China dan sejak awal 2010 telah melaksanakan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN -China.

Penerapan tersebut sekaligus sebagai upaya Indonesia untuk melanjutkan kerja sama serta upaya menciptakan iklim yang kondusif dan menggerakkan sektor bisnis dan sektor swasta.

"Kami dikenal sebagai negara yang menarik bagi para investor," katanya.

Untuk bisa cepat meraih pangsa pasar di dalam negeri, Wapres Boediono menyarankan investor asal China untuk menanamkan modalnya dengan bekerja sama dengan perusahaan domestik di Indonesia.

Jadi, tambah Wapres, jika ditanya apakah prospektif bekerja sama dengan Indonesia, maka hal itu sangat prospektif karena dalam kerja sama yang dibangun selama ini kedua negara saling melengkapi.

"Dengan saling melengkapi itu, hubungan kedua negara akan semakin baik di masa mendatang," katanya.(*)
(T.R018/A011/R009)
 
ANTARA

Roy Suryo: Video Kekerasan TNI Meragukan

Jakarta (ANTARA News) - Video kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI kepada warga Papua seperti yang disiarkan oleh "Asian Human Rights Commsission" diragukan kebenarannya, kata anggota Komisi I DPR dan juga pakar telematika Roy Suryo.

"Setelah saya perhatikan dan saya unggah terdapat banyak hal yang meragukan dari video yang sempat beredar di Youtube," kata Roy Suryo saat dihubungi, di Jakarta.

Menurut Roy Suryo , sejumlah hal yang meragukan dari tindak kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI itu antara lain dialog yang dilakukan sangat tidak sesuai. Selain itu juga tanda kepangkatan yang letaknya tidak sesuai dengan yang seharusnya.

"Memang yang melakukan tindak kekerasan menggunakan baju loreng seperti halnya anggota TNI . Tapi dari hasil analisis saya, banyak hal yang sangat meragukan sehingga kebenarannya patut dipertanyakan," katanya.

Analisis tersebut, katanya, telah dilakukan dengan cara-cara yang ilmiah sehingga dapat disimpulkan bahwa kebenaran adanya kekerasan yang dilakukan prajurit TNI melalui Youtube tersebut sangat meragukan.

Video berdurasi empat menit dan 47 detik tersebut beredar di situs Youtube selama sehari hingga Senin siang (18/10). Namun, video tersebut dicabut dan muncul dalam versi satu menit.

Dalam keterangan pers yang dimuat situs "Asian Human Rights Commission (AHRC), video itu direkam pada Oktober 2010 di Tingginambut, Puncak Jaya, Papua.

Video tersebut diantaranya menggambarkan pria" berseragam "TNI menendang salah satu warga Papua, sementara warga lain ditidurkan di tanah dan dengan parang diletakkan di leher.

Warga Papua lain berbaring tanpa pakaian dengan kaki dan tangan diikat terus ditanyai tentang tempat penyimpanan senjata milik kelompok separatis organisasi Papua Merdeka (OPM).(*)
(T.A025/A011/R009)
ANTARA

Iran Minta Dukungan Amerika untuk Afghanistan

Roma (ANTARA News) - Iran dapat menstabilkan Afghanistan dengan dukungan Amerika Serikat (AS), kata seorang diplomat penting Iran, Selasa, demikian kantor berita ANSA.

"Iran yakin bahwa pendekatan regional dibutuhkan untuk menstabilkan Afghanistan, tapi  jelas kami perlu dukungan masyarakat internasional, termasuk AS," kata Direktur Asia Kementerian Luar Negeri Iran, Mohammad Ali Qanezadeh,

Qanezadeh,  berpidato pada pertemuan para diplomat senior dari 44 negara, termasuk sembilan anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) Senin di Roma.

Pembicaraan itu membuat sketsa luas tentang penyerahan berangsur-angsur kekuasaan di Afghanistan dari tentara asing ke pasukan keamanan setempat yang akan dimulai pada 2011, di tengah merosotnya dukungan masyarakat di Eropa dan AS pada perang.

"Kami siap untuk setiap aksi atau prakarsa penting guna menstabilkan Afghanistan," kata Qanezadeh, yang menambahkan bahwsa Iran utamanya mengkhawatirkan perdagangan obat bius yang datang melalui berbatasan bersama dengan Afghanistan.

Qanezadeh mengatakan Iran telah menghabiskan ratusan juta dolar di Afghanistan untuk pendidikan anak-anak dan pembangunan kembali.

Utusan senior AS untuk Afghanistan dan Pakistan, Richard Holbrooke, Senin menyatakan bahwa Iran memiliki "peran" untuk dimainkan di Afghanistan, dan menyambut baik partisipasi republik Islam itu dalam pembicaraan internasional mengenai masalah tersebut di Roma.
(S008/B/M016)

Antara

Panglima TNI Terima Kunjungan PTDM

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menerima kunjungan Panglima Tentara Darat Malaysia (PTDM) Jenderal Datuk Zulkifeli bin Mohd Zin, Selasa (19/10) di Mabes TNI, Cilangkap-Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama militer antar kedua negara. Sumber : PUSPEN-TNI




Monday, October 18, 2010

PM Turki Tak Mau Bicara Dengan PM Israel


Benjamin Netanyahu (AFP)
Ankara - Perdana Menteri (PM) Turki Tayyip Erdogan masih menyimpan dendam pada PM Israel Benjamin Netanyahu terkait penyerangan pasukan Israel terhadap konvoi kapal Freedom Flotilla di perairan Gaza beberapa bulan lalu.

Erdogan hingga kini tak mau berbicara dengan Netanyahu. Bahkan dia tak akan menghadiri konferensi perubahan iklim di Athena, Yunani jika Netanyahu datang ke pertemuan itu.

Turki yang dulu menjadi sekutu dekat Israel, telah menjadi pengkritik tajam negeri Yahudi itu sejak 9 aktivis Turki tewas dalam serangan Israel pada Mei tersebut.

"PM yang bangga dengan intervensi bersenjata seperti itu adalah PM yang tidak ingin saya ajak bicara," kata Erdogan pada Skai TV seperti dilansir kantor berita Reuters, Selasa (19/10/2010) sebelum kunjungannya ke Athena.

"Menyangkut isu ini, saya pikir Israel nyaris ke titik kehilangan teman yang sangat penting di Timur Tengah dan itu adalah Turki," cetus Erdogan.

"Saya pikir mereka harus membayar atas kelancangan ini yang mencirikan kebijakan pemerintahan ini," imbuhnya.

Erdogan menurut rencana akan menghadiri konferensi Mediterania mengenai perubahan iklim yang akan digelar di Athena pada Jumat, 22 Oktober mendatang.

"Jika PM Israel ikut serta dalam event ini, saya tak akan ada di sana," tegas Erdogan.

Belum jelas apakah Netanyahu akan hadir di konferensi tersebut. Dalam situs konferensi tersebut, Israel tidak termasuk negara-negara yang telah terkonfirmasi untuk berpartisipasi.

detik

BERITA POLULER