Jakarta, Kompas - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, Kementerian Pertahanan telah memenuhi target sejak program 100 hari, yang dilanjutkan dengan agenda dari Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4.
Purnomo, yang juga mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, mengakui, tak seperti harga listrik dan bahan bakar minyak yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, kebijakan di Kementerian Pertahanan tidak selalu berhubungan langsung dengan masyarakat. ”Kami melaksanakan pekerjaan rumah yang dibahas setiap retret. Rapor Kemhan selalu biru,” katanya di Jakarta, Kamis (14/10), menanggapi hasil jajak pendapat Kompas.
Menhan mendaftarkan berbagai agenda kerja yang tuntas, seperti tunjangan bagi prajurit di pulau terluar; undang-undang (UU) yang mengatur kerja sama dengan Brunei Darussalam, Rusia, dan Singapura; serta pembuatan Rancangan UU Keamanan Nasional dan UU Revitalisasi Industri Pertahanan.
Legislasi yang belum tuntas adalah RUU Peradilan Militer dan RUU Rahasia Negara. Namun, keduanya tidak masuk ke program UKP4. ”Memang remunerasi belum tuntas, tetapi masih jalan terus. Tunjangan di perbatasan juga tidak tertutup kemungkinan belum lancar,” papar Purnomo.
Salah satu agenda Kemhan yang banyak disorot, yaitu pengambilalihan aktivitas bisnis milik TNI, prosesnya sudah berjalan untuk bentuk yayasan, koperasi, dan badan usaha milik negara. Yayasan dan koperasi, misalnya, harus ikut UU yang berlaku. Mengenai masih banyaknya bisnis ilegal oknum militer yang dilihat masyarakat, ia menegaskan, hal itu bukanlah porsi kementeriannya.
Kemhan secara khusus memberikan perhatian pada masalah perbatasan pula. Dari 92 pulau terdepan, 12 pulau yang menjadi prioritas telah diberikan sarana yang lebih memadai.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan juga mengubah persepsi bahwa masalah perbatasan adalah kesejahteraan, selain pertahanan. ”Kesejahteraan kita lebih tinggi dibandingkan negara tetangga di perbatasan Papua Niugini dan Timor Leste. Namun, kami akui, dengan Malaysia, kita lebih rendah,” katanya.
Banyak pekerjaan Kemhan adalah kerja jangka panjang dan bertujuan untuk menggerakkan ekonomi. Dengan pembangunan industri pertahanan di dalam negeri, selain akan meningkatkan muatan lokal, hal ini juga akan menambah lapangan pekerjaan dan membuat roda ekonomi berputar dengan biaya dari dalam negeri. Pendanaan proyek itu dari perbankan dalam negeri.
Alat utama sistem persenjataan produksi Indonesia, seperti panser Anoa, senjata SS1, amunisi, dan pistol, semakin diminati negara lain, seperti Malaysia dan Brunei. PT Dirgantara Indonesia juga mendapatkan lisensi untuk membuat helikopter Bell 412 yang akan selesai tahun 2013. PT PAL juga sudah membangun kapal perusak kawal rudal. ”Ke depan, kita akan bikin fregat dan kapal selam,” kata Purnomo.
Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Pangkalan TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, menambahkan, ”Kinerja pertahanan tidak usah hanya dilihat tahun ini. Sejak lima tahun pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Kemhan sudah bisa meningkatkan kualitas yang berkaitan dengan TNI, kebijakan pertahanan, dan industri pertahanan.”
Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan, Presiden Yudhoyono belum selesai menilai kinerja menteri Kabinet Indonesia Bersatu II. ”Belum lengkap penilaian kinerjanya,” katanya kepada Kompas saat mendampingi Presiden Yudhoyono meninjau bencana banjir Wasior di Manokwari, Papua Barat, Kamis.
Menurut Sudi, jika sudah lengkap, tentu akan ada tindak lanjut dari Presiden.
Sumber:
KOMPAS
